Beranda Uncategorized Kaidah "Ad-Dlararu Yuzal" dan Soekarno Sebagai Waliyyul Amri al-Dlaruri Bi-Syaukah

Kaidah “Ad-Dlararu Yuzal” dan Soekarno Sebagai Waliyyul Amri al-Dlaruri Bi-Syaukah

Harakah.idKeputusan para ulama untuk memilih Soekarno sebagai waliyyul amri bis syaukah mengundang banyak pertanyaan. Tapi seperti biasa, para ulama punya argumen dan dasar berpikir yang kuat berlandaskan kaidah fikih.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Ad-Dhararu Yuzalu

(Bahaya wajib dihilangkan)

Para ahli fikih sepakat bahwa syariat Islam memiliki tujuan mulia, yaitu demi kebaikan umat manusia (mashalih lin nas). Atau dalam bahasa yang sudah populer, sebagai rahmat bagi semesta. Prinsip ini diimplementasikan dalam dua kaidah berfikir dalam ilmu fikih. Yaitu pengupayaan terwujudnya nilai kebajikan (jalbul mashalih) dan perlindungan dari segala marabahaya (dar’ul mafasid). Dalam konteks melindungi umat manusia dari marabahaya, Rasulullah saw. bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak ada yang boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.  (HR. Malik, Hakim, Baihaqi dan Daruquthni)

Kaidah ini diterapkan dalam banyak hukum fikih. Di antaranya mengembalikan barang yang sudah dibeli karena adanya cacat, pemberian hukuman ringan (takzir), pelaksanaan qishash, hukuman berat (hadd), pembayaran denda (kafarat), mengangkat pemimpin (nashbul a’immah), pengangkatan hakim (al-qudhat), larangan memberontak (bughat), izin membela perbuatan lalim (daf’us sho’il), memerangi kaum musyrik (qitalul musyrikin), dan lain sebagianya. Seluruh peraturan di atas bertujuan menjaga umat manusia dari mara-bahaya.

Contoh penerapan kaidah ini dalam pembentukan kekuasaan atau pemerintahan (nashbul a’immah). Pengangkatan pemimpin dimaksudkan agar ada otoritas atau kekuasaan yang bertugas mengatur masyarakat. Pengaturan dan keteraturan masyarakat hanya dapat dijamin jika ada kekuasaan yang melaksanakan dan mengontrolnya. Dengan keteraturan, masyarakat dapat dijauhkan dari bahaya sesama manusia yang berniat jahat. Akan ada kekuasaan yang memaksa dan mengawasi tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan jahat kepada orang lain.

Kekuasaan ini akan membentuk struktur pemerintahan dari tingkat paling tinggi hingga tingkat paling rendah guna menjalankan fungsi keamanan. Pemerintahan tertinggi misalnya raja atau khalifah. Di bawah mereka terdapat lembaga yang bertugas melaksanakan peraturan-peraturan hingga tingkat paling bawah seperti kepolisian, kelurahan, dan lainnya. Dengan adanya kepolisian misalnya, orang akan berfikir dua kali untuk melakukan perbuatan jahat. Inilah tujuan dari adanya suatu pemimpin atau pemerintahan. Karena itu, sedapat mungkin, orang Islam memiliki pemimpin atau pemerintahan yang akan menjaga mereka dari marabahaya.

Pemerintahan yang ideal-efektif dalam pandangan para ahli fikih memiliki sejumlah syarat yang berat. Di antaranya seorang pemimpin tertinggi sebuah pemerintahan harus memiliki kemampuan berijtihad setara para pendiri mazhab. Dalam kenyataannya, hampir jarang ditemui para pemimpin tertinggi yang memiliki kualifikasi mujtahid. Apakah dengan demikian kewajiban mengangkat pemimpin yang memenuhi kualifikasi digugurkan? Apakah tidak boleh ada pemimpin tertinggi lagi? Sekalipun pada mulanya para pemimpin tertinggi harus memiliki kualifikasi yang kompleks, namun Alquran dan Rasulullah saw. mengajarkan agar bersikap realistis.

Alquran surat Alu Imran [3]: 102 misalnya mengatakan, “bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam.” Ternyata peraturan ini sangat berat. Para sahabat banyak yang tidak mampu menjalankannya. Lalu turun Alquran surat at-Taghabun, “dan bertakwalah sebatas kemampuan kalian.” Rasulullah saw. juga mengajarkan hal sama. Beliau bersabda, “Bila aku memerintahkan kalian, laksanakan semampunya. Jika aku melarang sesuatu, maka jauhilah larangan itu.”

