Akan Dihapus Dari Daftar Negara Teroris, Amerika Tekan Sudan Untuk Buka Hubungan Diplomatik Dengan Israel

0
816
Akan Dihapus Dari Daftar Negara Teroris, Amerika Tekan Sudan Untuk Buka Hubungan Diplomatik Dengan Israel

Harakah.idAmerika tekan Sudan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dengan iming-iming janji akan dihapus dari daftar negara teroris, Amerika ajak Sudan untuk bergabung dengan Bahrain dan UEA.

Isu terorisme menjadi fenomena yang menarik perhatian komunitas internasional. Hal ini disebabkan  karena aksi terror yang terjadi di berbagai belahan dunia dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada kasus-kasus terorisme yang terjadi selama ini, telah menunjukkan fakta bahwa aksi yang dilakukan oleh para teroris telah menargetkan korban secara acak dan mayoritas korban adalah masyarakat sipil. Pemaknaan ancaman yang diakibatkan oleh terorisme tidak terlepas dari konstruksi sosial yang terjadi dalam dunia internasional, sehingga hampir setiap negara di dunia memberikan label teroris kepada kelompok tertentu yang kemudian dimaknai sebagai ancaman terhadap kemanusiaan.

Kampanye perang terhadap terorisme yang dilakukan oleh AS telah memicu ketegangan antara dunia Islam dan Barat, melihat kebijakan AS dengan arogansi militernya terhadap Afganistan, Iraq, dan wilayah Timur Tengah lainnya, telah menelan banyak korban sipil dari umat Islam yang sudah tidak terhitung jumlahnya. Di lain sisi, umat Islam juga dirugikan dengan kampanye yang selalu dikaitkan dengan gerakan Islam, keadaan ini telah menciptakan berkembangnya Islam phobia khususunya di dunia Barat, sehingga menciptakan sebuah opini bahwa Islam identitk dengan terorisme.

Fenomena ini tentu saja menciptakan perdebatan, ketika ingin memahami makna terorisme sebenarnya, yang belum disepakati definisi dari istilah itu sendiri. Menjadi tidak jelas, siapa dan bagaimana hingga seseorang atau suatu kelompok tertentu bisa dianggap sebagai teroris. Pada akhirnya, isu terorisme hanya terlihat sebagai sebuah legitimasi kepentingan pihak tertentu yang memiliki kekuasaan dan dibantu oleh media dalam memberikan justifikasi terhadap terorisme. Di samping belum jelasnya definisi terorisme, AS telah mengkampanyekan gerakan Islam radikal sebagai sebuah kelompok terorisme. 

Dalam isu terorisme ini, kita semua bisa menyadari bahwa Amerika Serikat merupakan pihak yang paling nyaring berkampanye tentang anti terorisme. Sesungguhnya tindakan atau strategi AS sangat dipengaruhi oleh bagaimana ia memandang dunia internasional. Pandangan dunia AS bertolak dari masalah sekitar kebebasan politik. Kebebasan yang diartikan sebagai penentuan nasib diri sendiri, mayoritas adalah penguasa dan hak membantah yang merupakan tujuan tertinggi dalam hierarki nilai-nilai inti.

Sebelum Perang Dunia I, AS secara relatif tidak terlibat dalam panggung dunia. Isolasionisme merupakan landasan penting kebijakan luar negerinya pada periode ini, karena tkepentingan keamanan Amerika hampir tidak tersentuh oleh pasang surut politik dunia. Ketika kerukunan dunia secara relative terbalik di tahun 1914, dengan pecahnya Perang Dunia I, netralitas AS mulai goyah. Kesamaan bahasa dan tradisi maupun ikatan dagangnya dengan Inggirs, merupakan faktor yang membuat netralitasnya tidak bisa dipertahankan. Perang dipandang sebagai masalah moral tentang demokrasi dan kesusilaan melawan kediktatoran dan barbarisme.

