fbpx
Beranda Gerakan Muktamar NU 17 di Madiun, Upaya NU Membendung Pergerakan PKI Dan Agenda...

Muktamar NU 17 di Madiun, Upaya NU Membendung Pergerakan PKI Dan Agenda Pendirian Negara Soviet Madiun

Harakah.idUpaya NU membendung pergerakan PKI sudah jauh dilakukan sebelum pecahnya tragedi pemberontakan Madiun tahun 1948. Dengan melaksanakan Muktamar NU di kota yang menjadi pusat kegiatan PKI, NU dari awal sudah melakukan agenda antisipasi. Meskipun pemberontakan tetap pecah, upaya NU di Madiun tahun 1947 sedikit banyak telah mengawali agenda-agenda antisipasi di tahun-tahun setelahnya.

- Advertisement -

Pasca keluarnya Maklumat X tahun 1945, PKI secara terbuka mendeklarasikan diri sebagai sebuah partai politik. Anjuran pemerintah untuk mendirikan partai politik menjadi pintu awal bagi legalisasi model pergerakan bagi PKI yang sebelumnya tidak resmi. Dalam kesempatan emas ini, PKI mulai melancarkan agenda-agenda politik dan berkompetisi dengan partai lainnya untuk menyebarkan gagasan, misi hingga ideologinya ke tengah-tengah masyarakat.

Jauh sebelumnya Maklumat X keluar pada bulan November, PKI sebenarnya sudah memulai aktivitas politiknya meskipun dalam ruang yang sangat terbatas. Berdasarkan keterangan KH. Saifuddin Zuhri, pada September 1945, KH. Muhammad Ilyas, Konsul NU di kawasan Utara Jawa telah melaporkan aktivitas politik PKI kepada PBNU;

“Revolusi Pekalongan gara-gara (orang) dari negeri Purworejo bernama Sarjoyo. Ia datang ke Pekalongan memproklamasikan dirinya sebagai Residen Pekalongan. Lalu memproklamasikan Pekalongan menjadi Soviet, komunis. Dikobarkan di tiga kabupaten, yaitu tegal, Pemalang dan Pekalongan. Bukan main perilaku orang komunis yang di luar batas itu, baik ucapannya maupun perbuatannya, serambi masjid dikencingi, haji-haji diteriaki agen Arab, kiai-kiai dikatakan penipu. Pekik Merdeka diganti dengan pekik… Soviet.

Untung alhamudulillah Pekalongan yang terkenal fanatic Islam, kalau martabat agamanya dinodai, rakyat berbondong-bondong menjadi barisan manusia yang menyerbu rumah bupati dan pejabat komunis sambil mengarahkan bamboo runcing mereka ke sasaran dan menyerukan yel-yel! Merdeka… Merdeka… ya Merdeka.”

Dalam laporan Kiai Muhammad Ilyas yang diulas Kiai Saifuddin Zuhri di atas, September 1945, dua bulan sebelum Maklumat X keluar, PKI sudah memulai agenda politiknya. Tiga kabupaten awal yang diproyeksikan menjadi residen soviet, yaitu Tegal, Pemalang dan Pekalongan. Dalam laporan tersebut juga tergambar strategi politik PKI dalam menguasai wilayah; merusak otoritas keagamaan, baik yang diwakili oleh ketokohan seorang kiai, keberadaan rumah ibadah maupun simbol-simbol lain yang dianggap menjadi simpul sosial di wilayah tersebut.

Meskipun gagal pada usahanya di tahun 1945, PKI tidak mundur. Pasca Maklumat X, upaya PKI semakin gencar. Resmi dan legalnya PKI sebagai partai mengembalikan kepercayaan diri dan menyuplai energi lebih ke dalam anatomi visi politik yang selama ini diperjuangkan. Dan upaya pertama yang dilakukan PKI adalah menyatukan partai-partai kiri ke dalam badan organisasi yang lebih padu dan terpusat.

Akhirnya pada Agustus 1948, Polit Biro Central Comite PKI mengeluarkan kebijakan satu partai kelas buruh. Kelompok buruh dan petani yang awalnya terfragmentasi ke dalam Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai Buruh Indonesia (PBI) disatukan ke dalam sebuah front bernama Front Demokrasi Rakyat (FDR). Hanya satu partai yang tidak masuk dalam FDR, yaitu Partai Murba pimpinan Tan Malaka. FDR kemudian diketuai oleh Muso, Amir Syarifuddin dan DN. Aidit.  Seluruhnya adalah tokoh PKI. Maka tidak heran kemudian jika masyarakat lebih mengenal FDR ya sebagai PKI itu sendiri.

