Beranda Tokoh Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl, Telaah Ulang Otoritas Kaum Ulama

Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl, Telaah Ulang Otoritas Kaum Ulama

Harakah.idKhaled Abou el Fadl merupakan seeorang pemikir Islam yang terkenal dan saat ini aktif di Amerika Serikat. Beliau merupakan profesor hukum dan banyak membahas tentang hukum Islam, kemanusiaan, serta moralitas.

Khaled Abou el Fadl merupakan seeorang pemikir Islam yang terkenal dan saat ini aktif di Amerika Serikat. Beliau merupakan profesor hukum dan banyak membahas tentang hukum Islam, kemanusiaan, serta moralitas.

Dalam pemikiran hukum Islamnya, beliau menyoroti masalah otoritas. Khaled Abou el Fadl melihat kajian tentang hukum Islam, kekuasaan, dan perempuan dapat dijadikan sebuah latar belakang yang menarik untuk melakukan kajian tentang otoritas dalam menetapkan hukum Islam.

Menurut Khaled Abou el Fadl, para ahli hukum atau yang sering kita sebut sebagai ulama telah menjadi sumber legitimasi. Legitimasi ini didasarkan pada kemampuan mereka dalam membaca, memahami, dan menafsirkan suatu kehendak teks. Teks yang menyimpan kehendak Tuhan yang tersembunyi dan butuh dipecahkan serta dikaji oleh para ahli hukum. Di sini, hukum Islam awalnya bersifat dinamis serta elegan, namun berubah menjadi stagnan dan kaku.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan reformasi hukum Islam dengan meneliti ulang metodologi hukum yang digunakan oleh para ahli hukum. Khaled Abou el Fadl menawarkan perlunya telaah ulang atas konsep otoritas dalam hukum Islam.

Dalam tradisi Sunni, ada sebuah prinsip yang sering kali didengungkan, yaitu “Tidak ada sistem kegerejaan dalam Islam”. Prinsip ini memiliki arti bahwa tidak ada individu atau kelompok yang layak mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan yang memahami maksud dari firman, dan satu-satunya yang berhak menentukan apakah suatu hal itu benar atau tidak.

Prinsip ini memberikan gambaran bahwasannya setiap orang berhak mengakses kebenaran dari Tuhan. Islam mengakui setiap hasil ijtihad manusia untuk memahami maksud tujuan Tuhan, bahkan para pelaku ijtihad mendapatkan pahala dari melakukan ijtihad itu sendiri. Bagi yang benar ijtihadnya mendapatkan dua pahala, sedangkan yang salah dalam ijtihadnya mendapat satu pahala. Jaminan inilah yang menjadi penyebab merajalelanya dinamika ijtihad di awal periode Islam.

Namun, sangat disayangkan jargon yang dikemukakan tersebut hanyalah sebuah kebanggaan belaka. Nyatanya, banyak dari para ahli hukum atau ulama yang berusaha membela ortodoksi dalam Islam. Mereka berusaha mengemukakan bahwa ajaran Islam bersifat padu, tunggal, dan terbukti benar dengan sendirinya.

Khaled mencoba menawarkan gagasan yang mereformulasikan konsep otoritas yang kemudian dapat dipakai dalam tradisi hukum Islam. Menurut Khaled, pertama-tama yang dilakukan adalah menjelaskan latar belakang munculnya krisis otoritas, selanjutnya menjelaskan konsep otoritas secara umum dengan mengadopsi pemikiran Friedman dimana ia membedakan otoritas koersif dan otoritas persuasif.

Otoritas yang bersifat koersif didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam, atau menghukum, sehingga orang yang berakal sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan praktis tidak ada pilihan lain kecuali menurutinya. Sedangkan otoritas yang bersifat persuasif adalah melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif, yaitu berupa suatu kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang atas dasar keyakinan.

Bagi Khaled, ketegangan yang paling menonjol adalah berupa hubungan yang menggelisahkan antara otoritas teks dan konstruksi teks yang bersifat otoriter, sehingga apapun yang disuarakan dan disampaikan oleh para penafsir seolah-olah merupakan “suara Tuhan”, dan malah dalam hal ini pembaca langsung menerima begitu saja. Khaled juga menganggap bahwa para ahli hukum atau pemuka agama tidak lagi berbicara tentang Tuhan, melainkan langsung berbicara “atas nama Tuhan”.