Berdasarkan kaidah ini, orang yang dalam keadaan darurat terkadang diperbolehkan melakukan perbuatan yang pada mulanya dilarang. Semisal memakan daging babi. Dalam Alquran surat… dikatakan bahwa memakan bangkai dan daging babi diharamkan. Namun, jika dalam keadaan darurat, hukum ini menjadi tidak berlaku. Dari kaidah “bahaya harus dihilangkan”, lahir sub-kaidah, “darurat membuat perbuatan yang tadinya haram menjadi boleh dilakukan” yang dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata-kata “ad-dharuratu tubih al-mahzhurat.”

Namun demikian, perbuatan haram yang diperbolehkan tersebut hanya diperbolehkan sekadarnya saja. Muncul kaidah turunan lagi, “ad-dharuratu tuqaddaru bi qadriha” atau hukum darurat itu hanya sekadarnya saja.

Terkadang, ada dua kondisi darurat yang menyertai perbuatan seseorang. Misalnya, dalam masalah pengangkatan pemimpin yang tidak memenuhi persyaratan. Ada dua kemungkinan yang dapat terjadi dalam masalah ini. Pertama, tidak dilakukan pengangkatan pemimpin sama sekali. Ini artinya terjadi kekosongan kepemimpinan. Hal ini tentu akan mengakibatkan kacaunya kondisi sosial. Karena merasa tidak ada yang ditakuti, orang dapat melakukan apa yang dikehendakinya. Bila semua orang berfikir seperti itu, dan berniat melakukan kejahatan pada orang lain, tidak ada yang ditakuti, mencegahnya, atau menangkap dan memberinya hukuman. Kondisi semacam ini hanya menciptakan kekacauan. Kedua, diangkat pemimpin yang tidak memenuhi syarat. Pemimpin semacam ini juga berbahaya karena kekuasaannya bisa menjadi tidak efektif. Dia tidak dapat mengendalikan otoritas pemerintahan dan lalu masyarakatnya.

Dua kondisi semacam ini sama-sama berdampak buruk. Namun, kondisi pertama jadi lebih buruk dibanding kondisi kedua. Karena itu, para ulama memilih kondisi kedua dibanding kondisi pertama. Yaitu mengangkat pemimpin yang tidak memenuhi syarat, dibanding tidak ada kepemimpinan sama sekali. Hal ini seperti ditegaskan Imam Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumuddin dan Syekh Taqiyyuddin al-Hishni al-Husaini dalam Kifayatul Akhyar. Mereka menggunakan istilah pemimpin darurat (waliyyul amri ad-dharuri). Dalam konteks ini, muncul sub kaidah fikih “ketika ada dua pilihan yang sama buruknya, diambil yang paling ringan dampaknya”. Dalam bahasa Arab, “Idza ta’aradha baina al-mafsadatain, ru’iya a’dhamuhuma dhararan birtikabi akhaffihima”.

Dalam konteks sejarah politik di Indonesia, pernah terjadi pemberontakan yang mengatasnamakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Gerakan ini mencoba menolak keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena dianggap tidak sah oleh agama. Para ulama pendukung NKRI berkumpul di Cipanas, Cianjur, melaksanakan musyawarah nasional (Munas), pada tahun 1954. Mereka membahas kepemimpinan nasional. Hasilnya, bahwa kepemimpinan Soekarno adalah sah secara agama. Soekarno adalah tergolong pemimpin darurat karena memiliki kekuasaan. Para ulama memberikan gelar waliyyul amri ad-dharuri bis syaukah untuk presiden pertama itu.

Dalam sidang konstituante, KH. Wahab Hasbullah mengutip hasil sidang tersebut. Kiai Wahab berkata, “Bilamana ummat dalam dunia Islam tidak mampu membentuk Imam A’dhom yang sedemikian kualitasnya, maka wajib atas ummat Islam di masing-masing negara mengangkat imam yang darurat. Segala imam yang diangkat dalam keadaan darurat adalah imam dharuri.. baik imam a’dhom maupun imam daruri seperti Bung Karno misalnya, bisa kita anggap sah sebagai pemegang kekuasaan negara, ialah waliyyul amri.. menurut hukum Islam, beliau adalah kepada negara yang sah, sekalipun tidak memenuhi syarat-syarat menjadi waliyyul amri.” (dikutip Choirul Anam dari Pidato KH. Abdul Wahhab Hasbullah di Parlemen 29 Maret 1954. Sumber: Majalah Gema Muslimin ediri Maret 1954).

