Beranda Gerakan Fikih Politik, Visi Kerakyatan dan Hubungan Negara-Agama yang Harus Kembali Mesra

Fikih Politik, Visi Kerakyatan dan Hubungan Negara-Agama yang Harus Kembali Mesra

Harakah.id Usaha menciptakan nuansa politik kerakyatan yang penuh maslahat ditentukan juga oleh relasi agama dan negara yang harmonis.

Dalam posisi akomodatif agama atas negara, yang diperlukan adalah pola relasi yang kuat dan stabil. Dalam memosisikan  relasi agama dan negara secara simbiosis, maka upaya harmonisasi keduanya menjadi penting. Upaya harmonisasi agama dan negara mesti berangkat dari beberapa pertanyaan. seperti, mungkinkah agama sebagai hal yang sakral dititik-temukan dengan negara? seperti apakah upaya harmonisasi tersebut?

Harmonisasi mungkin dibuat jika kita mampu menerjemahkan dari peran agama secara individu dan kemasyarakatan. agama menjadi ruang pribadi yang bertugas untuk memperbaiki moralitas dan nilai individu.  Di sini moralitas sebagai inspirasi dari ajaran dan hikmah yang diajarkan oleh Islam. ketika moralitas itu diterjemahkan dalam ranah sosial, ia akan menjadi sesuatu yang mengisi karakter sosial. Pada keadaan ini, agama tidak bisa dilepaskan dari perannya sebagai kritik sosial, dan nilai-nilai yang berlaku. 

Peran agama sebagai sangat penting bagi sebuah sistem negara. Jika eksistensinya telah dijaga oleh negara, maka perannya pun akan datang beriringan. tidak bisa dipungkiri bahwa praktek keagamaan masyarakat menjadi nilai-nilai yang memberikan sumbangsih kepada negara. Peran sentral agama tidak boleh dipinggirkan dalam praktek bernegara. hal ini seperti yang dikatakan oleh Imam al-Syaf’i.

لاَ سِيَاسَةَ إِلَّا مَا وَفَقَ الشَّرْعَ.

Politik mesti sesuai dengan apa yang disyariatkan.

Tafsiran perkataan Imam al-Syafi’i ini harus diartikan bahwa praktek berpolitik dan bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu al-Qayyim, “bahwa sistem berpolitik dan bernegara mesti berang­kat dari tujuan-tujuan syariat. tujuan-tujuan syariat itu bisa berupa penegakan keadilan, pemenuhan hak-hak warga negara dan kesamaan hak-hak di depan hukum, dan seterusnya.

Harmonisasi agama atas negara setidaknya harus beriringan dengan model pemerintahan yang telah menegakkan keadilan. Sebagaimana hal itu menjadi bagian dari nilai-nilai yang ingin dicapai oleh agama. Setelah posisi negara yang berkesesuaian dengan nilai-nilai agama, maka kesejahteraan akan tercipta, masyarakat akan merasa bahagia, praktek keagamaan akan mudah dilaksanakan. Karena negara menjadi aman. 

Dalam agama menghindari kemafsadatan merupakan sebuah bentuk ketaatan dan salah satu tujuan dari praktek keberagamaan. sebagaimana disebutkan oleh al-Qarafi, jalb al-Masalih wa dar’ al-mafasid. Maka pada hakikatnya, tidak ada ajaran agama yang berusaha untuk menciptakan kerusakan di atas muka bumi. Jika ada kemafsadatan, maka yang melakukannya lah yang akan diganjar hukuman. jadi hanya orang-orang yang salah memahami tujuan agama yang bisa terjebak dalam melakukan kerusakan. Dengan kata lain, apabila kemafsadatan menjadi semakin meluas, maka dikhawatirkan akan terjadi pertentangan agama dan negara di mana hal itu bisa menyebabkan kekacauan (fitnah).

Dalam pandangan ulama seperti al-Baqqilani bahwa agama harus diletakkan dalam posisinya sebagai penuntun masyarakat dan pemerintah. Agama adalah pemberi nilai-nilai religi atas apa yang dijalankan oleh negara sehingga agama bisa menjadi pengisi dan kritik sosial yang ada.

Hal ini juga senada apa yang dikatakan oleh Ibnu al-Qayyim bahwa agama merupakan penyesuaian atas keadaan Negara yang mengatur kemaslahatan bersama. Posisi justifikasi Negara oleh agama harus tetap mengambil jarak dengan politik sebuah Negara. karena jika tidak penegakkan keadilan dan kemaslahatn bersama yang menjadi tujuan inti dari adanya Negara, akan menggunakan agama untuk kepentingan sesaat para pejabat pemerintah.

