Beranda Gerakan NU, Mitos Gender dan Upaya Memperluas Ruang Perempuan Dalam Kancah Perpolitikan

NU, Mitos Gender dan Upaya Memperluas Ruang Perempuan Dalam Kancah Perpolitikan

Harakah.idPerempuan di kancah perpolitikan, bagi sebagian kalangan, masih dianggap tabu. Apalagi jika sampai pada kasus perempuan sebagai pemimpin. Ada setumpuk dalil dan aksioma yang menjadikan perempuan terkurung dalam mitos gender dalam konteks perpolitikan dan kepemimpinan.

Mayoritas ulama menyepakati lokalitas, tradisi, dan budaya dapat dijadikan landasan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, khususnya pada persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara spesifik dan detail di dalam nash al-Qur’an dan hadis. Oleh sebab itu, di dalam ushul al-fiqh sumber hukum Islam tidak hanya dibatasi pada al-Qur’an dan hadis, tetapi juga memasukkan adat atau ‘urf sebagian bagian dari sumber hukum Islam, meskipun pada tataran praktisnya penggunaan konsep ‘urf/al-’adah tidak boleh bertentangan dengan nash.

Keabsahan al-‘adah/’urf sebagai sumber hukum didasarkan pada hadis riwayat ‘Abdullah Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW berkata:

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apa yang diyakini kaum muslimin sebagai suatu kebaikan, berati hal itu dianggap baik pula oleh Allah SWT

Tradisi dan budaya yang berkembang pada suatu masyarakat dianggap baik oleh Allah SWT dan boleh dijadikan rujukan selama tidak keluar dari koredor syariat. Ulama memberikan defenisi yang berbeda-beda terkait ‘uruf atau al-‘adah, tetapi pada hakikatnya ‘urf adalah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, diterima akal sehat dan tertanam kuat dalam hati, sehingga orang yang tidak melakukan budaya tersebut dianggap aneh.

Kaidah al-’adah muhakkamah ini banyak diterapkan dalam urusan muamalat. Pada kasus jual beli misalnya, Islam tidak menetapkan standar paten timbangan dan takaran, ataupun mata uang, hal itu seluruhnya diserahkan pada tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat selama tidak merugikan, jelas, dan sama-sama diketahui. Menurut Jasser Auda, makna dan cakupan istilah ‘urf atau al-‘adah, tidak dibatasi pada kebiasaan, lokalitas, dan tradisi masyarakat saja, tetapi juga konsep dan paradigma berpikir yang berkembang pada suatu masyarakat. Dalam bahasa lain, ‘urf dapat diterjemahkan dengan world view (pandangan dunia).

Dalam pandangan Jasser, produk fiqh klasik, khususnya yang berkaitan dengan masalah politik dan ekonomi, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh pandangan dunia ulama dan logika zaman yang berlaku pada saat perumusannya. Ulama yang hidup di dalam budaya patriarkis misalnya, memiliki kecenderungan untuk memosisikan laki-laki di atas perempuan dan membatasi perannya di dalam ranah publik.

KH. Husein Muhammad mengatakan, secara umum dapat dipastikan bahwa seluruh kitab fiqh klasik menunjukan kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Laki-laki dianggap lebih unggul dibanding perempuan. Pandangan seperti ini tidak hanya terdapat dalam mazhab syafi’i, tetapi merata di seluruh madzhab fikih lain, baik sunni maupun syiah (KH. Husein Muhammad, Perempuan, Islam, dan Negara: 43).

Pandangan ulama terdahulu yang memosisikan laki-laki sebagai superior dan paling berhak memimpin tentu tidak dapat disalahkan, karena itulah tradisi yang berkembang pada waktu itu. Perempuan memang belum banyak yang tampil di ruang publik dan peran mereka pun masih terbatas, sehingga laki-laki dianggap lebih unggul. Begitu pula dalam hal posisi perempuan di kancah perpolitikan.

