Beranda Gerakan Mengapa Kementrian Agama Harus Dipegang Orang NU?

Mengapa Kementrian Agama Harus Dipegang Orang NU?

Harakah.idMengapa kementrian agama harus dipegang orang NU? Apakah ia hanya sekedar formalitas politik atau langkah strategis dalam menciptakan satu pola relasi terhubung antara ulama dan pemerintah?

Walaupun diragukan menjelang Pemilu 1955, kenyataannya NU bukan hanya tampil sebagai urutan ketiga partai terbesar dalam pemilu tersebut, melainkan juga berhasil mendudukkan wakil-wakilnya dalam posisi penting. Sekurang-kurangnya Kiai Idham Chalid (1956-1957) dan sebelumnya Kiai Zainul Airifn (1953-1955) sebagai Wakil Perdana Mentri. Bagi Kiai Abdul Halim, kenyataan itu menandakan bahwa para ulama pun bisa menjalankan tugas pemerintahan, jauh dari prasangka Masyumi sebelumnya.

“Nyata bisa ulama pegang peranan * kalau masyarakat sudah menghendakkan.” Bait ini mengindikasikan relasi antara ulama dan umat yang diwakilinya. Maka tidak heran jika Kiai Wahab seolah memaksakan posisi kementrian ini ditempati oleh wakil NU, mengingat kementrian ini yang akan melayani kebutuhan mayoritas umat Islam yang menjadi warga NU, baik dalam bidang pendidikan maupun terkait dengan ibadah pada umumnya.

Kenyataan ini menjadi argumen para pengkritik NU terkait realitas kementrian agama harus dipegang orang NU. Mereka menduga bahwa kementrian agama sering disalahgunakan oleh partai Islam tradisional tersebut, untuk mengakomodasi kader-kadernya, bahkan sebagai wahana kaderisasi dan pemagaran ideologis melalui pendidikan IAIN misalnya. Tapi benarkah hubungan itu sesederhana antara partai dan partisannya atau hubungan antara kader dengan mentor yang ingin menjaga kesinambungan ideologis?

Baca Juga: Mengapa Departemen Agama Dibutuhkan dan Harus Dibentuk? Ini Sejarah Dan Argumentasi Para Ulama

Sebagai basis penanaman yurisdiksi Depag, Kiai Wahid Hasyim memberi perumpamaan tentang kondisi Indonesia Merdeka dengan sebuah lahan kosong. Akankah si pemilik akan membangun di atasnya sebuah kediaman yang kokoh, membiarkannya tetap kosong atau menanami tanaman liar di sana? Di situlah, makna dasar kementrian agama yang diibaratkan layaknya rumah yang melindungi dan menjadi tempat tinggal yang nyaman. Adalah sikap yang tidak bijak jika si pemilik membiarkan tanah merdeka itu tetap kosong, lebih-lebih menanaminya dengan tanaman liar.

nucare-qurban

Menjadi penting kemudian membangun satu corak keberagamaan yang sudah menjadi wawasan bagi rakyat Indonesia. Spesifik tentang Islam, dalam pandangan Kiai Wahid, umat Islam Indonesia memiliki karakter yang unik. Jika Barat bersifat matrealistis dan Timur bersifat spiritual, maka Muslim Indonesia perpaduan dari keduanya, yaitu seorang alim yang tidak mengabaikan kebutuhan fisik dan lahiriyahnya. Maka dalam rangka itulah, peranan pemerintah dalam urusan agama adalah sebagai berikut: 1) melaksanakan pemutaran corak politik keagamaan dari dasar kolonial kepada dasar nasional; 2) tidak membedakan kepercayaan dan agama; 3) menghidupkan moral dari masyarakat; 4) membimbing tumbuhnya paham ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun tidak sedikit kalangan yang bersikap kritis terhadap eksistensi Departemen Agama, yang dianggap menganakemaskan umat Islam, atau menjadi sarana ideologi bagi NU, dan sebagainya. Inilah yang mendasari tipologi masyarakat dalam menyikapi eksistensi kementrian agama. Pertama, kelompok Islam yang memiliki harapan berlebih kepada kementrian agama. Kedua, kelompok agama minoritas yang merasa terancam nasibnya. Ketiga adalah kalangan sekular yang tidak bersemangat agama dengan menjalani filosofi hidupnya saja.

