Beranda Gerakan NU dan Strategi Politik yang Selalu Berpijak Pada Kaidah Fikih

NU dan Strategi Politik yang Selalu Berpijak Pada Kaidah Fikih

Harakah.idKendati Indonesia bukan negara Islam, tetapi bukan berati warisan fiqh abad pertengahan tidak relevan lagi bagi masyarakat NU. Kitab-kitab tersebut tetap dikaji, didalami, diajarkan di pesantren, dan diamalkan dalam bermasyarakat dan bernegara.

Mungkin sebagian orang merasa aneh dan janggal, bagaimana mengubungkan karya abad pertengahan, yang ditulis berdasarkan konteks sosial, politik, dan budaya tempo dulu, dengan realitas kekinian. Apakah masih relevan kitab kuning diajarkan dalam konteks masyarakat modern? Bukankah konsep negara Indonesia bertolak belakangan dengan konsep khilafah atau negara Islam yang terdapat dalam kitab fiqh?

Akan tetapi, fakta dan realitanya, masyarakat NU yang berpedoman pada kitab kuning tersebut justru malah lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan zaman. Meskipun mereka belajar konsep khilafah dan negara berlandaskan syariah Islam dalam kitab kuning, tetapi mereka lebih mendukung negara pancasila ketimbang negara Islam. Tidak hanya itu, banyak kebijakan pemerintah yang secara tekstual tidak ditemukan argumentasinya dalam kitab kuning, namun NU mampu menghadirkan argumentasi fiqhnya dengan cara merujuk pada kitab kuning.

Sekilas hal ini menunjukkan bahwa antara teks dan tindakan tidak selamanya berhubungan kausalitas. Bukan berati ketika orang belajar teks klasik dan berpedoman kepadanya, tindakan dan laku kesehariannya terkesan kaku, tidak moderat, dan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Dalam tradisi pesantren ada doktrin bahwa belajar agama harus berguru dan tidak bisa otodidak. Kalau ada orang yang belajar agama otodidak, dikatakan ilmunya berasal dari setan. Dia dianggap tidak otoritatif dan diragunakan pemahamannya terhadap teks keagamaan. Oleh sebab itu, selain kitab kuning, cara pandang orang pesantren terhadap teks, dipengaruhi oleh Kiai.

Kiai memiliki posisi sentral dan strategis di pesantren. Mereka menjadi penghubung (mediator) antara kitab kuning dan santrinya. Sekalipun kitab kuning yang diajarkan kepada santrinya dari dulu itu-itu saja, tidak berubah, bahkan warnanya pun sudah kusam, tetapi seorang Kiai mampu menghadirkan makna-makna baru kepada santrinya. Mereka bisa menjelaskan maksud tersirat dari kitab kuning, walaupun secara tersurat tidak ada di dalam kitab. Tidak jarang ditemukan, Kiai menjelaskan kitab kuning panjang lebar dan penjelasannya itu tidak ada dalam kitab kuning yang sedang dia baca. Bahkan sesakali dia mengutip pendapat dari kitab lain yang belum pernah  terdengar sebelumnya.

Hal inilah yang membuat santri lebih fleksibel dan adaptif. Mereka dididik oleh seorang guru yang horizon pengetahuannya sangat luas dan kaya. Pengetahuan Kiai lebih luas daripada isi kitab yang sedang dibaca. Biasanya, Kiai senior adalah seorang pembaca aktif dan tidak sekedar menerjemahkan kitab. Kiai disebut pembaca aktif karena dalam pikirannya terdapat banyak pengalaman, tersimpan berbagai macam bacaan, dan dia mampu menghubungkan kompleksitas bacaan dan pengalaman tersebut dengan isi kitab yang sedang dibacanya di hadapan santri. Sebab itu, dia selalu menghadirkan penafsiran baru dan kontekstual terhadap kitab kuning. Pemahaman kontekstual itulah yang membentuk perilaku santri yang moderat, fleksibel, dan dinamis.

