Beranda Gerakan Hidup Bersama Fikih dan Agama Sebagai Etika Sosial

Hidup Bersama Fikih dan Agama Sebagai Etika Sosial

Harakah.idKetika fikih menjadi jalan hidup, maka orang NU sebenarnya telah meletakkan agama sebagai kontrol dan acuan etika sosial.

Dalam kehidupan bernegara, orang NU memiliki cara yang berbeda dalam menerapkan ajaran agama. Jika orang-orang yang mengaku Muslim-modernis merujuk langsung kepada Alquran dan Hadis guna mencari landasan keagamaannya, orang-orang NU malah hampir-hampir menghindarinya. Mereka khawatir melakukan kesalahan ketika harus menafsirkan keduanya secara langsung.

Karenanya, mereka merujuk kepada pendapat para ahli agama terdahulu yang dimuat dalam kitab-kitab karangan mereka. Para ahli agama terdahulu dianggap memiliki tingkat keilmuan lebih tinggi sehingga pendapat mereka lebih tepat didahulukan. Jadi, ketika orang-orang NU menghadapi masalah keagamaan dalam kehidupannya, mereka akan mencari bimbingan dalam kitab-kitab klasik atau sering disebut kitab kuning. Bagaimana seharusnya bersikap sangat ditentukan keputusan yang terdapat dalam literatur-literatur tersebut. Inilah kemudian fikih klasik yang menjadi rujukan para kiai NU.

Lantas, bagaimana bila mereka tidak mendapatkan jawaban tegas dari kitab-kitab klasik tersebut? Pada umumnya mereka akan melakukan analogi dengan persoalan yang dinilai identik dengan yang tertera dalam kitab kuning. Orang NU menyebutnya “kontekstualisasi kitab kuning”.

Kita akan coba mempraktikkan dalam kasus kepemimpinan Soekarno. Dalam kitab-kitab fikih, syarat seorang pemimpin sangat berat. Salah satunya, seorang pemimpin harus sudah memiliki kualifikasi sebagai ahli ijtihad (baca: mujtahid mutlak). Syarat ini sangat penting karena pemimpin harus tahu aturan-aturan agama yang terdapat dalam Alquran dan Hadis. Hal ini mengharuskan mereka melakukan ijtihad (berfikir keras menemukan solusi permasalahan dari sumber agama).

Ketika seorang pemimpin tidak memenuhi kualifikasi ini, tidak selalu dianggap ilegal atau inkonstitusional. Tetapi masuk dalam kategori pemimpin darurat. Disebut darurat karena tidak memenuhi persyaratan yang berat tadi. Kepemimpinan model ini dapat dianggap sah selama ia memiliki kekuasaan (syaukah). Karenanya, dalam nomenklatur kitab fikih, pemimpin semacam ini disebut waliyyul amri ad-dharuri bis syaukah (kepemimpinan darurat karena punya kekuasaan nyata).

Saat fatwa ini ditulis oleh ulama-ulama ahli fikih dahulu, belum dikenal bentuk negara republik, sistem pemilihan pemimpin dengan cara demokratis, dan lainnya yang merupakan lembaga politik modern. Ketika umat Islam sudah ‘menggalami’ kehadiran lembaga-lembaga tadi berikut nilai-nilai yang mendasarinya, fatwa tentang waliyyul amri ad-dharuri bis syaukah dapat diterapkan karena konsep ini dapat mengakomodir kehadiran lembaga-lembaga baru tadi. Negara republik tidak ada dalam teks-teks kitab kuning, tapi bukan berarti konsep kenegaraan ini tidak memiliki basis legitimasinya. Teks waliyyul amri ad-dharuri bis syaukah dapat diterjemahakan/dikontekstualisasikan ke dalam bentuk negara republik dengan sistem demokrasinya.

Karena keabsahan pemerintah republik diakui, maka ketentuan turunannya juga harus diikuti seperti kewajiban taat kepada kebijakan pemerintah dan larangan berbuat makar atau memberontak. Pemberontakan dianggap salah satu dosa besar.

Hal ini berbeda dengan model pemikiran politik-keagamaan Islam lainnya yang menekankan pada aspek bentuk formal sebuah negara. Yang pada umumnya didasarkan kepada penafsiran tekstual terhadap teks-teks Alquran dan Hadis. Seperti yang disuarakan oleh para pengusung negara Khilafah atau Negara Islam dengan berbagai macam variannya.

