Beranda Gerakan Ekspresi Gerakan Keagamaan di Balik Perdebatan Soal Physical Distancing

Ekspresi Gerakan Keagamaan di Balik Perdebatan Soal Physical Distancing

Harakah.id – Gerakan menolak physical distancing tumbuh seiring maraknya kampanye pentingnya jaga jarak fisik oleh berbagai pihak guna memutus mata rantai penyebaran Covid 19.

Umumnya, gerakan ini dimotori oleh ulama lokal yang keberatan terhadap cara pelaksanaan agenda tersebut di lapangan. Narasi perlawanannya beraneka macam, tetapi umumnya didominasi narasi keagamaan. Bagaimana gerakan ini berkembang?

Berbagai pihak sedang gencar melawan penyebaran Covid 19. Virus yang telah menyebabkan kematian ratusan ribu orang dari seluruh penjuru dunia. Merujuk kepada Badan Kesehatan Dunia (WHO), langkah utama untuk mencegah penyebaran virus ini adalah dengan menggalakkan upaya social distancing, atau sekarang disebut physical distancing. Artinya menjaga jarak fisik dalam interaksi antar individu.

Pemerintah Indonesia mengadopsi physical distancing untuk melawan penyebaran virus ini. Dalam implementasinya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menyerukan larangan berkumpul bagi masyarakat. Berbagai even yang sedianya akan dilaksanakan dengan melibatkan massa dibubarkan. Segala bentuk kerumunan dilarang. Guna membatasi pertemuan fisik, sejumlah lembaga pemerintahan dan swasta memberlakukan kerja dari rumah (work from home). Para penggunan media sosial menyerukan gerakan #dirumahaja untuk mengajak anggota masyarakat lain agar terlibat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid 19.

Tidak ketinggalan sejumlah lembaga fatwa dunia dan nasional menyerukan agar kegiatan keagamaan yang melibatkan pengumpulan masyarakat ditunda terlebih dahulu. Sebut saja Al Azhar Mesir, Dewan Ulama Senior Kerajaan Arab Saudi, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didukung oleh dua organisasi masyarakat Islam terkemuka Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, seluruhnya menyarankan agar pelaksanaan kegiatan keagamaan yang melibatkan banyaka orang seperti shalat berjamaah dan shalat Jum’at di masjid dihindari selama masa wabah.

Sekalipun pada umumnya pemerintah dan publik mendukung upaya jaga jarak fisik, tetapi ada tokoh yang memandang upaya ini dalam kacamata penuh kecurigaan. Misalnya, mantan panglima TNI, Gatot Nurmantyo yang menyatakan kekhawatiran akan munculnya stigmatisasi terhadap masjid sebagai pusat penyebaran Covid 19. Dia justru menyerukan untuk memakmurkan masjid saat wabah Corona. Seruan ini rupanya tidak berdiri sendiri. Ada pula tokoh agama di tingkat lokal yang memiliki pandangan yang sama. Sebut saja KH. Najih Maemoen Zubair, seorang kiai di Rembang Jawa Tengah. Melalui video yang beredar, ia mengkritik lembaga yang mengeluarkan fatwa larangan berkegiatan di masjid. Ia menuding bahwa fatwa semacam itu adalah bagian dari konspirasi kaum Zionis untuk menjauhkan umat Islam dari masjid. Menurutnya, Covid 19 adalah upaya Zionis untuk memusnahkan umat manusia, khususnya umat Islam, agar mereka bisa leluasa menguasai dunia.

Video viral lainnya menunjukkan seorang penceramah yang menyatakan masjid sebagai benteng paling kokoh untuk melawan Covid 19. Dalam salah satu statemennya, dia mengatakan, “Benteng yang paling kokoh adalah masjid. Nek pengin selamet saking korona, ayoh berbondong-bondong ke masjid. Ikuti fakta, jangan ikuti teori. Kok iso sareate kanjeng nabi disalahno… Ini agendanya Yahudi ingin membuat umat Islam menjauhi masjid.” (Benteng paling kokoh adalah masjid. Jika ingin selamat dari Corona, mari berbondong-bondong ke masjid. Ikuti fakta, jangan ikuti teori. Kok bisa syariat Nabi disalahkan. Ini agenda Yahudi yang ingin membuat umat Islam menjauhi masjid.”

