Hukum Merusak Tempat Ibadah Aliran Ahmadiyah, Inilah Penjelasan Ilmu Fikih

0
83

Harakah.idKH. Cholil Nafis yang merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa sekalipun Ahmadiyah aliran sesat, umat Islam dilarang melakukan perusakan. Hal itu bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum negara. Kok bisa?

Terjadi perusakan tempat ibadah milik komunitas Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat, pada Jumat 3/9. Peristiwa perusakan terjadi setelah shalat Jum’at. Massa berkumpul di Masjid Al-Mujahidin, lalu bergerak menuju lokasi. Aparat telah berjaga, namun massa terus maju dan berhasil merusak masjid dan bangunan di samping masjid. Massa berasal dari Aliansi Umat Islam. Dikabarkan, sebelumnya, massa menyebarkan ancaman akan menghancurkan masjid Miftahul Huda, milik Jemaah Ahmadiyah.

Merespon peristiwa ini, KH. Cholil Nafis yang merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa sekalipun Ahmadiyah aliran sesat, umat Islam dilarang melakukan perusakan. Hal itu bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum negara.

Menjadi pertanyaan, seperti apa pandangan agama Islam tentang perusakan tempat ibadah kelompok yang dianggap sesat? Bagaimana Hukum Merusak Tempat Ibadah Aliran Ahmadiyah? Bagaimana penjelasannya?

Hukum Merusak Tempat Ibadah Aliran Ahmadiyah pada dasarnya tergolong perbuatan itlaf. Hukum dasar merusak adalah haram jika memang tidak ada izin dari syarak untuk merusaknya. Dalam kitab Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah disebutkan,

 الأْصْل فِي الإْتْلاَفِ: الْحَظْرُ، إِذَا كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ شَرْعًا، كَإِتْلاَفِ الْمَالِكِ مَالَهُ الْمُنْتَفَعَ بِهِ شَرْعًا وَطَبْعًا.

Hukum dasar itlaf adalah haram, jika memang tidak ada izin dari syarak. Sebagaimana seorang pemilik yang merusakkan hartanya yang boleh dimanfaat menurut syarak dan tabiat. (Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, 1/217).

Selain berstatus haram, merusak –seperti merusak tempat ibadah, juga punya implikasi hukum. Yaitu kewajiban mengganti-rugi benda yang dirusak. Syekh Wahbah Al-Zuhaili menyatakan,

الإتلاف هو إخراج الشيئ من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة وهو سبب للضمان ، وإذا وجب الضمان بالغصب فبالإتلاف أولى لأنه إعتداء وإضرار محض.

Itlaf (merusak) adalah mengeluarkan sesuatu dari nilai kebermanfaatannya, sebuah manfaat yang umumnya diharapkan dari sesuatu itu. Itlaf menyebabkan wajibnya ganti rugi (dhaman). Ketika ganti-rugi wajib dilakukan dengan sebab ghasab (memakai tanpa izin), maka ganti rugi karena telah merusak sesuatu lebih wajib lagi. Hal ini karena dalam itlaf terdapat unsur permusuhan dan upaya membahayakan orang lain. (Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, jilid 5, hlm. 740-745).

Dalam kasus perusakan tempat ibadah, prinsipnya Islam menegaskan larangan atas perbuatan semacam itu. Syekh Syauqi Allam, Mufti Darul Ifta’ Al-Misriyah, menyatakan bahwa merusak tempat ibadah (agama lain) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Justru, kehadiran Islam menjaga eksistensi tempat ibadah sebagaimana tertera dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman,

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز ۞ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ﴾

Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. (Qs. Al-Hajj: 40-41).

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah mengirim orang-orang baik untuk menjaga agar manusia-manusia barbar tidak merusak tempat-tempat ibadah. Orang-orang baik itu adalah orang-orang yang telah diberi tempat tinggal oleh Allah, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menyuruh kepada kebaikan dan melarang keburukan. Artinya, umat Islam seharusnya menjaga agar tidak ada orang yang merusak tempat ibadah.  

Syekh Syauqi Allam saat itu sedang merespon propaganda kaum ekstremis yang telah beberapa kali mengebom gereja di Mesir dan tempat lain di negara-negara Islam. Kaum ekstremis berpandangan bahwa merusak tempat ibadah non-Muslim adalah anjuran agama. Hal itu dibantah oleh Syekh Syauqi Allam dengan dasar Al-Quran, hadis, dan pernyataan para ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Selain melanggar ajaran di atas, para perusak tempat ibadah Ahmadiyah juga melanggar aturan pemerintah Indonesia. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Ahmadiyah, disebutkan bahwa penindakan atas penyebaran Ahmadiyah dinilai sesat adalah dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. SKB juga menegaskan bahwa aparat pemerintah dan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan keputusan bersama tersebut. Berdasarkan SKB ini, penindakan terhadap kelompok Ahmadiyah bukan wewenang masyarakat umum. Tetapi, aparat pemerintah dan pemerintah daerah. Itupun harus sesuai dengan aturan perundang-undangan dan tindakan persuasi. Bukan menggunakan main hakim sendiri. Perbuatan main hakim sendiri, terutama dengan tindak pengrusakan, bertentangan dengan prinsip SKB. Umat Islam sendiri diwajibkan mematuhi ulil amri, sebagaimana ditegaskan dalam Qs. Al-Nisa’: 59. Melawan keputusan pemerintah di atas, berarti melawan keputusan ulil amri. Ini tentu sebuah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran.

Sampai di sini bisa dipahami bahwa merusak tempat ibadah Non-Muslim adalah perbuatan yang dilarang. Berdasarkan kesimpulan ini, merusak masjid yang merupakan tempat ibadah umat Islam, tentu lebih dilarang lagi. Di sinilah penjelasan kenapa merusak masjid Ahmadiyah dilarang dalam ajaran agama Islam. Terlepas dari fatwa sesat yang diberikan kepada kelompok tersebut. Para pelaku perusakan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili, selain telah melakukan perbuatan dosa yang wajib bertaubat darinya, mereka juga wajib mengganti rugi atas kerusakan tersebut.