fbpx
Beranda Khazanah Pengalaman Seorang Santri Mengikuti Aksi Demo Tolak Omnibus Law UU Ciptaker di...

Pengalaman Seorang Santri Mengikuti Aksi Demo Tolak Omnibus Law UU Ciptaker di Semarang

- Advertisement -

Harakah.idAksi demo tolak omnibus law berlangsung di berbagai daerah. Kericuhan terjadi dan massa aksi banyak yang ditangkap. Inilah pengalaman seorang santri mengikuti aksi demo tolak ombibus law UU Ciptaker di Semarang.

Berawal dari keresahan pribadi terkait jagat media yang dipenuhi pemberitaan tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR pada 5 Oktober lalu menimbulkan pertanyaan menggelitik. Seakan-akan pengesahan tersebut begitu cepat tanpa mendengar aspirasi rakyat, dan tentu dari berbagai pihak menolak terutama bagi kaum buruh dan para mahasiswa.

Atas dasar inilah, saya inisiatif bertemu teman meski baru kenal beberapa bulan lalu. Ia adalah salah satu anggota LBH Semarang yang tentunya paham akan isu yang terjadi belakangan hari ini.

Malam hari di sebuah kedai Serikat Dagang Kopi bertempat di Kota Lama Semarang sekitar pukul sembilan, kami bertemu, sekedar tanya kabar, aktivitas yang dijalani hingga diskusi kecil terkait isu mutakhir saat ini. 

Ia mengatakan “kami baru selesai konsolidasi terkait aksi yang akan diadakan besok di Gedung DPRD Jawa Tengah”.

Lantas saya menanyakan beberapa poin yang menjadi sorotan penolakan UU itu. Yakni tentang pesangon, jam kerja diperpanjang, pemecatan semena-mena dan lain sebagainya.

Obrolan malam itu terasa panjang, kami saling sharing terkait pengalaman termasuk pengalaman temanku dalam menangani kasus-kasus buruh hingga saya pribadi melihat itu sebagai sebuah rentetan peristiwa dalam sejarah. Tentu sejarah melahirkan fakta-fakta terbaru khususnya dalam kasus buruh yang memang sejak masa kolonial, revolusi kemerdekaan, orde lama, orde baru hingga pasca reformasi mengalami dinamika signifikan.

Mengingat tempat kali ini berbeda dengan sebelumnya yaitu di Bandung. Perantauan kedua saya berada di Semarang, yang tentunya bagi para pembaca sudah paham betul bahwa Semarang ketika awal abad ke-20 adalah pusat gerakan kaum buruh di masa kolonial sampai revolusi kemerdekaan. Sebut saja Semaun, Tan Malaka yang saat itu getol sekali dalam menyuarakan keadilan bagi kaum buruh hingga pemogokan liar pun pernah terjadi di tempat ini.

Kembali ke awal, saya ditanya, apakah kamu akan ikut aksi besok? Awalnya memang tidak terlalu tertarik. Namun, semenjak obrolan malam itu, menurut saya pribadi sarat akan polemik di dalamnya. Hingga hari di mana aksi di adakan pada 7 Oktober 2020, saya bergegas datang sendiri memenuhi panggilan hati.

Pada satu kesempatan, saya bertemu massa aksi yang sedang konvoi hingga akhirnya masuk dalam barisan itu. Di jalanan, kami menyuarakan “Cabut Omnibus Law.” Terlihat beberapa pekerja di persimpangan jalan mendukung aksi kami. Mereka memberi semangat, mengangkat tangan hingga meneriakan kata “merdeka, merdeka, merdeka”.

Setibanya di DPRD Jateng. Aksi dipenuhi sekumpulan mahasiswa dari UNNES, UNDIP, UNISULA, UIN dan beberapa kampus lain serta serikat buruh hingga elemen pelajar pun ikut hadir dalam aksi itu yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM). Orasi dengan penuh semangat bergelora, mereka menyampaikan aspirasinya dari mulai mahasiswa, serikat buruh dan pelajar.

“Hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja, hari ini Indonesia sedang mati, mati akan rasa empati oleh penguasa yang menindas rakyat tiada henti, kami atas nama rakyat Indonesia memenuhi janji Republik ini yang katanya anti kolonialisme, anti imperialisme, nyatanya republik ini malah membuka jalan bagi setan-setan kapitalis”.

“Persatuan, buruh tani mahasiswa” begitulah teriakannya. 

Pada suatu ketika suasana mencekam mengiringi aksi kami. Kekecewaan terlihat jelas atas tuntutan yang mereka ajukan untuk menemui pejabat setempat tidak terpenuhi. Perusakan fasilitas publik tak terhindarkan. Meski di Semarang sendiri tidak terlalu parah dibanding dengan daerah lain.

