Beranda Gerakan Kaidah "al-Ijtihad La Yunqadlu bil Ijtihad" dan Dasar Perumusan Piagam Jakarta

Kaidah “al-Ijtihad La Yunqadlu bil Ijtihad” dan Dasar Perumusan Piagam Jakarta

Harakah.idPiagam Jakarta adalah salah satu fase penting dalam sejarah berdirinya NKRI. Di balik perumusannya, ada argumentasi yang diputuskan para ulama dengan bersandar kepada kaidah fikih “al-ijtihad la yunqadlu bil ijtihad”

الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ

al-ijtihad la yunqadlu bil ijtihad

“ijtihad tak dapat dianulir ijtihad lain

Ijtihad berasal dari kata ja-ha-da yang berarti upaya penuh kesungguhan. Derivasi dari kata tersebut memiliki konotasi yang beraneka macam. Jihad misalnya lebih banyak digunakan untuk menggambarkan upaya fisik seperti perang guna menjaga keberlangsungan kehidupan. Mujahadah lebih menggambarkan upaya spiritual yang tak kenal lelah untuk mencapai kedekatan paripurna dengan Tuhan. Sedang ijtihad menunjukkan upaya berfikir serius untuk mencapai kesimpulan yang dinilai paling mendekati kehendak Tuhan.

Ijtihad sebagai kerja intelektual berkembang di dunia Islam, terutama semenjak wafatnya Rasulullah saw. Ijtihad diperlukan untuk mencari format aturan yang dinilai ideal dan mencerminkan pandangan Islam. Ketika Rasulullah saw. masih hidup, para sahabat lebih banyak mendasarkan diri pada bimbingan dan arahan beliau.

Namun hal itu tidak memungkinkan setelah kembalinya beliau ke haribaan Tuhan. Para sahabat kemudian harus berfikir keras melanjutkan perjuangan Rasulullah saw. Mereka berpegang pada Alquran –kitab suci yang ditinggalkan Rasulullah saw. dan Sunnah –kebijakan-kebijakan beliau yang pernah mereka alami. Keduanya menjadi pemandu dalam menjalani tantangan perjuangan menyebarkan Islam. Para sahabat selalu mencoba mencari petunjuk dalam kedua warisan Rasulullah saw. tersebut.

Kemudian lahir tradisi pemikiran yang khas. Aktifitas intelektual yang serius guna memahami kandungan Alquran dan Sunnah guna menemukan aturan atau panduan dalam menjalani kehidupan. Aktifitas keilmuan ini berkembang pesat di kalangan sahabat Nabi saw. yang dilanjutkan pada masa selanjutnya.

Gerakan intelektual ini mencapai puncaknya pada abad kedua hijriah dengan lahirnya puluhan mazhab pemikiran aturan hukum Islam. Dari puluhan mazhab hukum Islam, saat ini hanya bertahan empat aliran. Yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Empat mazhab fiqh ini mewakili tradisi ijtihad paling kuat dalam sejarah Islam.

Masing-masing aliran fiqh mengembangkan metode ijtihadnya. Dan telah melahirkan ribuan ulama selama kurang lebih seribu lima ratus tahun belakangan. Beribu-ribu karya tulis dengan tingkat ketebalan yang beraneka macam menyertai kehadiran para tokoh ahli fiqh tersebut. Ini menunjukkan bahwa praktik ijtihad dalam hukum Islam tidak pernah berhenti. Sekalipun sebagian ulama menyatakan pintu ijtihad telah tertutup, ijtihad atau pemikiran hukum Islam masih terus berlangsung dalam ikatan mazhab-mazhab besar.

Jika para imam pendiri mazhab menyusun kitab-kitab sederhana, para ulama yang berada dalam lingkaran mazhab-mazhab tersebut justru menulis berjilid-jilid kitab guna menjelaskan, memaparkan problem hukum baru, dan memberikan keputusan hukum baru yang dianggap lebih relevan. Dengan demikian, ijtihad tidak pernah mati dalam tradisi Islam. Ini karena ijtihad baru tidak dapat menganulir ijtihad yang lama.