Seperti tercermin dalam 4 pondasi yurisdiksi kementrian agama di atas, dapat dipastikan bahwa tugas kementrian agama bukanlah menjalankan perintah agama. Ia tidak mewakili agama tertentu. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi pelaksanaan ibadah yang ada kaitannya dengan negara, seperti penyelenggaraan haji yang berkait dengan pengurusan devisa dan hal terkait lainnya. Begitu pula terkait dengan terciptanya kerukunan antara umat beragama.

Akan tetapi mengingat mayoritas rakyat Indonesia adalah umat Islam, bukan mustahil jika yang nampak kerap difasilitasi adalah umat Islam. Misalnya, penyelenggaraan haji yang rutin tiap tahun, atau pembangunan masjid di seluruh penjuru nusantara. Semua itu tidak dalam rangka mengunggulkan agama Islam, melainkan untuk melayani kebutuhan masyarakat yang mayoritas memang Islam.

Sampai di sini, muncul pertanyaan: Mengapa kementrian agama harus dipegang orang NU?? Jawaban persoalan ini terkait erat dengan wawasan kultural-keagamaan yang berkembang di nusantara. Sederhananya, mayoritas muslim Indonesia adalah masyarakat menengah ke bawah yang secara pendidikan jauh tertinggal, namun mereka memiliki kemampuan dan semangat untuk melaksanakan ibadah haji karena menjadi kewajiban agama. Itulah satu di antara sejumlah persoalan yang akan terabaikan jika kementrian ini ditangani oleh perwakilan non-NU, yang mayoritas adalah cendekiawan, yang jangankan melaksanakan, memikirkannya pun tidak.

Padahal ada satu pengalaman ironis yang dialami oleh seorang jamaah haji indonesia. Dengan keluguan namun beriring semangat keagamaan yang tinggi, seseorang menawarinya untuk membeli Ka’bah sebagai wakaf lillahi ta’ala. Tanpa pikir panjang, karena yang terbetik di benaknya adalah pahala infak untuk sarana ibadah kepada Allah, ia menyerahkan sejumlah uang yang dipersyaratkan tanpa pernah menanyakan nota jual-beli, bahkan tidak berpikir mungkinkah ritus keagamaan seagung itu dapat diperjualbelikan. Pengalaman ironis lainnya berkenaan dengan sarana keberangkatan para jemaah haji yang kala itu masih tergolong sulit. Untuk itu, Kiai Wahid Hasyim memandang umat Islam sebagai sasaran penerangan.

Dalam bidang pendidikan, Kiai Wahid Hasyim menghendaki terwujudnya karakteristik keislaman yang khas Indonesia yang tidak mengenal pembelahan kolonial, antara putihan dan abangan, yaitu kalangan yang menjalankan ajaran agama sepenuhnya dan kalangan yang hanya secara keyakinan menjadi Islam, namun dalam pelaksanaannya tidak. Pembelahan itu bukan tidak mungkin juga terjadi dalam kultur pendidikan, di mana terjadi sekularisasi pendidikan agama dari pendidikan umum. Sehingga bagai terjadi pada masa itu, terdapat kelompok ulama yang alim agama namun tidak cakap dalam berorganisasi-politik. Ada juga kelompok cendekiawan yang secara keilmuan mumpuni dan memiliki kemampuan berorganisasi-politik yang canggih, namun tidak memiliki pengaruh di tengah masyarakat serta pengetahuan agama yang minim.

Baca Juga: Kiai Wahid dan Upaya Memutus Monopoli Pelayaran Asing dalam Pelaksanaan Ibadah Haji di Indonesia Tahun 1951

Tidak berlebihan jika keluaran ideal dari pendidikan yang ditangani oleh Kementrian Agama, yang tidak saja mewakili agama tertentu, melainkan mewakili pemerintahan dan kepentingan bangsa, adalah orang-orang yang alim dan bertakwa namun memiliki wawasan yang luas. Artinya, ia tetap mempertahankan identitas keislaman Indonesia yang khas, sintesis barat dan timur, namun memiliki kesadaran politik kebangsaan dan wawasan yang progresif.

