Beranda Gerakan Berpolitik dengan Kaidah Fikih dan Nasionalisme Religius Ala Ulama Nusantara

Berpolitik dengan Kaidah Fikih dan Nasionalisme Religius Ala Ulama Nusantara

Harakah.idPara ulama selalu menggunakan landasan kaidah-kaidah fikih untuk memutuskan satu kebijakan dan politik tertentu. Ini dilakukan agar politik mampu membawa maslahat bagi banyak orang

Islam sebagai agama yang luhur mengajarkan akhlakul karimah, berbuat baik kepada sesama manusia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai pekerti yang baik. Di sisi lain, Islam juga membicarakan aspek politik tanpa terlepas dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai universal kemanusiaan (humanisme) itulah yang menjadi landasan dari agama Islam dalam perannya untuk dunia sebagaimana tercermin dalam Islam Rahmatan lil ‘Alamin.

Karena Islam membicarakan nilai universal dari kemanusiaan, maka Islam selalu memberikan hak-hak individu serta penjaminannya. Pemberian hak itu telah dijamin langung oleh Allah kepada manusia. Dalam al-Qur’an banyak terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang hak-hak manusia sebagai hamba dan mendapatkan jaminan untuk kelangsungan kehidupannya. Tugas untuk melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi tidak bisa dilepaskan dari perannya sebagai pengganti Allah dalam mengurusi dunia. Sebagaimana tujuan tertinggi eksistensinya adalah untuk memakmurkan dunia (I’maratid dunya).

Untuk memenuhi tujuan tersebut, agama memberikan nilai-nilai religius bagi ruang politik. Yaitu politik yang berlandaskan pada politik yang beradab, beretika dan berakhlakul karimah. Tanpa etika, maka politik menjadi kehilangan esensinya. Politik bagi manusia dan kepentingannya pun kembali kepada manusia, karena yang menjalankan politik itu adalah manusia sendiri. Di sinilah peran agama dalam memberikan nilai-nilainya pada politik. Hal itu penting, agar manusia tidak terjatuh dalam kerusakan sehingga menjatuhkan martabatnya sebagai makhluk yang telah diberikan wewenang untuk mengatur dirinya.

Peran agama yang universal harus diposisikan lebih tinggi daripada politik sendiri. Karena politik merupakan rekayasa, kendaraan yang bagi siapapun berhak untuk menggunakannya demi mencapai tujuan tertentu, maka agama dapat menjadi ruh dari sikap dan perilaku politik. Di sini agama menjadi sesuatu yang paling luhur dalam perannya menciptakan manusia paripurna (insan kamil), sehingga agama akan menjadi sangat sempit jika terinstitusikan dan disamakan dengan Negara. Dalam hal ini, jargon untuk Negara berdasarkan Islam tidak relevan karena hal itu hanya akan menyebabkan agama sebagai alat kuasa politik. 

Kita bisa memahami bagaimana sikap para ulama dalam merespon konsep-konsep besar nation-state. negara bangsa/ nasionalisme itu sendiri di awal abad 20. Konsep seperti Negara Islam dimunculkan kembali pasca jatuhnya Turki Usmani. Negara yang berlandaskan kepada agama menjadi konsep idealisasi semata, ia tidak pernah terealisasi kepada tataran kenyataan. Negara-negara Arab di dasawarsa awal abad 20 tengah dalam upaya mengambil model Negara bangsa ala barat. Nation-state yang berkembang di barat berangkat dari spirit sekularisme. Dalam konteks konsep gagasan besar sebuah Negara itulah, para ulama, kiai dan dunia pesantren merespon dengan sikap yang bijak. Dalam konteks Indonesia, sikap itu melahirkan diterimanya Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Pancasila yang merupakan perpaduan antara spirit Islam dalam mewarnai model Negara modern yang sekuler.

Gus Dur dulu pernah menyebutkan bahwa konsep Negara Islam tidak pernah baku dalam praktek sejarah Islam. Bahkan secara tekstual dalam al-Qur’an tidak disebutkan secara eksplisit konsep mamlakah, dawlah, atau jumhuriyah. Jika kita tinjau lagi dalam praktik pemerintahan dalam sejarah Islam, secara umum terdapat tiga paradigma. Pertama, agama dan Negara tidak dapat dipisahkan (integrated). Kedua, agama dan Negara berbeda, tetapi saling membutuhkan secara simbiotik. Ketiga, agama dan Negara berbeda dan harus dipisahkan secara totoal. Namun jika kita lihat dalam konteks Indonesia, kategori kedua merupakan bentuk konkrit dan yang paling real. Paradigm kedua ini sangat sesuai dengan corak fikih yang bersifat akomodatif dalam melihat relasi agama dan Negara. Sehingga dalam pandangan Gus Dur, anak bangsa lah yang bisa mengisi nilai-nilai agama dalam Pancasila untuk terus berkembang dengan watak dan jati diri bangsa.