Beberapa menit kemudian, massa aksi dipaksa mundur oleh aparat keamanan. Suara tembakan terdengar betul, hujan gas air mata berjatuhan. Massa aksi lari, lari dari penyergapan, ada juga beberapa wanita menangis, pingsan dan segera dilarikan ke RS terdekat. Beberapa massa pun ada yang melawan hingga dipukuli, ditangkap dan diintimidasi. Meski kita pun tahu bahwa polisi sebatas mengamankan, akan tetapi apakah tindakan seperti itu mencerminkan polisi sebagai pengayom masyarakat? Toh kita sama-sama rakyat yang memang harus menjaga dan melindungi sesama.

Sekitar pukul lima sore, tidak sengaja saya bertemu teman semalam. “Kamu ikut aku, kita ke gedung tadi, mendampingi teman-teman yang di tangkap”. Kemudian kami bergegas, namun kami belum diizinkan masuk. Kami melihat beberapa orang dari massa aksi ditangkap dan dipukuli. Dan salah satu teman dari media kamipun tertangkap karena merekam pemukulan yang baru saja terjadi.

Hingga pada pukul delapan malam, saya bersama perwakilan beberapa kampus dan LBH Semarang mengunjungi gedung itu. Advokasi dilakukan, perdebatan kecil tidak terelakkan. Kami menunggu dan akhirnya saya pulang meskipun mereka sampai subuh tetap mendampingi massa aksi yang tertangkap.

Secuil kisah aksi yang terjadi di Semarang merupakan sebuah bentuk perlawanan kaum buruh dan mahasiswa yang menimpa negeri ini. Tentunya di berbagai daerah pun hampir sama. Hanya plot ceritanya saja yang mungkin berbeda. Namun tujuan aspirasi kita tetap sama, yakni penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Melihat kegaduhan yang terjadi beberapa hari lalu. Sudah barang tentu masyarakat geram akan keputusan yang tergesa-gesa tanpa mendengar aspirasi rakyat yang dianggap merugikan bagi serikat buruh dan menguntungkan para investor dan konglomerat. Kita pun patut curiga, memang UU itu pesanan siapa? Mereka mewakili siapa? Bukannya DPR mewakili rakyat?

Gelombang protes bermunculan, dalam hal ini mahasiswa, aliansi, dan LBH unjuk gigi memfasilitasi, selaku pengantar lidah rakyat untuk melawan keputusan tersebut. Mereka bersama buruh tentu mempunyai tujuan tersendiri akan tetapi yang harus dicatat adalah kepentingan bersama yakni kesejahteraan yang menjadi acuan. Oleh sebab itu, mereka menanti di jalan atas tanggung jawab para penguasa di negeri ini.

Bicara kapitalisme, sejenak kita melihat ke belakang bahwa sejak hadirnya kapitalisme di bumi putera, pemilik modal selalu memangkas biaya produksi. Ini dilakukannya dengan menekan upah buruh. Memang alur mereka seperti itu, jika tidak, mereka akan bangkrut bisa jadi punah. Alur demikian bukan hanya memangkas jumlah buruh yakni menciptakan pengangguran, melainkan membuat para buruh mudah digantikan (dipecat). Sebab mereka tidak membutuhkan keterampilan tinggi dari para buruh. Dengan demikian upahnya bisa ditekan sampai seminim mungkin. Memang pasar bebas mengakibatkan kegaduhan yang tak kunjung usai, akan tetapi posisi pimpinan lah yang menentukan nasib mereka dengan upaya-upaya strategis bukan malah menyerahkan pada kuasa pasar global. Inilah yang terjadi pada negeri kita saat ini.

Kemudian bagaimana nasib kaum buruh untuk memperbaiki kehidupannya, menafkahi keluarga, anak-anaknya hingga kebutuhan untuk jangka seterusnya? Mereka hanya bisa berdoa sebagai jalan hidupnya, dan berharap suara mereka terdengar.

Masuknya teknologi seharusnya menjadi teman baik dan melawan sisi negatif dengan perjuangan yang militan dan program yang sesuai. Di bawah bayang-bayang kapitalisme, mekanisasi berarti pemangkasan tenaga buruh, lewat pemecatan atau pengurangan jam kerja. Tetapi tidak mesti seperti itu. Justru sebaliknya, mekanisasi seyogyanya memberikan lebih banyak waktu istirahat bagi buruh, karena dengan teknologi, buruh menjadi lebih produktif.

Dengan demikian, buruh berhak mendapatkan upah yang lebih tinggi atau jam kerja yang lebih pendek dan dengan upah yang sama. Kan begitu. Intinya, kemajuan teknologi digunakan kapitalis untuk meraup lebih banyak laba dengan mengorbankan buruh. Namun, pada esensinya seharusnya kemajuan teknologi bisa mensejahterakan kaum buruh. Bukan malah menghisap hingga di eksploitasi. Inilah kontradiksi kapitalisme.

