Beranda Keislaman Muamalah Hukuman Kebiri dalam Pandangan Islam dan Hak Asasi Manusia

Hukuman Kebiri dalam Pandangan Islam dan Hak Asasi Manusia

Harakah.idHukuman kebiri dalam pandangan Islam dan Hak Asasi Manusia.

Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual di antaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi.

Penerapan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945.

Pengertian Kebiri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebiri diartikan sudah dihilangkan (dikeluarkan) kelenjer testisnya atau dipotong ovariumnya/sudah dimandulkan. Dalam bahasa Arab, Kebiri artinya adalah pemotongan dua buah dzakar, yang dapat dibarengi dengan pemotongan dzakar.

Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan sahwat dan sekaligus menjadikan mandul.

Metode kebiri secara garis besar ada dua macam, yaitu metode fisik dan metode hormonal (suntikan). Metode fisik dilakukan dengan cara memotong organ yang memproduksi testosteron, yaitu testis. Setelah testis dipotong dan dibuang melalui operasi, sisanya diikat dan kemudian dijahit.

Adapun metode kebiri hormonal, dilakukan bukan dengan memotong testis atau penis, tapi dengan cara injeksi (suntikan) hormon kepada orang yang dikebiri. Ada dua metode injeksi. Pertama, diinjeksikan obat yang menekan produksi hormon testosteron. Kedua, diinjeksikan hormon estrogen kepada orang yang dikebiri, sehingga ia memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Hormon testosteron akan menurun dan gairah seksual juga akan ikut menurun.

Pandangan Islam Tentang Kebiri

Hukum Pidana Islam secara konseptual tidak mengatur adanya hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Karena belum ada maka pidana jenis ini masuk dalam jarimah takzir.

Akan tetapi larangan mengebiri itu ada dan dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hal Tabattul (membujang), sebagaimana hadits Rasulullah SAW: Dari Ibnu syihab, dia mendengar Sa’id bin Abu Waqqash berkata, “Rasulullah SAW menolak perbuatan Utsman bin Mazh’un untuk Tabattul. Sekiranya diizinkan kepadanya niscaya kami akan mengebiri diri-diri kami” (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2010:51).

Keterangan hadits di atas mengenai kebiri, adalah membelah alat kelamin pria dan mengeluarkannya. Hanya saja Imam Bukhari mengatakan, “Tidak disukainya Tabattul dan kebiri”, sebagai isyarat bahwa yang tidak disukai dari Tabattul adalah dampaknya yang mengarah kepada sikap yang berlebihan dan mengharamkan perkara yang halal. Tabattul itu sendiri pada dasarnya bukan sesuatu yang makhruh (tidak disukai).

Hukuman kebiri tidak dikenal dalam Islam karena tidak ada penyebutan hukuman kebiri dalam kajian ilmu hukum yang membahas tentang masalah kriminalitas (jinayat). Adapun yang menyangkut tentang hukuman pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah perbuatan sanksi yang berupa hadd ataupun takzir bagi orang yang melakukannya. Hubungan kelamin yang sesuai dengan syariat Islam adalah melalui jalur perkawinan yang dilakukan.

Tindakan penyimpangan seksual terhadap anak apabila disamakan dengan tindakan pemerkosaan karena mengandung unsur yang sama yaitu pemaksaan bahkan kekerasan, ancaman fisik dan psikologis.

Menurut perspektif Islam, walaupun belum ada fatwa yang mengatur kebiri, namun bukan berarti sesuatu itu dilarang. Dari pendekatan pelaku, hukuman kebiri bisa sebagai alternatif untuk memberi aspek jera dan mengantisipasi perbuatan tersebut menimpa orang lain.

Pandangan HAM Tentang Kebiri

Adapun pandangan Komnas HAM terkait penetapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual yaitu (Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM):

Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28 G ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional pula.

Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medias), dapat pula dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.

Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminologi menyatakan sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan undang-undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.

Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi.

Dengan demikian, kebiri artinya adalah pemotongan dua buah dzakar, yang dapat dibarengi dengan pemotongan dzakar.

Dalam hukum Pidana Islam, para ulama klasik sepakat mengatakan bahwa hukuman kebiri itu haram tanpa ada perbedaan pendapat para ulama. Hal itu telah ditampilkan berdasarkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud dan Saad Abi Waqqas. Sedangkan ulama di Indonesia menyetujui adanya penetapan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena mereka berpendapat bahwa pidana kebiri termasuk ke dalam jarimah takzir.

Pemberian hukuman kebiri dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi karena dianggap tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Namun pakar HAM berpendapat pula, bahwa HAM dari korban juga harus dipenuhi mengingat hak asasi nya telah direnggut oleh pelaku kejahatan seksual. Oleh karena itu, pakar HAM menyatakan setuju atas hukum positif yang berlaku namun menambahkan pendapat bahwa hukuman kebiri kimia tersebut tidak berlakukan secara permanen.

Artikel kiriman dari Muhammad Taufikurrahman, Mahasiswa Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta

[TheChamp-Sharing]

[TheChamp-FB-Comments]

REKOMENDASI

Kepemimpinan Militer Laksamana Keumalahayati, “Inong Balee” di Benteng Teluk Pasai

Harakah.id - Keumalahayati menempuh pendidikan non-formalnya seperti mengaji di bale (surau) di kampungnya dengan mempelajari hukum-hukum Islam, sebagai agama yang diyakininya. Beliau...

Ketika Perempuan Menggugat dan Tuhan Mendengarnya, Kisah Khaulah Binti Tsa’labah

Harakah.id - Kisah perempuan yang menyuarakan keadilan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw yang diabadikan kisahnya dalam al-Qur’an, yaitu dalam Qs....

2 Ummahatul Mukminin yang Terkenal Sebagai Muslimah Bekerja

Harakah.id - Muslimah yang memilih bekerja di era modern ini dapat meneladani kehidupan mereka. Mereka punya keahlian profesional, mereka beriman dan berakhlak...

Ini Risalah Lengkap Syaikhul Azhar Mengkritik Keras Keputusan Taliban Melarang Pendidikan Perempuan

Harakah.id - Salah satu yang mengeluarkan kritik adalah Syaikhul Azhar, Syaikh Ahmad Tayeb. Berikut adalah pernyataan lengkap beliau. Berbagai...

TERPOPULER

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...

Mengenal Istilah Ijtihad dan Mujtahid Serta Syarat-Syaratnya

Harakah.id - Ijtihad dan Mujtahid adalah dua terminologi yang harus dipahami sebelum mencoba melakukannya. Hari ini kita banyak mendengar kata...