Pada umumnya, narasi perlawanan yang berkembang didasarkan kepada asumsi bahwa wabah Covid 19 adalah konspirasi yang mengancam agama. Narasi religius semacam ini ternyata menemukan pendukungnya. Beberapa netizen mendukung narasi perlawanan ini. Sebut saja akun bernama Azizihasbullah yang mengatakan,

“Sayang pemerintah dalam melarang jumatan di daerah-daerah, membabi buta tanpa koordinasi dengan ulama setempat, tidak ada koordinasi dengan ormas Islam seperti NU Cabang, MWC. Yang tahu urusan agama dan masyarakat adalah kiyai setempat. Apa Pemkab sudah tidak butuh kiyai. Maaf kendati koordinasi dengan MUI. MUI itu mewakili siapa? Apa ada ummat yang memewakilkan? Apa ada ulama yang mewakilkan? Masak tahlilan, jumatan, manaqiban, pengajian yang sifatnya hanya satu RT tidak melibatkan orang lain, tidak boleh. Sementara di daerah tersebut tidak ada korona. Ini sudah melewati batas dan harus kita lawan. Bukan melawan pemerintah, tapi kebijakan yang bertentangan dengan agama. Cermati yang boleh tidak jumatan itu bagi siapa, bukan semua orang.”

Memahami Kritik

Jika kita perhatikan, kritik di atas muncul dari para tokoh agama di tingkat lokal. Sedangkan yang sedang mereka lawan adalah kebijakan negara. Di sini kita bisa memilah posisi dua pihak yang sedang saling berhadap-hadapan. Para pendukung physical distancing pada umumnya adalah masyarakat kelas menengah perkotaan. Mereka memiliki cara pandang yang hampir identik dengan cara pandang pemerintah dalam menangani penyebaran Covid 19; perlunya menjaga jarak fisik semaksimal mungkin, termasuk dalam aktifitas keagamaan. Kelas menengah perkotaan memang mewakili gaya hidup masyarakat yang independen dan individualis; tidak tergantung pada komunitas dan cara berkehidupan yang komunal.  

Ini berbeda dengan perspektif para pengkritik physical distancing yang mewakili cara pandang kaum komunalis; yang biasanya tumbuh di kalangan pedesaan. Hampir segala dimensi kehidupan melibatkan komunitas. Pernyataan Azizihasbullah sangat tepat menggambarkan posisinya yang mewakili perspektif yang lokal; yang menginginkan pelibatan kiayi setempat, “yang tahu urusan agama dan masyarakat adalah kiayi setempat”, “MUI mewakili siapa”, dan institusi yang mencerminkan nilai komunalitas seperti “tahlilan”, “jumatan”, “manaqiban”, dan “pengajian satu RT”.

Di sisi lain, penggunaan teori konspirasi dalam perlawanan terhadap agenda physical distancing menunjukkan, jika kita mengikuti pandangan para kritikus teori ini, ketidakmampuan menjelaskan fenomena yang bergerak cepat dan massal. Hal ini tidak mengherankan karena jangkauan dan akses terhadap sumber-sumber informasi yang dikuasai kelompok sosial tertentu. Di sini, teori konspirasi, seperti adanya peran kaum Yahudi dan Zionis, digunakan sebagai senjata untuk mempertahankan sesuatu yang menurut mereka penting; komunitas dengan segala nilai serta kepercayaannya.

Sebagai wakil perspektif pedesaan, yang jauh dari Jakarta, kekhawatiran terhadap penyebaran Covid 19 tentu tidak sebesar ketakutan masyarakat perkotaan. Hal ini cukup realistis melihat tingkat mobilitas masyarakat tidak seperti di kawasan perkotaan yang terbilang tinggi. Populasi penduduk pedesaan, sekalipun masih mendominasi pola hunian nasional, tetapi tidak sepadat di kawasan perkotaan. Mereka yang mendiami suatu kawasan desa/kampung tertentu hanya bertemu dengan orang-orang satu kawasan yang sama. Berbeda dengan penduduk perkotaan, yang sebagian memiliki tingkat mobilitas sangat tinggi, bahkan lintas negara. Di sinilah muncul narasi bahwa ketakutan terhadap Covid 19 yang mengganggu aktivitas komunal religius dianggap berlebihan.  

Di sini, kita menemukan perbedaan perspektif sosial-keagamaan dalam implementasi kebijakan physical distancing. Praktik physical distancing merupakan kebijakan yang punya gen modernitas perkotaan, baik untuk orang kota, tetapi yang punya potensi menghancurkan struktur dan nilai yang tertanam kuat dalam masyarakat yang mementingkan nilai komunilitas. Kita tahu bahwa para kiai di daerahlah yang berada di garda depan menjaga spiritualitas masyarakat tingkat bawah, melalui berbagai kegiatan yang mengkombinasikan religiusitas dan komunalitas tentunya. Mereka juga telah menjadi rujukan dalam menyelesaikan segala macam persoalan kehidupan masyarakat desa ketika infrastruktur modern seperti dokter, psikolog, dan konsultan absen di kawasan pedesaan.