Hubungan Politik dengan Kaidah Fikih

Politik bukanlah istilah asing bagi ulama NU. Istilah tersebut sudah sangat populer dalam literatur fiqh Islam klasik, meskipun disebut dalam bahasa Arab. Politik dalam fiqh diistilahkan dengan siyasah al-syar’iyyah. Siyasah syar’iyyah berati strategi untuk membuat keputusan dan kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umum. Pengetahuan ini sangat diwajibkan untuk orang yang bertugas sebagai hakim dan pemimpin karena kebijakan keduanya berkaitan langsung dengan masyarakat. Apabila salah mengambil keputusan, maka yang dirugikan tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga memberi mudharat terhadap banyak orang.

Oleh sebab itu, dalam Islam sangat ditekankan kepada seorang hakim ataupun pejabat agar hati-hati dalam mengambil keputusan. Seandainya tidak yakin akan kemaslahatan dan kemudharatannya, lebih baik tidak diterapkan sama sekali. Dalam hadis disebutkan, idraul hudud bi syubhat (abaikanlah hukuman (putusan) bila ada keraguan dan kerancuan). Sabda ini mengingatkan kepada para pemangku kebijakan, terutama hakim dan pemerintah, agar tidak menetapkan sebuah kebijakan dan putusan yang masih ambigu, dan belum jelas manfaat dan kemaslahatannya.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam bukunya al-Turuq al-Hukmiyyah fi Siyasah al-Syar’iyyah membagi politik dalam dua kategori: politik keadilan (siyasah ‘adilah) dan politik kezaliman (siyasah dzalimah). Politik keadilan merupakan strategi politik yang berujung pada kemaslahatan dan keadilan. Ini sangat dianjurkan dan diwajibkan oleh syariat. Bagi siapapun yang terlibat dalam dunia politik, prinsip ini menjadi salah satu acuan dalam bertindak dan berpolitik. Sementara politik kezaliman ialah strategi politik yang menggiring pada keharaman, kerugian, dan kemudharatan. Praktek politik seperti ini harus dihindari, dijauhi, dan tidak boleh dilakukan.

Untuk mewujudkan keadilan tersebut, seorang politikus harus mengerti dua hal: pertama, konsep fiqh Islam secara makro, dia mengerti prinsip umum syariat dan prinsip dasar fiqh; kedua, dia harus memahami realita kultural dan sosiologis masyarakat dengan baik. Kedua konsep ini menjadi pertimbangan dan mesti dialogkan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Kebijakan yang tidak berpijak pada realita dan prinsip dasar syariat, pada gilirannya hanya akan merusak dan merugikan masyarakat.

Kedua hal ini sebenarnya ada seutuhnya dalam diri seorang ulama. Mereka mengerti persoalan halal dan haram, mengetahui kemaslahatan dan kemudharatan berdasarkan tuntunan syariat, dan memahami realita dan problem kemanusiaan. Dalam fiqh sangat dianjurkan agar seorang ulama mengeluarkan pendapat yang sesuai dengan konteks masyarakat atau orang yang bertanya kepadanya. Jangan sampai pendapat tersebut menyulitkan dan membenani orang yang bertanya, karena pada hakikatnya syariat memudahkan. Al-Qarafi mengatakan, “Apabila ada orang yang bertanya kepadamu, tanyakan terlebih dahulu dari mana dia berasal. Keluarkanlah fatwa sesuai dengan kondisi budaya dan tradisi lokal mereka. Jangan kamu berfatwa menurut budayamu atau hanya sekedar membaca kitabmu”.

Maksud dari pernyataan al-Qarafi ini bukan berati mengkritik pendapat ataupun fatwa yang diambil dari kitab, tetapi menegaskan kepada siapapun yang dimintai pendapat agar menyesuaikan pemikiran dan hasil bacaannya dengan realitas yang dihadapinya. Karena selain memahami fiqh secara detail dan mendalam, ahli fiqh juga diharuskan untuk memahami nilai universal syariat agar pendapat keagamaannya tidak bertentangan dengan maqashid syariah. Dengan memahami nilai universal syariat ini, seorang ahli fiqh dapat keluar dari sebagian aturan fiqh yang dianggap bertentangan dengan realita dan membawa kemudharatan bila penerapannya dipaksakan dalam konteks sekarang.

