Khilafah dan Sistem Ekonomi Berbasis Perang; Ulasan Ibnu Khaldun tentang Mode Produksi Negara Pra-Kapitalisme [1]

0
124
Khilafah dan Sistem Ekonomi Berbasis Perang; Ulasan Ibnu Khaldun tentang Mode Produksi Negara Pra-Kapitalisme [1]

Harakah.idKhilafah dan sistem ekonomi berbasis perang adalah satu di antara realitas sejarah yang jarang sekali diulas. Padahal tema ini mampu menjelaskan situasi sosial dan politik yang melahirkan satu sistem tertentu, termasuk khilafah. Begini ulasan Ibn Khaldun…

Ketika membaca literatur tentang analisis Karl Marx mengenai mode produksi ekonomi di Eropa, kita akan sampai pada satu analisis yang cukup mengejutkan. Melalui pembacaan terhadap fase-fase perubahan sistem ekonomi yang berlangsung di dunia Barat dari zaman Yunani sampai era lahirnya Kapitalisme, Marx sampai pada kesimpulan bahwa paling tidak ada lima fase mode produksi yang menjadi dasar pergerakan ekonomi: pertama, fase primitif, kedua, fase perbudakan, ketiga, fase feodalisme, keempat, fase kapitalisme dan yang terakhir, kelima, fase sosialisme. Masing-masing fase ini memiliki alat-alat produksi dan kekuatan-kekuatan produksi yang berbeda-beda tergantung dengan masanya.

Dan sayangnya, pembacaan Karl Marx untuk fase yang terakhir ini, yakni fase sosialisme, malah meleset. Yang ada justru kita sekarang masih mengalami fase kapitalisme global yang makin menjamur di berbagai negara, termasuk di negara komunis sendiri seperti Cina.

Dalam masyarakat Barat yang dianalisis oleh Marx, infrastruktur yang meliputi kondisi produksi (iklim, sumberdaya alam), alat-alat produksi (alat, mesin), hubungan produksi (kelas social, dominasi, keterasingan, upah) sangat menentukan suprastruktur, yakni semua produksi yang bersifat non-materi yang berasal dari ide masyarakat seperti lembaga-lembaga politik, hukum, agama, filsafat dan lain-lain.

Singkatnya, mode produksi ekonomi di dunia Barat dalam analisis Marx sangat berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan di Barat sendri. Sampai di sini, ada kata-kata terkenal dari Karl Marx dalam bukunya A Contribution to The Critique of Political Economy, yakni it is not the consciousness of men that determines their being, but, on the contrary, their social beings that determines their consciousness (Bukanlah kesadaran manusia yang menentukan keberadaan sosial mereka, akan tetapi, sebaliknya, kondisi social lah yang menentukan kesadaran mereka).

Teori yang dikemukakan Marx ini kelak dinamakan oleh Friedrich Engels dalam Socialism: Utopian and Scientific sebagai materialisme historis. Baiklah kita tidak akan menenggelamkan diri dalam pembacaan mode produksi ekonomi Eropa sebagai penggerak semua aspek kehidupan yang ada di Barat. Yang telah kita petakan di atas sekedar sebagai pengantar untuk memahami mode produksi apa yang menentukan human beings dalam sejarah kekhilafahan Islam.

Dalam artikel ini ialah menganalisis mode produksi yang ada di negara-negara berkembang, yang oleh George Lukacs dalam Histoire et Conscience de Classe disebut sebagai negara asia pra-kapitalisme.

Dengan melihat mode produksi Eropa seperti yang telah dikemukakan di atas, kita mungkin akan bertanya-tanya, mode produksi ekonomi seperti apa yang digunakan di negara Islam dari sejak Khilafah Rasyidah sampai dengan masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyyah dan seterusnya? Bagaimana khilafah dan sistem ekonomi berbasis perang terbentuk?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita sejenak akan melirik teori yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab al-Muqaddimah. Teori-teori yang dikemukakan Ibnu Khaldun dalam kitab al-Muqaddimah sebenarnya terpusat kepada analisis dua tipologi masyarakat yang berbeda: pertama, masyarakat primitif yang diwakili oleh kabilah-kabilah Badui nomaden yang jauh dari peradaban dan hidup bebas di padang pasir tanpa terikat oleh otoritas negara (al-Badiyah atau Badui dalam kamus bahasa Arab klasik ialah orang-orang yang tinggal di gurun pasir) dan kedua, masyarakat kota yang diwakili oleh kabilah-kabilah bekas Badui yang karena satu dan lain hal lama tinggal di kota sehingga menjadi masyarakat urban dan lupa akan kehidupan baduinya.

