Keadilan Hanya Bisa Diwujudkan Melalui Sistem Organis, Bukan Individu Tok!

0
245

Harakah.id – Seorang pemimpin haruslah peka dalam menyeleksi aparatur dan perangkat lainnya dalam kekuasaan.

Artikel ini merupakan catatan atas kitab “At-Tibrul Masbuk fi Nashihatil Muluk” karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Selain “Al-Ahkamus Shulthaniyyah” karya Al-Mawardi, kitab Al-Ghazali tersebut adalah salah satu kitab rujukan bagi konsep fikih siyasah di Nusantara. [4]

Keadilan yang tertumpu dalam diri seorang sultan atau pemimpin tidak akan bermanfaat jika perangkat kekuasaan lainnya tidak menerapkan cara kerja yang sama. Menteri, sekretaris raja, bendahara hingga gubernur dan bupati harus memiliki visi keadilan yang sama dengan pemimpin tertingginya. Jika tidak, maka keadilan sang pemimpin akan retak di sebuah bagian dan menjadi cacat sistem sehingga keadilan hanyalah sebatas ruh yang tidak mewujud kesejahteraan.

Oleh karena itu, Al-Ghazali menekankan kepada sang sultan bahwa keadilan adalah sistem dan aturan kerja bersama yang harus diselaraskan dari atas ke bawah dan seluruh unsur dalam kekuasaan politik. Maka menjadi tanggungjawab seorang Sultan misalnya untuk mendidik perangkat-perangkat yang membantunya memanggul kekuasaan akan nilai-nilai keadilan dan visi kesejahteraan yang akan diwujudkan pada hidup rakyatnya. Kedzaliman-kedzaliman yang dilakukan aparatur negara harus ditindak tegas dan segera ditanggulangi.

Al-Ghazali lantas menyuguhkan sebuah surat yang pernah ditulis Umar bin Khattab kepada salah seorang gubernurnya, Abu Musa al-Asy’ari, “sesungguhnya paling bahagianya pemimpin adalah pemimpin dengan rakyat yang bahagia sebab kebijakannya dan paling menderitanya pemimpin adalah pemimpin dengan rakyat yang menderita karena keputusannya.

Baca Juga: Pemimpin Harus Nderek dan Rajin Sowan Kiai: Furu’ Kedua Fikih Siyasah

Maka sudah menjadi keharusan bagi anda untuk mendidik aparatur pemerintahan anda.” Selain itu al-Ghazali juga mengutip sebuah ayat dalam Taurat, “Setiap kedzaliman yang dilakukan aparatur negara, yang diketahui langsung oleh sang pemimpin namun dia mendiamkannya, maka kedzaliman tersebut akan dinisbatkan kepadanya dan menjadi kesalahan yang menyebabkan dia diganjar siksa.”

Karena tanggung jawab ini, seorang pemimpin haruslah peka dalam menyeleksi aparatur dan perangkat lainnya dalam kekuasaan. Dia harus memahami karakter dan tabiat orang yang akan diberi tanggung jawab, orientasi dan kesungguhannya dalam mengimplementasikan visi keadilan yang hendak dirumuskannya. Sudah selayaknya bagi seorang pemimpin untuk tidak mengangkat orang yang orientasinya adalah harta dan syahwat; ia berbaik wajah di hadapan sang pemimpin dan memperkaya diri dari jabatannya sembunyi-sembunyi.

Baca Juga: Kekuasaan Adalah Amanah yang Punya Konsekuensi: Furu’ Pertama Fikih Siyasah