fbpx
Beranda Gerakan Partai NU Kabupaten Cirebon Pasca G30S, Pertarungan Di Tengah Kondisi Politik yang...

Partai NU Kabupaten Cirebon Pasca G30S, Pertarungan Di Tengah Kondisi Politik yang Belum Stabil

Harakah.idPartai NU Kabupaten Cirebon pasca G30S merekam satu situasi yang cukup krusial. Khususnya dalam proses politik NU di tengah kondisi yang belum stabil pasca tragedi pemberontakan di September 1965.

- Advertisement -

Kabupaten Cirebon memiliki posisi strategis dalam perjalanan Nahdlatul Ulama. Dalam Sejarah Perkembangan NU di Jawa Barat (2020) Budi Sujati mengungkapkan, Cirebon adalah salah satu daerah perintis berkembangnya NU di Jawa barat dan daerah pertama di Jawa Barat yang menjadi penyelenggara Congres NU ke-6 pada tahun 1931 bertempat di Hotel Orange Cirebon.

Partai NU Kabupaten Cirebon pasca G30S berkontestasi dengan beberapa partai yang mendominasi, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasionalis Indonesia (PNI), dan Majelis Syuro’ Muslimin Indonesia (Masyumi). Akan tetapi, ternyata selain tiga partai politik tersebut NU mampu menyaingi dan selalu tampil gemilang seperti pada pemilu tahun 1955, ini terbukti dengan keberhasilan NU meraih peringkat pertama dengan suara terbanyak yakni 105.317.000 suara. Sebagian besar dukungan yang diperoleh berasal dari kaum nahdliyin di pedesaan dan pesantren.

Pada awal tahun 1965 situasi politik Indonesia mulai memanas, PKI melakukan tekanan dan berbagai provokasi kepada lawan politiknya termasuk NU. Sikap tersebut selalu membayangi NU sampai kebeberapa daerah termasuk di Cirebon hingga pecahnya peristiwa pembunuhan dewan jenderal yang dilakukan oleh PKI meski terdapat beberapa versi mengenai dalang dalam peristiwa tersebut.

Setelah terjadinya Gerakan 30 September (G30S), secara spontan seluruh lapisan rakyat, organisasi masyarakat, organisasi politik di daerah kabupaten Cirebon mengutuk dan menuntut untuk dibubarkannya PKI beserta antek-anteknya. Dalam Laporan Dinas Kearsipan Kabupaten Cirebon “Tojoretan dan Tjatatan serta Sorotan” menyebutkan, saat itu situasi tidak terkendali, pengganyangan PKI, aksi massa, pamflet bertebaran, tulisan dan coretan ditembok, bangunan, kantor dipenuhi tuntutan pembubaran PKI hingga perusakan kantor C.C. PKI tidak terhindarkan. 

Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal ini R. Soemito selaku Pd. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Cirebon melakukan tindakan pembersihan terhadap oknum yang diduga terlibat dan berindikasi dengan G30S. Secara nasional tuntutan tersebut menghasilkan keputusan bahwa pada tanggal 12 Maret 1966 PKI secara resmi dibubarkan di seluruh Indonesia. Pada bulan ini juga tepatnya pada tanggal 20 Maret 1966 NU Cabang Kabupaten Cirebon menyelenggarakan Harlahnya ke-40 dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Jendral PBNU dari Jakarta yaitu KH. Achmad Saichu sekaligus sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Pusat. 

Menurut Laporan Dinas Kearsipan Kabupaten Cirebon dalam “Tojoretan dan Tjatatan serta Sorotan” menyebutkan, saat itu para pegawai pemerintah daerah yang diduga terlibat dan berindikasi dengan G30S diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat. Maka atas dasar inilah pada tahun 1966, proses pergantian jabatan dilaksanakan.

Dalam hal ini NU menduduki posisi signifikan dalam susunan DPRD-GR Kabupaten Cirebon. Hal ini tidak terlepas dengan hadirnya KH. Achmad Saichu selaku Wakil Ketua DPRD-GR Pusat pada harlah NU ke-40 di Kabupaten Cirebon hingga akhirnya partai NU cabang Kabupaten Cirebon menempati posisi strategis dibanding dengan partai lain seperti PNI, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Kristen Indonesia (PARKINDO).