Masalah serupa menjadi pembahasan di Muktamar NU ke-20 pada 8-13 September 1954 di Surabaya. Dalam Muktamar tersebut, ditanyakan; Sahkah atau tidak Keputusan Konferensi Alim Ulama di Cipanas tahun 1954, bahwa Presiden RI (Ir. Soekarno) dan alat-alat negara adalah waliyul amri dharuri bisy syaukah (Penguasa Pemerintahan secara dharurat sebab kekuasaannya)? Pertanyaan yang berasal dari NU Cab. Blitar itu diberi jawaban, “Betul, sudah sah keputusan tersebut.” Dasar pengambilan keputusan tersebut adalah kitab Ihya’ Ulumuddin dan Kifayatul Akhyar.

Imam al-Ghazali mengatakan,

الأَصْلُ العَاشِرُ أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَ وُجُوْدُ الْوَرَعِ وَالْعِلْمِ فِيْمَنْ يَتَصَدَّى لِلْإِمَامَةِ وَكَانَ فِيْ صَرْفِهِ إِثَارَةَ فِتْنَةٍ لَا تُطَاقُ حَكَمْنَا بِانْعِقَادِ إِمَامَتِهِ لِأَنَّا بَيْنَ أَنْ نُحَرِّكَ فِتْنَةً بِالْاِسْتِبْدَالِ فَمَا يَلْقَى الْمُسْلِمُوْنَ فِيْهِ مِنَ الضَّرَرِ يَزِيْدُ عَلَى مَا يَفُوْتُهُمْ مِنْ نُقْصَانِ هَذِهِ الشُّرُوْطِ الَّتِي أُثْبِتَتْ لِمَزِيَّةِ الْمَصْلَحَةِ فَلاَ يُهْدَمُ أَصْلُ الْمَصْلَحَةِ شَغَفاً بِمَزَايَاهَا كَالَّذِيْ يَبْنِي قَصْراً وَيَهْدِمُ مِصْراً وَبَيْنَ أَنْ نَحْكُمَ بِخُلُوِّ الْبِلَادِ عَنْ الإِمَامِ وَبِفَسَادِ الْأَقْضِيَةِ وَذَلِكَ مُحَالٌ وَنَحْنُ نَقْضِي بِنُفُوْذِ قَضَاءِ أَهْلِ الْبَغْيِ فِيْ بِلَادِهِمْ لِمَسِيْسِ حَاجَتِهِمْ فَكَيْفَ لاَ نَقْضِيْ بِصِحَّةِ الْإِمَامَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالضَّرُوْرَةِ

“Dasar yang kesepuluh, seandainya tidak ada orang wara’ (bertakwa) dan berilmu untuk diangkat menjadi imam (penguasa pemerintah) dalam hal fitnah yang ditimbulkan karena kebijakannya tidak dapat dihindari, maka kita memandang sah kedudukannya sebagai imam. Sebab kita dihadapkan kepada dua pilihan. Pertama, timbulnya fitnah manakala dilakukan pergantian (imam yang zalim), artinya madharat yang menimpa umat Islam akan lebih besar dibanding dengan membiarkan imam yang tidak memenuhi syarat, di mana syarat tersebut memang diperlukan untuk kemaslahatan. Sebab, prinsip kemaslahatan tidak boleh dihancurkan karena ingin mencapai kemaslahatan yang sempurna, seperti orang yang membangun suatu gedung tetapi menghancurkan kotanya. Kedua, membiarkan Negara tanpa imam dan rusaknya tatanan hukum, suatu hal yang tidak boleh terjadi. Kita memandang sah keputusan hukum qadhi (hakim) yang zalim dalam wilayah kekuasaanya karena memang sangat diperlukan (dalam kehidupan mereka). Bagaimana mungkin kita tidak memandang sah seorang imam (yang tidak memenuhi syarat) dalam keadaan yang sangat dibutuhkan dan karena darurat.”