Berikut akan diurai sejumlah kebijakan sejumlah mentri agama dari berbagai kalangan sejak 1946-1998 untuk melihat sejauh mana akurasi kritik terhadap NU, bahwa kementrian ini menjadi sarana ideologi kepartaian, serta melihat orientasi kementrian agama saat tidak dikendalikan oleh perwakilan NU. Untuk maksud komparasi, sengaja juga ditambahkan beberapa figur di luar batasan historis amatan artikel ini, mengingat hingga akhir 1959 bahkan hingga 1973, kementrian agama tetap dipandu oleh Kiai dari NU.

NAMA MENTRIMASA BAKTIKEBIJAKAN
Prof. RasjidiMar-Okt 1946Konsolidasi awal
KH. Fathurahman Kafrawi1946-1947Integrasi pelajaran agama di sekolah umum
KH. M. Masykur1948-1950, 1953-1955Cabang-cabang (Kakanwil) Pemberian Gelar waliyy al-amri al-daruri bi al-shawkah untuk Presiden Soekarno
KH. A. Wahid Hasyim1949-1952Restrukturasi, unifikasi, dan mem-pertahankan eksistensi Depag Mendirikan PTAI Manajemen haji
KH. Fakih Usman1952-1953Pengembangan Lembaga Pendidikan Agama Penataan Kepegawaian dan Administrasi
KH. M. Ilyas1955-1959Mendirikan KUA Mendirikan ADIA Pemeliharaan Al-Quran
KH. A. Wahib Wahab1959-1962Pendirian Gedung Depag, Pembangunan Masjid Istiqlal Pembentukan IAIN [Penggabungan PTAI-ADIA] Pembuatan Al-Quran Pusaka
Prof. KH. Saifuddin Zuhri1962-1967Pengembangan IAIN Mengirimkan pelajar/santri ke Mesir Pembinaan agama di asrama tentara, sosial, buruh [nation building]
KH. M. Dahlan1967-1973Pembianaan kerukunan umat bera-gama Pelaksanaan MTQ Pendirian PTIQ Program terjemah Al-Quran
Prof. Dr. Mukti Ali1973-1978Penetapan UU Perkawinan 1979 SKB tiga Mentri tentang pendidikan, bahwa madrasah sejajar dengan sekolah umum, 70% pelajaran umum, 30% pelajaran agama
Alamsyah R Prawiranegara1978-1983Formalisasi aliran kepercayaan sebagai bukan agama Mendirikan ICMI
Prof. Dr. Munawir Syadzali1983-1993Penetapan Pancasila sebagai Asas Tunggal Pengundangan UUPA Perumusan KHI
Tarmizi Taher193-1998Pembenahan organisasi 70 % pikiran Kakanwil Depag harus pendidikan

Dari tabel di atas dapat dirumuskan bahwa dalam 30 tahun pertama, Departemen Agama dipimpin oleh Ulama dari NU. Tujuh dari sebelas orang mentri itu berasal dari NU. Hanya empat di antaranya berasal dari Muhammadiyah yaitu Prof. M. Rasjidi, KH. Fakih Usman dan Prof. Dr. Mukti Ali, dan hanya KH. Azhari yang kemudian diganti oleh KH. Anwaruddin, berasal dari PSII. Dan terhitung sejak Kiai Masykur (1948) hingga KH. M. Dahlan, ulama NU selalu menjadi nahkoda Kementrian Agama, kecuali satu tahun diambil alih oleh KH. Fakih Usman. Peristiwa 1952 itulah yang mengantar NU keluar dari Masyumi.

