Beranda Gerakan Benarkah Ada Ketidakberhasilan Regulasi Deradikalisasi di Indonesia?

Benarkah Ada Ketidakberhasilan Regulasi Deradikalisasi di Indonesia?

Harakah.idDeradikalisasi belum maksimal dalam upaya menyelesaikan dua isu utama yakni kekerasan atas nama agama serta gerakan mengubah ideologi negara.

Terjadi kembali aksi terorisme bom bunuh diri di Indonesia, yang menyasar anggota kepolisan di Polsek Astana Anyar Bandung. Diketahui pelakunya adalah mantan narapidana teroris bernama Agus Sujadno alias Agus Salim yang tergabung dalam kelompok JAD. Keterangan pihak kepolisian, dua orang meninggal akibat kejadian ini, yaitu pelaku teror dan satu anggota kepolisian.

Aksi ini kembali menjadikan catatan hitam bagi Indonesia sebagai negara dengan serangan terorisme terbanyak di Asia Tenggara. Data yang dikeluarkan oleh Global Terrorism Database (2013), Indonesia berada pada urutan ketiga, termasuk negara dengan serangan teroris terbanyak di Asia Tenggara sejak tahun 1970-an hingga tahun 2013.

Di tahun 2020 Global Terrorism Index melaporkan bahwa Indonesia ada di peringkat keempat di Asia Pasifik yang paling terdampak terorisme. Pengamat terorisme Wawan Purwanto menyatakan bahwa terorisme sebagai ancaman tiada akhir bagi Indonesia. Hal ini disebabkan peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia terbukti telah dikendalikan oleh unsur kekuatan asing yang memiliki kepentingan tertentu.

Menyadari berbagai tindak pidana terorisme yang terjadi akhir-akhir ini, dan dampak yang ditimbulkannya, Indonesia telah berupaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan, antara lain dengan menerbitkan Undang-undang (UU) yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.

Teroris sama seperti penjahat dan pelaku kekerasan lainnya, mereka sama merugikan orang dan properti. Mereka bertindak dengan niat bahwa melakukan kejahatan tersebut bertujuan instrumental. Pelaku teror sadar bahwa mereka melanggar hukum, tetapi mereka lebih berpihak kepada ajakan ideologi yang mereka anut, dan biasanya pelaku diberikan doktrin bahwa aksi teror tidak berlaku menghormati norma sosial, ketertiban, dan sistem kontrol sosial.

Sebagian besar aksi terorisme didorong dengan mis-interpretasi dalam memahami agama atau kurang cerdas dalam beragama, sehingga teks-teks agama dijadikan legitimasi untuk melakukan aksi terror. Padahal agama yang semestinya diartikan sebagai ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan, tata peribadatan, dan membangun harmonisasi antar umat beragama meskipun berbeda keyakinan. Bukan sebaliknya, agama dijadikan simbolis untuk kepentingan individu, sehingga rela membunuh orang lain yang tidak sepaham meskipun melibatkan keluarga sendiri.

Kejahatan terorisme memiliki dampak sangat luar biasa bagi suatu negara. Tidak hanya aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagi kenyamanan masyarakat yang pluralisme. Tindak pidana terorisme merupakan suatu tindakan yang terencana, terorganisir dan dapat terjadi dimana saja dan target sasaranya sangat random. Itu sebabnya, terorisme  dikategorikan sbagai kejahatan luar biasa (Extra ordinary Crime) yang juga membutuhkan penanganan dengan cara-cara luar biasa (Extra ordinary Measure).

Saat ini berlaku UU No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yaitu tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Bagian Keempat disebutkan tentang Deradikalisasi Pasal 43D ayat 1, bahwa deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.

UU ini kemudian dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, dalam Pasal 29 poin (1) juga dinyatakan tentang deradikalisasi sebagai instrument penyelesaian pemberantasan aksi terorisme.

