Beranda Khazanah Khilafah Menurut Perspektif Para Ahli dan Tokoh Fiqih Siyasah

Khilafah Menurut Perspektif Para Ahli dan Tokoh Fiqih Siyasah

Harakah.id Menurut pendapat Imam al-Ghazali ialah sebuah negara harus dipimpin oleh pemimpin yang dekat dengan ulama, dan seorang ulama juga tidak boleh mengikuti hawa nafsunya dalam membantu pemimpinnya.

Khilafah Menurut Perspektif Para Ahli. Khilafah menurut bahasa ialah sistem, sementara menurut istilah ialah sistem yang mengatur sebuah negara atau wilayah yang sumbernya diambil dari Al-Qur’an dan Hadis. Sementara orang mengatur nya disebut sebagai Khalifah.

Khilafah sudah ada sejak zaman para sahabat yaitu pada masa khulafatul rasyidin. Mereka para khalifah tersebut mengatur wilayahnya menggunakan sistem khilafah, yang dimana bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. Disini lah dimulanya para pihak yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara bersistem Khilafah, karena menurut mereka dengan sistem khilafah, indonesia akan menjadi menjadi negeri yang maju dan sistemnya akan teratur.

Akan tetapi, sebenarnya para Ulama dan tokoh pemerintah tidak setuju akan hal itu. Sebab, menurut Prof Dr M Atho Mudzhar “bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan konsep tersebut akan menimbulkan benturan antarkelompok di Indonesia dan mengancam kelangsungan NKRI sebagai hasil konsensus nasional para pendiri bangsa Indonesia.” (Lihat dalamhttp://graduate.uinjkt.ac.id/?p=17529). Lantas bagaimana menurut para tokoh fiqih, terutama fiqih siyasah, mengenai fenomena khilafah ini.

Adapun beberapa pendapat dari Para tokoh ahli fiqih siyasah mengenai khilafah ini yaitu:

Hujjatul Islam Imam al-Ghazali

Al-Ghazali adalah Ulama Sunni bermadzhab Syafi’i. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Juz II Hujjatul Islam karya Imam al-Ghazali berkata: “Sesungguhnya kerusakan masyarakat disebabkan oleh kerusakan penguasanya. Kerusakan penguasanya disebabkan oleh kerusakan ulamanya dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan. Barangsiapa yang dikuasai oleh ambisi duniawi, ia tidak akan mampu mengurus masyarakat apalagi mengurus (menasehati) penguasanya.” (H. Khotimi Bahri, Khilafah Islamiyah Vs Tahririyah, Hal 31)

Selain itu, dalam pandangan al-Ghazali, penguasa tidak boleh jauh dari ulama. Ulama tidak boleh jauh dari penguasa sebagaimana negara tidak boleh jauh (dipisah) dari agama. Ulama harus senantiasa memberikan arahan dan nasehat bagi penguasa.

Dari gambaran ini bias kita pahami bahwa yang menjadi tauqifi menurut al-Ghazali bukanlah sistem sebuah pemerintahan. Apapun sistem yang dipilih, yang penting ada ruang yang besar bagi ulama untuk terus mengawal jalannya kekuasaan. Artinya al-Ghazali menolak sekularisme tapi tidak juga menescayakan formalisasi agama dalam sistem pemerintahan.

Dari sini pentingnya kita memahami maqhosid syariah sehingga jalannya sebuah kekuasaan bergerak menuju pemenuhan maqhosid syariah, dan disitulah peran penting ulama untuk terus mengawal penguasa.

Dalam at-Tibr al-Masbuk Fi Nasihatil Muluk, al-Ghazali menjelaskan secara khusus bahwa, kepemimpinan (wilayah) adalah anugerah (amanah) yang diberikan Allah untuk kemaslahatan umat. Jika seorang pemimpin tidak memahami hakikat ini, maka ia akan dikendalikan oleh hawa nafsunya dan ini termasuk sebuah kedzaliman yang nyata. Jika pemimpin (penguasa) berjalan diatas jalur kemaslahatan umat, maka ia sudah menjalankan kekhalifahan Allah dalam hidupnya. Sebaliknya jika ia larut dalam pengaruh hawa nafsunya, ia akan menjadi musuh Allah. (H. Khotimi Bahri, Khilafah Islamiyah Vs Tahririyah, Hal 31-33)

Syechul Islam Ibnu Taymiyah

Ulama Rujukan Salafi bermadzhab Hanbali. Untuk membahas fiqih siyasah ini, Ibnu Taymiyah menyusun sebuah kitab bernama Siyasah Syariah. Yang menarik kitab ini membahas kerangka administratif sebuah negara tanpa menyinggung bentuk sebuah negara tertentu.

Ibnu Taymiyah mengkritik sebuah negara yang jauh dari landasan norma agama. Demikian juga agama yang tidak didukung sebuah institusi negara. Baginya, negara memiliki misi suci sebagaimana agama yang juga memiliki misi suci. Bahkan negara dan agama memiliki misi suci yang sama yaitu sebagai salah satu perangkat mendekatkan diri kepada Allah. Agama dengan segala normanya dan negara dengan segala pengabdian dan pelayanannya untuk umat.

Satu hal yang harus dipahami bahwa Ibnu Taymiyah menolak konsep negara islam yang universal, tunggal, sebagaimana konsep yang menjadi dasar teori khilafah yang didengungkan sebelumnya. Sebaliknya, ia sepakat dengan kemerdekaan (otonomi) berbagai negara yang penting diikat dengan satu ikatan keimanan (ukhuwah Islamiyah).

