Beranda Gerakan Peran Habib Rizieq dalam Lahirnya Sentimen Anti-Arab di Indonesia

Peran Habib Rizieq dalam Lahirnya Sentimen Anti-Arab di Indonesia

Harakah.idHabib Rizieq berikut Front Pembela Islam harus dilihat bukan hanya sebagai organisasi yang soliter, tapi juga percikan dari kelompok Hadrami di Indonesia. Diakui atau tidak, Habib Rizieq dan FPI telah membidani lahirnya satu sentimen yang sejak awal berusaha dicegah oleh Kaum Hadrami Indonesia; sentimen kebencian kepada Hadrami, entitas “yang Arab” dan bangkitnya polarisasi berdasarkan ras sekaligus asal-usul. Meski ditulis pada tahun 2011, artikel ini tetap relevan dan penting dibaca hari ini.

Artikel asli berjudul: “Islamic Militancy and Resentment Againts Hadhramis in Post-Soeharto Indonesia: A Case Study of Habib Rizieq Syihab and His Islamic Defenders Front”, Comparative Studies of South Asia, Africa and The Middle East Vol. 31/No. 2, (Duke University Press, 2011).

Ditulis oleh Chaider S. Bamualim

Diterjemahkan oleh Hilmy Firdausy

__________________

Sejak tahun 1970-an, seiring dengan perubahan demografis, dinamika perkembangan ekonomi modern telah mengubah Jakarta menjadi lokus persimpangan multikultural Indonesia, pusat kekuatan politik, dan jantung kegiatan ekonomi. Meskipun Jakarta menjadi rumah bagi orang-orang dari berbagai latar belakang suku, agama, dan kebangsaan, Islam tetap menjadi fondasi budaya yang dominan. Bagaimanapun, norma-norma Islam yang sampai sekarang menjadi pedoman kehidupan religius Muslim perkotaan, semakin mendapatkan tantangan. Lebih-lebih ketika Jakarta juga menjadi pusat korupsi, kriminalitas, peredaran obat-obatan terlarang, prostitusi dan perdagangan manusia. Kelompok masyarakat muslim Jakarta pun merasa kalau perkembangan tersebut merupakan ancaman bagi nilai-nilai tradisional dan norma-norma Islam yang selama ini menjadi inti dari identitas budaya mereka.

Di era Suharto (1967–98), sentimen negatif umat Islam terhadap ancaman-ancaman tersebut tidak pernah sepenuhnya terselesaikan. Alih-alih menangani hal tersebut, pemerintahan Suharto justru berupaya untuk menahan aspirasi politik dan sosial masyarakat dengan pendekatan keamanan “main gebuk – main tempeleng”. Namun, kala kediktatoran Suharto tiba-tiba berakhir, perasaan frustrasi yang selama ini dipendam oleh rakyat akibat penindasan selama puluhan tahun akhirnya memuncak ke permukaan. Perasaan tersebut diungkapkan oleh berbagai kelompok dengan berbagai cara. Dan di antara mereka, ada sekelompok orang yang merasa telah terpinggirkan secara ekonomi dan mengalami masalah sosial yang tak ada habisnya, yang lantas meluapkan amarahnya di bawah pundak pemimpin militan mereka, Habib Muhammad bin Rizieq Syihab.

Artikel ini akan membahas militansi Rizieq, Front Pembela Islam (FPI), kepemimpinannya, dan kemampuannya untuk mempertahankan pergerakannya. Meski telah dijatuhi hukuman penjara beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir, Rizieq tidak kehilangan popularitasnya. Dan hal itu juga tidak membuat pengikutnya menjauh. Di bawah kepemimpinan Rizieq, FPI telah mengumpulkan jemaah (komunitas pengikut) untuk mengelola kegiatan keagamaan dan telah memobilisasi laskar (tentara) untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar (memerintah yang benar dan melarang yang salah).

Kelompok Laskar FPI, yang menggunakan metode kekerasan berulang ketika memperlakukan minoritas dan kelompok bisnis asusila, seperti kafe, bar, dan klub malam, bagaimanapun telah memicu kontroversi yang cukup besar di Indonesia. Kasus ini membuat banyak orang Indonesia mempertanyakan peran Rizieq secara khusus dalam tindak kekerasan tersebut dan orang Indonesia Arab keturunan Ba’alawi secara umum. Dalam artikel ini saya akan membahas berbagai tanggapan atas aktivitas kekerasan Rizieq, baik dari kelompok Muslim Indonesia asli maupun dari kelompok sesama Habaib dalam konteks Indonesia pasca 9/11. Di samping itu, untuk memberikan perhatian khusus pada suara Muslim Pribumi Non-Arab, artikel ini tidak hanya ditulis untuk menggambarkan kebencian Muslim terhadap Rizieq dalam konteks penggunaan kekerasan, tapi juga sehubungan dengan latar belakangnya sebagai seorang Hadhrami keturunan Ba’alawi.

