Kenapa Perempuan Hanya Mendapat Setengah Dari Jatah Laki-Laki? Memahami Logika Waris Dalam Islam

0
52
Kenapa Perempuan Hanya Mendapat Setengah Dari Jatah Laki-Laki? Memahami Logika Waris Dalam Islam

Harakah.idLogika waris dalam Islam akan sangat tampak patriarkis kalau ia tidak diamati dengan jeli. Aturan perwarisan yang ditetapkan dalam Islam lahir dari satu situasi yang sangat spesifik. Ini yang kemudian mendorong kenapa laki-laki mendapat setengah harta waris lebih banyak dari perempuan.

Dari sekian banyak tema dan isu problematik dalam diskursus keislaman, permasalahan waris adalah salah satu tema yang hingga saat ini masih menyuguhkan parodi ketegangan. Celah terakhir yang coba diangkat oleh beberapa pihak untuk kembali mengkaji sekaligus mempertanyakan akurasi hukum waris adalah ketimpangan serta pertimbangan hukum yang terkandung terkait porsi keadilan bagi perempuan. Memang, perempuan dalam bingkai kajian-kajian gender dan feminisme cukup laris untuk dijadikan perspektif akhir-akhir ini, terutama dalam kajian-kajian teks keagamaan seperti al-Qur’an dan hadis. 

Banyak sekali pertimbangan yang didasarkan pada fenomena-fenomena sosial yang nyata terjadi di tengah masyarakat, yang secara tidak langsung menatap sinis dan mengatakan bahwa hukum atau aturan waris yang ada tak lagi relevan. Ia harus diperbaharui, atau dikontekstualisasi serta diinterpretasi lagi. Tentu ini bukan pekerjaan mudah. Poin penting bahwa aturan waris langsung diatur secara rinci dalam al-Qur’an adalah masalah teks yang seakan-akan menutup pintu kaum muslimin untuk kembali mempertanyakan. Keterperincian aturan waris dalam al-Qur’an hanya menyediakan sedetik ruang bagi kaum muslimin untuk menunduk dan mengangguk “iya”.

Namun itu bukan satu-satunya masalah. Banyak masalah lain yang menyumbat kerja pembaharuan sehingga sampai saat ini pun kita, minimal saya pribadi, belum bisa merasakan adanya arus perubahan dalam regulasi waris tersebut. Dan makalah ini nanti akan mencoba memberikan pertimbangan-pertimbangan, tentunya dengan berpijak kepada ayat-ayat waris, terkait apa sebenarnya yang diinginkan Allah swt. dari sabda-sabdanya. Apa sebenarnya maksud dan tujuan syariat mengatur pembagian harta waris, adakah ia merupa tujuan absolut yang tak boleh disentuh, ataukan ia hanya sarana, logika berpikir yang mengantar kita untuk berpikir berbeda sesuai situasi dan kondisi namun masih dalam kerangka yang sama?

Konteks Masyarakat “Waris”

Memahami logika waris dalam Islam harus dimulai dari memahami konteksnya yang spesifik. Ada beberapa hal yang menjadi kunci dari kebiasaan hidup masyarakat Arab jahiliyah yang kemudian menimbulkan problematika yang tak sederhana ketika Islam datang. Kunci pertama adalah sistem ekonomi yang terbentuk dari masyarakat Arab yang tribal dan bersuku-suku dan kunci kedua berupa aturan tak terlulis pernikahan yang mereka berlakukan.

Sistem ekonomi masyarakat Arab yang bersuku-suku adalah ekonomi kolektif yang menisbikan hak kepemilikan individu dalam sebuah kelompok. Dalam artian, harta seorang anggota suku sejatinya merupakan harta kelompok atau suku di mana dia tinggal. Oleh karena itu masyarakat Arab lebih kental dalam kesukuannya dibandingkan dengan darah kekeluargaannya. Dan oleh karena itu juga suku adalah unsur yang paling krusial dalam dinamika kehidupan masyarakat Arab.

Sistem ekonomi semacam ini kemudian memaksa mereka untuk membentuk sistem perkawinan sebagai ajang memperkuat dan mentali-eratkan dua suku yang berbeda. Aliansi semacam ini tentu penting dan menentukan bagi sistem masyarakat tribal. Ia akan memperkuat sebuah suku di semua sektornya: ekonomi, politik dan kebudayaan. Karena itu masyarakat Arab secara tidak langsung mensyaratkan bahwa pernikahan yang ada mesti perkawinan non muhrimnya. Haram menikah dengan muhrimnya sendiri. Di samping itu mereka juga mengharuskan perkawinan dengan kerabat atau suku jauh dibandingkan yang dekat. Dua syarat ini secara telanjang menggambarkan kepada kita maksud dan tujuan awal perkawinan dalam masyarakat Arab.