Pada dasarnya penerimaan pancasila sebagai sintesa dari Negara Islam dan Negara bangsa sekuler, merupakan manifestasi dari logika fikih yang bersifat akomodatif. Penerimaan nasionalisme religious yang terwakili oleh pancasila dan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sudah beragama dari sananya tanpa perlu jargon Negara agama adalah bentuk melihat agama secara substantif bukan secara formal semata. Penerimaan itu melewati proses yang panjang, penuh dinamika dalam kalangan umat Islam. Momentnya pun menjadi pelik ketika Konstituante 1959, ketika Presiden I RI Soekarno mengeluarkan Dekrit untuk kembali ke Pancasila dan UUD 1945. Dalam perdebatan di siding Konstituante, antara kaum Islam, Nasionalis, dan Komunis berusaha mencari titik temu dalam perdebatan. Kalangan pesantren yang diwakili oleh dua tokoh besar NU KH. Abdul Wahab Chasbullah dan KH. Saifuddin Zuhri menunjukkan adabnya dalam perdebatan. Etika dan adab didahulukan dalam musyawarah mencari hasil yang disepakati bersama mestilah didahulukan. Adab ini tak lain adalah cerminan dari kepribadian yang telah digodok dan menjadi matang melalui pendidikan akhlak dan tasawwuf.

Bagi kalangan pesantren, pendidikan akhlak dan tasawwuf tidaklah asing dan selalu diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehinnga dengan berbasis pengetahuan akhlak dan tasawwuf menjadi kunci dalam etika individu dan etika sosial, begitupun dalam etika politik. Dengan demikian, akhlakul karimah menjadi pengisi warna dan jati diri bangsa dalam berpolitik di Indonesia.

Di sisi lain, fikih yang menyangkut hubungan individu dan antar pribadi juga menjadi pembentuk karakter berpolitik. Dalam sejarah Islam, mayoritas para ahli politik Islam klasik juga seorang ahli fikih (jurist). Di antaranya adalah al-Mawardi, Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali. Lewat al-Mawardi politik dan agama menyatu dalam hubungan simbiosis, begitupun al-Ghazali. Ia berpendapat bahwa ketertiban pelaksanaan agama bisa ditegakkan lewat adanya institusi pemerintahan. Dari dua ulama fikih ini kemudian para ulama dan kiai meramunya dalam kaidah fikih sebagai model berpolitik.

Kepentingan para ulama dalam menggunakan kaidah fikih sebagai nalar berpolitik selalu berpijak aspek nilai-nilai universal hukum Islam seperti kemaslahatan dan kemafsadatan. Karena semua hukum Islam selalu menghendaki kemanfaatan di dunia dan di akhirat (jalbul maslahah fid darain), maka para ulama selalu mengedepankan kemaslahatan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Kemaslahatan bersama menjadi landasan dari politik itu. Sebagaimana hal ini juga tercermin dalam kaidah fikih, Tasharruful Imam ‘ala Ra’iyah Manuthun bil Maslahah.

Tentu dalam konteks politik global hari ini yang mengusung kepada persamaan semua bentuk perekonomian atas dasar saling kebergantungan harus dijawab dengan juga pendekatan fikih dan  pandangan yang baru. Tidak semata-mata menyentuh kepada aspek hukum dan kaidah politik saja, akan tetapi perlu lagi untuk dikaji lebih mendalam. Kebutuhan untuk perlu memperbaharui sudut pandangan tanpa tercerabut dalam identitas kebangsaan merupakan manifestasi dari al-Muhafazhah ‘ala Qadimis Salih wal Akhdzu bil Jadidil Ashlah. Ketika kita telah mengambil yang paling baik, maka kita dituntut kembali untuk menjadi lebih baik lagi, Al-Aslah fal Aslah.    

Atas dasar al-Salih dan al-Aslah, politik harus berusaha mewujudkan asas kelayakan, kebaikan, dan kemanfaatan yang kembali kepada manusia. Politik tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang kotor, menghalalkan segala macam cara demi mencapai tujuan tertentu. Politik harus diterjemahkan dalam etika sosial dan bermuara kepada kemanusiaan. Oleh karena itu, etika dan nilai-nilai universal Islam yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan menjadi control sosial atas perilaku politik. Dalam kasus Money Politik, harus ditinjau dari etika dan hukum yang bergandengan untuk mewujudkan politik yang sehat. Dalam kaidah fikih, money politik diharamkan atas dasar kaidah Ma Haruma Akhdzuhu Haruma I’thauhu.