Hal ini lalu berdampak pula pada penafsiran mereka terhadap teks-teks agama. Beberapa ayat dan hadis dipahami sebagai bentuk keutamaan laki-laki di atas perempuan, anjuran untuk memilih pemimpin laki-laki, dan melarang perempuan tampil di ruang publik. Di antara ayat yang dikutip adalah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

 “Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan” (QS: al-Nisa [4]: 34)

Kemudian hadis riwayat Abu Bakrah bahwa Rasulullah berkata:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ

 “Tidak akan beruntung suatu kelompok yang menyerahkan urusan mereka  (mengangkat pemimpin) kepada perempuan” (HR: Ahmad)

Menurut KH. Said Agil Siraj, surat al-Nisa’ di atas tidak bersifat perintah (insya’), tetapi hanya sebatas informasi saja (kbahr). Sehingga tidak tepat bila ayat tersebut dikutip untuk melarang pemimpin perempuan. Sementara hadis di atas, menurut KH. Malik Madani perlu dipahami berdasarkan konteksnya. Ia mengutip teori Syah Waliyullah al-Dahlawi yang membagi asbab nuzul (konteks turun ayat) menjadi dua bagian: asbab nuzul makro dan asbab nuzul mikro. Asbab nuzul makro berati konteks sosial-historis-kultural pada saat ayat diturunkan, sedangkan asbab nuzul mikro adalah kejadian spesifik yang melatarbelakangi turunnya teks.

Berdasarkan konsep ini, KH. Malik Madani memahami hadis larangan perempuan menjadi pemimpin di atas berdasarkan konteks dan realitas zaman pada masa Nabi di mana perempuan masih tertinggal dan terbelakang dalam banyak hal. Pada situasi ini, sangat wajar Nabi mengatakan demikian, sebab tidak mungkin orang yang terbelakang berhasil memimpin komunitas, apalagi negara. Kondisi masa sekarang tentu berbeda dengan masa Nabi dahulu. Perempuan saat ini banyak yang sudah mulai belajar, berpendidikan tinggi, dan terlibat aktif di ruang publik dan masyarakat, sehingga peluang perempuan di kancah perpolitikan, termasuk menjadi pemimpin, sangatlah terbuka lebar.

Terlebih lagi, sistem pemerintahan dulu dan sekarang sangatlah berbeda. Dalam sistem kekhalifahan seluruh kekuasaan terpusat pada satu orang dan belum dikenal sistem pembagian kekuasaan. Model sistem pemerintahan seperti ini memang lebih cocok dipimpin oleh seorang laki-laki. Sementara pada masa sekarang, model pemerintahannya sudah berbeda dan pusat pemerintah tidak terpusat pada satu orang. Persyaratan pemimpin laki-laki ini tampaknya hanya pantas dan relevan untuk model kekhalifan. (Malik Madani, Politik Berpayung Fiqh, 18-19)

Berdasarkan fakta sejarah, beberapa kali dinasti Islam pun pernah dipimpin oleh seorang perempuan, misalnya Syajratul Dur, salah satu pemimpin dinasti Mamalik. Menurut Azyumardi Azra, Indonesia merupakan salah satu negara muslim yang cenderung bersifat feministik. Ia membuktikan bahwa pertengahan abad ke- 17 kerajaan Islam di Aceh pernah dipimpin oleh  perempuan, seperti Sultanah Tajul Alam, Sultanah Nurul Alam, Sultanah Inayah Zaqiatuddin Syah, Sultanah Kamalat Syah. (Bernhard Platzdasch, Reaksi Islam terhadap Presiden Wanita, 407)

Oleh sebab itu, pada Munas NU di NTB tahun 1997 dan Muktamar NU ke-30 Lirboyo tahun 1999 disepakati bahwa perempuan dibolehkan menjadi pemimpin dengan syarat kredibel, memiliki integritas, dan tetap menjaga perannya dalam ranah domestik. Menurut penelitian Jamal Ma’mur Asmani, sebelum Munas di Lampung tahun 1992, NU selalu konsisten melarang perempuan menjadi pemimpin, namun hal ini berubah setelah NU mengeluarkan metodologi ijtihad baru, yaitu bergeser dari qauli menuju manhaji. Bahtsul masail tidak hanya berpatokan pada pendapat ulama fiqh, tetapi juga menganalisa persoalan dengan menggunakan ushul fikih, qawaid fikih, bahkan analisa sosial.