Syekh Taqiyyuddin al-Hishni al-Husaini berkata,

قَالَ الْغَزالِيّ واجتماع هَذِه الشُّرُوط مُتَعَذر فِي عصرنا لخلو الْعَصْر عَن الْمُجْتَهد المستقل فَالْوَجْه تَنْفِيذ قَضَاء كل من ولاه سُلْطَان ذُو شَوْكَة وَإِن كَانَ جَاهِلا أَو فَاسِقًا لِئَلَّا تتعطل مصَالح الْمُسلمين قَالَ الرَّافِعِيّ وَهَذَا أحسن

“Imam al-Ghazali berpendapat: “Keberadaan syarat-syarat (yang selayaknya ada bagi seorang pemimpin) secara lengkap itu sulit ditemukan pada masa kita, karena tidak adanya mujtahid mandiri. Dengan begitu maka boleh melaksanakan semua keputusan yang telah ditetapkan penguasa walaupun bodoh atau fasik agar kepentingan umat Islam tidak tersia-sia. Menurut al-Rafi‟i pendapat ini adalah yang paling baik” (sumber: Ahkamul Fuqaha, hal. 289-290).

Indonesia, sebuah negara yang baru merdeka, menghadapi tantangan internal dan eksternal. Masalah eksternal adalah kekuatan asing yang mencoba menguasai Indonesia. Masalah internal adalah belum mapannya struktur pemerintahan karena belum selesainya penyusunan konstitusi dan UUD, serta pemberontakan dari sebagian anak bangsa. Baik dari golongan komunis maupun agama. Sidang Konstituante berjalan hampir sepuluh tahun. Dari tahun 1947 hingga 1957.

Dalam rentang itu, terjadi pemberontakan di Madiun, oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Lalu oleh gerakan Negara Islam Indonesia (NII), 1948-1962. Gerakan terakhir menggunakan agama sebagai dasar ideologisnya. Padahal, mayoritas bangsa Indonesia sedang memperdebatkan konstitusi negara apakah berdasarkan Islam, Pancasila, atau sosial-demokrasi dalam Majelis Konstituante. Pemerintah akhirnya berhasil mengkonsolidasikan kekuatan dengan dukungan para ulama.

Para ulama melihat bahwa kondisi Indonesia sedang darurat. Kondisi darurat harus segera dihilangkan. Dalam konteks ini, ada dua macam kondisi darurat. Darurat karena tidak ada pemimpin yang memenuhi kriteria kepemimpinan model Islam. Dan darurat ancaman keamanan dan ketertiban di masyarakat yang dapat membahayakan keselamatan mayoritas bangsa Indonesia. Kedua kondisi ini sama-sama buruknya. Namun, kondisi kedua lebih buruk dibanding yang pertama. Para ulama mengambil pilihan yang dipandang lebih kecil dampaknya. Yaitu mengesahkan kepemimpinan Bung Karno karena kondisi darurat. Bagaimana pun, bahaya harus dihilangkan.

[TheChamp-Sharing]

[TheChamp-FB-Comments]

REKOMENDASI

Mengagetkan! Habib Rizieq Menolak Diajak Demo, Ingin Fokus Ibadah

Harakah.id - Kalau bentuknya demo, kalian saja yang demo. Gak usah ngundang-ngundang saya. Setuju? Habib Rizieq Menolak Diajak Demo....

Gempa Bumi di Cianjur, Ini Panduan Menyikapinya Menurut Islam

Harakah.id - Gempa bumi mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin, (21/11/2022). Sampai tulisan ini diturunkan, Selasa 22/11, tercatat korban meninggal...

Inilah Gambaran Kecantikan Bidadari Surga dalam Literatur Klasik

Harakah.id - Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang beriman akan masuk surga. Di dalam surga, mereka akan mendapatkan balasan yang banyak atas kebaikan...

Hadis yang Menjelaskan Puasa dan Al-Qur’an Dapat Memberi Pemberi Syafaat

Harakah.id - Beruntungnya bagi kita para muslim, terdapat suatu amalan dan kitab suci yang dapat memberikan syafaat untuk kita di hari akhir...

TERPOPULER

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...

Kenapa Orang Indonesia Hobi Baca Surat Yasin? Ternyata Karena Ini Toh…

Harakah.id - Surat Yasin adalah salah satu surat yang paling disukai orang Indonesia. Dalam setiap kesempatan, Surat Yasin hampir menjadi bacaan...