Bisa dikatakan bahwa perlawanan terhadap kebijakan physical distancing mencerminkan ketimpangan pembangunan antara masyarakat (Muslim) perkotaan/pusat dan masyarakat pedesaan/lokal.

Posisi Moderat

Problem pembangunan apapun di Indonesia masih terbentur dengan realita ketimpangan. Karena itu, tidak heran ide pembangunan yang diilhami oleh semangat modernitas (kemajuan) senantiasa memiliki model-model perlawanannya di tingkat lokal. Dalam konteks penangangan Covid 19, perspektif penanganannya masih sangat kota-centris. Kota dianggap lebih tahu cara menangani situasi penyebaran virus dibanding desa. Padahal, tidak selalu demikian. Di sinilah perlu digunakan cara berkomunikasi publik yang relevan dengan kondisi masyarakat daerah. Berbicara dengan para pemuka lokal bukan sesuatu yang buruk untuk dilakukan sebelum implementasi kebijakan physical distancing. Bukan hanya berbicara, tetapi juga melibatkan mereka dalam proses sosialisasi bahaya Covid 19. Di sinilah perlu digali model-model komunikasi pembangunan yang mengedepankan peran aktif para stekholder di tingkat lokal seperti para tokoh masyarakat dan ulama.

Kita memang perlu menyadarkan masyarakat daerah tentang bahaya Covid 19. Tetapi bukan dengan menggunakan cara represif yang membuat masyarakat berfikir bahwa mereka sedang diancam dan diserang. Basis sosial mereka ingin dihancurkan. Dalam teori komunikasi dua tahap (two step flow), peran para pemimpin opini (opinion leader) sangat penting. Pemimpin opini di sini adalah orang yang aktif mencari informasi, mengkonsumsinya, menafsirkannya, lalu menyebarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Biasanya, mereka adalah para tokoh masyarakat yang ucapannya didengar banyak orang. Dalam konteks pedesaan Indonesia, para ulama dan kiai merupakan para pemimpin opini yang patut dipertimbangkan pengaruhnya. Dengan segala sumber daya yang mereka miliki, mereka bisa lebih berpengaruh dan didengar masyarakat dibanding aparat sipil negara, kepolisian maupun militer. Sumber daya yang mereka miliki dapat pula digunakan untuk mencari model alternatif untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya Covid 19, cara-cara antisipasi dan penanganannya. Dengan melibatkan para pemimpin lokal semacam ini, akan mungkin terjadi kolaborasi konstruktif untuk secara bersama-sama berperang melawan ancaman Covid 19. Komunikasi yang buruk dengan para tokoh agama seperti yang dapat dilihat dalam narasi perlawanan yang dibangun sejumlah kiai di atas hanya akan menjadikan persoalan penanganan Covid 19 menemukan jalan buntu. Padahal, kita tahu sendiri pemerintah sampai hari ini terlihat tidak mampu menghadapi Covid 19. Membebankan penanganan Covid 19 kepada pemerintah hanya akan membuat wabah ini menyebar lebih luas. Tidak kita inginkan bukan?

[TheChamp-Sharing]

[TheChamp-FB-Comments]

REKOMENDASI

Gempa Bumi di Cianjur, Ini Panduan Menyikapinya Menurut Islam

Harakah.id - Gempa bumi mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin, (21/11/2022). Sampai tulisan ini diturunkan, Selasa 22/11, tercatat korban meninggal...

Inilah Gambaran Kecantikan Bidadari Surga dalam Literatur Klasik

Harakah.id - Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang beriman akan masuk surga. Di dalam surga, mereka akan mendapatkan balasan yang banyak atas kebaikan...

Hadis yang Menjelaskan Puasa dan Al-Qur’an Dapat Memberi Pemberi Syafaat

Harakah.id - Beruntungnya bagi kita para muslim, terdapat suatu amalan dan kitab suci yang dapat memberikan syafaat untuk kita di hari akhir...

5 Tips Menjaga Hafalan Al-Quran Menurut Sunnah Rasulullah SAW

Harakah.id - Aku akan menjelaskan ke kalian tentang hadits yang aku yakin hadits ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman penghafal Qur’an.

TERPOPULER

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...

Kenapa Orang Indonesia Hobi Baca Surat Yasin? Ternyata Karena Ini Toh…

Harakah.id - Surat Yasin adalah salah satu surat yang paling disukai orang Indonesia. Dalam setiap kesempatan, Surat Yasin hampir menjadi bacaan...