Beranda Gerakan Membicarakan Kembali Relasi Agama dan Politik

Membicarakan Kembali Relasi Agama dan Politik

Harakah.idRelasi agama dan politik memang menjadi materi yang tak pernah habis dibahas. Bagaimana sebenarnya bentuk relasi tersebut?

Ada cukup banyak tulisan yang melihat relasi agama dan politik. Hubungan keduanya tidak jarang selalu mengundang perdebatan, baik dari sisi teoritik atau praktiknya. Ada yang cendrung melihat dari aspek teologis; sunni-syiah-khawarij dan ada juga yang menekankan aspek filosofis. Di sini akan dijelaskan hubungan keduanya, dilihat dari perkembangan pemikiran politik Islam klasik dari sisi aspek fikih. Aspek fikih ini pada dasarnya, juga merepresentasikan model politik kaum Aswaja. ini dikarenakan bahwa aspek fikih juga menjadi bagian tradisi dari keber-Aswaja-an.

Aspek fikih dalam melihat relasi agama dan politik sesungguhnya telah dimulai pada masa Nabi Muhammad Saw. Hanya saja hal itu menyatu dalam diri Rasulullah. sebagaimana disebutkan oleh al-Qarafi bahwa posisi nabi dalam syariat mencerminkan 3 posisi; sebagai Imam (Pemimpin) dan Mufti (pemberi fatwa) dan Qadi (pemutus perkara).  Dari tiga model posisi nabi ini bisa dilihat bahwa nabi sebagai pemimpin agama dan politik. Peran ganda ini tercantum dalam dibuatnya Piagam Madinah, sebuah produk dari titik temu dari jabatan pemimpin dan sekaligus menunjukkan peran sebagai pemimpin agama, demi kemaslahatan agama. Hal inilah yang disebut Muhammad ‘Imarah dengan bentuk awal dari al-Dawlah al-Islamiyah.

Dari sini jelas bahwa peran nabi sebagai pemimpin tidak menghilangkan bentuk agama yang menjadi cita-cita awalnya. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw sebagai penutup risalah, datang dengan seperangkat aturan-aturan (ahkam). Aturan-aturan tersebut lebih kepada jawaban atas problem sosial, ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam pada saat itu. Nabi Muhammad Saw adalah penafsir dan sekaligus hukum itu sendiri. jika ada permasalahan agama, maka para sahabat akan meminta penjelasan kepada nabi Muhammad Saw. jika ada urusan perkara duniawi, maka nabi Muhammad menyerahkan kepada individu atau dengan musyawarah jika itu terkait kepentingan bersama.

Peran ganda nabi ini sesungguhnya masih berlanjut sampai pada khulafa’ al-rasyidin. Dalam konteks zaman Abu Bakar, maka tidak bisa dipisahkan urusan agama dalam politik dan urusan politik dalam agama. Keadaan ini berlanjut seterusnya pada masa Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, Radiyallahu ‘anhum. Pada awal pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, ia digelari dengan khalifat al-rasul. Pada masa selanjutnya, khalifah Umar dijuluki sebagai Khalifat Khalifat al-Rasul (pengganti dari pengganti seorang Rasul), atau disebut juga Amir al-Mu’minin (pemimpin kaum muslimin) di mana kata amir bermakna sebagai pemimpin pasukan.  Dari sini bisa dipahami bahwa peran ganda ini mengambil bentuk dalam masyarakat yang berkembang secara kuantitas, maka diperlukan kepala/ amir untuk menyeimbangkan agama dan politik. Konteks ini sesuai untuk dalam tataran sosial di mana masih bertahan kuat kekabilahan (tribe), sehingga relasi antar kelompok dipimpin oleh klan terkuat demi tercapai hubungan politik yang baik antar kabilah. Di tahap inilah di mana tingkat kesatuan politik diperlukan dan dipimpin seorang komandan (chief). (Abdul Aziz, Chiefdom of Madinah, 2011: 58)

Pada dasarnya, ada cukup banyak teori yang melihat relasi agama dan politik. Secara umum bisa dibagi menjadi tiga bentuk pembacaan. Pertama, memandang agama sebagai bentuk doktrin menyeluruh yang harus dilaksanakan secara total dalam wilayah politik, sehingga memiliki wewenang lebih luas di banding wilayah politik, Kedua, melihat agama terpisah secara mutlak dari aspek politik, ketiga, melihat keduanya sebagai hal yang tak bisa dipisahkan, tapi juga tak bisa disatukan. Model pertama ini menjelma dalam kekuasaan absolut agama di wilayah politik. model ini dalam sejarahnya terjadi dalam tradisi barat. yaitu kekuasaan gereja mendominasi kekuasaan politik. Sedangkan dalam Doktrin Politik Islam terdapat sebuah pandangan la rahbaniyyata fi al-Islam (tidak ada kekuasaan kepasturan dalam Islam). Model kedua  merupakan bentuk dari sekularisme absolut. Model ini dalam sejarahnya adalah bentuk pemisahan kekuasaan gereja dalam sebuah institusi negara yang terjadi di barat pada era Rennainsance di Barat.

