Meski Kukuh Menolak Perjanjian Renville, Kiai Wahab Tetap Wajibkan Ulama Masuk Dalam Kabinet Hatta

0
Meski Kukuh Menolak Perjanjian Renville, Kiai Wahab Tetap Wajibkan Ulama Masuk Dalam Kabinet Hatta

Harakah.idDalam sejarah, tercatat Kiai Wahab dan beberapa Kiai lainnya menolak Perjanjian Renville. Tapi hal itu tidak kemudian membuat peranan Kiai dan Ulama harus dihilangkan dalam kabinet. Sebaliknya, para Ulama harus tetap masuk Kabinet Hatta.

Manusia seringkali dihadapkan pada dua pilihan yang saling kontradiksi dan bertolak-belakang. Dalam situasi dilematis seperti ini, kita diharuskan untuk memilih salah satu dari dua pilihan. Ambillah pilihan yang minim resiko dan besar manfaatnya. Dalam kehidupan beragama pun, kita seringkali dibingungkan dengan banyaknya pilihan amalan yang harus dilakukan dalam satu waktu dan kita tidak tahu mana yang lebih baik untuk diprioritaskan.

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي، قُدِّمَ الْمَانِعُ

Idza ta’aradhal mani’ wal muqtadhi quddimal muqtadhi

(Apabila larangan dan tuntutan saling berlawanan, maka yang lebih didahulukan adalah larangan)

Oleh sebab itu, Yusuf al-Qaradhawi menegaskan perlunya mengetahui skala prioritas dalam beribadah agar ibadah semakin bermanfaat. Lantaran masih banyak umat Islam yang tidak mengetahui skala prioritas dalam beramal, al-Qaradhawi menuliskan panduannya dalam buku berjudul Fiqh al-Awlawiyyah. Dalam literatur fikih klasik, sebenarnya permasalahan ini sudah banyak didiskusikan. Ulama dulu sudah memberikan banyak penjelasan tentang mana yang harus didahulukan ketika dihadapkan pada dua pilihan yang kontradiksi.

Baca Juga: Kaidah al-Umur bi Maqashidiha dan Alasan Para Ulama Menerima Pancasila Sebagai Asas

Misalnya, apabila ada orang Islam yang berperang demi membela agama Allah dan dia meninggal dalam kondisi junub pada saat perang tersebut, apakah boleh dimadikan atau tidak? Di satu sisi, jenazah tersebut harus dimandikan karena dia berhadas besar, tetapi di sisi lain, dia tidak boleh dimandikan karena ada dia termasuk syuhada. Sebagaimana diketahui, orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan, karena darah mereka menjadi saksi perjuangannya di hari akhirat kelak. Dalam hadis riwayat Jabir dijelaskan, “Kebumikan para syuhada itu beserta darah mereka” (HR. al-Bukhari).

 Pada kasus ini, terdapat pertentangan antara keharusan memandikan (al-muqtadi) dengan larangan memandikan (al-mani’). Mayoritas ulama lebih mendahulukan larangan memandikan ketimbang keharusan untuk memandikan. Dengan demikian, jenazah para syuhada tidak boleh dimandikan dengan alasan apapun, termasuk junub. Pendapat ini sesuai dengan kaidah, idza ta’aradha al-mani’ wa al-muqtadi’ quddima al-mani’, bila larangan dan tuntutat saling berlawanan, maka dahulukanlah larangan.

Setelah Indonesia merdeka, NU beserta organisasi Islam lainnya menolak keras perjanjian Renville yang sudah ditandatangani oleh Amir Syarifuddin pada 17 Januari 1948 sebagai perwakilan dari pemerintahan Indonesia. Perjanjian ini dalam pandangan NU tidak akan membawa maslahat dan mudharatnya lebih besar dari perjanjian Linggarjati. Apalagi, Kolonial sudah terkenal dengan tipu muslihat dan kelicikannya. Inti perjanjian ini ialah kedaulatan Indonesia akan dipegang seutuhnya oleh Belanda.

Beberapa tahun kemudian, kabinet Amir Syarifuddin digantikan oleh Muhammad Hatta. Meskipun Hatta tidak ikut menandatangani perjanjian Renville, tetapi Indonesia masih terikat dengan isi perjanjian tersebut dan mesti dipatuhi. NU yang pada mulanya menolak keras Renville dan menentang kabinet Amir Syarifuddin, pada masa kabinet Hatta, NU malah ikut bergabung  yang pada hakikatnya masih terikat dengan perjanjian Renville.

Keinginan untuk bergabung dengan kabinet Hatta ini diprakarsai oleh Kiai Wahab Hasbullah. Beliau ngotot bergabung dengan Hatta di saat pemimpin Masyumi lain menolaknya. Sebagaimana dikisahkan Kiai Saifuddin Zuhri dalam Guruku Orang-Orang Dari Pesantren, ketika ditanya alasan mendukung kabinet Hatta, Mbah Wahab berdalih, “Kalaupun mau menolak juga telat karena perjanjian sudah terlanjur ditandatangani”.

Baca Juga: Rekam jejak KH. Abdul Wahab Chasbullah, Sang Penggerak dan Arsitek Politik Kebangsaan NU

Kendati mau bergabung, bukan berati Mbah Wahab berubah pikiran dan berbalik arah mendukung isi perjanjian Renville. Beliau tetap konsisten menolak perjanjian itu. Dalam hal ini, Mbah Wahab mencoba untuk mendamaikan dua pilihan yang saling kontradiksi, yaitu pilihan untuk tetap menolak perjanjian Renville (al-mani’) dan pilihan untuk tetap setia pada pemerintah (al-muqtadi).

Mendukung perjanjian Renville merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji, merugikan, dan mesti dihidari (al-mani’), sementara mematuhi kebijakan pemerintahan juga sebuah keharusan (al-muqtadi). Berdasarkan kaidah di atas, apabila mani’ (larangan) bertentangan dengan al-muqtadi (keharusan/tuntutan), maka al-mani’ harus didahulukan.

Hanya saja, Mbah Wahab mengubah strategi penolakannya, karena kalau NU dan Ormas Islam lainnya terus-menerus mengkritik dan menolak di luar kabinet, takutnya nanti dituduh makar dan dianggap tidak taat pada pemerintah. Oleh sebab itu, menurut Mbah Wahab, NU dan Masyumi tetap menolak secara organisasi, namun beberapa perwakilan dari umat Islam atau kader NU harus ada yang ikut bergabung dengan kabinet Hatta, supaya bisa menggagalkan perjanjian Renville dari dalam kabinet.

Strategi politik Mbah Wahab ini sejalan dengan kaidah, al-wasail mutagayyar wa ahdaf tsabit (strategi dapat berubah, namun tujuan tetap sama). Strategi politik dapat berubah kapanpun dan di manapun, namun tujuan politik tidak boleh berubah dan harus konsisten, sebab strategi hanyalah cara atau sarana untuk mencapai tujuan dan sifatnya situasional dan dinamis.