Pada periode PD I sampai dengan PD II, citra aggresor dialamatkan kepada tiga kekuatan fasis, yaitu Jepang yang militant, Adolf Hitler yang fanatik, serta Benito Mussolini.  Penyelesaian tahun 1945 yang mengakhiri kekerasan PD II dalam waktu yang sama menciptakan basis perang dingin. Amerika dan Uni Soviet bercerai sebagai sekutu dalam perjuangan bersama melawan fasisme dan mulai terlibat dalam kompetisi berkepanjangan memperebutkan pengaruh politik atas Eropa, Asia, dan dunia.

Citra agresor ini melemah dengan meredanya Perang Dingin. Munculnya aksi terorisme yang dilakukan kelompok al-Fatah terhadap atlet-atlet Israel di Olimpiade Munich yang membuat negara-negara besar, terutama AS berkepentingan untuk melawan terorisme. Setelah itu, banyak diselenggarakan konferensi dan seminar internasional serta ditetapkanlah berbagai hukum dan undang-undang untuk membatasi aksi-aksi yang dapat digolongkan sebagai terorisme.

Saat ini, isu-isu terorisme di dunia internasional pun kian marak, ada beberapa negara yang masuk ke daftar terorisme AS, salah satunya Sudan yang dikategorikan sebagai negara pendukung terorisme. Sejarah panjang telah mengantarkan kita pada beberapa peristiwa yang begitu menggetarkan, Sudan yang saat ini tengah diiming-imingi akan dicabut dari daftar negara teroris oleh AS dengan menjalin hubungan diplomasi bersama Israel menjadi masalah yang terbilang rumit.

Pasalnya, sejak 11 April 2018 silam, Presiden Sudan Omar al-Bashir saat dijatuhkan dalam kudeta militer bersamaan dengan itu juga gerakan Islamis yang dulu menyokong kekuasaan sang diktator ikut menyusut dan kini terancam termarjinalkan. Satu tahun setelah kudeta itu, Sudan mulai Agustus 2019 lalu sudah memiliki pemerintahan baru yang berisikan perwakilan militer dan pemimpin oposisi.

Cabinet pimpinan ekonom senior Abdalla Hamdok itu ditugaskan menyelamatkan perekonomian yang carut-marut. Angka inflasi yang tinggi, hutang negara yang menempuk, dan negosiasi damai dengan kelompok pemberontak adalah tugas utama pemerintahan baru di Khartoum. Perekonomian Sudah dibilang sulit untuk pulih, usai dibuat babak belur oleh embargo Amerika Serikat, dan pemisahan diri wilayah Selatan yang kaya minyak pada 2011 silam.

Hal ini tentu saja memerlukan waktu yang lama untuk kembali pulih dan membutuhkan upaya berkelanjutan serta koordinasi dari Uni Eropa, Inggris, Jepang, AS, dan juga negara-negara Teluk. Meski AS perlahan telah membuka hubungan dengan negeri miskin di Timur Afrika itu, tetap saja AS menempatkan Sudan dalam daftar negara sponsor terorisme. Untuk itu, Hamdok sepakat membayar uang ganti rugi bagi serdadu AS yang menjadi korban terror al-Qaeda dalam sebuah serangan bom terhadap kapal USS Cole di perairan Yaman tahun 2000 lalu.

Dan baru-baru ini, pemerintahan Sudan menormalkan hubungan dengan Israel karena di bawah tekanan kuat dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Normalisasi itu disebut sebagai syarat untuk Sudan, jika menginginkan AS menghapus Sudan dari daftar negara pendukung terorisme. Dengan kata lain, hal itu adalah cara Amerika tekan sudan untuk buka hubungan diplomatik dengan Israel.

Sebelumnya, Perdana Menteri Abdalla Hamdok sebagai pemimpin sipil koalisi di Sudan berpendapat bahwa pemerintahan transisi tidak memiliki mandat untuk memutuskan masalah kebijakan luar negeri sebesar ini. Hamdok mendesak Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo saat dia mengunjungi Sudan untuk tidak mencampurkan antara hubungan normalisasi dengan Israel dan penghapusan Sudan dari daftar negara teroris. Proses Amerika tekan Sudan untuk mengurangi level terorisme di negaranya sudah sepatutnya tidak dihubungkan dengan agenda normalisasi.