Beranda Headline Mengapa Departemen Agama Dibutuhkan dan Harus Dibentuk? Ini Sejarah Dan Argumentasi Para...

Mengapa Departemen Agama Dibutuhkan dan Harus Dibentuk? Ini Sejarah Dan Argumentasi Para Ulama

Harakah.idAgama dan keyakinan adalah ruang privat tempat seorang hamba berkomunikasi dengan Tuhannya. Kemunculan Departemen Agama seolah-olah menegaskan kehadiran negara dalam ruang suci semacam ini. Namun ulama punya argumentasinya sendiri mengapa Departemen Agama sangat dibutuhkan dan mesti dibentuk.

Agama Islam yang dipahami para ulama ahli fiqh memiliki karakter realistis. Aturan-aturan yang diberikan selalu mempertimbangkan kondisi dan situasi individu yang akan melaksanakan.

Misalnya, peraturan salat fardhu yang harus dilakukan dengan cara berdiri. Bagi orang yang tidak mampu berdiri, ia dapat melakukannya dengan cara duduk. Bagi yang tidak mampu duduk, dapat melakukannya sambil tiduran. Kewajiban salat tidak lantas gugur ketika terdapat kesulitan dalam pelaksanaannya. Selama nyawa dan kesadaran seseorang masih ada, wajib baginya melaksanakan salat. 

Begitu pula zakat fitrah yang harus dibayarkan sebanyak satu sha’ makanan pokok. Bila pada seseorang mengalami kekurangan, dan hanya memiliki setengah sha’ makanan, zakat fithrah wajib dilaksanakan sesuai dengan yang mampu dibayarkannya.

Terdapat banyak contoh dimana pelaksanaan kewajiban tidak dapat gugur karena adanya kesulitan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, para ulama menyederhanakan konsepsi di atas dalam sebuah kaidah. Kaidah yang juga menjadi pola pikir fiqh ini berbunyi,

اَلْمَيْسُوْرُ لاَيَسْقُطُ باِلْمَعْسُوْرِ

Ajaran yang bisa dilaksanakan tidak gugur karena adanya kesulitan

Al-Maisur berarti ajaran syariat yang dapat dilaksanakan. Misalnya shalat dalam keadaan duduk. Sedangkan al-ma’sur berarti kesulitan-kesulitan yang menghalangi pelaksanaan aturan syariat.

Sebagai contoh, shalat zuhur sebagai kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun. Ketika ada kesulitan seperti kondisi sakit yang tidak memungkinkan pelaksanaan shalat dengan berdiri, maka salat tetap dihukumi wajib. Salat dilaksanakan dengan cara yang mungkin dilakukan, seperti dengan cara duduk atau tidur.

Baca Juga: Alasan Kiai Saifuddin Zuhri Menolak Keputusan Soekarno Tentang Pembubaran HMI

Kaidah al-maisur la yasquthu bil ma’sur semakna dengan kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Kaidah terakhir berarti kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan secara lengkap, tidak boleh ditinggalkan secara total. Tidak dilaksanakan sama sekali. Logika berfikir ini dipraktikkan oleh para ulama NU dalam perjuangan politik mereka.

Pada mulanya, ulama-politisi NU berupaya memperjuangkan pendirian negara (berdasar) Islam. Salah satu forum nasional tentang misi pendirian negara Islam adalah Majelis Konstituante. Dalam forum ini, wakil-wakil NU bersama dengan elemen partai Islam lainnya seperti Masyumi, Perti, dan PSII, mendukung rumusan negara Islam.

Namun forum ini gagal menyepakati konsep dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh wakil rakyat Indonesia. Pada akhirnya, Majelis ini dibubarkan oleh keputusan (dekrit) Presiden Soekarno, pada 1959. Isi dekrit tersebut adalah pembubaran Majelis Konstituante, keputusan kembali kepada UUD 45, dan bahwa Piagam Jakarta merupakan jiwa bagi UUD 45.

Kegagalan memperjuangkan negara berdasar Islam, tidak membuat kewajiban melaksanakan ajaran Islam dalam koridor kenegaraan ditinggalkan sama sekali. Negara dalam pandangan para ahli fiqh adalah instrumen untuk melaksanakan ajaran Islam secara lebih efektif. Sekali pun negara tidak didasarkan kepada agama Islam, namun negara tidak boleh mengabaikan keperluan umat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya. Negara harus tetap hadir dalam konteks pemenuhan kebutuhan rakyatnya.

Dari sini kemudian sejarah departemen agama dimulai. Lahirlah pemikiran perlunya pembentukan Kementerian Agama. Kementerian dalam struktur kenegaraan yang memberikan perhatian kepada urusan keagamaan masyarakatnya.