Berdasarkan fakta, ditemukan kondisi empirical problems/empirical gap. Berawal dari gagalnya deradikalisasi pelaku bom bunuh diri yang sebelumnya merupakan mantan narapidana terorisme. Hal ini membuktikan bahwa deradikalisasi belum maksimal dalam upaya menyelesaikan dua isu utama yakni kekerasan atas nama agama serta gerakan mengubah ideologi negara.

Pada saat yang sama, hubungan kolaboratif antara pemerintah (stakeholders) dan masyarakat tidak setara, terbukti menafikan potensi subsistem lain dalam hal kontribusinya masyarakat dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu diperlukan model kolaborasi yang lebih komprehensif sehingga posisi dan peran stakeholders lain menjadi lebih dipertimbangkan dalam kontribusinya pada kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia.

Perlunya membangun model kolaborasi deradikalisasi agama di Indonesia yang didukung oleh dua temuan, yaitu (1) bahwa pemahaman tentang manfaat kolaborasi sejauh ini tidak dijalankan secara maksimal sehingga konsep kolaborasi belum menjadi pilihan, serta (2) beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendekati inisiatif kolaborasi justru menunjukkan adanya pencideraan terhadap variabel kolaborasi sehingga terjadi patologi kolaborasi.

Kolaborasi yang sering dilakukan saat ini antara pemerintah dengan masyarakat masih menyimpan problem. Menurut hasil penelitian Satriawan, (2015) menunjukkan bahwa pencegahan paham radikal terorisme oleh BNPT yang dilakukan selama ini lebih pada cara-cara yang cenderung formalistik melalui pendekatan dialog interaktif di hotel dengan melibatkan hanya tokoh masyarakat, termasuk utusan pondok pesantren. Terlihat eksklusif, seharusnya yang menjadi objek prioritas kolaborasi seharusnya semua elemen masyarakat bawah.

Belum lagi terkait panduan pencegahan terorisme selama ini juga hanya menggunakan hukum formal yang unsur ketaatannya adalah pemaksanaan dari atas bukan kesadaran dari masyarakat. Akibatnya terjadi dominasi aktor pemerintah dalam kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia. Pola hubungan ini tidak memberikan dampak positif pada efektifitas implementasi kebijakan deradikalisasi agama. Hal ini harus disadari, dan perlu dikaji ulang agar tidak terjadi kembali aksi-aksi terorisme di Indonesia.  

[TheChamp-Sharing]

[TheChamp-FB-Comments]

REKOMENDASI

Ketika Perempuan Menggugat dan Tuhan Mendengarnya, Kisah Khaulah Binti Tsa’labah

Harakah.id - Kisah perempuan yang menyuarakan keadilan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw yang diabadikan kisahnya dalam al-Qur’an, yaitu dalam Qs....

2 Ummahatul Mukminin yang Terkenal Sebagai Muslimah Bekerja

Harakah.id - Muslimah yang memilih bekerja di era modern ini dapat meneladani kehidupan mereka. Mereka punya keahlian profesional, mereka beriman dan berakhlak...

Ini Risalah Lengkap Syaikhul Azhar Mengkritik Keras Keputusan Taliban Melarang Pendidikan Perempuan

Harakah.id - Salah satu yang mengeluarkan kritik adalah Syaikhul Azhar, Syaikh Ahmad Tayeb. Berikut adalah pernyataan lengkap beliau. Berbagai...

Mengagetkan! Habib Rizieq Menolak Diajak Demo, Ingin Fokus Ibadah

Harakah.id - Kalau bentuknya demo, kalian saja yang demo. Gak usah ngundang-ngundang saya. Setuju? Habib Rizieq Menolak Diajak Demo....

TERPOPULER

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...

Mengenal Istilah Ijtihad dan Mujtahid Serta Syarat-Syaratnya

Harakah.id - Ijtihad dan Mujtahid adalah dua terminologi yang harus dipahami sebelum mencoba melakukannya. Hari ini kita banyak mendengar kata...