Pada Munas di NTB dan muktamar Lirboyo, penolakan pemimpin perempuan masih terdengar kencang dari sebagian besar ulama dan kiai. Akan tetapi, beberapa orang ulama muda NU, seperti KH KH. Masdar Farid Mas’udi, KH. Said Aqil Siradj, KH. Said Agil Munawar, KH. Ahmad Machasin, KH. Afifuddin Muhajir, Najihah Muhtaram, Machrusah Taufik, dan Dr. Zaitunah Subhan, dan lain-lain, berhasil meyakinkan ulama lain untuk menerima kebolehan perempuan menjadi pemimpin. Mereka tidak hanya menggunakan argumentasi fikih, tetapi dilengkapi dengan pendekatan sosiologis, antropologis, historis, dan nasionalis (Jamal Ma’mur, 43). Keberhasilan beberapa orang tokoh ini tentu tidak terlepas dari pengaruh Gus Dur yang pada waktu itu tetap setia mengawal progresifitas pemikiran NU. (Jamal Ma’mur, 44)

Melalui putusan muktamar ini, NU sangat kontekstual dan memahami fiqh berdasarkan realitasnya. Bagaimanapun fiqh tidak lahir dari ruang kosong dan hampa. Oleh sebab itu, persoalan politik dan muamalat, khususnya yang tidak dijelaskan di dalam teks secara spesifik, mestinya merujuk pada tradisi, lokalitas, dan sistem politik yang berlaku pada sebuah negara, serta memahaminya berdasarkan prinsip umum syariat. Dikarenakan sistem politik Islam sudah berkembang, dan konstitusi Indonesia sebenarnya tidak menghalangi peran perempuan di kancah perpolitikan, termasuk menjadi pemimpin, maka pintu sejatinya terbuka lebar bagi perempuan untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin da.

REKOMENDASI

Mendamaikan [Kembali] Hisab dan Rukyat, Dua Metode Penentuan Awal-Akhir Bulan Dalam Penanggalan Hijriyah

Harakah.id - Hisab dan Rukyat adalah dua metode yang masyhur digunakan untuk menentukan awal dan akhir dalam penanggalan Hijriyah. Termasuk dalam...

Secercah Kisah Imam al-Bukhari dan Bapaknya; Catatan Singkat Sorogan Buku “Commentary of Forty Hadiths...

Harakah.id - Imam al-Bukhari adalah salah satu ulama yang kontribusinya tidak lagi bisa kita pertanyakan. Kitabnya, Sahih al-Bukhari, adalah kitab sahih...

Apakah Boleh Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Uang Pinjaman Dari Rentenir?

Harakah.id - Apakah boleh membayar zakat dengan uang pinjaman dari rentenir, maka sebenarnya tak perlu ditanyakan, karena dia bukan tergolong orang...

Teologi Pembebasan dan Konsep Kebertuhanan dalam Pemikiran Hassan Hanafi

Harakah.id - Teologi pembebasan memang merupakan gagasan yang sudah cukup lama bergulir. Tapi demikian, gagasan lontaran Hassan Hanafi ini terbukti memang...

TERPOPULER

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...

Kenapa Orang Indonesia Hobi Baca Surat Yasin? Ternyata Karena Ini Toh…

Harakah.id - Surat Yasin adalah salah satu surat yang paling disukai orang Indonesia. Dalam setiap kesempatan, Surat Yasin hampir menjadi bacaan...