Fikih yang skriptualis semacam ini cenderung gagap melihat perkembangan realitas yang dinamis. Padahal, dalam sejarah Islam, fikih lahir guna merespon perkembangan realitas itu sendiri agar sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Perspektif-perspektif alternatif sangat mudah lahir dalam memberikan jawaban terhadap kondisi sosial.

Kembali kepada cara orang NU menggunakan fikih. Selain dengan merujuk teks fatwa dalam sebuah kitab fikih, orang-orang NU juga menggunakan kaidah-kaidah fikih atau kaidah ushul fiqh untuk merespon isu sosial-politik. Model kedua ini sering disebut fiqh manhaji (menyimpulkan hukum fiqh melalui penggunaan metode yang pernah digunakan para ulama ahli hukum Islam terdahulu). Model pertama sering disebut fiqh qauli (mengikuti fatwa para ulama ahli fikih).

Menurut KH. Abdurrahman Wahid, penggunaan kaidah fikih dan ushul fiqh itulah kemudian yang melahirkan proses pribumisasi Islam. Yaitu ketika teks-teks Alquran dan Hadis digunakan menjawab problematika lokal-partikular melalui penggunaan metode pemahaman yang terdapat dalam kaidah fiqh dan kaidah ushul fiqh. Problematika lokal-partikular tersebut baik yang berkenaan dengan adat-istiadat, sosial, politik maupun ekonomi. Wajah Islam lokal inilah yang kemudian secara konseptual disebut Islam Nusantara. Di sini, universalitas Islam ditampilkan dalam wajah lokalitas Nusantara. (lihat dalam “agama, negara dan kebudayaan”, desantara)

Menurut Greg Fealy, penggunaan kaidah fiqh oleh orang-orang NU untuk merespon dinamika sosial-politik menunjukkan konsistensi mereka dalam berpegang pada ideologi Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dengan berpegang kepada kaidah-kaidah fikih, para politisi NU dapat bersikap fleksibel terhadap berbagai kebijakan, terutama untuk menghindari tekanan-tekanan politik ketika penguasa menunjukkan gejala represif dan menyelamatkan fisik serta spiritualitas umat Islam.

Fealy mencatat paling tidak empat buah kaidah fikih yang sering digunakan para kiai NU. (1) jalbul maslahat (mencari kemaslahatan), (2) daf’ul mafsadat (menghindarkan keburukan), (3) amar ma’ruf nahi munkar (memerintahkan yang baik, melarang yang jahat), dan (4) al-akhdzu bi akhaffid dhararain (mengambil pilihan paling ringan dampak buruknya) (2003: 62).

Implikasi Penggunaan Fikih; Agama Sebagai Etika Sosial 

Sejumlah sarjana beraliran modernis menganggap orang-orang NU bersikap oportunis serta mengabaikan ideologi keislaman dalam perjuangan politiknya. Mereka berpandangan demikian karena NU dalam banyak kasus lebih banyak bersikap akomodatif terhadap berbagai macam kebijakan penguasa yang dianggap kelompok Islam bertentangan dengan semangat keislaman mereka. Dengan bahasa kurang simpatik mereka menyebut politik NU sebagai bersifat oportunis.

Para politisi NU memiliki istilah tersendiri untuk menyebut beberapa sikap yang dianggap memberikan dukungan kepada pemerintah itu dengan “politik uler kambang”. Kebijakan politik yang mengikuti arus kekuatan politik real di satu sisi, tanpa menghilangkan karakter keislaman dalam arti keberpihakan terhadap keselamatan fisik dan spiritual umat Islam serta dalam koridor panduan fikih. Menurut Greg Fealy, sikap akomodatif orang-orang NU merupakan akibat dari cara berfikir serba fikih yang dinilainya memiliki karakter kompromis dan memiliki banyak alternatif. Sikap akomodatif ini, menurutnya, membuat NU tidak memiliki suara yang cukup nyaring dalam perpolitikan di Indonesia.

