Fikih Siyasah, Konstitusionalisme Piagam Madinah dan Cara Nabi Melancarkan Politik Ummah

0
535
Fikih Siyasah, Konstitusionalisme Piagam Madinah dan Cara Nabi Melancarkan Politik Ummah

Harakah.idPiagam Madinah tidak hanya sekedar kesepakatan, ia adalah pionir konsep konstitusi yang ditujukan untuk mempersatukan manusia dan melampaui batas-batas sektarianisme serta primordialisme dalam sebuah media bernama negara.

Bicara soal Piagam Madinah, harus ditarik ke belakang ketika Nabi Muhammad Saw melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah pada tahun ke 13 sejak beliau diangkat sebagai Nabi. Ancaman yang dilancarkan kafir Quraisy terhadap Nabi dan para sahabatnya yang kian hari semakin mengkhawatirkan serta terjadinya Bai’at ‘Aqabah Kedua yang dihadiri 73 laki-laki dan 2 perempuan dari suku Aws dan Khazraj adalah dua faktor yang menjadi motif utama Nabi untuk berhijrah ke Madinah.

Nabi menyadari kalau Madinah berbeda dengan Mekkah. Zuhari Misrawi di dalam bukunya, Madinah, menceritakan bahwa secara geografis Madinah lebih agraris daripada Mekkah, sehingga masyarakat Madinah banyak berprofesi sebagai petani. Begitu juga dari karakter sosialnya, masyarakat Madinah lebih kalem dan beragam ketimbang masyarakat Mekkah.

Di Madinah terdapat dua kabilah besar, suku Aws dan Khazraj. Selain itu, di antara mereka ada yang menganut keyakinan paganisme, sisanya menganut agama Yahudi. Di dalam penganut Yahudi ini terbagi menjadi tiga golongan: Bani Quraidhah, Bani Nadlir, dan Bani Qaynuqa’.

Realita itu menjadikan Nabi berkeinginan untuk mempersatukan mereka dalam satu naungan kesepakatan bernama ummah. Maka, di awal-awal tahun pertama hijrah (sebelum perang Badar berlangsung), beliau meciptakan apa yang disebut dengan Piagam Madinah; suatu konsensus bersama antara seluruh masyarakat Madinah sekaligus menjadi aturan yang mesti dipatuhi bersama, baik muslim maupun non-muslim. Di awal piagam tersebut, dengan lantang kanjeng Nabi menegaskan:

إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ

sesungguhnya mereka (seluruh penduduk Madinah) merupakan satu komunitas (umat) dari komunitas manusia (yang lain)

Penegasan ini sebagai upaya Nabi untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Madinah bahwa mereka saat itu sudah menjadi satu komunitas, sehingga mesti bersatu dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Perbedaan suku dan keyakinan bukan menjadi penghalang untuk menjalin hidup bersama.

Saling menghormati dengan tidak mengganggu satu sama lain menjadi prinsip dari kelahiran piagam ini. Dengan begitu, masyarakat Madinah  mampu menjalin hubungan dengan solid dan harmonis. Mereka sangat menghargai kebhinnekaan dan menjunjung tinggi akal budi luhur dalam berinteraksi dengan yang lain.

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut Piagam Madinah ini. Ada yang menyebutnya shahifah (lembaran), watsiqah (dokumen/piagam), dan mitsaq (perjanjian). Nama-nama ini yang masyhur digunakan oleh para sejarawan Islam klasik.

Namun masih ada istilah lain yang lebih menarik, yaitu konstitusi. Dengan melihat konten Piagam Madinah, maka penyematan nama ‘konstitusi’ ada benarnya juga. Di dalamnya memuat aturan-aturan yang adil dan tidak merugikan semua pihak.

Teks Piagam Madinah ini ditulis pertama kali oleh Ibn Ishaq di dalam kitabnya, al-Sirah al-Rasul, namun hal ini tidak menciderai otentisitas kontennya. Artinya, dengan menggunakan standarisasi ilmu Hadis, konten Piagam Madinah dinilai shahih. Sebab jika mencarinya di dalam kitab-kitab hadis yang otoritatif maka yang akan ditemukan adalah potongan-potongan konten tersebut. Ibn Ishaq layaknya bermain puzzle; mencari dan menggabungkan potongan-potongan tersebut kemudian diformat menjadi satu pembahasan independen.

Hanya saja format yang dibuat Ibnu Ishaq masih berupa narasi deskriptif. Piagam Madinah semakin tampak dan pantas disebut konstitusi ketika formatnya dirubah menjadi pasal per pasal layaknya aturan hukum di masa modern.