Habib Rizieq: Jalan Panjang Mencari Kepemimpinan dan Otoritas

Habib Rizieq lahir pada 24 Agustus 1965. Orang tuanya adalah keturunan campuran Hadhrami-Betawi— Sayyid Hussein Syihab dan Syarifah Sidah Alattas. Saat Rizieq berusia dua tahun, sang ayah meninggal dunia. Dia pun pindah ke Jakarta dari Palembang, Sumatera Selatan, dan tinggal di lingkungan keluarga yang relatif kurang mampu. Berdasarkan hal itu, Rizieq sejatinya tumbuh di bawah pengaruh dua budaya — Arab dan Betawi. Mana di antara keduanya yang paling Rizieq akrabi, Rizieq menjawab, “Saya merasa bahwa saya telah dipengaruhi oleh keduanya, jadi sulit untuk memilih di antara keduanya.”[1]

Di masa kecil, Rizieq tinggal di sebuah rumah kecil di sebuah gang sempit di daerah Petamburan Jakarta Pusat. Pada tahun 1979, dia kemudian pindah ke Tangerang, sebuah wilayah di pinggiran Jakarta yang jauh dari pemukiman komunitas Hadhrami Jakarta. Meskipun ia menghabiskan bangku pendidikan awalnya di sekolah-sekolah Islam, namun tidak ada satu pun dari sekolah tersebut yang dikelola oleh kaum Hadhrami keturunan Ba’alawi seperti misalnya Lembaga Jamiat Khair. Selain itu, juga tidak ada catatan mengenai keikutsertaan Rizieq dalam ruang-ruang pembelajaran informal seperti Majlis Taklim di Kwitang, sebuah ruang pengajian terkenal di Jakarta. Dia menerima pendidikan dasarnya di sekolah negeri dan pendidikan menengahnya di SMP Kristen Bethel di Petamburan. Sedangkan masa SMA-nya dia tempuh di sebuah madrasah di Tangerang. Dia memulai studi agamanya di LIPIA Jakarta. Dia lalu melanjutkan studinya dan mendapatkan gelar sarjana hukum Islam di Universitas Islam Imam Muhammad ibn Saud di Riyadh Arab Saudi pada tahun 1990.[2]

Sekembalinya dari Arab Saudi, Rizieq lalu bergabung dengan Jamiat Khair yang dipimpin Ba’alawi sebagai guru bahasa, sastra Arab dan hukum waris. Setelah beberapa tahun, dia dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi sebagai Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Jamiat Khair. Keterlibatan Rizieq dalam Jamiat Khair sangat dihargai dan itu dibuktikan dengan pengangkatannya sebagai kepala bagian manajemen Pengurus Pusat Rabithah Alawiyah – sebuah asosiasi keluarga Ba’alawi-Hadhrami – pada tahun 2006.[3] Habib Abdurrahman Basyura, salah satu pemimpin Rabithah Alawiyah mengatakan, Rizieq dipilih karena keaktifannya di Madrasah Jamiat Khair.

FPI di bawah Pimpinan Rizieq

Rizieq menjadi pemimpin FPI sejak awal pendirian organisasi. Dia diangkat pada Agustus 1998 saat pertemuan pertama FPI di Jakarta dan didukung oleh beberapa Kiai Betawi.[4] Di bawah kepemimpinan Rizieq, FPI menjadi pemain yang krusial di tengah kondisi sosial politik yang bergejolak di Jakarta. Karena kecaman publik atas tindakan kekerasan yang terus berulang, FPI lantas membubarkan laskarnya tahun 2002. Sayap Laskar FPI, lalu muncul kembali tidak lama setelah itu dan melanjutkan aksi kekerasan mereka di tahun-tahun berikutnya. Tindakan yang dilakukan atas nama Islam itu membuat para pemimpin FPI dan Rizieq punya reputasi sebagai radikalis.

Selain sebagai operator radikal, FPI berperan penting dalam pembangunan otoritas keagamaan dan jejaring sosial keagamaan. Max Weber, dalam catatan klasiknya, mendefinisikan otoritas sebagai “probabilitas spesifik soal perintah khusus (atau semua perintah) yang akan dipatuhi oleh sekelompok orang tertentu.”[5] Ia menawarkan tiga jenis otoritas. Pertama, otoritas tradisional yang diacu “berdasarkan preseden sejarah dan sebuah gagasan yang membuat seseorang harus memerintah karena sistem kepercayaan yang sudah lama berdiri.” Kedua adalah otoritas karismatik, yang “diturunkan dari keterampilan luar biasa atau karakteristik para pemimpin, atau setidaknya persepsi tentang mereka dalam benak para pengikutnya.” Ketiga adalah otoritas hukum-rasional yang “didasarkan pada seperangkat aturan rasional yang diberlakukan secara resmi.” Jenis otoritas ketiga ini adalah “yang paling birokratis dan telah membuat teori Weber soal peningkatan rasionalisasi masyarakat banyak dibicarakan.”[6]

