Beranda Gerakan Memahami Fikih Siyasah dan Struktur Anatomi dalam Konsep Politik Islam

Memahami Fikih Siyasah dan Struktur Anatomi dalam Konsep Politik Islam

Harakah.id Fikih siyasah adalah representasi sikap politik dalam Islam. Sebagaimana layaknya politik, di dalamnya ada permainan ideologis dan strategi untuk memenangkan pertarungan.

Jika membaca literatur Islam, baik klasik maupun kontemporer, politik sering dibahasakan dengan al-Siyāsah atau al-Ahkām al-Sulthaniyah. al-Siyāsah diartikan sebagai siasat atau strategi dalam mengelola urusan agama dan dunia demi menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Begitu juga politik yang memiliki arti tindakan dan kebijakan dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebuah negara.

Dengan begitu, al-Siyāsah atau politik memiliki misi yang sama. Politik sebagai kendaraan, negara sebagai wadah, dan kemaslahatan sebagai tujuan merupakan komponen dalam mengatur masyarakat yang mesti terpenuhi. Dengan segala varian bentuk rupa politik, dapat termanifestasikan dalam bentuk negara.

Sedangkan al-Ahkām al-Sulthaniyah lebih mengarah pada urusan tata negara dan sistem bernegara yang hendak dipilih berdasarkan kondisi sosio-politik masyarakatnya. Bentuk negara yang dibangun seringkali menyesuaikan situasi perkembangan zaman. Pemerintahan berupa dinasti, monarki, kerajaan, republik, dsb merupakan ragam bentuk negara yang sudah dan sedang dijalani umat manusia. Perubahan kebutuhan umat manusia dari masa ke masa berdampak pada skala global sehingga perubahan bentuk dan sistem negara merupakan keniscayaan. Faktor inilah yang menjadikan Islam tidak pernah menetapkan secara gamblang akan bentuk negara.

Rasyid Rida di dalam karyanya, al-Khilafah, menegaskan bahwa Islam hanya merumuskan dasar-dasar utama dalam bernegara. Islam menyadari bahwa bernegara merupakan wilayah ijtihad sehingga tidak diperlukan aturan pakem. Kendati demikian, Islam selaku agama yang mengatur seluruh sendi kehidupan tetap membuat garis haluan umum yang bisa dijadikan pedoman oleh pemeluknya dalam bernegara. Pemikiran manusia untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengelola masyarakat sudah dianggap mampu. Terbukti ketika baginda Nabi Muhammad wafat, percekcokan antara kaum Muhajarin dan Anshar di Saqifah Bani Saidah sebagaimana direkam di dalam kitab-kitab Sĭrah dan kitab hadis seperti Shahih al-Bukhari untuk memastikan pemimpin umat Islam selanjutnya setelah kepergian kanjeng Nabi.

nucare-qurban

Singkat cerita, kaum Anshar tidak mau dipimpin oleh kaum Muhajirin karena merasa memiliki hak yang sama dengan mereka dalam mengurus kelompoknya. Bahkan kaum Anshar mengklaim kelompoknya lah yang lebih berhak menjadi pemimpin umat Islam karena sudah menolong baginda Nabi ketika tiba di Madinah. Pertolongannya tidak hanya sebatas harta, bahkan kaum Muhajirin diperbolehkan memilih salah satu istri lelaki kaum Anshar yang memiliki lebih istri lebih dari satu. Namun kaum Muhajarin menolak hal itu. Karena kedua kelompok ini sama-sama tidak mau dipimpin oleh perwakilan salah satu dari keduanya, maka muncul statemen dari kaum Anshar:

مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ

dari kami (Anshar) ada pemimpin, begitu juga dari kalian (Muhajirin) ada pemimpin

Artinya, setiap kaum memilih pemimpinnya masing-masing. Setelah berlarut-larut berdiskusi, pada akhirnya sayyiduna Abu Bakar diangkat sebagai pemimpin bagi kedua kelompok tersebut.

Kisah ini seringkali dijadikan sebagai titik start sejarah politik dalam Islam. Sebab secara resmi, kempimpinan yang mencakup lebih dari satu wilayah geografis, bahkan seluruh Jazirah Arab pada waktu itu baru dimulai. Meskipun istilah yang digunakan pada waktu itu adalah khalĭfah, yang memiliki arti pengganti (baginda Nabi), namun konteksnya adalah pemimpin umat Islam. Abu Ya’la bin al-Farra’ mengatakan bahwa kejadian di Saqifah itu menjadi hujjah akan keharusan mengangkat seorang pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat, yang dalam hal ini umat Islam -meskipun terdiri dari berbagai qabilah bangsa Arab.

Karena pada waktu belum dikenal apa yang disebut dengan ‘negara’, melainkan lebih dikenal dengan sebutan ‘bangsa’ berdasarkan letak geografis dan budayanya, seperti bangsa Persia dan Romawi. Oleh karena itu, Khalĭfah Abu Bakar dibai’at sebagai pemimpin bangsa Arab. Muslim maupun non-muslim diharuskan tunduk dan patuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh Sang Khalĭfah. Termasuk aturan bagi non-muslim untuk membayar jizyah (pajak) terhadap pemerintah, misalnya.

Jadi dapat dikatakan bahwa pengangkatan seorang pemimpin dalam suatu komunitas sosial sejatinya sudah disadari sekaligus menjadi kebutuhan dasar kolektif yang telah dimaklumi bersama. Islam sebagai agama yang diyakini dan dipilih sebagai jalan hidup oleh manusia selaku mahluk sosial turut mengatur akan kebutuhan dasar tersebut. Tentu Islam memiliki misi dibalik keikutsertaannya ini, yaitu untuk mewujudkan norma-norma agama dan menjaga keberlangsungan hidup selama di dunia.

