Mewarisi 4 Ide Pokok Pemikiran Politik Gus Dur; Catatan Singkat Disertasi Munawar Ahmad

0
307
Mewarisi 4 Ide Pokok Pemikiran Politik Gus Dur; Catatan Singkat Disertasi Munawar Ahmad

Harakah.id Pemikiran politik Gus Dur tidak bisa dilepaskan dari letupan pemikiran Gus Dur lainnya. Gaya politik Gus Dur bukanlah gaya politik soliter yang hanya berbicara soal kuasa. Ada setidaknya 4 ide pokok yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran politik Gus Dur.

Fokus disertasi Munawar Ahmad ini adalah mengkaji pemikiran politik Gus Dur (1940-2009). Pemikiran yang tersebar di 266 tulisan dari total tulisan Gus Dur yang berjumlah 500-an. Baik tulisan dalam bentuk buku, makalah, kolom, artikel, antologi, epilog, maupun kata pengantar.

Keberadaan disertasi setebal 464 halaman ini melengkapi beberapa disertasi tentang Gus Dur yang telah ditulis oleh sejumlah intelektual sebelumnya. Di antaranya adalah Andree Feillard yang berjudul “Islam et Pouvoir dans I’Indonesia Contemporaine” (1995), Dauglas Remage yang berjudul “Politics in Indonesia; Islam, Democracy and The Ideology of Tolerance” (1995), Greg Barton yang berjudul “Abdurrahman Wahid, Muslim Democrat, Indonesian President; A View from the Inside” (2002), dan Mudjia Rahardjo yang berjudul “Bahasa dan Kekuasaan; Studi Wacana Politik Abdurrahman Wahid dalam Perspektif Hermeneutika Gadamerian” (2005).

Baca Juga: Cacat Politik Praduga Dan Skema Menjerat Gus Dur Dengan Bullogate/Bruneigate

Ada tiga pertanyaan yang hendak dijawab oleh Munawar Ahmad;

Pertama, bagaimana konstruksi pemikiran politik Gus Dur sebagai prototype pemikiran politik Islam kontemporer di Indonesia. Kedua, mengapa Gus Dur melakukan differance dengan cara selalu menawarkan diskursus alternatif terhadap grand-politics di Indonesia. Ketiga, bagaimana karakter ijtihad politik yang dibangun Gus Dur ketika memetakan, mengomentari, dan mendialektikakan teks ilahiah (nash) dengan konteks keindonesiaan (‘urf).

Untuk menjawab ketiganya, Munawar merujuk konsep utama dari gagasan Harold Lasswell tentang living text. Dimana kata dan bahasa dipandang tidak hanya sekedar peristiwa linguistik belaka, tetapi merupakan artefak pergumulan kepentingan (interest). Harold Lasswell dalam bukunya “Power and Society; A Framework for Political Inquiry (1950) menegaskannya dengan pernyataan; text as media for extent of power.

Dengan metode critical discourse analysis (CDA) ala Teun van Dijk, setidaknya ada 4 ide pokok yang dapat disimpulkan dari jejak pemikiran Gus Dur di atas.

Baca Juga: Gus Dur dan “Dengkul” Amien Rais; Poros Tengah dan Kontestasi Politik Menjelang Pemilihan Presiden 1999

Pertama, politics and order. Gus Dur sangat menaruh perhatian terhadap tata kelola dan struktur kehidupan politik. Di titik ini, dalam pandangan Gus Dur, hubungan ideal antara Islam dan demokrasi lebih baik bersifat subtantif ketimbang simbolis. Revivalisasi Islam harus diartikan sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil, demokratis, berkedaulatan hukum, dan ramah terhadap pluralitas. Kebangkitan Islam bukan merupakan gairah baru untuk menegaskan identitas primordial secara vulgar, tetapi esensi kebangkitan itu sebenarnya sebagai upaya pencapaian cita-cita Islam yang sejati, yaitu keadilan dan kesamaan antar sesama.

Kedua, politics and virtue. Bagi Gus Dur, politik harus disandingkan dengan etika dan kebijakan. Kongkritnya adalah gagasan pribumisasi Islam dan implementasinya sebagai etika sosial. Demokrasi dapat dibangun sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam. Di antaranya adalah persamaan, keadilan, musyawarah, kebebasan, dan penegakan hukum.

Ketiga, politics and freedom. Bagi Gus Dur, kebebasan setiap warga negara adalah sebuah hak. Kebebasan bukan berarti sesuatu yang bersifat negatif dan tanpa aturan. Sebaliknya, kebebasan dapat dijadikan sebagai basis untuk saling mengadu ide dan gagasan. Meskipun politik memiliki orientasi perjuangan kepentingan masing-masing kelompok, namun pada akhirnya politik harus mampu menjaga, mempertahankan, dan memperjuangkan citra kemanusiaan.

Keempat, politics happiness and welfare. Kesejahteraan rakyat bagi Gus Dur merupakan tujuan dari negara. Struktur negara merupakan perangkat politik untuk mendistribusikan kesejahteraan secara meluas. Negara juga harus mampu memberdayakan lembaga-lembaga swadaya masyarakat guna mencapai distribusi yang maksimal.

Baca Juga: Usaha Soeharto Menggulingkan Gus Dur, Rekayasa Konflik Kepentingan Orba di Muktamar NU Cipasung

Di bagian akhir, disertasi Program Ilmu Politik Fisipol UGM yang telah diterbitkan oleh LKiS Yogyakarta (2010) ini menyimpulkan bahwa pemikiran politik Gus Dur secara eksplisit menunjukkan ciri pemikiran “Kiri Islam”. Pemikiran yang gigih mempromosikan pemikiran alternatif berbasis subtantif Islam, mengedepankan persamaan, keadilan, kebebasan, dan egaliter. Pemikiran ini ditopang oleh 4 ide pokok di atas. Mulai dari order, virtue, freedom, hingga happines dan welfare.

Jika dulu Gus Dur telah memulainya, lantas tertarikah anda untuk mewaris dan melanjutkannya?