Dengan visi proletariatisme yang diusungnya, PKI mengarahkan propaganda politiknya kepada masyarakat kecil. Kaum tani, buruh, pedagang kecil, dan masyarakat dengan standart ekonomi yang sangat lemah, adalah pasar suara PKI. Dengan menjual ayat-ayat perlawanan terhadap segala bentuk penindasan dan janji-janji untuk menyamaratakan kekayaan, PKI berhasil meyakinkan kelompok-kelompok tersebut dan meraup banyak suara.

Dalam mengemas agenda politiknya, dengan taktis PKI memilih Madiun sebagai pusat teritori kampanye politiknya. Menurut Munim DZ dalam “Benturan NU-PKI 1948-1965”, dengan menjadikan Madiun sebagai pusat, wilayah-wilayah penyangga seperti Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Ngawi, Boyolali, Purwodadi, Bojonegoro hingga Pati, Magelang, Klaten dan Wonogiri, secara tidak langsung menjadi wilayah pasar suara dan pengembangan basis politik PKI. Selain itu, dengan menguasai Madiun dan daerah-daerah penyangganya, secara tidak langsung PKI telah mengepung Yogyakarta yang saat itu menjadi ibukota negara. Tentu saja posisi ini sangat strategis jikalau suatu saat PKI hendak menduduki ibukota.

Baca Juga: Haji “Merah” Misbah, Seorang Dai Propagandis Tokoh Kunci SI Merah/PKI yang Sangat Anti Kapitalis

Benar saja, dengan memanfatkan kelompok warok, preman dan pendekar, PKI dengan represif melakukan tindak kriminal. Menurut Abdul Hamid Wilis, sebagaimana yang dikutip juga oleh Munim DZ,

“Situasi makin kacau dan menakutkan. Tiap malam terjadi perampokan dan pencurian, disertai penganiayaan dan pembunuhan. Sasarannya aorang atau tokoh agama, tokoh Masjumi atau tokoh NU dan orang kaya yang sudah naik haji. Dan kalau kebetulan punya anak gadis atau perawan, tidak segan-segan diperkosanya. Orang-orang sudah tahu bahwa pelakunya adalah orang-orang komunis PKI…

Bagi orang yang ingin selamat dari perampokan, pencurian dan penganiayaan, maka jauhilah tokoh agama, Masjumi dan NU dan bergabunglah pada PKI…” (Hamid, 2011: 34)

Kasus kriminalitas yang massif terjadi di daerah-daerah kekuasaan PKI menyasar para ulama, kiai, ustadz dan aparat desa yang menolak bergabung. Meskipun tidak menampakkan embel-embel partai dengan jelas, para warok dan bajingan yang menjadi aktor utama di balik kasus kriminalitas sebenarnya adalah anggota PKI yang telah mendapat restu dari pimpinan partai. (Munim, 2013: 40).

Situasi mencekam dan meresahkan ini yang kemudian membuat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memutuskan untuk menyelenggarakan Muktamar NU ke 17 di Madiun pada Mei 1947. Dengan penyelenggaraan pertemuan ulama-ulama dan agenda terbesar NU tersebut di Madiun, NU dengan berani hadir langsung di pusat kekuasaan PKI untuk menghadirkan semacam hentakan politis kepada PKI sekaligus membawa angin segar pada masyarakat warga nahdliyyin. Muktamar NU 17 di Madiun adalah langkah strategis awal upaya NU membendung pergerakan PKI.

Visi politis yang diusung NU dalam Muktamar ke 17 terlihat sangat jelas kala Hadratussyeikh Hasyim Asy’ari menyampaikan pidato iftitah;

“… Saat ini telah tersebar ajaran historis materialisme yaitu suatu prinsip yang berpandangan bahwa tiada realitas di dunia ini kecuali benda, tidak ada roh dan tidak ada alam ghaib. Tidak percaya adanya kehidupan sesudah mati. Bahaya besar ini tidak akan terelakkan bila sudah tertanam dalam hati serta jiwa pemuda kita dan yang demikian itu akan mengubah keyakinan dasar mereka terhadap agama Islam yang kita anut.