Logika kebutuhan ini dijelaskan dengan baik sebagai dasar pendirian Kementerian Agama dalam tulisan KH. Wahid Hasyim yang “Sekitar Pembentukan Kementerian Agama RIS”. Beliau mengatakan,

“Pada waktu itu, orang berpegang pada teori bahwa agama harus dipisahkan dari negara. Dan oleh karena itu, begitulah pilihan  orang pada waktu itu, di dalam susunan pemerintahan tidak usah diadakan kementerian yang mengurusi soal-soal agama. begitulah dalam teorinya.

Tetapi di dalam praktiknya berlainan. Banyak soal-soal agama ada di dalam masyarakat, seperti soal perkawinan, soal pendidikan rohani dalam penjara, dalam ketentaraan, dalam rumah sakit-rumah sakit, dan lain-lain. Saol-soal itu selama ini (sebelum perang dunia  ke-2), terpisah-pisah, ada yang diurus Departemen Yustisi, diurus Departemen Dalam Negeri, ada yang diserahkan kepada kepala daerah, dan lain-lain.

Jadi, dalam praktiknya, soal-soal agama tercampur dengan soal-soal negara yang lainnya di dalam beberapa tangan (departemen). Itulah sebabnya, setelah Agustus 1945 hingga November tahun itu juga, terasa sekali bahwa soal-soal agama yang di dalam praktiknya tercampur dengan soal-soal lain di dalam beberapa tangan (departemen) itu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dan terasa perlu sekali soal-soal agama berpusat di dalam satu tangan (departemen).

Oleh karena itu, pada pembentukan Kabinet Parlementer yang pertama, diadakan Kementerian Agama. Model Kementerian Agama demikian ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dan negara, dan teori persatuan agama dan negara.”  (Dalam Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim, hal. 922).

Baca Juga: Sejarah dan Alasan Para Kiai Membentuk Gerakan Pemuda Ansor

KH. Wahid Hasyim menjadikan “keperluan” atau “kebutuhan” sebagai dasar argumen pendirian Kementerian Agama. Keperluan yang dimaksud adalah kebutuhan yang timbul di dalam “praktik”, “di dalam masyarakat”, keperluan yang terdapat di lembaga pemerintah/publik seperti “penjara”, “ketentaraan”, “rumah sakit”.

Cara pandang yang memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam menyusun kebijakan pemerintahan adalah implementasi dari sebuah kaidah fiqh; tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil mashlahah (kebijakan pemerintah untuk rakyat harus berdasarkan kemaslahatan).

Sampai di sini, pendirian Kementerian Agama merupakan jalan memenuhi kebutuhan rakyat terhadap agama. Ketika keperluan terhadap agama tidak dapat diwujudkan dalam bentuk negara berdasar agama (Islam), maka keperluan itu dapat dipenuhi dengan pendirian kementerian khusus yang menangani masalah-masalah keagamaan. Negara tidak didapat, kementerian tidak boleh ditinggalkan. Yang total tidak dapat diperoleh, yang sebagian tidak boleh ditinggalkan.

Inilah logika ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh, kewajiban yang tidak dapat diraih seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan seluruhnya. Atau dengan kata lain, al-maisur la yasquth bil ma’sur, kewajiban memberikan layanan dalam masalah keagamaan yang dapat diwujudkan,  tidak gugur disebabkan adanya kesulitan. Inilah pandangan fiqh yang realistis. Wallahu a’lam. 

[TheChamp-Sharing]

[TheChamp-FB-Comments]

REKOMENDASI

Gempa Bumi di Cianjur, Ini Panduan Menyikapinya Menurut Islam

Harakah.id - Gempa bumi mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin, (21/11/2022). Sampai tulisan ini diturunkan, Selasa 22/11, tercatat korban meninggal...

Inilah Gambaran Kecantikan Bidadari Surga dalam Literatur Klasik

Harakah.id - Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang beriman akan masuk surga. Di dalam surga, mereka akan mendapatkan balasan yang banyak atas kebaikan...

Hadis yang Menjelaskan Puasa dan Al-Qur’an Dapat Memberi Pemberi Syafaat

Harakah.id - Beruntungnya bagi kita para muslim, terdapat suatu amalan dan kitab suci yang dapat memberikan syafaat untuk kita di hari akhir...

5 Tips Menjaga Hafalan Al-Quran Menurut Sunnah Rasulullah SAW

Harakah.id - Aku akan menjelaskan ke kalian tentang hadits yang aku yakin hadits ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman penghafal Qur’an.

TERPOPULER

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...

Kenapa Orang Indonesia Hobi Baca Surat Yasin? Ternyata Karena Ini Toh…

Harakah.id - Surat Yasin adalah salah satu surat yang paling disukai orang Indonesia. Dalam setiap kesempatan, Surat Yasin hampir menjadi bacaan...