Beranda Sajian Utama Debat Diponegoro Versus Kiai Mojo Soal Bentuk Khilafah Model “Sayyidin Panatagama Khalifatullah...

Debat Diponegoro Versus Kiai Mojo Soal Bentuk Khilafah Model “Sayyidin Panatagama Khalifatullah Ing Tanah Jawi”

Harakah.idDebat Diponegoro versus Kiai Mojo penting kembali diangkat. Khususnya terkait bagaimana kepemimpinan seharusnya diterapkan di Nusantara. Bagaimana makna khalifatullah harus diwujudkan dan skema distribusi kepemimpinan semacam apa yang harus dilakukan. Ini dia isi perdebatan seru tersebut…

Dalam Babad Dipanegara dikisahkan satu perdebatan penting mengenai posisi penguasa kaitannya dengan urusan agama dan urusan negara. Debat Diponegoro versus Kiai Mojo. Pangeran Diponegoro ingin menguasai seluruhnya, sedangkan Kiai Mojo mengusulkan agar kekuasaan didistribusikan kepada empat titik penting. Menurut Peter Carey, perdebatan politis ini terjadi pada bulan Agustus tahun 1927. Pangeran Diponegoro menceritakan kisah perdebatannya itu cukup panjang di dalam Babad Dipanegara;

127. Ngaturken lampahing elmi, sagung pratingkah punika, kawula matur sayektos, menggah lampahing agama, mapan mawi wangkidan, kang gadhah karya punika, mrih samya santosanira.

128. Mapan nugrahan Yang Widi, kang linahir keneng donya, kawan prekawis kathahe, dene warnine punika, ratu lawan uliya, pandhita mukmin kang tuhu, punika kang sinung karya.

Baca Juga: Jejak Ottoman di Pesantren Nusantara, Ketika Kaum Santri Menguasai Bahasa Turki dan Belajar Ilmu Militer Ottoman

129. Pan inggih dhateng Yang Widi, tan kenging lintu pakarya, lawan sambi wasesane, sumongga tuwan mundhuta, ingkah salah sajuga, yen paduka milih ratu, pan nanging ratu kewala.

130. wali pandhita myang mukmin, suwawi tuwan piliha, kang pundi kinarsanhake, kantenan manah kawula, lan tuwan ngandikaha, kang tan kinarsaken iku, pasraha dhateng kawula.

131. Mengkana kersaning Widi, kanjeng sultan duk miharsa, mring Kyahi Maja ature, jajabang mawi ngawinga, mapan asru ngandika, heh iki dhingin sireku, duk ngucap kuwanen ika.

132. Nora kungkulan mring mami, marang Ngabdulmajid sira, dadi iki wahanane, ingsun weruh karepira, mapan jaluk wasesa, kaya Sunan Giri iku, dadi ingsung sira karya.

133. Kaya Sultan Demak dhingin, ingsun dumeh muridhira, kalawan iya maninge, mapan ingsung ora ngrasa, sira bakali ika, duk durung ana sireku, mapan ingsun wus kinarya.

134. Marang ing Rabilngalamin, sira anglahirken iya, kalawan ngulama kabeh, pan dudu sira prabadya, lawan sun dhingin iya, aweh wenang mring sireku, prekara pratingkah Kuran.

135. Sebarang parentahneki, sira sun lilani iya, lamun matura mring ingong, sun duga selamet sira, mapan ingsun tan nyanan, lamung mengkono karepmu, lawan maninge Ki Maja.

Dst…

Baca Juga: Marxisme Tidak Melulu Soal Komunisme dan Atheisme, Begini Cara Menjadi Sosialis yang Islami Ala Soekarno

Kiai Mojo adalah salah seorang tokoh yang memiliki peran penting –selain Pangeran Diponegoro tentunya– di balik genderang Perang Jawa yang membuat Belanda kelimpungan selama lima tahun dan mengeluarkan biaya hampir 25 juta gulden untuk memadamkannya. Kehadirannya di tengah-tengah pasukan Erucokro bukan hanya berfungsi sebagai pemangku penyelesaian masalah-masalah spiritual, tapi juga sebagai aktor kunci yang merumuskan langkah dan strategi perang. Kehadiran Kiai Mojo merupakan ruh pasukan Diponegoro meraih kemenangan.

Dalam polemik model kepemimpinan politik tersebut, Pangeran Diponegoro memiliki pandangan politik Jawa gaya Sultan Agung yang tidak melakukan pemisahan terhadap dua unsur tersebut. Penyematan gelar dalam sebuah nama raja menjadi indikasi bahwa raja, dalam skema kekuasaan politis model Diponegoro, memegang dan mengurusi dua hal sekaligus; agama dan tata-kelola pemerintahan. Diponegoro sendiri memiliki gelar “Kanjeng Sultan Erucokro Sayyidin Panatagama Khalifatullah Ing Tanah Jawi”. Gelar-gelar dengan sematan “khalifatullah” ataupun “sayyidin panatagama” lumrah digunakan sebagai cerminan gaya berpolitik raja Jawa yang memiliki otoritas tunggal dan sentralistik. Pada akhirnya, yang muncul adalah dampak-dampak yang mengarah pada lahirnya kebijakan-kebijakan yang cenderung kurang tepat sasaran, non-egaliter dan otoritarianistik.