Setelah itu, terhitung sejak berdirinya GUPPI (1971), satu organisasi keagamaan yang kemudian menjadi underbow Golkar, keterlibatan NU dalam kementrian agama mulai tergantikan. Sebab, GUPPI sengaja dibentuk untuk mengikis dominasi NU dalam kementrian yang seakan menjadi syarat mutlak keterlibatan NU dalam kabinet. Atau dalam bahasa Kiai Wahab – mengenai kementrian agama harus dipegang orang NU: “Jika Mentri Agama lepas dari tangan NU akan dirasakan oleh para ulama tak adalagi ikatan batin antara NU dengan pemerintah. Hal itu akan dirasakan sebagai suatu musibah.”

Penulis tidak akan mengulangi kisah perjuangan KH. Masykur selama perang revolusi, di mana mentri agama yang juga seorang pemimpin tertinggi Sabilillah, terlibat dalam perang fisik dan turun langsung memanggul senjata, dan menjadi wakil pemerintah guna meyakinkan rakyat untuk mendukung strategi diplomasi pemerintah, dan sesekali mengerahkan pasukan untuk mengusir Belanda. Begitu juga, penulis sudah cukup menggambarkan kiprah Kiai Wahid Hasyim membangun “Yurisdiksi” Departemen Agama yang diunifikasi dari bentuk semula yang dualistis, antara kementrian agama RIS dan RI.

Secara garis besar, yang dilakukan oleh ulama NU di kementrian ini tidak lain hanyalah melanjutkan dan mengembangkan kebijakan para pendahulunya. Semua itu dimaksudkan sebagai khidmah Ahlussunnah wal Jamaah untuk bangsa. Mendirikan KUA, Gedung khusus untuk Depag dan pembangunan Masjid Istiqlal.

Dalam bidang pendidikan, PTAI yang diprakarsai oleh Kiai Wahid dilanjutkan oleh Kiai Ilyas dalam bentuk yang lebih fokus pada bidang Dakwah yaitu ADIA, dan dikembangkan oleh Kiai Wahib dengan menggabungkan keduanya menjadi IAIN. Baru di zaman kepemimpinan Kiai Saifuddin Zuhri, pengembangan IAIN lebih merata ke berbagai penjuru Nusantara. Salah satu kebijakan yang menarik adalah memberi nama sejumlah IAIN itu dengan nama tokoh terkemuka di daerahnya. Seperti Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) untuk IAIN Jakarta dan Bandung, Sunan Ampel untuk IAIN Surabaya, Sunan Kalijaga untuk IAIN Yogyakarta, dan Sultan Fatah Saifudin untuk IAIN Medan. Selain untuk mengenang jasa para sang tokoh, pemberian nama itu juga dimaksudkan agar pengembangan IAIN juga identik dengan karakteristik tokoh tersebut dan berpijak pada kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Tidak hanya di IAIN, Kiai Saifuddin Zuhri juga mengirimkan sejumlah santri untuk mendalami pengetahuan agama secara lebih mendalam dan kaya di Mesir. Penekanan yang diberikan oleh beliau adalah bahwa nation building terkait erat dengan state building. Dalam konteks mengisi kemerdekaan dan pembangunan negara, sudah menjadi kemestian jika dibutuhkan kader-kader yang berkarakter kebangsaan yang kuat, dan peranan Islam di dalamnya adalah menjadi landasan moral bagi tumbuhnya karakter kebangsaan tersebut. Itulah makna pernyataan Kiai Saifuddin, “Agar IAIN tidak menjadi rumah sakit.” Artinya, jika negara, atau dalam skop kecil IAIN, hanya berkembang secara fisik, tapi tidak didukung dengan semangat kebangsaan yang bermoral, tidak ubahnya negara atau IAIN itu laksana rumah sakit dengan gedung megah dan sarana yang serba modern, tapi penghuninya adalah orang-orang sakit.

Baca Juga: Mengapa Kampus Islam Harus Didirikan? Ini Jawaban dan Argumen Kiai Saifuddin Zuhri

Tampak jelas bahwa semua bentuk pengembangan, baik secara fisik maupun sistemik, program-program kerja para mentri agama dari NU hanyalah melanjutkan pondasi yang ditanamkan oleh Kiai Wahid Hasyim. Cita-cita akan lahirnya seorang ahli agama yang berkesadaran politik kebangsaan, bukan kepartaian, yang bersedia berkhidmah sesuai tuntutan Ahlussunnah wal Jamaah dan kesadaran nasionalismenya, akan terwujud.

