Ekses-Ekses “Pembungkaman” di Abad Kodifikasi (Ashr Tadwin) dalam Versi Resmi Sejarah Islam

0
128
Ekses-Ekses

Harakah.idAbad Kodifikasi, atau ashr tadwin, dikenal sebagai abad kebangkitan keilmuan Islam. Setidaknya itu yang ditulis dalam versi resmi sejarah Islam yang kita kenal hari ini. Tapi kalau diamati lagi, ada eskes pembungkaman yang terjadi lho!

Seluruh periode kodifikasi (aṣr al-tadwin) dalam lintas gerak peradaban-peradaban di dunia memiliki lubang problematika yang sama. Di Indonesia misalnya, kodifikasi menghendaki aksara Jawa untuk distandarisasi, dibakukan kemudian dilatinisasi. Kerja tersebut mulai ditabuh dengan dimulainya kerja penyusunan kamus Jawa-Latin di abad XVIII M. Akibatnya, beberapa tradisi penulisan kaum santri yang memang terbiasa menyandarkan aksara Jawa kuno pada mode palafalan huruf-huruf hijaiyah, menjadi hilang terlindas dalih “pembakuan” dan “puritanisasi” aksara.

Cara menulis hanacaraka untuk pengucapan “‘a” (huruf ‘ain) pun berubah “nga”. Kata syari’at berubah menjadi syarengat. Model penulisan tersebut dirubah karena aksara hanacaraka yang tersedia dan paling dekat dengan pengucapan huruf ‘ain “‘a” adalah “nga” (huruf ke 20 dalam aksaran hanacaraka setelah ma, ga, ba dan ta). Akhirnya, tradisi penulisan tersebut dianggap “pinggiran” dan menyeleweng lalu dihilangkan karena tidak asli dan dianggap sempalan yang merusak originalitas budaya-[ber]aksara.

Dalam filsafat ilmu dasar ada penjelasan mengenai kapan pengetahuan menjadi ilmu. Yaitu ketika sebuah pengetahuan didapat melalui sebuah proses yang bersandar pada premis-premis logika dan tersusun secara sistematis. Baik filsafat ilmu barat maupun filsafat ilmu Islam, kedua proses itu merupakan rukun ilmu untuk bisa diakui dan dinyatakan otoritasnya. Konsekuensinya, ketika ilmu pasti otoritatif, maka pengetahuan [bukan/belum ilmu] belum otoritatif. Proses dari pengetahuan menuju ilmu adalah proses yang terjadi di abad kodifikasi.

Dikatakan bahwa segala konsep dan teori selalu mereduksi kenyataan. Begitu juga dengan masa kodifikasi yang lumrah terjadi bahkan, lebih spesifik, dianggap sebagai tahap perkembangan sebuah peradaban dari “tidak maju” ke “maju”, dari “kecil” ke “besar”, dari “tidak resmi” ke “resmi” dan seterusnya. Kodifikasi meniscayakan proses sistematisasi, proseduralisasi dan positivisasi yang ditujukan untuk menormalisasi, melabelisasi dan membakukan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada dalam ruang peradaban tersebut. Proses kerja kodifikasi semacam itu bisa dipastikan akan menghempaskan hal-hal yang “minor”, “inferior”, “tidak resmi” dan “kecil”. Pembakuan dan standarisasi sejatinya adalah dalih legitimasi kebenaran ilmiah bagi kelompok elit dan model keilmuan dominan yang tengah berlangsung.

Lalu pertanyaannya, faktor semacam apa yang melatarbelakangi terselenggaranya tadwin? Untuk menjawab ini, saya harus kembali melakukan pantauan sejarah di abad-abad awal keretakan politis di kalangan para sahabat yang kemudian menjadi sebab terjadinya disorientasi dan lahirnya krisis nilai dalam tubuh Islam. Namun saya akan mempersingkatnya sebisa mungkin;

Pasca Nabi wafat, karena konflik politik, sabda-sabda Nabi atau bahkan seluruh basis teks keagamaan menjadi senjata kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Dalam situasi chaos ini, Shi’ah dan Khawārij adalah dua kelompok besar yang terus menerus berusaha membangun otoritas politik dan keabsahan posisinya. Selain dua kelompok tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan “kubu putih” yang terdiri dari “ahl al-‘ilm wa al-‘ibadah”. Beberapa di antaranya adalah ‘Abdullah bin ‘Umar, Abū Mūsā al-Ash’arī, Sa’īd bin Abī Waqqāsh dan Ibn Maslamah.