Misalnya mengenai tuntutan pelaksanaan syariat dengan instrumen negara. Orang NU hampir tidak pernah berupaya memperjuangkan model formalisasi syariat. Bahkan mereka mencukupkan dengan keperpihakan negara kepada rakyat secara umum (kepublikan). Karena toh publik itu sendiri adalah mayoritas Muslim.

Orang NU percaya masyarakat dapat melaksanakan syariat agamanya sendiri tanpa perlu dikontrol oleh negara seperti di beberapa negara Timur Tengah. Namun demikian, syariat Islam yang telah dibakukan dalam bentuk fikih Islam tetap hidup dalam keseharian masyarakat. Dominasi cara pandang fikih dalam kehidupan masyarakat melalui jalur kultural (non-struktural) memberikan kesempatan masyarakat bebas menjalankan syariat agamanya di satu sisi. Di sisi lain, negara tidak punya kewenangan mengatur urusan privat warganya sedemikian jauh.

Menurut KH. Abdurrahman Wahid, terlaksanananya syariat Islam yang terfikihkan dalam kehidupan masyarakat tanpa masuk ke bentuk formalis-struktural, menempatkan fikih sebagai etika sosial. Artinya, fikih menjadi pedoman etika yang digunakan masyarakat tanpa menjadi aturan formal seperti Peraturan Daerah (Perda), Perundang-undangan maupun Konstitusi. Di sini kemerdekaan menjalankan syariat dapat terlaksana tanpa tekanan dari pemerintah yang pastinya hanya akan mengambil satu dari banyak pandangan fikih yang berkembang di masyarakat.

Hal ini akan melepaskan masyarakat Muslim Indonesia dari perdebatan mengenai sekularisasi atau syariatisasi ruang publik. Lembaga negara tidak perlu susah payah mengadopsi aturan-aturan syariat yang terfikihkan, namun begitu, masyarakatnya dengan sendirinya telah menjalankan syariat agama secara otonom. Indonesia tidak perlu menjadi negara agama. Juga, Indonesia tidak perlu menjadi negara sekuler yang memusuhi agama. Indonesia dapat menjadi negara ramah agama tanpa mengesampingkan ke-republikan-nya.

Agama melalui nalar fikih NU dapat menjadi kekuatan integratif beragam elemen bangsa yang multikultural. Hubungan agama dan negara dalam konteks ini bercorak simbiosis. Agama menguatkan negara. Negara melindungi agama. Dalam konteks ini, nalar fikih NU tidak keluar sama sekali dari falsafah kenegaraan Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Aswaja) seperti ditegaskan Imam al-Mawardi dalam Adabud Dunya Wad Din (etika sosial-politik dan keagamaan) mengenai peran agama dalam sebagai faktor integratif-pemersatu (al-Din al-Mutha’).

REKOMENDASI

Demi 1 Hadis, Sahabat Nabi Ini Tempuh Jarak 4000 Km untuk Pastikan Hafalannya

Harakah.id – Kisah seorang sahabat yang rela menempuh jarak Madinah-Mesir hanya untuk mencocokkan satu hadis yang dihafalnya. Tidak...

Cara dan Waktu Puasa Syawal 6 Hari Harus Urut atau Boleh Terpisah-pisah?

Harakah.id – Cara dan waktu puasa Syawal 6 hari boleh dilakukan secara berturut-turut di waktu awal bulan, maupun secara terpisah-pisah di...

Dahulukan yang Mana? Ganti Utang Puasa Wajib Atau Berpuasa Syawal?

Harakah.id - Ganti utang puasa wajib atau berpuasa syawal? Mana yang harus dikerjakan dulu? Mungkin kalian bertanya-tanya. Dan simak artikel berikut...

4 Tujuan Puasa Yang Wajib Diketahui, Agar Ibadah Puasa Semakin Bermakna

Harakah.id - Puasa dalam Islam memiliki tujuannya sendiri. Berdasarkan petunjuk al-Quran, hadis, dan telaah para ulama, kita temukan sedikitnya empat tujuan...

TERPOPULER

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Kenapa Orang Indonesia Hobi Baca Surat Yasin? Ternyata Karena Ini Toh…

Harakah.id - Surat Yasin adalah salah satu surat yang paling disukai orang Indonesia. Dalam setiap kesempatan, Surat Yasin hampir menjadi bacaan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...