Namun, sejarah mencatat bahwa sejak 1971 ruang gerak ulama NU mulai terbatas dengan dibentuknya GUPPI yang mula-mula berdiri sebagai organisasi netral dan merekrut banyak ulama serta tersebar hampir di semua wilayah “pendudukan” ulama NU. Fakta itu didukung oleh selera Orde baru yang lebih menginginkan satu kabinet yang lebih birokratis-teknokratis, maka sejak 1973 hingga 1998 jabatan mentri agama tidak lagi diisi oleh orang NU. Praktis orientasi kementrian agama, utamanya dalam bidang pendidikan berubah.

Orientasi Depag selama 30-40 tahun pertama dipandang hanya mengikuti yurisdiksi Depag. Bagi Mukti Ali, orientasi yang demikian dipandang mengikis cita-cita sejumlah tokoh IAIN periode awal, seperti Dr. Satiman dan Drs. Moh. Hatta yang memiliki wawasan luas termasuk tentang ilmu pengetahuan barat. IAIN sebelumnya bagi Mukti hanya menjadi kesinambungan pesantren dan memang diisi oleh para santri yang hendak melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh karena didukung oleh situasi politik yang terlampau ideologis, maka perkembangan IAIN cenderung statis.

Sebagai langkah awal, rasionalisasi birokrasi dilakukan dengan menyerahkan pos-pos kunci kepada kalangan non-tradisional seperti NU atau revivalis seperti Persis. Bersamaan dengan itu banyak sarjana muslim yang melakukan studi ke Barat telah kembali ke tanah air. Maka gayung bersambut, lahirlah generasi yang menjadi akar baru bagi tradisi IAIN, seperti Nurchalis Madjid yang dikenal dengan sekularisasinya serta Harun Nasution dengan Islam rasional-Muktazilahnya.

Baca Juga: Sudah Lama “Murtad” dan Alami Disorientasi, Kini Saatnya Seluruh UIN dan IAIN Kembali Ke Visi Wali Songo

Berbanding terbalik dengan kebijakan sebelumnya, orientasi pendidikan Departemen agama tidak lagi memfokuskan pengiriman mahasiswa atau dosen ke Timur Tengah. Tetapi mengingat ketertinggalan umat Islam justru dalam bidang pengetahuan umum dari Barat, maka pada zaman Munawir Syadzali misalnya jalinan kerjasama dengan McGill University Kanada menjadi prioritas. Tujuannya adalah, sekaligus ditetapkan sebagai tugas Departemen Agama, memberikan perspektif modern dalam memahami Islam. Sebab, dengan paradigma bermazhab oleh NU, ada sejumlah tradisi pemikiran yang dilarang, di antaranya Syi’ah. Selain itu, dengan latarbelakang ideologi yang kuat, terdapat prasangka ideologis dalam pemilahan keilmuan.

Maka, IAIN sudah berubah menjadi agen modernisasi di Indonesia, yang berkarakteristik sekularistik serupa dengan corak pemikiran baru yang ditempatkan sebagai akar tradisi IAIN. Beragam pendekatan dimasukkan untuk menetralisir pekat ideologi di zaman sebelumnya: filsafat, sociology and research metodology, perbandingan agama dan wawasan orientalisme. Dengan demikian, pengetahuan agama yang semula dijadikan landasan moral berubah menjadi objek penelitian ilmiah dan mengalami saintifikasi. Adapun unsur-unsur baru, berupa ragam pendekatan beralih menggantikan posisi kesadaran kebangsaan.

Semua perubahan kebijakan ini mencapai puncaknya saat Tarmizi Taher menyerukan orientasi Kandepag di Daerah diprioritaskan pada masalah pendidikan, 70% dari keseluruhan programnya. Tentu pendidikan yang dimaksud bukanlah model IAIN periode 1950-1960-an, melainkan periode Mukti Ali dan selanjutnya.