Namun sistem semacam ini tak selamanya lancar. Banyak sekali persoalan yang ditimbulkan, salah satunya adalah problem perwarisan. Dan tak jarang masalah ini memantik sebuah peperangan. Ilustrasinya begini. Ketika seorang laki-laki suku A mengawini perempuan suku B, maka ada keniscayaan hukum yang mengatur. Yaitu ketika ayah perempuan suku B meninggal, lantas dirinya mendapatkan harta waris berupa hewan gembala misalnya, maka harta tersebut secara tidak langsung akan menjadi milik si laki-laki suku A sebagai suaminya. Namun kesimpulan hukum yang sama tidak terjadi saat yang meninggal adalah ayah laki-laki suku A, maka si perempuan dari suku B tidak mendapatkan bagian.

Ketimpangan semacam ini tentu sangat merugikan suku B secara kolektif dan sebaliknya, ia menguntungkan suku A. Permasalahan belum berakhir. Bagaimana jika si laki-laki melakukan poligami? Sedangkan tradisi semacam ini lumrah dan menjadi kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Tak diragukan lagi suku A si laki-laki akan meraup keuntungan ekonomi yang sangat besar. Ini yang lalu menjadi alasan mengapa masyarakat Arab seringkali tidak suka ketika melahirkan bayi perempuan lantas menguburkannya hidup-hidup.

Dengan adanya problem ini, masyarakat Arab lalu membuat aturan tidak memberikan harta waris kepada perempuan. Karena ketika aturan ini tidak diberlakukan, maka yang dipertaruhkan adalah nyawa seluruh anggota suku dan keseimbangan perekonomian mereka. Situasi-situasi ini secara tidak langsung turut membentuk logika waris dalam Islam yang kemudian datang.

Ketika Islam Datang… Islam menyikapinya

Periode Madinah banyak dikatakan merupakan peralihan transformatif dari sistem masyarakat tanpa negara menjadi sistem masyarakat bernegara. Oleh karena itu syariat Islam lahir untuk menyeimbangkan berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan sosial. Dan Islam pun menyikapi problem ini.

Islam, sebagaimana yang kita tahu, memberikan jalan keluar berupa aturan bahwa bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki. Aturan ini bukan saja menghilangkan hak waris perempuan, namun sebaliknya, ia mengembalikan hak si perempuan plus dengan sebuah aturan bahwa laki-laki lah yang wajib  menafkahi istrinya.

Ketika kita melihat dari sudut konteks di atas, aturan ini setidaknya memiliki setidaknya dua keuntungan: pertama adalah hak perempuan sebagai ahli waris dan penerus darah sebuah marga. Dengan diberikannya waris, seorang perempuan bukan hanya ditempatkan secara ekonomis, tapi posisinya juga dikukuhkan secara kultural. Kedua adalah keseimbangan ekonomi dan meredamnya konflik perebutan harta yang berujung pada peperangan.

Meskipun ada ketimpangan nominal dari bagian yang diberikan kepada laki-laki dan bagian yang diberikan kepada perempuan, namun ada satu unsur keadilan tersembunyi yang hanya bisa kita pahami ketika mendudukkan problem waris sesuai konteks sosial dan kesejarahannya. Mudahnya bisa kita ilustrasikan begini:

Ada dua orang laki-laki meninggal. Dua-duanya meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anggap saja harta peninggalan lelaki tersebut 150 ribu. Berarti si anak laki-laki mendapatkan 100 ribu dan si anak perempuan mendapat 50 ribu. Anggap saja suatu hari nanti anak laki-laki tersebut bertemu dengan si anak perempuan. Begitu juga sebaliknya. Maka harta yang terkumpul adalah 150 ribu.

Secara sederhana bisa dikatakan bahwa ketimpangan ekonomi yang ditimbulkan dari adanya kematian orang tua bisa diselesaikan dengan jalan perkawinan. Inilah kemudian mengapa Islam mengatur bagian perempuan satu per dua dari bagian laki-laki dan memberlakukan sebuah syarat penafkahan laki-laki atas perempuan. Karena dua-duanya berjalin kelindan dan saling berpautan. Dari sini, kerja kontekstualisasi akan terasa segar, tak lagi dan tak selalu dimulai dari sebuah pandangan sinis bahwa Islam merupakan agama yang tak memperjuangkan sekaligus menindas perempuan.