Imam as-Suyuthi (911 H.) menceritakan bahwa prinsip “ijtihad baru tak dapat menganulir ijtihad lama” berdasarkan praktik para sahabat. Bahkan, beliau menyatakan praktik itu sudah menjadi kesepakatan mereka (baca: ijmak). Diriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khatthab ra. selama sepuluh tahun memerintah mempunyai banyak keputusan hasil ijtihad yang berbeda dengan keputusan khalifah sebelumnya, Abu Bakr as-Shiddiq ra. Namun demikian, Khalifah Umar tidak pernah menyatakan bahwa ijtihad Abu Bakr as-Shiddiq dianulir.

Bahkan, banyak kasus dimana Khalifah Umar melakukan ijtihad dalam memutuskan suatu masalah, lalu pada tahun-tahun belakangan melakukan ijtihad dan memberikan keputusan yang berbeda. Ketika ditanya bagaimana dengan keputusan terdahulu, beliau menjawab, dzalika ‘ala ma qadlaina wa hadza ‘ala ma naqdli (kasus itu sesuai keputusan dulu, kasus ini sesuai keputusanku sekarang).

Dalam konteks ini, as-Suyuthi menjelaskan bahwa argumen mengapa ijtihad lama tidak dapat dianulir ijtihad baru adalah karena ijtihad baru dianggap tidak lebih kuat dibanding yang pertama. Penganuliran sebuah hasil ijtihad hanya akan menghantarkan kepada kesimpang-siuran keputusan hukum. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesulitan. Yaitu penganuliran tiada henti terhadap setiap putusan hukum. Penganuliran terhadap setiap putusan hukum hanya menyebabkan kerja-kerja kontra-produktif (al-Asybah wan Nazha’ir, hal. 101).

Dalam kitab-kitab fiqh klasik terdapat sejumlah masalah yang menggunakan kaidah berfikir “al-ijtihad la yunqadlu bil ijtihad” sebagai landasan berfikirnya. Seperti ketika ada orang yang berijtihad menentukan arah kiblat guna melaksanakan ibadah shalat. Lalu, pada shalat selanjutnya, dia melakukan ijtihad lagi.

Namun, secara tak terduga hasil ijtihad keduanya berbeda dengan hasil ijtihad yang pertama. Hasil ijtihad kedua tidak dapat membatalkan hasil ijtihad pertama. Demikian pula shalat yang dilaksanakan berdasarkan ijtihad pertama tidak perlu diulangi atau diqadha’ karena didasarkan kepada ijtihad yang diakui. Orang tersebut juga diperbolehkan melaksanakan shalat dengan menghadap kiblat sesuai hasil ijtihad kedua. Bahkan, sekalipun dia harus menghadap kiblat yang berlainan dalam setiap shalanya.

As-Suyuthi menyebutkan contoh yang cukup banyak terkait dengan tak pernah teranulirnya sebuah ijtihad. Masalah nikah mut’ah misalnya. Ketika seorang hakim menganggapnya sah melalui proses ijtihad, lalu ketika memutuskan perkara pada kesempatan kedua dia mendapatkan hasil ijtihad yang berbeda, ijtihad pertama yang membolehkan nikah mut’ah tidak dianggap batal. Lebih-lebih menganggap pernikahan itu sebagai perzinahan. Ijtihad tidak dapat saling menganulir.      

Seperti diungkapkan sebelumnya, para ulama masih terus melakukan ijtihad sekalipun masih dalam kerangka berfikir mazhab-mazhab fiqh besar. Mereka berijtihad terutama untuk menjelaskan aturan syariat berkenaan dengan suatu masalah kontemporer. Dalam ranah politik nasional, misalnya. Para ulama berupaya keras berfikir bagaimana menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemikiran serius mereka masuk dalam kerangka ijtihad.

Dalam sejarah Indonesia, terdapat dua forum nasional yang menjadi ajang perumusan dasar negara. Pertama, sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini dibentuk dengan izin dan pengawasan Pemerintah Balatentara Jepang. Sidang membahas tentang dasar negara, bentuk negara, wilayah negara, dan hubungan agama-negara.

BPUPKI bekerja dengan membentuk “Panitia Kecil” yang diketuai Ir. Soekarno. Panitia Kecil dibawah Seokarno ini membuat “Panitia Kecil” di luar yang telah dibentuk oleh BPUPKI. Panitia Kecil Soekarno ini diisi oleh wakil-wakil dari golongan nasionalis sekuler dan nasionalis Islam. Hasil sidangnya yang paling terkenal adalah Piagam Jakarta.

