fbpx
Beranda Gerakan Bangkitnya Kritisisme Kaum Nahdliyyin, Kritik dan Sikap NU Atas UU Omnibus Law...

Bangkitnya Kritisisme Kaum Nahdliyyin, Kritik dan Sikap NU Atas UU Omnibus Law Cipta Kerja

Harakah.idSikap NU atas UU Omnibus Law yang baru-baru ini disahkan DPR adalah satu dari sekian banyak gelombang protes yang terjadi di tengah masyarakat. Sikap ini merupakan momentum kebangkitan kritisisme kaum nahdliyyin.

- Advertisement -

Setelah disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR, gelombang protes disuarakan. Aksi demonstrasi yang terjadi beberapa hari lalu menjadi sebuah rentetan pergolakan ekonomi, sosial dan politik yang menghantui bumi pertiwi. Aksi tersebut merambat ke berbagai daerah. Sehingga, media dipenuhi pemberitaan tentang aksi tersebut.

Para revolusioner muda, seperti mahasiswa menjadi garda depan dalam penolakan itu, termasuk serikat buruh yang juga ikut serta dalam menyampaikan hak dan tuntuntanya. Hal ini tidak terlepas dengan isu populer saat ini, yakni tentang nasib serikat buruh yang semakin hari semakin dilema terkait isu upah dikurangi, cuti tidak diperbolehkan, sampai PHK merajalela. Tentu bagi mereka DPR dianggap tidak berpihak dan merugikan. Meski kini tersiar kabar bahwa isu itu hanyalah disinformasi saja.

Di samping aksi protes dengan turun kejalan, ada pula aksi protes dalam bentuk dukungan terhadap upaya pengajuan Uji Materi Omnibus Law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Menariknya dukungan itu berasal dari salah satu ormas terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama. Sebelum aksi massa yang terjadi beberapa hari lalu, memang sebelumnya NU sudah menyuarakan terkait UU Cipta Kerja yang dianggap sarat akan polemik di dalamnya termasuk kaitannya dengan ketanagakerjaan. Sikap NU atas UU Omnibus Law menjadi satu di antara sekian banyak gelombang protes yang muncul.

Bahkan sebelum isu kali ini merambat, NU menyatakan mundur dari progam organisasi penggerak Kemendikbud dengan alasan terdapat beberapa kejanggalan. Setelah itu, tepatnya pada 20 September 2020 lalu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH. Aqil Siradj menyatakan sikap untuk meminta kepada KPU, Pemerintah dan DPR RI untuk menunda penyelenggaraan pemilu daerah serentak pada Desember tahun 2020 mendatang. Mengingat kondisi pandemi yang semakin hari semakin darurat.

Dikutip dari laman nu.online Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH. Aqil Siradj bersuara terkait UU Cipta Kerja. Ia menegaskan bahwa UU tersebut “hanya menguntungkan Konglomerat, Kapitalis, Investor. Tapi menindas dan menginjak kepentingan atau nasib para buruh, petani, dan rakyat kecil”. (9/10).

Kemudian tentang penundaan pemilu, NU meminta kepada KPU, pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan tahapan pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati. Meskipun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak”. (20/9).

Tentu sikap NU dalam dua bulan terakhir mendapat perhatian khusus bahkan beberapa tahun terakhir ini NU acapkali dikenal “sangat politis” semenjak mantan Rais ‘Am PBNU yakni KH. Ma’ruf Amin mendampingi Joko Widodo untuk maju dalam pilpres tahun 2019 silam. Kemudian diiringi dengan keterlibatan para aktivis NU yang tergabung di PKB menambah kekuatan politik pemerintah dalam mengarungi kancah politik nasional. Namun, kini malah berbalik arah menjadi kritis, tegas, dan tanpa kompromi.

Atas dasar inilah kemudian timbul pertanyaan terkait respon NU dalam menyikapi UU cipta kerja. Dalam hal ini, seorang Cendekiawan Muslim Ulil Abshar Abdallah menuliskan dalam akun twitternya “What happens to NU? Kenapa NU sekarang mendadak populis?

Pernyataan sikap yang terjadi dalam tubuh NU memang bukan tanpa sebab. Sejak disahkannya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu meninggalkan rekam jejak kinerja DPR yang oleh masyarakat dianggap menyimpang dan sarat akan merugikan serikat buruh dan pekerja. Tentu hal ini membuat NU jengkel. Yakni, terkait kurangnya sosialisasi dan sikap pemerintah yang menutup diri mengakibatkan kecurigaan besar bagi masyarakat. Tidak terkecuali NU.