Bergerak dan bangkitlah wahai saudaraku para ulama, kuatkan barisanmu, satukan seluruh kekuatanmu, tetaplah tegar dan percayalah bahwa tidak sedikit golongan kecil mampu mengalahkan golongan besar hanya karena kehendak Allah, karena Allah selalu bersama orang yang sabar.”

Seruan Hadratussyeikh Hasyim Asyari memberikan keyakinan dan tiupan keberanian. Konsolidasi potensi-potensi kekuatan gabungan pun dimulai. NU, aparat pemerintahan dan kelompok yang menolak kehadiran PKI segera bersatu. Potensi kekuatan NU juga dikerahkan, dari Pesantren, Pasukan Hizbullah dan Sabilillah ditebar untuk menjaga keamanan warga dan mengantisipasi kerja-kerja kriminal dari warok PKI. Kiai Wahab Chasbullah diberikan tugas melakukan konsolidasi Barisan Sabilillah se Jawa. Kekuatan NU dan PKI pun bertemu di jalan-jalan.

Ketegangan berlanjut hingga tahun 1948. Para pimpinan PKI seperti Muso dan Amir masih rajin turun ke daerah-daerah untuk melakukan konsolidasi politik. Tidak hanya situasi internal Madiun dan daerah penyangga seperti Kudus dan Pati, ketegangan juga muncul akibat saling serang antara pemimpin FDR dan Soekarno-Hatta. Agustus 1948, FDR atau PKI berhasil menguasai Pati dan Kudus. Penaklukan-penaklukan daerah berlanjut hingga Purwodadi, Blora hingga Rembang.

Pada tanggal 18 September 1948, Madiun yang saat itu diserahkan kepada Soemarsono dan Djokosujono memproklamirkan Madiun sebagai Pemerintah Front Nasional yang diproyeksikan menjadi lawan bagi Pemerintah Republik Indonesia sekaligus cikal lahirnya Negara Soviet Madiun. Seiring dengan proklamasi Pemerintah Fron Nasional, NU terus menguatkan barisan dan pasukan untuk agenda antisipasi di bulan-bulan berikutnya. Upaya upaya NU membendung pergerakan PKI terus dilakukan sampai tragedi berdarah di tahun 1965.

REKOMENDASI

Mbah Maimoen Zubair, Ulama Pakubumi yang Lahir Bersamaan Dengan Pekikan Sumpah Pemuda 1928

Harakah.id - Mbah Maimoen Zubair al-maghfurlah adalah salah seorang ulama pakubumi yang lahir bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Selama hidupnya, Mbah Maimoen...

Bukan Untuk Diperdebatkan Haram-Halalnya, Maulid Nabi Adalah Momentum Meniru Keteladanan Muhammad

Harakah.id - Maulid Nabi sebenarnya adalah momentum berharga untuk meniru dan belajar dari keteladanan Nabi Muhammad. Maulid Nabi bukan justru waktu...

Kiai Abbas Di Pertempuran Surabaya 1945, Dari Membentuk Telik Sandi Sampai Menghancurkan Pesawat Dengan...

Harakah.id - Kiai Abbas di pertempuran Surabaya 1945 tidak hanya berperan sebagai pasukan, tapi juga komandan dan perumus strategi perlawanan. Selain...

Felix Siauw, Buku Muhammad Al-Fatih 1453 dan Kedaulatan Negara dalam Bayang-Bayang Bahaya Eks HTI

Harakah.id - Felix Siauw kembali membuat negeri ini heboh. Heboh sebab pembatalan surat edaran Dinas Pendidikan Bangka Belitung (Disdik Babel) yang...

TERPOPULER

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengenal Istilah Ijtihad dan Mujtahid Serta Syarat-Syaratnya

Harakah.id - Ijtihad dan Mujtahid adalah dua terminologi yang harus dipahami sebelum mencoba melakukannya. Hari ini kita banyak mendengar kata...

Alasan Sebagian Ulama Mengapa Tak Mau Baca Surat Al-Masad dalam Shalat

Harakah.id - Ada sebagian ulama yang tak mau baca surat Al-Masad dalam shalat. Alasan mereka tak mau baca surat Al-Masad adalah...