Jika kita bandingkan kenyataan mutakhir ini dengan pernyataan Kiai Wahab, bahwa ketika Jabatan kementrian agama beralih dari kendali wakil NU, maka tidak ada lagi relasi antara ulama dan pemerintah. Dengan kata lain, terjadi sekularisasi Departemen Agama dari peran ulama, bahkan berimbas pada sekularisasi politik dari perspektif agama. Bagi NU yang tidak terbiasa memikirkan perkara sosial tanpa pendekatan agama, dan sebaliknya memikirkan soal agama tanpa peranannya untuk kesejahteraan sosial, kondisi sekularistik merupakan sebuah petaka.

Apakah kesimpulan itu hanya spesifik bagi NU, bukan segenap bangsa Indonesia? Dengan kata lain, apakah kondisi yang “progresif” ini merupakan petaka bagi NU hanya karena ideologinya terkikis, sehingga membenarkan tuduhan bahwa selama ini Departemen Agama hanya difungsikan sebagai kaderisasi politisi NU? Apakah ini juga berarti bahwa fakta mengenai kementrian agama harus dipegang orang NU hanyalah dalih dan formalisasi dari satu kontrak politik praktis?

Baca Juga: Bambu Runcing, Sebuah Simbol Perlawanan Ulama-Santri

Sebuah tulisan Kiai Wahid Hasyim pernah menjelaskan pentingnya ulama dengan perumpamaan yang sangat menarik. Baginya, peta sosial masyarakat dapat diumpamakan dengan piramida gunung, di mana semakin ke atas, semakin runcing dan kecil, dan semakin ke bawah semakin lebar dan massif. Para pembesar, penguasa dan para cendikiawan laksana puncak gunung yang lancip sebagai indikasi jumlahnya yang terbatas dan sedikit. Sementara bagian kaki gunung yang luas mencirikan kehidupan masyarakat awam dan orang kecil yang besar jumlahnya.

Lanskap gunung yang hanya terdiri dari puncak dan kaki gunung meniscayakan bencana tak terbendung bagi penduduk yang tinggal di bagian kaki gunung itu. Sebab, ketika puncak itu memuntahkan lahar panas tidak ada permukaan yang bisa membendungnya. Peristiwa lahar itu mencerminkan pandangan-pandangan, cita-cita dan keinginan para pembesar yang begitu saja turun menjadi peraturan bagi masyarakat bawah. Meski mula-mula masyarakat tidak menerima, apalah daya mereka menolak kebijakan pemerintah? Itu pun belum termasuk ekses-ekses dari kebijakan yang belum tentu positif bagi mereka.

Di sanalah peranan ulama sebagai lereng gunung, anak-anak gunung, benjolan-benjolan yang ada di antara puncak dan kaki gunung. Meski tidak sepenuhnya mampu menahan gelombang lahar itu, bagian lereng akan menunda atau mengurangi bahaya lahar sampai ke permukaan bawah gunung. Ulama yang hidupnya berada di sekitar masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri, tentu mampu memahami cita-cita dan keluhan masyarakat berkenaan dengan problem kehidupan sosio-ekonomi-politis mereka. Ulama juga mengerti nila-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya. Dengan pendekatan agama dan semangat khidmahnya, ulama menyaring semua info, budaya, ketentuan yang masuk ke dalam masyarakatnya, sebagai filter atas ekses-ekses negatif yang akan ditimbulkan.

Kiai Wahid Hasyim tidak membatasi makna ulama, dalam arti ulama Islam belaka. Adalah sederajat dengan para kiai, kepala agama Hindu seperti di India, kepala-kepala Shinto seperti di Jepang, kepala-kepala Bhiksu Buddha di Tiongkok dan sebagainya. Kiai Masykur pernah mencontohkan bagaimana seorang suster begitu menghormat kepada Monsinyur Albertus Sugiyopranoto, seorang Uskup di Semarang. Begitu pun Kiai Idham tentang pengalamannya diperlakukan oleh pemberontak di Medan. Semua itu mencirikan penerimaan masyarakat terhadap figur ulama, intelektual organik yang hidup dan berjuang bersama masyarakat.