Piagam Jakarta merupakan rancangan konstitusi paling awal yang pernah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Di antara wakil unsur golongan Islam adalah KH. Wahid Hasyim. Rancangan kenegaraan BPUPKI akan dijadikan materi sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada saat itu, para pendiri bangsa lebih bersemangat mengatur strategi agar Indonesia sesegera mungkin mencapai kemerdekaannya. Dalam konteks ini, belum diperoleh kesepakatan mengenai dasar negara dan bentuk final negara.   

Kedua, sidang Majelis Konstituante. Majelis ini bekerja kurang lebih selama sepuluh tahun. Sejak tahun 1947-1959. Dalam sidang-sidang Majelis Konstituante dibicarakan kembali mengenai dasar-dasar negara. Terdapat tiga tawaran dasar negara; Pancasila, Islam dan Sosial-Demokrasi. Islam sebagai dasar negara didukung oleh kelompok nasionalis Islam yang terwadahi dalam partai-partai politik Islam. Masyumi, NU, Perti, dan lainnya. Para wakil rakyat membicarakan dasar-dasar negara tanpa mendapatkan hasil yang disepakati. Karena sidang mengalami deadlock, pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan (dekrit) yang menyatakan pembubaran Majelis Konstituante, kembali kepada UUD 45, dan berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin. Arti kembali kepada UUD 45 adalah kembali kepada hasil sidang BPUPKI dan PPKI yang menyatakan dasar negara adalah Pancasila, UUD 45 beserta Pembukaannya.

Terkait dengan Piagam Jakarta, Presiden Soekarno menyatakan, “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakartaa tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan konstitusi tersebut.” Kalimat inilah yang kemudian membuat para politisi NU menerima Dekrit Presiden sebagaimana disampaikan oleh Rois Am PBNU saat itu, KH. Abdul Wahhab Hasbullah, dalam Muktamar NU ke-22 pada bulan Desember 1959, di Jakarta.

Dalam konteks ini, NU melakukan penerimaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara untuk pertama kalinya. Bahkan Kiai Wahhab menyatakan kembali kepada UUD 45 dan Pancasila lebih baik daripada meneruskan sidang dan membuat konstitusi yang lebih merugikan umat Islam. Piagam Jakarta tidak dihapus eksistensinya. Tetap dianggap berlaku. Dikatakan menjiwai konstitusi yang merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan konstitusi. Ini artinya, ijtihad yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta tidak dihapus dengan kembali kepada Pancasila dan UUD 45. Kiai NU punya pakem berfikir dalam merumuskan hukum fikih yang mendasari penerimaan ini; al-ijtihad la yunqadlu bil ijtihad. Ijtihad baru tidak menghapus ijtihad lama. Ijtihad tidak bisa saling menganulir.

[TheChamp-Sharing]

[TheChamp-FB-Comments]

REKOMENDASI

Gempa Bumi di Cianjur, Ini Panduan Menyikapinya Menurut Islam

Harakah.id - Gempa bumi mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin, (21/11/2022). Sampai tulisan ini diturunkan, Selasa 22/11, tercatat korban meninggal...

Inilah Gambaran Kecantikan Bidadari Surga dalam Literatur Klasik

Harakah.id - Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang beriman akan masuk surga. Di dalam surga, mereka akan mendapatkan balasan yang banyak atas kebaikan...

Hadis yang Menjelaskan Puasa dan Al-Qur’an Dapat Memberi Pemberi Syafaat

Harakah.id - Beruntungnya bagi kita para muslim, terdapat suatu amalan dan kitab suci yang dapat memberikan syafaat untuk kita di hari akhir...

5 Tips Menjaga Hafalan Al-Quran Menurut Sunnah Rasulullah SAW

Harakah.id - Aku akan menjelaskan ke kalian tentang hadits yang aku yakin hadits ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman penghafal Qur’an.

TERPOPULER

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...

Kenapa Orang Indonesia Hobi Baca Surat Yasin? Ternyata Karena Ini Toh…

Harakah.id - Surat Yasin adalah salah satu surat yang paling disukai orang Indonesia. Dalam setiap kesempatan, Surat Yasin hampir menjadi bacaan...