Ada juga pemahaman lain, pemahaman yang mempertemukan aspek hukum dengan kepentingan politik pada zamannya. Kepentingan politik itu selalu memiliki dinamikanya sendiri tiap waktu. Untuk menjaga kepentingan politik yang dikembalikan kepada tidak menghendaki adanya kerusakan/ madlarat. Untuk tujuan itu, maka kebijakan politik dan ekonomi harus berdasarkan pada pertimbangan dan pengamatan yang lebih kuat. Sebagaimana dikenal dalam terminologi para ulama ushul fikih Qaul al-Arjah.   

Kaidah fikih yang melihat aspek kemaslahatan umum memperkuat pandangan maqashid syariah menjadi landasan yang kuat bagi kepentingan politik dan ekonomi. Kepentingan itu berguna untuk meneguhkan al-Mabadi’ al-Khamsah (lima prinsip) yaitu kemanusiaan, keadilan (al-‘adalah),  persamaan (al-musawah), konsensus (musyawarah), dan solidaritas (ta’awun). Seperti itu juga dengan universalisme Islam(al-kulliyyat al-khamsah) yang terepresentasikan dengan menjaga agama, jiwa, akal, harta, harkat, dan lingkungan. Pemberian dan penjaminan dari agama Islam terhadap hak-hak individu dan sosial dalam politik dan ekonomi harus berdasarkan kepada tanggung jawab humanistik. Di samping itu, penjaminan itu penting untuk memperkuat aspek demokrasi yang selalu diusahakan oleh pemerintah Republik Indonesia menuju kepada yang lebih baik (al-aslah).

Dengan demikian, kaidah fikih tidak saja memiliki aspek hukum yang dilihat. Akan tetapi, ia juga memiliki nilai etika yang lebih besar untuk diperjuangkan. Kaidah fikih politik bisa digunakan dalam menganalisis berbagai peristiwa politik yang terjadi dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia. Pergulatan panjang sejarah Indonesia adalah moment-moment yang berusaha mewujudkan cita-cita Indonesia yang demokratik dengan berakar pada karakter-karakter kebangsaan. Dengan demikian perjuangan bangsa Indonesia di wilayah politik tidak bisa dilepaskan dari pondasi-pondasi yang telah dibangun oleh para pendahulu bangsa.

Dalam pandangan para ulama ide tentang fikih bertemu dengan gagasan kebangsaan. Pandangan ulama mencirikan pandangan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan bergandengan tangan. Kedalaman ilmu agama, dan wawasan kebangsaan menyatu demi perjuangan yang utuh demi kecintaan kepada pada bangsa dan Negara. Ide fikih yang diformulasikan bukan diimplementasikan dengan hukum formal semata. Akan tetapi ia menerapkan watak dari fikih itu sendiri yang bersifat akomodatif dalam segala sesuatu, bukan sebagai sesuatu yang diterima secara absolut, statis. Karena pemahaman itu menjadi ruang makna, makanya kemudian fikih menjadi lebih dinamis di kalangan umat Islam.

[TheChamp-Sharing]

[TheChamp-FB-Comments]

REKOMENDASI

Gempa Bumi di Cianjur, Ini Panduan Menyikapinya Menurut Islam

Harakah.id - Gempa bumi mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin, (21/11/2022). Sampai tulisan ini diturunkan, Selasa 22/11, tercatat korban meninggal...

Inilah Gambaran Kecantikan Bidadari Surga dalam Literatur Klasik

Harakah.id - Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang beriman akan masuk surga. Di dalam surga, mereka akan mendapatkan balasan yang banyak atas kebaikan...

Hadis yang Menjelaskan Puasa dan Al-Qur’an Dapat Memberi Pemberi Syafaat

Harakah.id - Beruntungnya bagi kita para muslim, terdapat suatu amalan dan kitab suci yang dapat memberikan syafaat untuk kita di hari akhir...

5 Tips Menjaga Hafalan Al-Quran Menurut Sunnah Rasulullah SAW

Harakah.id - Aku akan menjelaskan ke kalian tentang hadits yang aku yakin hadits ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman penghafal Qur’an.

TERPOPULER

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...

Kenapa Orang Indonesia Hobi Baca Surat Yasin? Ternyata Karena Ini Toh…

Harakah.id - Surat Yasin adalah salah satu surat yang paling disukai orang Indonesia. Dalam setiap kesempatan, Surat Yasin hampir menjadi bacaan...