Kecendrungan pembacaan pertama terjebak dalam idealisasi realitas sosial-politik kontemporer atas adanya sehingga mencita-citakan adanya sebuah model negara Islam berdasarkan ke-khalifah-an. Padahal menurut al-Jabiri, justru ide kekhalifahan hanya berlaku pada masa empat khalifah awal, karena setelahnya hanyalah kerajaan. Peralihan itupun dilatar belakangi oleh ruang kosong yang tak mampu menyeimbangkan kekuasaan politik dan agama. (Abdul Aziz, Chiefdom of Madinah, 2011: 143.)   

Kekosongan itu setidaknya ditandai oleh tiga alasan. pertama, karena tidak ada pensyariatan metode tertentu dalam memilih pemimpin (khalifah). Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah adalah pemilihan yang tergesa-gesa. demikian juga dengan penetapan Umar bin Khattab sebagai khalifah oleh Abu Bakar. penetapan pemimpin secara sepihak inilah yang menunjukkan tidak adanya preseden atau aturan yang jelas. kedua, tidak ada pembatasan terhadap masa jabatan khalifah. Model ini terjadi pada Umar bin Khattab. absennya imaje tentang wilayah politik membuat tidak adanya pembatasan khalifah Umar. ketiga, tidak ada pembatasan kewenangan khalifah. hal ini terjadi pada masa khalifah Usman bin Affan, di mana kondisi sosial-politik menghendaki adanya pembatasan wewenang. Dalam penunjukan pejabatan dan penggu­naan kelebihan harta negara ditentukan oleh khalifah sendiri. dari tiga faktor kekosongan wilayah politik inilah, menunjukkan bahwa tidak ada pensyariatan sistem politik tertentu.

Kita juga bisa menggunakan sudut pandangan lain dalam melihat relasi agama dan politik dengan menganalogikannya seperti hubungan antara hal yang bersifat ukhrawi dan duniawi. untuk menjaga yang ukhrawi tujuan hakiki dari agama; kebahagiaan di akhirat tentu perlu diperkuat juga dengan dukungan yang duniawi. seperti kata al-Ghazali bahwa agama dan politik adalah dua kembaran yang tak terpisahkan; agama menjadi akar dan kekuasaan politik untuk melindunginya. Pemahaman ini berdasarkan penafsiran al-Ghazali terhadap sikap politik para sahabat., “Para sahabat nabi tidak menerima dunia demi dunia itu, melainkan demi agama. mereka tidak menyingkirkan keduniaan mereka.” (al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum al-Din, 213)   

Sikap politik al-Ghazali inilah yang diambil para ulama. Sejatinya, sikap politik para ulama juga berlandaskan pada sebuah teks syariat, hadis Nabi, sekaligus menjadi dasar aspek teologisnya. Aspek teologis ini berdasarkan sabda nabi:

سِتُّوْنَ سَنَةً مِنْ إِمَامٍ جَائِرٍ خَيْرٌ مِنْ لَيْلَةٍ بِلَا سُلْطَانٍ

“enam puluh tahun dibahwa pemimpin yang lalim lebih daripada tidak adanya seorang pemimpin dalam semalam”.

Pemahaman hadis ini dijadikan sebagai etika politik para ulama. Belum lagi, adanya konflik ulama dan umara’ yang menyebabkan ulama sering memisahkan diri dari realitas politik sehingga konsep etika politik yang akomodatif lebih dikedepankan. Dari sini konsep etika politik inilah yang dominan dijadikan legitimasi atas sikap politik para fukaha.   

Di sisi lain, para ulama sunni telah membentuk doktrin politik yang berbasis etika Islam politik seperti di atas. Doktrin politik sunni menekankan berjalannya sebuah pemerintahan yang stabil demi terwujudnya praktek-praktek keberagamaan. Hal ini sesuai dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan akhirat yang diseimbangkan dengan kebahagiaan dunia. Demi mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan adanya doktrin politik yang membuat keadaan menjadi stabil. Ini seperti menjadikan politik sebagai basis untuk melaksanakan tujuan-tujuan agama, bukan sebaliknya.