Sekali lagi bahwa kemajuan teknologi seharusnya menjadi teman buruh, dengan syarat, ketika alat-alat produksi, pabrik, perbankan, ada di tangan kaum buruh, dijalankan secara demokratis demi kepentingan buruh dan bukan kepentingan laba segelintir pemilik modal. Inilah yang kemudian disebut sosialisme, satu-satunya masa depan bagi perjuangan kaum buruh.

Tentu sulit untuk dipecahkan. Butuh proses dan butuh kesabaran. Oleh sebab itu, perjuangan kaum buruh kini sedang di ujung tanduk. Atas dasar inilah, munculnya gerakan aksi massa yang di inisiasi mahasiswa dan elemen lain membuktikan bahwa mahasiswa beserta elemen-elemen lain selaku pengantar suara patut diapresiasi. Mereka bergerak memenuhi panggilan hati, mereka bergerak memenuhi janji para pemimpin bangsa yang katanya Indonesia harus lepas dari belenggu anti kolonialisme dan anti imperialisme. Mereka berduyun-duyun datang untuk memenuhi janji itu. Sebab kepentingan mereka bukan untuk saat ini saja. Akan tetapi untuk masa depan mereka.

Dilain pihak, sikap para penguasa negeri sangat disayangkan. Di tengah pandemi yang sedang melanda, mereka malah mencuri kesempatan dengan mengesahkan Omnibus Law UU Cipataker yang memang beberapa hari lalu telah mendapat penolakan dari berbagai pihak. Tidak terkecuali Ormas besar yakni NU dan Muhammadiyah. Namun kenyataanya, suara mereka hanya sebatas angin lalu. Meski berita terakhir di jagat media saat ini bahwa Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia telah bersuara agar UU tersebut dilakukan judicial review (uji materi) dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi bila terdapat kejanggalan yang memang menyengsarakan rakyat. Namun upaya tersebut apakah akan berhasil? Kita lihat saja nanti.

Kita sudah mafhum hari ini rakyat mencecar pemerintah soal omnibus law ini. Oleh sebab itu, bagi mereka yang memiliki kekuasaan penuh, sudah seharusnya mereka selaku pemangku kebijakan, perlu juga dibutuhkan sikap kehatian-hatian dalam merumuskan suatu kebijakan tertentu.

Dengan demikian, hadirnya pemerintah selaku pemegang kebijakan dan pengawas publik seharusnya menggali lebih dalam tentang nasib kaum buruh ke depannya. Sehingga tuntutan yang mereka ajukan mendapatkan hasil keputusan yang memuaskan. Ingat, negeri ini di bangun atas kemaslahatan bukan singgasana kepentingan.

Pram berkata: Di Indonesia ada yang membunuh dan ada yang di bunuh. Ada peraturan, ada undang-undang, ada pembesar, polisi, tentara, militer tapi tidak ada keadilan. (Larasati).

*Artikel kiriman dari Ahmad Faiz Rofi’i, Alumni Pondok Buntet Pesantren Cirebon dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

REKOMENDASI

Mbah Maimoen Zubair, Ulama Pakubumi yang Lahir Bersamaan Dengan Pekikan Sumpah Pemuda 1928

Harakah.id - Mbah Maimoen Zubair al-maghfurlah adalah salah seorang ulama pakubumi yang lahir bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Selama hidupnya, Mbah Maimoen...

Bukan Untuk Diperdebatkan Haram-Halalnya, Maulid Nabi Adalah Momentum Meniru Keteladanan Muhammad

Harakah.id - Maulid Nabi sebenarnya adalah momentum berharga untuk meniru dan belajar dari keteladanan Nabi Muhammad. Maulid Nabi bukan justru waktu...

Kiai Abbas Di Pertempuran Surabaya 1945, Dari Membentuk Telik Sandi Sampai Menghancurkan Pesawat Dengan...

Harakah.id - Kiai Abbas di pertempuran Surabaya 1945 tidak hanya berperan sebagai pasukan, tapi juga komandan dan perumus strategi perlawanan. Selain...

Felix Siauw, Buku Muhammad Al-Fatih 1453 dan Kedaulatan Negara dalam Bayang-Bayang Bahaya Eks HTI

Harakah.id - Felix Siauw kembali membuat negeri ini heboh. Heboh sebab pembatalan surat edaran Dinas Pendidikan Bangka Belitung (Disdik Babel) yang...

TERPOPULER

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengenal Istilah Ijtihad dan Mujtahid Serta Syarat-Syaratnya

Harakah.id - Ijtihad dan Mujtahid adalah dua terminologi yang harus dipahami sebelum mencoba melakukannya. Hari ini kita banyak mendengar kata...

Alasan Sebagian Ulama Mengapa Tak Mau Baca Surat Al-Masad dalam Shalat

Harakah.id - Ada sebagian ulama yang tak mau baca surat Al-Masad dalam shalat. Alasan mereka tak mau baca surat Al-Masad adalah...