Mempertimbangkan Wacana Hukuman Mati Bagi Koruptor Melalui Kacamata Pandang Teologi Islam

0
172
Mempertimbangkan Wacana Hukuman Mati Bagi Koruptor Melalui Kacamata Pandang Teologi Islam

Harakah.idWacana hukuman mati bagi koruptor sebenarnya sudah lama bergulir. Dan seperti biasa, muncul pro dan kontra. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Lalu bagaimana ia bila dilihat dari kacamata teologi Islam?

Selama ini, wacana hukuman mati bagi koruptor bergulir karena permasalahan korupsi di Indonesia belum mengarah pada pemberantasan korupsi secara tuntas, malah sebaliknya korupsi merajalela. Bahkan sudah menjadi hal yang universal, bahkan menjadi prinsip kehidupan sehari-hari. Sehingga korupsi telah mengakar dan diterima oleh masyarakat. Prilaku atau fenomena korupsi tidak hanya merugikan negara dan pemerintah, tetapi juga merusak seluruh masyarakat. dan kredibilitas negara, serta merusak reputasi negara di mata dunia internasional (Sutoyo, 2019).

Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian nasional sementara PT Asabri (Persero) akibat kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi sepanjang 2012-2019 masih yang terbesar di Indonesia. Indonesia mencapai Rp 23,74 Triliun atau rinciannya melebihi Rp 23.739.936.916.742,58. Jumlah ini lebih besar dibandingkan perusahaan asuransi jiwa milik negara lainnya, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mengalami kerugian nasional selama periode 2013-2018, juga berdasarkan perhitungan BPK, mencapai Rp 16,8 triliun (Sidik, 2021). 

Wacana hukuman mati bagi koruptoryang sedang dikaji Kejaksaan Agung didukung oleh Asosiasi Pemberantasan Korupsi Indonesia (MAKI). Hukuman mati akan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi di Indonesia, termasuk dalam kasus korupsi Asaburi. Kali ini, MAKI juga mengajukan permohonan kasus Asabri yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Rencana kejaksaan agung adalah untuk mencegah pencurian uang rakyat (Fikri, 2021).

Perdebatan tentang wacana hukuman mati bagi koruptor semakin intens, bahkan sampai ekstrem, ada yang mendukung dan ada yang menentang. Beberapa negara memberlakukan hukuman mati bagi koruptor, misalnya China, Vietnam, Singapura, bahkan Malaysia menerapkan hukuman gantung bagi koruptor, lalu hukuman di Arab Saudi dipenggal dan ada juga yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup bagi koruptor di Jerman (Sutoyo, 2019). 

Dalam teologi Islam, hukuman mati adalah hukuman bagi mereka yang melanggar perintah agama, seperti pembunuhan, perampokan, pemberontakan, kemurtadan, dan perzinahan. Hukuman mati dalam hukum Islam disebut hukuman qihsash, yang berarti memotong, mendekati, menyuruh, mengikuti dan balas dendam. Jadi qishah berarti memperlakukan seseorang seperti orang lain. Atau, dengan kata lain, ketika si fulan diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan orang lain. Hukuman mati merupakan hukuman yang diakui dan ada dalam hukum Islam, yaitu hukuman mati merupakan bentuk hukuman tertinggi dengan dasar hukum yang kuat, Meyakinkan. Sistem Islam juga mengenal alat bukti positif, jika alat bukti positif tidak dapat diperoleh, maka terdakwa belum tentu dijatuhi hukuman mati. Tujuannya adalah agar pelaksanaan pidana mati menjadi benar dan merusak hak paling dasar seseorang, yaitu hak untuk hidup (Mukdi, 2013).

Hukuman kematian Ini untuk menjaga kepentingan masyarakat, dan tujuannya adalah untuk memperbaiki sifat manusia, untuk membebaskan orang dari keganasan dan kebodohan, dan untuk menunjukkan bahwa ini mengarah pada kesesatan ke jalan yang benar. Hukuman juga ditentukan oleh syara’ untuk mencegah kejahatan manusia, karena pada kenyataannya perintah atau larangan saja tidak cukup untuk membimbing orang melakukan atau menjauhi perbuatan yang telah ditentukan syara’. Tanpa hukuman, perintah dan larangan menjadi tidak berguna dan menjadi mainan. Hukuman adalah tujuan membuat perintah dan larangan bermakna dan benar, dan mencegah orang melakukan kejahatan, mencegah kehancuran di planet ini, menjauhkan orang dari hal-hal yang menyakiti mereka dan menuntun mereka ke hal-hal yang lebih baik (Ocktoberrinsyah, 2011). 

Banyak juga orang yang mengkritik akan hukum itu karena bertentangan dengan HAM, dengan alasan hak mereka hidup. sebenarnya Kritik itu tidaklah adil, karena hanya sepihak. Mereka hanya memperhatikan HAM pelaku dan mengabaikan HAM korban yang direnggut pelaku. Mereka bahkan tidak merasakan dampak tindakan pelaku terhadap keluarga korban dan masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang adil seharusnya tidak hanya memperhatikan hak asasi pelaku, tetapi juga hak asasi korban, hak asasi anggota keluarga, dan hak asasi masyarakat.

Kritik teologis sebenarnya sangat lemah dan tidak ada kontroversi, karena Allah SWT justru memerintahkan eksekusi hukuman mati. Di sisi lain, pertanyaannya adalah, siapa yang memberi wewenang kepada penjahat untuk mengambil nyawa orang lain? Teks agama dengan jelas menyatakan bahwa perilaku ini tidak masuk akal. Jadi, dapat dikatakan bahwa hukuman mati dalam beberapa kasus tujuannya adalah tidak untuk merampas hak asasi manusia, tetapi untuk melindungi hak asasi manusia itu sendiri agar tidak dirampas (Ocktoberrinsyah, 2011, hal. 251).

Berdasarkan kajian mendalam terhadap klasik agama, para ahli hukum pidana Islam merumuskan beberapa tujuan pemidanaan, yaitu: pembalasan/ (al-jazi), pencegahan/ (az-zajr), pemulihan/ (al-iskah), restorasi (al-istja dah) dan pengakuan (al-takfir). Jika tujuan di atas terkait dengan hukuman mati, maka tujuan reformasi tidak dapat tercapai karena pelakunya Telah dijatuhi hukuman mati. Namun hal ini dapat menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukannya memang telah melampaui batas dan akan sulit untuk diperbaiki.

Dengan ini semoga pejabat korup yang ada di Indonesia setidaknya akan berpikir ribuan kali sebelum melakukan hal-hal yang tidak terpuji tersebut. Oleh karena itu, jika dilihat dari penggunaan hukuman mati dalam sistem hukum pidana berbagai negara di dunia, dapat disimpulkan walaupun di beberapa negara masih terdapat keraguan terhadap pelaksanaan hukuman mati, tren mempertahankan hukuman mati masih layak dipertahankan di Indonesia. Mengingat alasan kependudukan dan alasan sebagian besar penduduknya beragama Islam, selain alasan-alasan yang telah dijelaskan di atas, Indonesia masih memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankan hukuman mati (Ocktoberrinsyah, 2011, hal. 247).