Adalah A. J. Wensinck selaku orang pertama kali yang mengganti format Piagam Madinah ke pasal-pasal pada tahun 1928 di dalam bukunya bernama Mohammed en de joden te Madina. Atas idenya itu, terbentuklah 47 pasal Piagam Madinah.

Format seperti ini semakin menegaskan statusnya sebagai sebuah konstitusi. Bahkan ada seorang penulis di Barat di dalam Islamic Culture No. IX Hederabat 1937 menulis dengan judul “The First Written Constitution of the World.” Judul ini tidak berlebihan kiranya jika melihat konteks pada waktu itu, yakni abad ke 7 M yang belum ada konstitusi satu pun.

Meskipun bangsa Romawi dan Persia dikenal dengan bangsa maju, tapi aturan yang dipakai masih berdasarkan kebijakan seorang raja (monarki). Ini jelas berbeda prinsip dan model aturannya sebagaimana layaknya Piagam Madinah. Sebagai sebuah konstitusi, di dalam Piagam Madinah terdapat prinsip-prinsip bernegara seperti kesepakatan dan persamaan seluruh masyarakat di depan hukum.

Hal tersebut bisa dilihat dari kontennya, di antaranya: (1) pembentukan komunitas (umat), (2) hak asasi manusia, (3) persatuan se-agama. Setidaknya, tiga topik ini dimuat di dalam Piagam Madinah. Sehingga banyak sekali pakar yang menilai kalau Nabi Muhammad berhasil membentuk Negara Islam (Islamic State) pertama. Ada juga yang menyebutnya sebagai Negara Kota (city state) atau Negara Madinah (Madinah State).

Sekali lagi, penilaian dan kesimpulan ini tidak berlebihan bahkan cukup tepat mengingat posisi Nabi yang mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat asli Madinah. Dukungan moral dan politik dari dari dua kabilah besar di Madinah, Aws dan Khazraj sehingga mereka berkenan untuk masuk Islam semakin menguatkan posisi Nabi sebagai pemimpin Madinah.

Kendati demikian, tak sedikit juga para pakar politik Islam yang mengatakan bahwa Madinah tetap sebagai kota atau daerah bagi kanjeng Nabi ketika melakukan hijrah. Karena Nabi sendiri tidak pernah menegaskan untuk merubahnya menjadi sebuah negara.

Piagam Madinah yang dicetuskan beliau tak lain hanya sebagai pedoman bermasyarakat bagi seluruh penduduk Madinah sehingga bisa mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis. Misi utama Nabi dalam menciptakan Piagam Madinah adalah membentuk komunitas (ummah/ society) baru dengan identitas dan karakter yang berbeda dari masyarakat jazirah Arab pada umumnya.

Popularitas Nabi sebagai sosok yang terpercaya membuat masyarakat Madinah memberikan penghormatan sekaligus mandat untuk memimpin Madinah. Piagam Madinah sebagai ijtihad geniusnya, menjadikan masyarakat Madinah menerima dengan lapang dada. Karena di situ tidak ada satu pun pernyataan yang mendiskreditkan satu pihak dari elemen sosial di sana. Apalagi kalau mengingat sabda beliau yang berbunyi:

وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri nisaya saya sendiri yang memotong tangannya.”

Beliau hendak meyakinkan sekaligus menegaskan bahwa hukuman bisa berlaku kepada siapa saja, tidak memandang status sosial yang menempel pada dirinya.Makanya ketika orang Yahudi dari Bani Qaynuqa’ melanggar kesepakatan sebagaimana tercantum di dalam Piagam Madinah, sanksi yang diberikan Nabi terhadap mereka berupa pengusiran dari Madinah.

Syekh Ramadan al-Buthi di dalam karyanya, Fiqh al-Sirah, mengatakan Bani Qaynuqa’ merupakan kelompok Yahudi pertama yang berkhianat dan melanggar kesepakatan tersebut.

Oleh karenanya, Nabi langsung memberikan hukuman seperti itu demi membuat jera pelaku sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain. Tentu tujuan Nabi melakukan ini agar tidak terjadi pertikaian lagi antara sesama masyarakat Madinah, sehingga persatuan dan kerukunan tetap terjalin.

Strategi politik Nabi dalam mempersatukan masyarakat Madinah yang beragam itu dinilai sangat ampuh. Beliau membuat dasar-dasar kehidupan bermasyarakat seperti sistem bermusyawarah untuk menyelesaikan urusan politik seperti ketika mengatur strategi perang, menitikberatkan pada jaminan sosial dalam urusan ekonomi, serta persamaan derajat dan hak sesama masyarakat. Cara-cara ini menjadikan Nabi sebagai pemimpin yang dicintai dan diterima oleh seluruh khalayak.