Para pemuka agama dengan mudahnya mengeluarkan fatwa-fatwa agama pada setiap persoalan yang ada tanpa memperdulikan nilai-nilai universal dan terkesan sangat kaku. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan bersifat tidak peka terhadap perkembangan zaman.

Seperti banyak fatwa mengenai wanita yang dianggap problematik oleh Khaled. Misal, larangan mengendarai atau mengemudikan mobilnya sendiri. Bagi Khaled fatwa tersebut merupakan bentuk tindakan merendahkan wanita yang tidak dapat ditoleransi pada era ini. Larangan ini mengacu pada suatu hadis dimana wanita harus selalu didampingi oleh mahramnya.

Padahal untuk memahami hadis tersebut kita bisa melihat dari konstruksi geografi dan sosial yang ada pada zaman dahulu dan saat ini. Jika pada zaman dahulu wanita tidak boleh mengendarai kendaraannya sendiri dimana yang kita tahu bahwa kendaraan yang dipakai pada zaman dahulu adalah unta, dan kondisi tempat pada saat itu sepi serta masih berupa padang pasir yang mana keamanannya masih minim maka hadis tersebut cocok untuk digunakan pada saat itu. Dan apabila saat ini kendaraan yang dipakai sudah aman dan tempat yang dilalui pun sudah ramai oleh orang-orang maka tidak perlu lagi ada larangan untuk mengendarai mobil sendiri bagi wanita.

Bagi Khaled, terdapat tiga syarat penting untuk diterapkan demi menjaga dan membatasi sikap otoriter dan otoritarian dalam perumusan hukum Islam. Pertama, kompetensi, hal ini berfungsi untuk mencari otensitas suatu teks dengan melihat aspek historisitas suatu teks.

Kedua, penetapan makna. Seperti yang telah dimaklumi Tuhan telah menggunakan sarana teks utuk menyampaikan kehendak-Nya, sedangkan teks tidak dapat berbicara sendiri, memerlukan manusia untuk berbicara. Ketiga, perwakilan. Seorang wakil harus memiliki kewaspadaan untuk menghindari penyimpangan atas peran Tuhan, berarti dia harus mengenal batasan peran yang menjadi haknya saja.

Demikian ulasan singkat mengenai pemikiran hukum Islam Khaled Abou El Fadl. Semoga bermanfaat.

Artikel kiriman dari Nur Khoiriyyah, Mahasantri Putri IIHS Darus Sunnah Jakarta.

[TheChamp-Sharing]

[TheChamp-FB-Comments]

REKOMENDASI

Kepemimpinan Militer Laksamana Keumalahayati, “Inong Balee” di Benteng Teluk Pasai

Harakah.id - Keumalahayati menempuh pendidikan non-formalnya seperti mengaji di bale (surau) di kampungnya dengan mempelajari hukum-hukum Islam, sebagai agama yang diyakininya. Beliau...

Ketika Perempuan Menggugat dan Tuhan Mendengarnya, Kisah Khaulah Binti Tsa’labah

Harakah.id - Kisah perempuan yang menyuarakan keadilan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw yang diabadikan kisahnya dalam al-Qur’an, yaitu dalam Qs....

2 Ummahatul Mukminin yang Terkenal Sebagai Muslimah Bekerja

Harakah.id - Muslimah yang memilih bekerja di era modern ini dapat meneladani kehidupan mereka. Mereka punya keahlian profesional, mereka beriman dan berakhlak...

Ini Risalah Lengkap Syaikhul Azhar Mengkritik Keras Keputusan Taliban Melarang Pendidikan Perempuan

Harakah.id - Salah satu yang mengeluarkan kritik adalah Syaikhul Azhar, Syaikh Ahmad Tayeb. Berikut adalah pernyataan lengkap beliau. Berbagai...

TERPOPULER

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...

Mengenal Istilah Ijtihad dan Mujtahid Serta Syarat-Syaratnya

Harakah.id - Ijtihad dan Mujtahid adalah dua terminologi yang harus dipahami sebelum mencoba melakukannya. Hari ini kita banyak mendengar kata...