Lebih lanjut Ulil mengatakan bahwa sikap NU Sikap NU atas UU Omnibus Law kali ini sangat positif. Setelah disahkannya UU Cipta Kerja, NU getol sekali menyuarakan untuk dilakukan uji materi dan di ajukan ke MK. “Saya memahami sikap NU yang menolak UU Cipta Kerja baru-baru ini sebagai bangkitnya kembali sikap kritis dalam tubuh NU. Arus kritis yang selama ini mengalami hibernasi muncul kembali ke permukaan, mengalami resusitasi”.

Melihat pernyataan sikap NU belakangan hari ini mengingatkan saya akan sikap NU seperti di tahun 1952-1973 yang ketika itu menjadi partai politik dan seringkali sikapnya dianggap berubah-ubah. Terkadang koperatif, akomodatif, dan kadang bersikap oposan. Semua itu tidak lepas dengan sikap NU yang sejak awal selalu konsisten berpegang teguh pada ideologi politik keagamaan yang sudah lama dianutnya. Yakni mendasarkan diri pada fiqh Sunni. 

Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU tahun 1952-1967 (2003) mengatakan bahwa sikap politik NU memang berdasarkan pada fiqh Sunni klasik yang mana meletakkan prioritas tertinggi pada perlindungan terhadap posisi Islam dan para pengikutnya. Oleh sebab itu, para elite NU apabila menentukan sebuah keputusan selalu bersikap hati-hati, luwes dan memilih jalan tengah. Jalan tengah inilah yang kemudian ditempuh NU untuk selalu mengacu kepada pencapaian maslahat (kemaslahatan) dan menjauhi mafsadah (kerugian/kerusakan).

Dengan demikian, tidak heran bila NU saat ini berada pada sisi sejarah yang benar yakni berpihak kepada masyarakat atas penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Sebab atas dasar musyawarah dan melakukan kajian terkait UU tersebut yang kemudian menghasilkan sikap penolakan adalah sebuah keputusan mutlak yang harus dipegang NU. Meski mantan Rais ‘Am dan beberapa aktivis NU ada di jajaran pemerintahan, mereka tidak gentar sama sekali dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Hal ini tentu dilakukan semata-mata demi kemaslahatan bangsa dan negara.

REKOMENDASI

Mbah Maimoen Zubair, Ulama Pakubumi yang Lahir Bersamaan Dengan Pekikan Sumpah Pemuda 1928

Harakah.id - Mbah Maimoen Zubair al-maghfurlah adalah salah seorang ulama pakubumi yang lahir bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Selama hidupnya, Mbah Maimoen...

Bukan Untuk Diperdebatkan Haram-Halalnya, Maulid Nabi Adalah Momentum Meniru Keteladanan Muhammad

Harakah.id - Maulid Nabi sebenarnya adalah momentum berharga untuk meniru dan belajar dari keteladanan Nabi Muhammad. Maulid Nabi bukan justru waktu...

Kiai Abbas Di Pertempuran Surabaya 1945, Dari Membentuk Telik Sandi Sampai Menghancurkan Pesawat Dengan...

Harakah.id - Kiai Abbas di pertempuran Surabaya 1945 tidak hanya berperan sebagai pasukan, tapi juga komandan dan perumus strategi perlawanan. Selain...

Felix Siauw, Buku Muhammad Al-Fatih 1453 dan Kedaulatan Negara dalam Bayang-Bayang Bahaya Eks HTI

Harakah.id - Felix Siauw kembali membuat negeri ini heboh. Heboh sebab pembatalan surat edaran Dinas Pendidikan Bangka Belitung (Disdik Babel) yang...

TERPOPULER

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengenal Istilah Ijtihad dan Mujtahid Serta Syarat-Syaratnya

Harakah.id - Ijtihad dan Mujtahid adalah dua terminologi yang harus dipahami sebelum mencoba melakukannya. Hari ini kita banyak mendengar kata...

Alasan Sebagian Ulama Mengapa Tak Mau Baca Surat Al-Masad dalam Shalat

Harakah.id - Ada sebagian ulama yang tak mau baca surat Al-Masad dalam shalat. Alasan mereka tak mau baca surat Al-Masad adalah...