Melalui pemahaman yang terbatas, Clifford Geertz menyimpulkan fungsi ulama sebagai cultural broker, sekadar menyampaikan maksud baik pemerintah, agar disampaikan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh masyakarat bawah. Tapi dalam makna itu pun, cukup jelas peran penting ulama bagi masyarakat. Hanya saja, pendefinisian Geertz membenarkan sekularisasi departemen dari ulama. Sebagai cultural broker, fungsi ulama hanyalah katalisator kebijakan pemerintah, dan tidak perlu terlibat dalam pemerintahan.

Penempatan ulama sebagai cultural broker tidak mampu menjawab persoalan ketika IAIN sudah kehilangan misi awalnya, yaitu seorang muslim yang bertakwa dan berkesadaran politik kebangsaan. Pasalnya, ketika kader-kader yang akan lahir dan kelak menempati posisi penting dalam pemerintahan, tidak lagi memiliki rasa tanggung jawab kepada bangsa, sebatas menjadi intelektual, kebijakan-kebijakan yang akan lahir dari mereka tidak lagi berwawasan sosio-kultural, dan hanya mengedepankan progresivitas keilmuan dan peradaban.

Pengalaman serupa inilah yang sebenarnya terjadi pada masa 1952, di mana kalangan Masyumi mencita-citakan partai yang profesional, lepas dari paternalisme ulama. Caranya adalah menempatkan unsur non-NU sebagai mentri agama. Meski hanya berlangsung setahun, namun langkah mereka telah sukses membersihkan Masyumi dari unsur “paternalisme”, ketika NU memilih menjadi partai sendiri. Hal ini juga merupakan ekses negatif dari yang disebut oleh Kiai Wahid Hasyim akan munculnya polarisasi masyarakat menjadi putihan dan abangan.

Dari semua analisis inilah kita bisa memahami, apa motif gerakan anti-Kiai Wahid seperti diceritakan oleh Wilopo. Cukup terang benderang pula motivasi ulama terkait persoalan mengapa kementrian agama harus dipegang orang NU. Kiai Wahab khususnya gigih memperjuangkan posisi kementrian tersebut. Jabatan mentri bukanlah sebuah privilese yang bisa dinikmati, atau jabatan yang bisa digilir dari organisasi yang satu ke organisasi yang lain, melainkan amanat dan harus dipikul sebagai khidmat Ahlussunnah wal Jamaah.

*Disarikan dari: Anas Shafwan Khalid, Nalar Fikih Siyasah Kiai Wahab Chasbullah (Tangerang Selatan: Harakahbooks, 2021 [akan terbit]).

REKOMENDASI

Kapan Istilah Sufi dan Tasawuf Muncul Dalam Konteks Keilmuan Islam? Ini Sejarahnya…

Harakah.id - Sufi dan tasawuf, menurut Ibnu Khaldun, secara istilah memang belum dikenal secara luas di kalangan masyarakat Islam pada abad...

Islam Di Mata Barat; Media, Orientalisme dan Entitas Islam yang Termutilasi

Harakah.id - Orientalisme, Barat dan Islam adalah variabel kunci dari artikel yang Said tulis di tahun 1980 ini. Namun tampaknya apa...

Download Naskah Pidato Pengukuhan Dr [HC] KH. Afifuddin Muhajir; Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam...

Harakah.id - Pidato pengukuhan Doctor Honoris Causa KH. Afifuddin Muhajir ini penting untuk mengukuhkan posisi NKRI dalam timbangan syariat Islam.

Lewati 8 Kota di 7 Negara, Ini Rute Perjalanan Imam al-Bukhari Mencari Hadis

Harakah.id – Rute perjalanan Imam al-Bukhari mencari hadis bukan kaleng-kaleng. Delapan kota di tujuh negara dilewati oleh Imam al-Bukhari untuk mencari...

TERPOPULER

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...

Para Ulama dan Habaib yang Berseberangan dengan Habib Rizieq

Harakah.id - Gerakan Habib Rizieq dan FPI-nya mendapat sorotan sejak lama. Para pemimpin Muslim di Indonesia tercatat pernah berseberangan dengannya. Inilah...