Secara umum, kelompok a-politis ini terdiri dari para mufassir dan perawi hadis yang mencoba keluar dari konflik besar dan fokus dalam pengembangan ilmu dan peribadatan. Kelompok ini mendiami dan mengisi masjid-masjid, melakukan pengajian dan pembibitan nilai, yang secara tidak langsung melahirkan satu “imajinasi sosial” terkait opsi kelompok politik yang berbeda di luar Shi’ah dan Khawārij.

Kelompok atau kubu putih ini semakin disudutkan dan dipinggirkan sejak Mu’awiyah bin Abi Sufyan menjadi semacam kultus bagi kekhalifahan Bani Umayyah. Ketidakmampuan anak-cucunya mewarisi haybah dari Mu’awiyah menjadi salah satu faktor yang menjadikan kerja mistifikasi sosok Mu’awiyah berlangsung dengan genjar. Yang ingin dituju tentu saja stabilitas tatanan politik dan basis legitimasinya. Sebagai golongan yang mentradisikan periwayatan hadis dan lain sebagainya, secara otomatis “kubu putih” ini dilengserkan dari gelanggang wacana yang ada karena dikhawatirkan turut menyebarkan hadis-hadis yang berpeluang untuk mempertanyakan bahkan meruntuhkan otoritas kekhalifahan.

Imajinasi sosial tersebut lantas mendapatkan momentumnya dengan kehadiran Ḥasan al-Baṣrī yang terang-terangan mewujudkan cara pandang “ahl al-‘ilm wa al-‘ibadah” tersebut sebagai basis kritik dan gugatan atas ideologi Jabariyah-Umayyah. Dari posisinya yang “putih” dan “a-politis”, embrio Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah ini kemudian benar-benar menjadi “partai” oposisi atas rezim yang mendaku bahwa “kekuasaannya telah tertanam dalam kehendak Tuhan”. Dari percikan pemikiran Ḥasan al-Baṣrī, kelompok Mu’tazilah kemudian lahir.

Karena sejak tahkim teks al-Qur’an ataupun hadis–atau doktrin keislaman secara umum– cenderung menjadi alat legitimasi yang semakin memperburuk stabilitas dan tatanan sosial, maka sejak masa Abu Ja’far al-Mansur, akal mendapatkan tempat yang istimewa dibandingkan model berpikir lainnya. Akal dinilai mampu menimbang dan menyelesaikan secara integral konflik antara politik dan agama (negara-agama) yang hampir 2 abad menjadi mimpi kelam umat Islam. Muncul kemudian Ibn al-Muqaffa, salah seorang arsitek tadwin yang mulai menerjemahkan naskah-naskah politik Persia yang rasional. Di masa ini Mu’tazilah menyemai menjadi role model pemikiran Islam yang sekaligus menyingkirkan kelompok “ahl al-‘ilm wa al-‘ibadah” kembali ke pinggiran; ke masjid-masjid dan madrasah-madrasah.

Meskipun secara politis kalah, kelompok Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah ini menang telak secara kultural. Apalagi ketika dinasti ‘Abbasiyah menggelar proyek kodifikasi besar-besaran. Tentu hal ini menguntungkan bagi kalangan ahl al-hadith dan ahl al-fiqih. Mereka melihat jalan lapang menuju satu pembentukan kekuatan baru yaitu “teks”. Satu kekuatan propagandis yang menjadi sarana efektif untuk mempengaruhi massa dan melakukan indoktrinasi. Bukan hanya kalangan Sunni, kelompok Shi’ah dan kelompok lainnya juga melihat kesempatan emas ini; kodifikasi untuk indoktrinasi dan stabilitas ideologi. Dari konteks semacam inilah kitab-kitab hadis, termasuk Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah lahir.