Meski tidak disebutkan dalam laporan tersebut terkait peran KH. Ahmad Saichu dalam melakukan konsolidasi kepada pemerintah setempat, namun, hal ini dibuktikan dengan susunan DPRD-GR Kabupaten Cirebon yang sebelumnya didominasi PKI kemudian digantikan oleh anggota dari partai NU seperti Hasan Rachmat (Wakil Ketua sekaligus Ketua Tanfidziyah NU cabang Kabupaten Cirebon periode 1960-1968), Abdullah Nasichin, Maemunah Zaidin, H. Anwar, H. Muslim, H. Rumli, Mas’hun Sahlech, Moh. Tarjadhi S.A. (selaku anggota). Secara tidak langsung hadirnya KH. Ahmad Saichu pada harlah NU yang diselenggarakan di Kabupaten Cirebon mempunyai pengaruh tersendiri dalam menempatkan posisi strategis di pemerintahan daerah, mengingat ia adalah Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus wakil ketua DPRD-GR Pusat.

Selain KH. Achmad Saichu muncul tokoh lain yaitu KH. Mustamid Abbas Buntet Pesantren, ia dikenal kharismatik serta kepiawaanya dalam urusan diplomasi hingga dikenal dengan “Diplomat Ulung Kalem dari Cirebon”. Ia juga adalah Rois Syuriah NU cabang Kabupaten Cirebon tahun 1960-1968. Tentu saja setelah terjadinya peristiwa G30S Kiai Mustamid terlibat lansung dalam pengganyangan terhadap PKI.

Dalam Perlawanan dari Tanah Pengasingan (2014) Zaini Hasan mengungkapkan, pada saat itu Buntet Pesantren menjadi markas kekuatan Orde Baru, tempat berkonsultasi dari berbagai daerah hingga tempat pengemblengan Barisan Ansor Serba Guna beserta para santri dan alumni yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemuda Peladjar Indonesia (KAPPI), Komando Kesatuan Aksi Pemuda (KOKADA), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) bersama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam memberantas PKI.

Terkait pergantian jabatan DPRD-GR Kabupaten Cirebon Kiai Mustamid selaku Rois Syuriah beserta jajaran Tanfidziyah sudah barang tentu ikut aktif membantu pemerintah daerah dalam rangka menstabilkan politik yang terjadi saat itu dengan mengirimkan para kader NU untuk mengisi jabatan DPRD-GR Kabupaten Cirebon demi menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya.

Itulah posisi dan gerak Partai NU Kabupaten Cirebon pasca G30S yang menunjukkan satu upaya mengembalikan stabilitas politik di Indonesia.

REKOMENDASI

Mbah Maimoen Zubair, Ulama Pakubumi yang Lahir Bersamaan Dengan Pekikan Sumpah Pemuda 1928

Harakah.id - Mbah Maimoen Zubair al-maghfurlah adalah salah seorang ulama pakubumi yang lahir bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Selama hidupnya, Mbah Maimoen...

Bukan Untuk Diperdebatkan Haram-Halalnya, Maulid Nabi Adalah Momentum Meniru Keteladanan Muhammad

Harakah.id - Maulid Nabi sebenarnya adalah momentum berharga untuk meniru dan belajar dari keteladanan Nabi Muhammad. Maulid Nabi bukan justru waktu...

Kiai Abbas Di Pertempuran Surabaya 1945, Dari Membentuk Telik Sandi Sampai Menghancurkan Pesawat Dengan...

Harakah.id - Kiai Abbas di pertempuran Surabaya 1945 tidak hanya berperan sebagai pasukan, tapi juga komandan dan perumus strategi perlawanan. Selain...

Felix Siauw, Buku Muhammad Al-Fatih 1453 dan Kedaulatan Negara dalam Bayang-Bayang Bahaya Eks HTI

Harakah.id - Felix Siauw kembali membuat negeri ini heboh. Heboh sebab pembatalan surat edaran Dinas Pendidikan Bangka Belitung (Disdik Babel) yang...

TERPOPULER

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengenal Istilah Ijtihad dan Mujtahid Serta Syarat-Syaratnya

Harakah.id - Ijtihad dan Mujtahid adalah dua terminologi yang harus dipahami sebelum mencoba melakukannya. Hari ini kita banyak mendengar kata...

Alasan Sebagian Ulama Mengapa Tak Mau Baca Surat Al-Masad dalam Shalat

Harakah.id - Ada sebagian ulama yang tak mau baca surat Al-Masad dalam shalat. Alasan mereka tak mau baca surat Al-Masad adalah...