Begitupun dalam fungsi kenegaraan,  dalam pandangan ulama klasik, seperti al-Mawardi. al-khilafah hiya khilafat al-Nubuwah siyasat al-dunya wa hirashat al-din. Artinya, sebuah pemerintahan merupakan model pemerintahan kenabian yang berfungsi untuk mengatur urusan dunia dan menjaga agama. Di sini jelas bahwa pandangan pentingnya negara sebagai bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga keberadaan agama.

Dengan begitu, keberadaan agama bukanlah yang menentukan suatu pemerintahan. pemosisian khilafah sebagai bentuk khilafah al-nubuwah bagi al-Mawardi bisa kita tafsirkan bahwa pemerintahan mesti diberikan nilai-nilai religius di dalamnya. karena sisi nubuwah merupakan sisi nilai-nilai dari kenabian.

Setelah al-Mawardi, al-Ghazali juga menambahkan bahwa agama menjadi faktor pendukung politik. karena tanpa dukungan dari politik, maka praktik keberagamaan tentu akan susah untuk diwujudkan, ia akan menjadi terancam dan fungsi agama untuk jalb al-mashalih fi al-darain tidak bisa direalisasikan. penekanan agama masuk di wilayah politik, bukan sebagai politisasi agama, tapi lebih kepada menunggangi politik demi dakwah agama. Di sini jelas, bahwa politik hanyalah sebuah alat untuk tujuan agama.

Tanpa sifat akomodatif agama atas politik, niscaya agama akan mudah tersingkirkan oleh kekuasaan politik. akomodasi agama atas politik bertujuan untuk menjaga stabilitas dalam masyarakat beragama sehingga tidak adanya perpecahan dan konflik yang melebar antar masyarakat. Tanpa model akomodasi agama atas politik akan menciptakan kekacauan (fitnah) perpecahan horizontal.

Bentuk akomadasi agama atas politik menjadi sifat keaswajaan dalam berpolitik. Model keaswajaan ini tentunya akan menghendaki adanya berbeda dengan yang lainnya. Berbeda akan tetapi ia memiliki kesamaan dalam sifat akomodasinya pada sistem sosial, budaya daerah tertentu. dari sinilah kemudian Aswaja memiliki spektrum yang lebar, yang akan membuktikan universalismenya. (Gus Dur: Muslim di tengah Pergumulan. 1983).  

Bagi kalangan Aswaja, relasi akomodatif agama dan politik merupakan mesti adalah bentuk tradisi penafsiran dari para pemikir politik Islam, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. sikap akomodatif ini juga tercermin dalam pandangan politik KH. Wahab Chasbullah yang didasarkan kepada politik Sunan Kalijaga ketika Musyawarat Para Wali. KH. Wahab Chasbullah mengangkat kaidah fikih, “tak ada rotan, akarpun jadi” yang senada dengan:

مَا لاَيُدْرَكُ كُلُّهُ لَايُتْرَكُ كُلُّهُ

“Sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya, bukan berarti harus ditinggalkan seluruhnya.”

Kaidah fikih ini menjadi kaidah berpolitik dalam menerima model politik apapun, selama politik tersebut masih mempertimbangkan keberadaan dan praktik keberagamaan umat Islam. (Anas Shafwan Khalid, Ijtihad Politik KH. Wahab Chasbullah, 2013). 

[TheChamp-Sharing]

[TheChamp-FB-Comments]

REKOMENDASI

Mengagetkan! Habib Rizieq Menolak Diajak Demo, Ingin Fokus Ibadah

Harakah.id - Kalau bentuknya demo, kalian saja yang demo. Gak usah ngundang-ngundang saya. Setuju? Habib Rizieq Menolak Diajak Demo....

Gempa Bumi di Cianjur, Ini Panduan Menyikapinya Menurut Islam

Harakah.id - Gempa bumi mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin, (21/11/2022). Sampai tulisan ini diturunkan, Selasa 22/11, tercatat korban meninggal...

Inilah Gambaran Kecantikan Bidadari Surga dalam Literatur Klasik

Harakah.id - Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang beriman akan masuk surga. Di dalam surga, mereka akan mendapatkan balasan yang banyak atas kebaikan...

Hadis yang Menjelaskan Puasa dan Al-Qur’an Dapat Memberi Pemberi Syafaat

Harakah.id - Beruntungnya bagi kita para muslim, terdapat suatu amalan dan kitab suci yang dapat memberikan syafaat untuk kita di hari akhir...

TERPOPULER

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...

Kenapa Orang Indonesia Hobi Baca Surat Yasin? Ternyata Karena Ini Toh…

Harakah.id - Surat Yasin adalah salah satu surat yang paling disukai orang Indonesia. Dalam setiap kesempatan, Surat Yasin hampir menjadi bacaan...