Prinsip universal itulah yang nanti menjadi acuan dalam berpolitik. Memang aturan politik, khususnya berkaitan dengan tata negara dan hukum publik, tidak diatur secara spesifik oleh syariat. Akan tetapi, syariat memberikan pedoman umum dan nilai universal yang harus dipatuhi oleh setiap umat Islam. Dengan demikian, yang dimaksud politik Islam bukanlah politik yang berorientasi pada tegaknya khalifah dan terbentuknya negara Islam, tetapi politik yang menuju pada terciptanya keadialan dan kemaslahatan masyarakat.

Oleh sebab itu, kaidah fiqh memiliki kaitan erat dengan politik, khususnya dalam praktek politik ulama NU. Hal ini dikarenakan kaidah fiqh berisi sekumpulan kaidah umum yang disimpulkan dari berbagai macam praktek fiqh yang terdapat dalam berbagai kitab. Kaidah fiqh memudahkan seseorang untuk mencari dasar hukum, tanpa harus membaca kitab fiqh secara utuh. Memahami kaidah fiqh secara tidak langsung membantu seseorang untuk menemukan substansi dan sprit yang ada pada setiap aturan dan permasalahan fiqh. Hal itu dapat dijadikan pedoman untuk memutuskan kasus-kasus baru. Terlebih lagi dalam berpolitik pasti banyak persoalan baru yang tidak ditemukan argumentasi tekstualnya dalam kitab fiqh. Metode ini lazim disebut ilhaq masail bi nadzhairiha, yaitu mencari jawaban untuk kasus baru dengan cara membandingkannya dengan kasus fiqh sebelumnya.

Kaidah Fiqh: Panduan Dasar Politik NU

Ben Anderson, sebagaimana dikutip Greg Fealy, menyatakan bahwa NU selalu menggunakan politik untuk mencapai tujuan Islam dan bukan menggunakan agama untuk tujuan politik. Dalam hal ini, politik hanyalah sebagai wasilah untuk mencapai tujuan Islam. Dikarenakan politik wasilah, NU lebih fleksibel dan akomodatif. Dalam kaidah dikatakan, al-wasilah mutagayyar wal ahdaf tsabit, sarana atau metode dapat berubah  sementara tujuan tetap dan tidak berubah. Ibarat kata, banyak jalan menuju Roma. 

Praktek politik sebenarnya tidak terlepas dari fiqh dan kitab kuning. Apapun kebijakan dan putusan yang diambil NU selalu berdasarkan pertimbangan fiqh. Fealy mengatakan dasar formal pendekatan politik NU terletak dalam yurispendensi (baca: fiqh) abad pertengahan. Hal ini dapat dimaklumi sebab kebanyakan tokoh NU adalah produk pendidikan pesantren, yang mana ajaran utamanya ialah fiqh. Bagi kalangan pesantren, fiqh merupakan ratu ilmu pengetahuan. Fiqh yang dimaksud di sini tidak hanya aturan-aturan hukum Islam secara spesifik, tetapi juga menggunakan metodologi hukum Islam (ushul fiqh) dan kaidah fiqh.

Dalam penelitiannya tentang ijtihad politik ulama NU dari tahun 1952 sampai 1967, Fealy menemukan bahwa kaidah fiqh berperan penting dalam membentuk perilaku politik NU. Adanya kaidah fiqh membuat NU lebih bijak, luwes, dan moderat dalam mengambil kebijakan politik. Oleh sebab itu, menurut Fealy, pengaruh kaidah fiqh terhadap sikap politik NU dapat dipetakan dalam tiga kategori: kebijaksanaan, keluwesan, dan moderat. Penjelasannya berikut ini:

Pertama, kebijaksanaan, yaitu pengambilan tindakan kondusif bagi upaya memperoleh manfaat dan menghindari kerugiaan. Dalam pengambilan keputusan, NU menjadikan maslahah dan mafsadah menjadi pertimbangan utama. Bila keputusan tersebut lebih banyak mafsadah dan kerugiannya lebih baik dihindari, sementara putusan yang memiliki kemaslahatan untuk umat Islam maka akan didukung dan dibela. Pertimbangan ini tidak hanya digunakan dalam merespon persoalan politik, tetapi juga sosial dan keagamaan.