Kiai Mojo memiliki pandangan yang berbeda. Beliau mengusulkan agar kekuasaan politik didistribusikan kepada empat titik utama yang memiliki ruang wewenang yang berbeda namun bekerja dalam satu tepukan dan satu tujuan. Model kekuasaan politik yang diusulkan oleh Kiai Mojo memisahkan secara mekanistik urusan-urusan agama dan pemerintahan administratif (dirgama) ke dalam dua wilayah wewenang yang dipegang oleh raja dan para wali.

Wawasan politik Kiai Mojo adalah warisan dan turunan tradisi politik Wali Songo yang sebenarnya sejak pertama sudah mengandaikan adanya kesamaan posisi dan derajat antara ulama’ dan umara’. Role model-nya adalah hubungan Sultan Demak dan Wali Songo. Umara’ atau raja menggelar pemerintahan duniawi dengan adil dan tepat sasaran, sedangkan ulama’ berfungsi memberikan basis legitimasi ukhrawi sekaligus menjadi lembaga kontrol jika kelak muncul penyelewengan kekuasaan yang berjalan di luar visi “amrih maslahate kawulaning Allah sedaya, sarta amrih karaharjane negari, lestarine agami Islam”.

Menurut Ahmad Baso, “meski disebut ada pemisahan agama dan dirgama, ini sebetulnya tidak bisa dikatakan sebuah sekularisasi politik. Ini hanya untuk memperjelas posisi dan wilayah kerja masing-masing demi efektifitas pelaksanaan konstitusi atau tujuan bernegara. Karena toh pada akhirnya keduanya bertemu pada idealisme tujuan bernegara, bukan dalam tekhnis pengaturan kenegaraan.”

Baca Juga: Ketika Sunan Gunung Jati Menengok Lauhul Mahfudz Untuk Mengecek Ramalan Syeikh Siti Jenar; Mengenal Babad Cirebon

Penjelasan ini merevisi asumsi-asumsi yang menganggap bahwa model kekuasaan politik Kiai Mojo adalah bentuk lain dari sekularisasi politik seperti yang kita kenal di Eropa, yang mengandaikan adanya wilayah otonom dalam politik yang samasekali bebas dari agama. Model kekuasaan konstitusi seperti ini juga melampaui apa yang kita kenal dengan “Islam Politik” atau “Politik Islam”; slogan-slogan khas kaum modernis yang sebenarnya berisi perangkat model kekuasaan ala Khilafah Islamiyyah.

Debat Diponegoro dan Kiai Mojo memberikan satu pelajaran, bahwa distribusi kekuasaan dalam perangkat-perangkat pemerintahan penting diwujudkan. Urusan agama dan dirgama dipisah bukan dalam konteks sekularisasi. Tapi agar masing-masing perangkat kekuasaan punya orientasi, fokus kerja dan efisiensi. Dalam konteks masyarakat Nusantara yang beragam, merupakan kemustahilan jika seluruh urusan dipikirkan dan diatur oleh satu orang. Pada titik ini, Kiai Mojo memiliki gagasan yang paling rasional soal tata kenegaraan dan bentuk kekuasaan seorang pemimpin.

[TheChamp-Sharing]

[TheChamp-FB-Comments]

REKOMENDASI

Mengagetkan! Habib Rizieq Menolak Diajak Demo, Ingin Fokus Ibadah

Harakah.id - Kalau bentuknya demo, kalian saja yang demo. Gak usah ngundang-ngundang saya. Setuju? Habib Rizieq Menolak Diajak Demo....

Gempa Bumi di Cianjur, Ini Panduan Menyikapinya Menurut Islam

Harakah.id - Gempa bumi mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin, (21/11/2022). Sampai tulisan ini diturunkan, Selasa 22/11, tercatat korban meninggal...

Inilah Gambaran Kecantikan Bidadari Surga dalam Literatur Klasik

Harakah.id - Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang beriman akan masuk surga. Di dalam surga, mereka akan mendapatkan balasan yang banyak atas kebaikan...

Hadis yang Menjelaskan Puasa dan Al-Qur’an Dapat Memberi Pemberi Syafaat

Harakah.id - Beruntungnya bagi kita para muslim, terdapat suatu amalan dan kitab suci yang dapat memberikan syafaat untuk kita di hari akhir...

TERPOPULER

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...

Kenapa Orang Indonesia Hobi Baca Surat Yasin? Ternyata Karena Ini Toh…

Harakah.id - Surat Yasin adalah salah satu surat yang paling disukai orang Indonesia. Dalam setiap kesempatan, Surat Yasin hampir menjadi bacaan...