Beranda Headline Merebut Tanah Rakyat dengan Dalih Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Infrastruktur, Begini Hukumnya...

Merebut Tanah Rakyat dengan Dalih Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Infrastruktur, Begini Hukumnya Dalam Islam

Harakah.id Merebut tanah rakyat dalam banyak kasus pembebasan lahan guna pembangunan infrastruktur oleh negara sudah banyak terjadi. Kasusnya ada di mana-mana. Lalu bagaimana Islam menyikapinya?

Ketika melaksanakan proyek pembangunannya, tentunya pemerintah membutuhkan tanah untuk dijadikan lahan pembangunannya. Semisal contoh yang sangat jelas adalah pembangunan tol oleh pemerintah.

Dalam membangun tol, tentunya tol melewati pemukiman atau tanah milik warga setempat. Supaya pembangunan tol lancar, tentunya lahan milik warga atau masyarakat harus dimiliki oleh pemerintah dengan cara membelinya.

Sedangkan tak sedikit kita ketahui bahwa beberapa warga setempat tidak rela atau tidak mau bila tanahnya diperjual belikan kepada pemerintah. Ketidak mauan ini bukan tanpa alasan, misal tanah yang dibebaskan adalah kuburan umum, tanah warisan keluarga, dan alasan-alasan lainnya.

Meskipun terdapat gangguan seperti ini, tak jarang pemerintah membeli secara paksa dengan alasan ini untuk kemaslahatan umat secara umum. Dengan membangun tol, perjalanan dan fasilitas distribusi barang jual beli akan semakin lancar. Lalu, sahkah jual beli paksa yang dilakukan oleh pemerintah ini ?

Untuk menjawab masalah pada kasus ini, mari kita merujuk pada karya ulama kita. Diantaranya adalah kitab  Mausu’ah Al-Fiqhi Al-Islami Wa al-Qadhaya al-Mu’ashiroh juz 4 hal. 128 karya Dr. Wahbah az-Zuhaili. Beliau menulis didalam kitabnya sebagaimana berikut :

وَاَمَّاالاِكْرَاهُ بِحَقٍّ فَلَا يُمَنَعُ مِنْ انْعِقَادِ الْعَقْدِ إِقَامَةً لِرِضَا الشَّرْعِ مَقَامَ رَضَاهُ مَثْلُ الْإِجْبَارِ عَلَى بَيْعِ الدَّارِ لِتَوَسُّعَةِ الْمَسْجِدِ أَوِ الطَّرِيْقِ أَوِ الْمَقْبَرَةِ أَوْ عَلَى بَيْعِ سِلْعَةٍ لِوَفَاءِ دَيْنٍ أَوْ لِنَفَقَةِ زَوْجَةٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ الْاَبَوَيْنِ اَوْ لِأَجْلِ وَفَاءِ مَا عَلَيْهِ مَنَ الخَرَاجِ الْحَقِّ

Adapun pemaksaan jual beli secara hak itu tidak dapat menjadi pencegah terhadap sahnya akad karena keridhoan syariat menempati kedudukan ridho si penjual (rakyat). Seperti pemaksaan membeli rumah untuk memperluas masjid, jalan, kuburan. Atau semisal menjual perabotan rumah tangga untuk membayar hutang, menafkahi istri, anak, kedua orang tua atau untuk melunasi kewajiban yang seharusnya ia bayar.

Dalam keterangan lain, Dr. Wahbah az-Zuhaili juga memberikan ulasan terhadap kasus permasalahan diatas.

يَجُوْزُ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ الْعَادِلِ أَنْ يَفْرُضَ لِلضَّرُوْرَةِ قُيُوْدًا عَلَى الْمِلْكِيَّةِ الْخَاصَّةِ فَيُحَدِّدُهَا بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ أَوْ يَنْتَزِعُهَا مِنْ أَصْحَابِهَا مَعَ دَفْعِ تَعْوِيْضِ عَادِلٍ إِذَا كَانَ ذلِكَ فِيْ سَبِيْلِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ كَتَوَسُّعَةِ طَرِيْقٍ أَوْ مَجْرَى نَهْرٍ

Bagi pemerintah yang adil diperbolehkan mewajibkan untuk tunduk terhadap kepemilikan yang khusus, maka pemerintah membatasinya dengan ukuran tertentu atau mencabut kepemilikan itu dari pemiliknya beserta memberikan kompensasi yang adil apabila hal itu untuk kemaslahatan umum seperti pelebaran jalan (tol) atau tempat mengalirnya air. 

Maka dari keterangan diatas pembebasan lahan oleh pemerintah terhadap rakyat yang enggan mengizinkannya adalah sah. Dengan alasan bahwasanya ridhonya syariat menempati kedudukan dari ridho si penjual dan untuk. Kebolehan pembelian paksa ini bila dilakukan secara hak (benar). Dalam rangka kemaslahatan umum seperti pelebaran masjid, jalan, tempat mengalirnya air hingga kuburan.

Demikian artikel singkat ini. Keterangan diatas sejatinya adalah hasil diskusi panel yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasantri Ma’had Aly Nurul Jadid, Paiton-Probolinggo. Saya sebagai notulen kemudian menarasikannya supaya lebih rinci dan jelas. 

Sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.

[TheChamp-Sharing]

[TheChamp-FB-Comments]

REKOMENDASI

Kepemimpinan Militer Laksamana Keumalahayati, “Inong Balee” di Benteng Teluk Pasai

Harakah.id - Keumalahayati menempuh pendidikan non-formalnya seperti mengaji di bale (surau) di kampungnya dengan mempelajari hukum-hukum Islam, sebagai agama yang diyakininya. Beliau...

Ketika Perempuan Menggugat dan Tuhan Mendengarnya, Kisah Khaulah Binti Tsa’labah

Harakah.id - Kisah perempuan yang menyuarakan keadilan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw yang diabadikan kisahnya dalam al-Qur’an, yaitu dalam Qs....

2 Ummahatul Mukminin yang Terkenal Sebagai Muslimah Bekerja

Harakah.id - Muslimah yang memilih bekerja di era modern ini dapat meneladani kehidupan mereka. Mereka punya keahlian profesional, mereka beriman dan berakhlak...

Ini Risalah Lengkap Syaikhul Azhar Mengkritik Keras Keputusan Taliban Melarang Pendidikan Perempuan

Harakah.id - Salah satu yang mengeluarkan kritik adalah Syaikhul Azhar, Syaikh Ahmad Tayeb. Berikut adalah pernyataan lengkap beliau. Berbagai...

TERPOPULER

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...

Mengenal Istilah Ijtihad dan Mujtahid Serta Syarat-Syaratnya

Harakah.id - Ijtihad dan Mujtahid adalah dua terminologi yang harus dipahami sebelum mencoba melakukannya. Hari ini kita banyak mendengar kata...