Menyoal Pelibatan TNI dalam Menangani Kejahatan Terorisme

0
472

Harakah.idKritisi atas rencana Perpres datang dari banyak pihak. Salah satunya bahkan datang dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) yang notabene memiliki hubungan dekat dengan TNI dan Polri.

Terorisme adalah kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan. Semua pihak bahkan dari seluruh belahan dunia sepakat. Namun teknis pemberantasannya masih terdapat silang pendapat.

Apapun itu, tuntutan pemberatasan yang profesional dan proporsional adalah logis di Indonesia sebagai negara hukum. Pola pendekatan yang dilakukan dalam penanganannya diharapkan agar aparat negara menggunakan cara yang tidak berimplikasi pada pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

Sebagaimana terjadi hari-hari ini adanya polemik terkait draf peraturan presiden (perpres) tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Rancangan Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Banyak pihak melayangkan kritik atas rencana regulasi tersebut.

Rencana Regulasi
Draf perpres yang sementara beredar menyebutkan lingkup tugas TNI dalam pemberantasan terorisme terdiri atas tiga aspek, yaitu penangkalan, penindakan, dan pemulihan. Dalam aspek penangkalan, kewenangan TNI meliputi pemberdayaan masyarakat, kontra narasi dan kontra propaganda, dan intelejen. Kewenangan ini saja sudah berbenturan dengan instansi lain seperti BNPT.

Perpres tersebut juga menyebut TNI akan memiliki kewenangan penindakan. TNI bisa bergerak jika teror misalnya menyasar presiden/wakil presiden beserta keluarga. TNI juga bisa bergerak ketika teror terjadi di kawasan zona ekonomi eksklusif; atau membahayakan ideologi negara, kedaulatan, dan keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa. TNI berperan pula ‘memulihkan’ situasi pasca serangan teror, kewenangan yang juga merupakan urusan BNPT.

Undang-undang 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 memang menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok TNI yang tergolong ‘operasi militer selain perang’ adalah mengatasi aksi terorisme. Namun tugas tersebut cenderung melampaui kewenangan TNI dan sekarang bukanlah momentum yang mendesak atau darurat.

Catatan Kritis
Kritisi atas rencana Perpres datang dari banyak pihak. Salah satunya bahkan datang dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) yang notabene memiliki hubungan dekat dengan TNI dan Polri. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengritik bahwa Perpres TNI karena peran TNI akan tumpang tindih dengan instansi lain seperti Polri, BNPT, Densus 88 dan pihak lain. Status terorisme dikategorikan objek hukum pidana, sehingga pelibatan TNI akan masuk dalam wewenang Polri.

Catatan lain dari rencana perpres pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme adalah potensi bertentangan dengan aturan hukum. Hal ini juga akan berimplikasi pada rusaknya sistem peradilan pidana di Indonesia. Pasalnya TNI tidak tunduk pada peradilan umum.

Rencana pelibatan TNI juga bersifat general, sepanjang waktu dan di seluruh wilayah NKRI. Draf perpres tidak mengatur kapan, di mana, dan dalam waktu apa serta dalam kondisi bagaimana TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme. Padahal kondisi sekarang dinilai dan dirasakan publik belum ada situasi yang mendesak melibatkan TNI dalam penanganan terorisme. Tindak terorisme pasca-runtuhnya ISIS bahkan cenderung menurun frekuensinya. Kaum teroris nampaknya sedang berproses dan membangun jaringan serta strategi baru. Dalam hal ini justru peran BIN sangat vital dan diharapkan kontribusi optimalnya untuk mencegah penyebaran radikalisme dan terorisme.

Pelibatan TNI yang dimungkinkan ada dua model sebagaimana contoh di negara lain. Pertama adalah model pertama militer penuh, seperti militer Amerika Serikat terhadap Afganistan dan Osama Bin Laden. Kedua adalah model perbantuan. Model kedua ini dianggap paling tepat bagi Indonesia, yaitu perbantuan TNI terhadap Polri. Namun tugas-tugas TNI sebagaimana tertuang dalam draf perpres berpotensi tumpang tindih dengan institusi lain, baik itu Polri, Densus 88, BNPT, dan lainya.

Polemik dan krtitik yang berkembang ini adalah positif dan konstruktif bagi upaya pemberantasan terorisme. Pemaksaan pelibatan TNI dalam kondisi normal justru berpotensi menimbulkan implikasi kontra produktif.

Pemerintah dengan bijaksana sebaiknya mencermati kembali dan melakukan revisi terhadap pasal yang kewenangannya terlalu jauh melebihi tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam UU No 34 tahun 2004 tentang TNI. Salah satunya mengenai prosesur operasional pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.
Draf perpres dapat mengatur pelibatan TNI dilakukan dalam kondisi mendesak dengan wilayah operasi terbatas. Prosedurnya dapat secara sederhana ditempuh yaitu presiden bisa berkonsultasi dengan DPR agar TNI bisa dikerahkab dalam penanganan terorisme.

Jika pemerintah bersikeras menetapkan rancangan perpres, maka harus bersiap menghadapi gugatan hukum beberapa pihak. Langkah ini pun konstitusional dan menjadi pilihan tepat untuk terakhir kalinya demi mendapatkan kepastian hukum. Senyampang menanti kemungkinan proses tersebut, lembaga yang ada seperti Polri, Densus 88, BIN, dan BNPT perlu penguatan dan penangawasan guna meningkatkan performanya dalam upaya penanganan terorisme.

RIBUT LUPIYANTO
Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)