Dengan ashabiyyah yang kuat, kabilah-kabilah Badui nomaden ini dapat menggulingkan rezim pemerintahan yang ada, lalu menjadi penguasa serta menikmati berbagai fasilitas hidup mewah di dalamnya. Ini yang kemudian mengubah kehidupan mereka dari hidup yang sederhana di padang pasir menjadi hidup mewah di kota melalui penguasaan terhadap aset-aset negara di wilayah-wilayah yang mereka kuasai.

Ketika menjelaskan jatuh bangunnya suatu negara, Ibnu Khaldun menjangkarkan analisisnya kepada dua tipologi masyarakat ini: kehidupan badui yang nomaden di padang pasir dan kehidupan urban yang menetap di kota. Atas dasar pembedaan ini, gerak sejarah dalam pandangan Ibnu Khaldun merupakan gerakan peralihan yang terjadi secara terus menerus dari kehidupan primitive-nomaden menuju ke kehidupan urban atau hadarah atau kemewahan.

Peralihan dari sistem kehidupan yang nomaden di padang pasir (badui) menjadi sistem kehidupan yang menetap di kota (hadhari) ini terjadi melalui penggulingan terhadap rezim kabilah yang sedang berkuasa. Jadi ketika suatu kelompok Badui ingin hidup dalam kemewahan, yang harus dilakukan ialah pertama harus memiliki ashabiyyah yang kuat untuk melawan pemerintah yang hidup di kehidupan ibu kota dan kedua, agar orang-orang Badui yang hidup di padang pasir ini bisa menggulingkan pemerintahan yang ada, disyaratkan pemerintahan yang sedang berkuasa tersebut berada dalam ujung tanduk kehancuran.

Ketika sudah mengalahkan pemerintahan sebelumnya, orang-orang Badui dengan ashabiyyah yang kuat ini beralih kehidupannya dari yang semula primitif menjadi kaya bergelimang harta. Pemenuhan kebutuhan mereka pun meningkat dari yang hanya sekedar mampu memenuhi kebutuhan primer menjadi dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier.  Pada tahap ini, mereka hidup dalam hadharah.

Hadharah dalam pandangan Ibnu Khaldun bukan peradaban seperti yang kita pahami saat ini. Hadharah ialah budaya konsumtif kaum elit pemerintahan di kota (at-tafannun fi at-taraf) yang pada saat hidup nomaden di padang pasir, mereka sebenarnya hidup secara sangat sederhana, dan berada dalam taraf hidup yang hanya dapat memenuhi kebutuhan primer (ad-daruri). Jabatan mereka (al-imarah) dalam pemerintahan membuat mereka menjadi kaya raya dan hidup mewah bergelimang harta.

Kehidupan foya-foya kaum elit pemerintahan yang dulunya Badui Nomaden inilah yang pada tahap selanjutnya menghancurkan ashabiyyah. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa al-hadharah mufsidatun lil-umran (kehidupan foya-foya itu dapat menghancurkan kebudayaan). Karena hidup mewah ini di tubuh pemerintahan ini syarat akan konflik kepentingan, akhirnya individu-individu yang di masa fase Badui bersatu dan memiliki kohesi social yang tinggi, mengalami perpecahan dan kehilangan ashabiyyah. Pada fase ini, muncul gerakan Badui baru dengan ashabiyyah yang kuat yang menghancurkan dan menggantikan posisi mereka untuk kemudian mengalami nasib yang sama: kehancuran.

Inilah yang kemudian disimpulkan oleh Ibnu Khaldun, yakni bahwa sejarah Khilafah Islamiyyah ini hanya dapat dipahami sebagai proses yang bersifat siklistik: peralihan dari badui ke hadari yang terjadi secara terus menerus melalui perebutan kekuasaan, perebutan negara dari tangan kabilah-kabilah yang berkuasa sebelumnya. Jadi bisa dikatakan bahwa, bangun dan runtuhnya negara dalam sejarah pemerintahan Islam dibangun di atas peperangan, dan peperangan ini didorong oleh logika ekonomi yang bersifat perang pula.

Karena itu, dalam Khilafah dan sistem ekonomi berbasis perang di masa silam, pemasukan besarnya ialah dari harta rampasan perang ini. Dan ketika negara tidak menghasilkan pemasukan melalui penaklukan-penaklukan, yang ada ialah krisis ekonomi, dan berujung pada krisis politik dan sosial. Inilah yang terjadi pada masa tujuh tahun terakhir Utsman bin Affan dan masa Ali bin Abi Thalib dan pemerintahan Bani Umayyah, Bani Fatimiyyah, Bani-Bani lainnya dalam pembacaan Ibnu Khaldun.

Pertanyaan lanjutan bisa kita kemukakan di sini, lalu apa sistem ekonomi berbasis perang yang dimaksudkan di sini? Apakah itu sejenis kekuatan produksi dan relasi produksi (meminjam istilah Karl Marx) dalam sistem negara Islam?

Bersambung…