Sikap bijak ini dipengaruhi oleh beberapa kaidah fiqh: dar’ al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih (mengindari bahaya lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan); idza ta’aradha mafsadatani ru’iya a’dzahuma bi irtikabi akhaffihima (apabila bertentangan dua kemudharatan maka pilih mudharat yang paling kecil);  al-dharar la yuzalu bi dharar (kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lain)

Kedua, keluwesan, dengan sikap ini NU lebih terbuka dan mampu menyesuaikan diri dengan waktu dan peristiwa yang sedang terjadi. NU tidak pernah memaksakan putusan tertentu dan bersikap kaku dalam memahami sebuah kebijakan politik. Keluwesan ini masih berkaitan dengan kebijaksanaan dan dipengaruhi oleh kaidah-kaidah fiqh yang menganjurkan menimbang kemaslahatan dan kemudharatan dalam pengembilan putusan.

Setiap masa dan periode memiliki tantangan tersendiri dan berbeda dari periode sebelumnya, sehingga srategi politiknya pun harus berbeda dan tidak boleh sama.. Karena belum tentu strategi masa lalu berdampak positif untuk merespon persoalan kekinian. Berdasarkan keluwesan ini, NU tidak pernah kaku terhadap keputusan yang diambil. Sebuah keputusan dapat dirubah dan diperhitungkan kembali bila ternyata merugikan dan tidak memberikan kemaslahatan umat.

Sikap luwes ini berpijak pada beberapa kaidah fiqh: al-dharurah tubihu ma’dzurat (kondisi dharurat membolehkan semua yang dilarang); ma la yudraku kulluhu la yutraku ba’duhu (sesuatu yang tidak dapat diperoleh seluruhnya, jangan tinggalkan sebagiannya).

Ketiga, moderatisme, yaitu suatu keinginan untuk menghindarkan tindakan ektrem dan bersikap hati-hati dalam betindak dan menyatakan pendapat. Dikarenakan prinsip ini, NU lebih cenderung memilih jalan tengah, tidak terlalu condong ke kanan dan tidak pula terlalu miring ke kiri.

[TheChamp-Sharing]

[TheChamp-FB-Comments]

REKOMENDASI

Mengagetkan! Habib Rizieq Menolak Diajak Demo, Ingin Fokus Ibadah

Harakah.id - Kalau bentuknya demo, kalian saja yang demo. Gak usah ngundang-ngundang saya. Setuju? Habib Rizieq Menolak Diajak Demo....

Gempa Bumi di Cianjur, Ini Panduan Menyikapinya Menurut Islam

Harakah.id - Gempa bumi mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin, (21/11/2022). Sampai tulisan ini diturunkan, Selasa 22/11, tercatat korban meninggal...

Inilah Gambaran Kecantikan Bidadari Surga dalam Literatur Klasik

Harakah.id - Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang beriman akan masuk surga. Di dalam surga, mereka akan mendapatkan balasan yang banyak atas kebaikan...

Hadis yang Menjelaskan Puasa dan Al-Qur’an Dapat Memberi Pemberi Syafaat

Harakah.id - Beruntungnya bagi kita para muslim, terdapat suatu amalan dan kitab suci yang dapat memberikan syafaat untuk kita di hari akhir...

TERPOPULER

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...

Kenapa Orang Indonesia Hobi Baca Surat Yasin? Ternyata Karena Ini Toh…

Harakah.id - Surat Yasin adalah salah satu surat yang paling disukai orang Indonesia. Dalam setiap kesempatan, Surat Yasin hampir menjadi bacaan...