Memang posisi sakralitas agama menjadi penting untuk diterjemahkan dalam perannya membuat ketentraman demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (jalb al-mashalih fi darayn), sehingga ia akan bisa mengisi peran untuk memperkuat posisi negara yang diimplementasikan dalam kebijakan. Seperti telah disebutkan bahwa agama bukanlah menciptakan kekacauan dan cendrung untuk menghindarinya sebagaimana telah dikonsepkan oleh para ulama klasik.

Al-Ghazali juga menekankan pentingnya mendekatkan agama kepada Negara demi menjaga kestabilan dan terhindar dari kekacauan dan malapetaka. Untuk itulah, di posisi inilah agama dan Negara akan terciptanya hubungan harmonis antar keduanya. Keduanya tak boleh dibenturkan, keduanya  tidak harus terjatuh kepada salah satunya yang menyebabkan terpuruk kepada lembah ekstirmisme.

Pertemuan hubungan harmonisasi agama dan Negara dengan demikian dilihat dari faktor kemaslahatan. Jika agama Islam bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi sebagaimana dinyatakan oleh al-Qarafi bahwa setiap ajaran dan hukum Islam bertujuan untuk menghendaki kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Maka Negara juga berada dalam posisi yang sama untuk menegakkan kemaslahatan duniawi. Ada kutipan menarik dari al-Ghazali bahwa kemaslahatan duniawi hanya bisa ditegakkan oleh institusi Negara. artinya dalam tahap perkembangan masyarakat yang kompleks dan agar tidak terjadinya kekacauan karena konflik yang menyebar dari sejarah perkembangan masyarakat dibutuhkan eksistensi Negara. Hal ini diperlukan agar keberadaan agama juga ikut mendampingi kehidupan bermasyarakat.

Di sisi lain, agama Islam mengajarkan untuk ditegakkannya keadilan dalam kehidupan manusia. Dan ajaran ditegakkannya keadilan ini dijelaskan para ulama bahwa berlaku adil setidaknya diartikan sebagai wad’u al-Sya’I fi makanihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. T

untutan akan terciptanya keadilan merupakan salah satu kaidah-kaidah syariat yang harus ditegakkan. Sikap berlaku adil harus tertuju kepada kaum non-muslimin. Karena ajaran agama tidak pernah menghukumi seseorang karena perbedaan agamanya (non-Islam). Bahkan bersikap adil pun juga harus ditegakkan dengan tidak menunjukkan identitas yang dilebih-lebihkan seperti faktor ke-suku-an atau ras, dan juga kebanggaan sebuah kelompok atas kelompok lain. Sebagaimana sabda nabi Muhammad Saw:

لاَفَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ

Tidak ada kelebihan orang arab atas orang ‘ajam.

Di sini jelas ada nilai-nilai universal yang dihendaki oleh agama. Hal ini karena agama tidak pernah memandang dari aspek suku semata. Begitupun dalam bentuk Negara-negara di konteks sekarang, tidak ada penyematan Negara atas suku, ras tertentu. Sehingga di sini pun fungsi Negara juga berperan dalam menegakkan ketidak adilan dalam masyarakat. Peran sama antara agama dan Negara inilah yang harus ditegakkan demi menghindari ketimpangan dan konflik sosial.

Agamapun memberikan peringatan dengan memperlakukan orang lain dengan tidak sama. Perlakuan yang sama, artinya bukan perlakuan yang tidak sama atas orang lain karena berbeda pandang dalam agama, ras mesti dihindari. Ini juga sesuai dengan ajaran nabi Muhammad Saw. ketika bersabda,

مَنْ أَذَى مُعَاهَدًا فَأَنَا خَصْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Siapa yang menyakiti orang yang telah terikat hukum, maka saya adalah musuhnya kelak di hari kiamat.

Jadi upaya harmonisasi di tingkat hukum sangat menentukan. Dan agama menyerukan untuk keharmonisan tersebut supaya harus ditegakkan oleh Negara. maka tidak ada pertentangan antara upaya agama dalam menegakkan hukum Islam secara substantif dengan penegakkan keadilan oleh Negara. Karena keduanya adalah tujuan dan inti dari masing-masing posisi agama dan Negara. (Hukum Islam dan Negara)

Dalam upaya penguatan harmonisasi, kita harus merujuk kepada sikap-sikap kebangsaan para ulama. Para ulama yang telah memperjuangkan kebangsaan Indonesia, sejatinya, juga merupakan “intelektual organic”. Istilah ini merupakan bentuk dari peran seorang ulama dalam membela tanahnya dari penjajahan.

Artinya para ulama tidak pernah lepas dari kondisi basis masyarakatnya. Ia tidak lepas dari keadaan sosial dan budaya. Penguatan agama terhadap Negara berada dalam perbedaan bentuk-bentuk perjuangan yang dilakukan. Jadi upaya harmonisasi agama atas Negara telah menjadi akar kekuatan untuk membela kepentingan bangsa (masyarakatnya).