Al-Jabiri dengan menampilkan satu dokumen penting untuk menggambarkan fenomena sejarah tersebut. Serangkaian teks yang akan berbicara segalanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di abad III;

“al-Dhahabi berkata: di tahun 143 H para ulama Islam telah [memulai] men”tadwin”kan Hadis, Fiqh dan Tafsir. Ibn Jurayj di Makkah pun mengarang buku, Mālik mengarang al-Muwaṭṭa’ di Madinah, al-Auza’i di Sham, Ibn Abi ‘Arubah, Hammad ibn Salamah dan lainnya di Bashrah, Ma’mar di Yaman, dan Sufyan al-Tsawri di Kufah. Pada masa itu pula, Ibn Ishaq menulis al-Maghazi dan Abu Hanifah mengarang [kitab] tentang fiqih dan ra’yu. Tak lama kemudian, muncul Hushaym, al-Layth, dan Ibn Luhay’ah, lalu Ibn al-Mubarak, Abu Yusuf dan Ibn Wahab. Gerakan tadwin dalam sejumlah disiplin keilmuan semakin meluas dan bertambah banyak. Buku-buku berbahasa Arab, leksikografi, dan sejarah sudah diterbitkan saat itu. Sebelum masa tadwīn ini orang-orang hanya mengandalkan hafalan dan meriwayatkan ilmu pengetahuan dari naskah-naskah yang tidak tersusun rapi.”

Teks ini Al-Jabiri angkat untuk membuktikan bahwa abad kodifikasi bukan hanya setahap masa tempat segala bidang keilmuan Islam dibukukan. Abad kodifikasi, lebih dari itu, adalah satu periode representasi sejarah peradaban Islam yang bahkan menentukan apa yang harus diketahui tentang masa lalu pra kodifikasi. Aṣr al-tadwin merupakan tahap “i’adah al-bina’ al-tsaqafah al-‘am” (rekonstruksi kebudayaan secara kompeherensif). Ia digerakkan oleh beberapa kelompok yang memang hendak menjadikan teks sebagai power dan otoritas.

Ada beberapa hal yang ditampilkan oleh teks tersebut: pertama, asr al-tadwin yang dimaksudkan oleh al-Dzahabī adalah aṣr al-tadwīn atau abad kodifikasi yang dimulai dari abad II H (tahun-tahun dalam rentang masa kekhalifahan al-Manṣūr al-‘Abbāsī). Pembatasan ini dimaksudkan untuk membedai periode tersebut dengan model asr al-tadwin lainnya, seperti tadwin di masa Nabi Muḥammad Saw. ketika memang tadwin dipahami hanya sebatas pembukuan, pembatasan dan penyelesaian masalah. Karena itu, asr al-tadwin yang dimaksudkan al-Dzahai bukan hanya sebatas pembukuan, pembatasan dan penyelesaian soal saja, tapi lebih jauh dari itu, sebagaimana yang diungkap al-Jābirī, asr al-tadwin abad II H. adalah proses rekonstruksi dan representasi bidang-bidang keilmuan berikut sejarah peradaban Islam.

Kedua, al-Dzahabī membatasi kerja kodifikasi hanya di beberapa wilayah saja yang notebene merupakan basis Sunni. Mekkah, Madinah, Bashrah, Kufah dan Syam adalah beberapa wilayah dominan yang diwarnai mayoritas oleh faham tersebut. Dari penyebutan dan pembatasan ini, al-Dzahabi tentu telah menisbikan beberapa gerakan tadwin di daerah lainnya yang dilakukan oleh sekelompok kecil faham yang tersingkirkan. Semisal gerakan tadwin kelompok Shi’ah yang dipelopori oleh Ja’far al-Shadiq (148 H) dan kelompok-kelompok minor lainnya.

Ketiga, al-Dzahabi tak lupa memberi batas demarkasi antara pra dan pasca-tadwīn. Kalau pra tadwin kehidupan intelektual kaum Muslim masih amburadul karena– seperti kata al-Dhahabi–“yatakallamuna min hifdhihim aw yarwauna al-‘ilm min shihaf ghayru murattabah”. Sebaliknya, dialektika keilmuan Islam pasca tadwin sudah teratur, tersistematisasi dan terbakukan secara independen. Di sinilah kemudian labelisasi otoritas keilmuan mendapatkan relevansinya pada pembedaan antara keilmuan pra dan pasca tadwin. Yang secara politis juga melahirkan sebuah otoritas, “yang benar adalah apa yang termaktub dalam teks dan tertulis dengan tinta”, bukan yang terucap dan terdengar. Dari sini pula, konsensus klasik mengenai tradisi oral atau hafalan dirubah dan dipelintir menjadi satu tradisi yang tidak lebih stabil dibandingkan tradisi literal.

Tiga poin penting yang dicatat oleh al-Jabiri, berdasarkan ulasan al-Dzahabi mengenai abad kodifikasi mengindikasikan satu ekses atau konsekuensi logis dan sejarah resmi; ada sejarah minor yang terdiamkan, tidak terulas atau segaja dihilangkan.

Wallahu a’lam bis shawab…