Ibnu Taymiyah meragukan validitas pendapat bahwa kekhalifahan memiliki dasar yang qothie dalam agama (al-Qur’an dan Sunnah). Sebuah pemikiran yang ekstrim dari Ibnu Taymiyah sekaligus menentang arus pemikiran teori kekhalifahan yang dianggap sakral saat itu.

Sayid Abdul Ala al-Maududi

Ulama Harokah Islamiyah Tokoh dibalik Republik Islam Pakistan. Al-Maududi mengarang sebuah kitab berjudul al-Khilafah wal Mulk. Dalam pandangannya, suatu negara yang merdeka harus memposisikan dirinya sebagai wakil (khalifah) yang menjalankan misi suci agama. Dan karenanya harus tunduk dibawah kekuasaan (norma) Allah SWT.

Di antara pemikirannya yang sangat popular adalah konsep teo-demokrasi. Bagi al-Maududi, sistem syuro yang dikenal dalam islam tidaklah kontradiksi (yang harus dilawankan) dengan demokrasi. Sebuah negara bisa dikelola dengan prinsip dan konsep tertentu asalkan bisa memahami dan menerima gagasan dasar yang dirumuskan.

Di antara gagasan dasar yang cukup prinsip bagi al-Maududi:

  1. Dasar negara harus dijiwai oleh akhlak dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
  2. Negara wajib melaksanakan keadilan social, menebarkan kebajikan, mencegah kemungkaran serta memberantas kejahatan yang ada.
  3. Negara bukanlah pemilik kekuasaan yang mendistribusikan hak dan kewajibannya kepada setiap individu, akan tetapi agama harus berada diatas segala kekuasaan.

Al-Maududi tidak sependapat jika kekuasaan murni berada dibawah kedaulatan rakyat. Akan tetapi al-Maududi juga tidak menerima konsep negara (islam) yang berbentuk monarki, tunggal, dan multinasional. Disinilah uniknya pemikiran al-Maududi tokoh sentral jamaat islami yang dianggap Ikhwanul Musliminnya Pakistan (H. Khotimi Bahri, Khilafah Islamiyah Vs Tahririyah, Hal 35-36).

Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat Imam al-Ghazali ialah sebuah negara harus dipimpin oleh pemimpin yang dekat dengan ulama, dan seorang ulama juga tidak boleh mengikuti hawa nafsunya dalam membantu pemimpinnya. Sebab penyebab rusaknya masyarakat ialah rusaknya pemimpinnya dan ulama karena pemimpin dan ulamanya mengikuti hawa nafsunya terhadap duniawi sehingga ia tidak akan mampu dalam mengurusi masyarakatnya.

Menurut Syechul Islam Ibnu Taymiyah dan Sayid Abdul Ala al-Maududi mempunyai pendapat yang sama, yaitu menolak sebuah negara Islam yang berbentuk tunggal. Akan tetapi pendapat dari kedua ulama ini memiliki sedikit perbedaan yaitu Syechul Islam Taymiyah menolak konsep negara Islam yang universal dan ia sepakat dengan kemerdekaan (otonomi) berbagai negara yang penting diikat dengan satu ikatan keimanan (ukhuwah Islamiyah).

Sementara menurut Syech Abdul Ala al-Maududi tidak sependapat jika kekuasaan murni berada dibawah kedaulatan rakyat. Dan al-Maududi juga tidak menerima konsep negara (Islam) yang berbentuk monarki dan multinasional, akan tetapi dalam pandangannya, suatu negara yang merdeka harus memposisikan dirinya sebagai wakil (khalifah) yang menjalankan misi suci agama. Dan karenanya harus tunduk dibawah kekuasaan (norma) Allah SWT.

Demikian ulasan “Khilafah Menurut Perspektif Para Ahli dan Tokoh Fiqih Siyasah” semoga bermanfaat.

Artikel “Khilafah Menurut Perspektif Para Ahli dan Tokoh Fiqih Siyasahkiriman dari David Gunawan, Mahasiswa Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Jakarta

[TheChamp-Sharing]

[TheChamp-FB-Comments]

REKOMENDASI

5 Ayat Al-Quran yang Menjadi Dalil Muslimah Punya Hak Untuk Bekerja

Harakah.id - Tulisan ini akan membahas lima ayat Al-Quran yang memberikan nilai-nilai filosofis, tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal...

Kepemimpinan Militer Laksamana Keumalahayati, “Inong Balee” di Benteng Teluk Pasai

Harakah.id - Keumalahayati menempuh pendidikan non-formalnya seperti mengaji di bale (surau) di kampungnya dengan mempelajari hukum-hukum Islam, sebagai agama yang diyakininya. Beliau...

Ketika Perempuan Menggugat dan Tuhan Mendengarnya, Kisah Khaulah Binti Tsa’labah

Harakah.id - Kisah perempuan yang menyuarakan keadilan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw yang diabadikan kisahnya dalam al-Qur’an, yaitu dalam Qs....

2 Ummahatul Mukminin yang Terkenal Sebagai Muslimah Bekerja

Harakah.id - Muslimah yang memilih bekerja di era modern ini dapat meneladani kehidupan mereka. Mereka punya keahlian profesional, mereka beriman dan berakhlak...

TERPOPULER

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Mengenal Istilah Ijtihad dan Mujtahid Serta Syarat-Syaratnya

Harakah.id - Ijtihad dan Mujtahid adalah dua terminologi yang harus dipahami sebelum mencoba melakukannya. Hari ini kita banyak mendengar kata...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...