Kita bisa menemukan preseden bagus dari upaya harmonisasi ini dalam diri Hadratussyekh KH. Hasyim Asya’ari. Perjuangan melawan penjajah merupakan bentuk dari gerakan sosial masyarakat yang berangkat dari nilai-nilai agama. Di mana ketika para penjajah melakukan kontrol ketat atas  praktek keberagamaan.

Tentu saja kebijakan itu akan merugikan umat Islam dalam meraih kebebasan melaksanakan ibadah. Kontrol ketat oleh penjajah ini juga diperkuat dengan menyebarkan ide pertentangan antara agama dan bangsa. Bahwa mencintai agama merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap seorang muslim. Maka tidak sedikit orang-orang yang telah merasa melaksanakan agama secara secukupnya tidak mau memikirkan tentang polemik bangsa.

Dalam situasi seperti itu, KH. Hasyim ‘Asyari mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara agama dan nasionalisme. Sejatinya, ini bisa kita kaitkan dengan konteks sekarang bahwa, sikap KH. Hasyim ‘Asyari ini merupakan preseden atas bentuk hubungan yang baik antara agama dan Negara. Di mana agama harus memperkuat posisi negara dan bangsa. Bukan malah sebaliknya, agama dijadikan kekuatan politis untuk melegitimasi kekuatan tertentu.

Untuk menghadapi situasi yang tidak kondusif, maka agama tidak benar untuk diposisikan sebagai sesuatu yang melampaui Negara. karena jika itu dibenarkan, maka agama akan menjadi dipolitisasi dan menjadi alat legitimasi semata. Padahal agama perannya dalam Negara bisa diletakkan dalam etika sosial (KH. Sahal Mahfuzh, Fikih Sosial,)  agama diletakkan, bukan sebagai ideologi, tetapi dalam kerangka moralitas sosial sehingga ia mampu menciptakan basis masyarakat dengan nilai-nilai ajaran agama.

Kebanyakan Negara timur tengah mengalami kegagalan dalam mengharmonisasikan agama dan Negara. Hal ini karena selalu memposisikan agama sebagai ideologi yang mentotalisasi semua kehidupan, alih-alih praktik kebernegaraan. Identitas kebernegaraan, jua tak jarang tidak memberikan batas yang jelas terhadap agama. Proses ideologisasi agama atas Negara ini apa yang disebut Ziauddin Sardar dengan naiknya posisi agama sebagai Negara sebagai salah satu faktor kegagalan dunia Islam. (Ziauddin Sardar, Kembali ke Masa Depan, 2005: 32)

Di sini bisa terlihat bahwa ide-ide universal tidak lagi menemukan momennya pada konteks zaman sekarang. Maka ide khilafah  tidak bisa lagi sesuai dengan model telah harmonisnya hubungan agama dan Negara yang ada di Indonesia. Hubungan harmonis itu telah dicetuskan oleh KH. Hasyim ‘Asyari bahwa Islam dan Nasionalisme merupakan dua hal yang tak terpisah. Sebagaimana diktum, menjadi Islam berarti menjadi Indonesia. Diktum ini merupakan olah dari tradisi dan praktik keberagamaan di Indonesia yang telah berjalan dan terinspirasi oleh para Sunan yang berdakwah jauh sebelum ada kata Indonesia.

[TheChamp-Sharing]

[TheChamp-FB-Comments]

REKOMENDASI

Mengagetkan! Habib Rizieq Menolak Diajak Demo, Ingin Fokus Ibadah

Harakah.id - Kalau bentuknya demo, kalian saja yang demo. Gak usah ngundang-ngundang saya. Setuju? Habib Rizieq Menolak Diajak Demo....

Gempa Bumi di Cianjur, Ini Panduan Menyikapinya Menurut Islam

Harakah.id - Gempa bumi mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin, (21/11/2022). Sampai tulisan ini diturunkan, Selasa 22/11, tercatat korban meninggal...

Inilah Gambaran Kecantikan Bidadari Surga dalam Literatur Klasik

Harakah.id - Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang beriman akan masuk surga. Di dalam surga, mereka akan mendapatkan balasan yang banyak atas kebaikan...

Hadis yang Menjelaskan Puasa dan Al-Qur’an Dapat Memberi Pemberi Syafaat

Harakah.id - Beruntungnya bagi kita para muslim, terdapat suatu amalan dan kitab suci yang dapat memberikan syafaat untuk kita di hari akhir...

TERPOPULER

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...

Kenapa Orang Indonesia Hobi Baca Surat Yasin? Ternyata Karena Ini Toh…

Harakah.id - Surat Yasin adalah salah satu surat yang paling disukai orang Indonesia. Dalam setiap kesempatan, Surat Yasin hampir menjadi bacaan...