Misi ini ditegaskan oleh seluruh ulama Islam, baik klasik maupun modern. Bahkan menurut Imam al-Razi mengangkat seorang pemimpin berlaku bagi setiap komunitas. Dengan demikian, yang menjadi tolak ukur bukan hanya berdasarkan bangsa yang terbatas pada geografis belaka, melainkan kelompok masyarakat, entah berdasarkan ras, suku, daerah, yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan komunitas bernama bangsa.

Bagi Islam, kepemimpinan sebuah komunitas (baca: negara) dengan politik laksana mata uang yang tak dapat dipisahkan. Keduanya berjalan secara berkelindan demi bisa mewujudkan misi utama tadi. Islam menyadari bahwa ajarannya tidak dapat dipraktekkan dengan tanpa adanya kerjasama dengan negara. Sedangkan untuk bisa menduduki dan menguasai negara dibutuhkan kendaraan bernama politik untuk mencapai cita-cita tersebut.

Maka pada tahap ini, dapat disimpulkan bahwa politik tidak selalu buruk. Politik bukan lagi menjadi semacam momok yang mesti dihindari. Melainkan menjadi kebutuhan umat Islam agar tetap bisa mengekspresikan keagamaannya dengan bebas. Inilah paradigma awal yang harus dipahami untuk memahami fikih siyasah.

Ini menjadi selaras dengan kaidah fikih:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

(hukum) sebuah perantara sama dengan hukum tujuannya

Berhubung hukum Islam terdiri dari lima macam, dan umat Islam memiliki potensi dan kecenderungan yang berbeda-beda, maka dibutuhkan kepastian hukum yang dapat mengakomodir itu semua. Oleh karena itu, para ulama bersepakat memilih hukum fardlu kifayah untuk disematkan terhadap politik. Artinya, jika ada perwakilan satu saja dari umat Islam yang berpolitik maka umat Islam yang lain sudah gugur kewajibannya.

Berpolitik dalam konsep fikih siyasah tidak mesti menjadi pemimpin -meskipun memang mayoritas ulama klasik berpendapat bahwa pemimpin negara bagi umat Islam harus bergama Islam, tapi bisa menjabat di pemerintahan yang dapat berkontribusi dalam menciptakan kebijakan negara. Karena yang diperhitungkan itu adalah kebijakan pemerintah yang tidak merugikan umat Islam, atau minimal tidak dikekang dalam menjalankan perintah agama. Posisi di pemerintahan sebenarnya hanyalah formalitas saja.

Maka dari itu, jika mengingat-ingat kembali sejarah pemerintahan umat Islam, tepatnya mengenai dinasti Abbasiyah yang telah berjaya selama + 3,5 abad. Setelah selama itu berkuasa, pada akhirnya mengalami kehancuran yang disebabkan oleh banyak faktor. Setidaknya pada faktor internal saja, yang di antaranya adalah perebutan kekuasaan antar sesama saudara dan fanatisme golongan. Faktor internal ini membuat negara kewalahan sehingga susah mengontrol dan mengatur rakyatnya, yang mayoritas beragama Islam. Ditambah faktor eksternal berupa serangan dari para musuh seperti perang Salib dan penyerbuan Mongolia sehingga meluluhlantahkan dinasti ini.

Jadi meskipun pemerintahannya didominasi oleh umat Islam, namun jika kebijakannya tidak dapat mewujudkan misi utama Islam dalam berpolitik sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas ini telah melenceng dari tujuan yang dicanangkan. Fikih siyasah bukanlah politik tingkat rendah (low politics) yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utamanya, melainkan mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan ini, standar politik dalam Islam disebut politik tingkat tinggi (high politics). Kalau bahasa kiai Sahal Mahfudz dalam menegaskan sikap NU terhadap politik diwujudkan dengan politik kebangsaan, kerakyatan, dan etika berpolitik.

REKOMENDASI

Mengenal Gagasan Ibn Haitsam: Ilmuwan dan Filosof Muslim yang Terlupakan

Harakah.id - Ibn Haitsam mungkin adalah salah seorang ilmuan dan filosof Muslim yang jarang sekali dibicarakan. Popularitasnya kalah dengan ilmuan dan...

Kisah Perempuan dalam Jaringan Pendukung ISIS di Indonesia

Harakah.id - Perempuan memiliki peran jauh lebih penting dalam proses pembentukan klaster kelompok radikal. Kisah para perempuan berikut akan menunjukkan hal...

Dalam Pertempuran Melawan Virus, Dunia dan Kemanusiaan Tak Lagi [Hanya] Membutuhkan Kepemimpinan

Harakah.id - Virus, yang kemudian dikenal dengan nama Corona, sudah menyebar setahun dan menjangkiti jutaan manusia. Sebuah artikel dari Yuval Noah...

Peran Habib Rizieq dalam Lahirnya Sentimen Anti-Arab di Indonesia

Harakah.id - Habib Rizieq berikut Front Pembela Islam harus dilihat bukan hanya sebagai organisasi yang soliter, tapi juga percikan dari...

TERPOPULER

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...

Para Ulama dan Habaib yang Berseberangan dengan Habib Rizieq

Harakah.id - Gerakan Habib Rizieq dan FPI-nya mendapat sorotan sejak lama. Para pemimpin Muslim di Indonesia tercatat pernah berseberangan dengannya. Inilah...