Rizieq memenuhi kriteria utama Weber di dua tipe pertama. Sejak keturunan Nabi Muhammad mendapatkan penghormatan tinggi di kalangan Muslim Betawi, promosinya menjadi pemimpin FPI sebagian besar merupakan hasil dari statusnya sebagai Habib. Selain itu, Rizieq adalah seorang sarjana hukum Islam yang berkualitas, yang lulus dari Universitas Islam Imam Muhammad ibn Saud. Kefasihannya dalam bahasa Arab menambah elektabilitasnya sebagai pimpinan. Selain itu, aspek kesederhanaan, kesalehan, dan kepekaan sosial Rizieq turut menambah kharismanya di mata para pengikutnya.[7]

Jajaran pimpinan FPI sejak lama memang diisi oleh perpaduan yang seimbang antara tokoh Ba’alawi dan Kiai lokal. Meskipun memang keturunan Ba’alawi tidak menjadi anggota mayoritas FPI, tapi tetap saja pengaruhnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal itu bisa dilihat dari promosi mereka ke level tertinggi jajaran struktur organisasi FPI. Antara tahun 2003 sampai 2008, 8 tokoh dari Ba’alawi dipromosikan ke posisi penting; 3 orang lebih banyak dibanding periode sebelumnya. Di antaranya adalah pengangkatan Habib Muchsin Ahmad Alattas dari Bogor sebagai kepala badan konsultatif — sebuah posisi penting yang sebelumnya dipegang oleh non-Hadhrami K.H. Muhammad Amin Sarbini dari Tangerang. Di samping itu, jumlah Kiai lokal juga meningkat. Perpaduan ini, di satu sisi menunjukkan keseimbangan komposisi aktor organisasi dan menggambarkan sebuah ikatan yang kuat antara Ba’alawi dan Kiai lokal di sisi yang lain.[8]

Secara historis, Habaib adalah kelompok yang paling dihormati dalam struktur sosial Betawi karena otoritas agama dan peran mereka sebagai pendidik dalam produksi generasi baru kiai dan ulama yang original.[9] Untuk menjaga aliansi agama antara Hadhrami dan Betawi, Habaib menekankan kedekatan antara diri mereka sendiri dan tokoh Betawi. Misalnya, Habib Ali al-Habsyi yang legendaris menaruh banyak perhatian pada harmoni dan integrasi Habaib dan Komunitas Betawi. Beberapa bulan sebelum kematiannya tahun 1986, Habib Ali Kwitang – sapaan akrabnya –  mengumumkan ikatan budaya antara keduanya secara terbuka dengan menyatakan bahwa K.H. Abdullah Syafii, K.H. Tohir Rohili, dan K.H. Fathullah Harun dia angap sebagai “saudara laki-lakinya” sendirinya. Pengumuman ini penting dalam rangka memperkuat ikatan budaya dan agama antara Habaib dan Betawi Muslim.[10]

Berkat hubungan Arab-Betawi yang kuat ini, serta kepiawaiannya dalam mengelola citra sebagai pemimpin, Rizieq berhasil menuai simpati di kalangan pengikut FPI yang mengagumi kharisma dan kesederhanaannya. Salah satu anggota menyatakan: “Habib Rizieq benar-benar sosok yang dicintai Tuhan. Untuk mencapai tujuannya, dia tidak menggunakan uang. Kesederhanaan dan gaya hidupnya mencerminkan karakteristik Nabi Muhammad: santai, namun tegas, siap untuk berdiri dan berkorban untuk apa yang dianggap benar.”[11]

Posisi semacam ini tergambar dengan baik pada rapat umum yang digelar di depan istana presiden pada Oktober 2008. Rapat umum tersebut digelar dan diorganisir oleh berbagai kelompok Muslim yang menuntut pembubaran Ahmadiyah. Meski Rizieq tengah di penjara, namun ribuan ummat FPI hadir saat itu. Pada satu momentum dalam rapat umum tersebut, seorang pemimpin FPI lalu mengambil mikrofon dan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melepaskan Rizieq sambil berkata, “berani-beraninya kamu menjebloskan cucu Nabi ke dalam penjara.”[12] Apa dari menarik dari peristiwa ini adalah kenyataan kalau didukung oleh mayoritas pemimpin Islam, yang tidak secara resmi maupun kultural sebenarnya tidak berafiliasi kepada gerakan-gerakan reformis dan oraganisasi Islam tradisional.[13]

Saat ini, baik Habaib maupun Kiai lokal mendapat manfaat dari ikatan budaya yang mereka pelihara. Dukungan para Kiai lokal turut memperkuat posisi sosial dan keagamaan kaum Habaib di mata umat. Rizieq menyadari ini dari awal, dan karenanya, selalu memberi ruang untuk para kiai berperan aktif dalam arena sosial-keagamaan. Mereka juga kerap diberi kesempatan untuk memainkan peranan penting dalam kepemimpinan FPI dan terlibat dalam gerakan dakwah bersama. Dalam pengajian setiap rabu malam di Masjid Ishlah Petamburan misalnya; sebelum tampil untuk berorasi, Rizieq selalu memberikan kesempatan setidaknya kepada dua orang untuk berbicara terlebih dahulu; satu dari tokoh Ba’alawi dan satu lagi dari kalangan Kiai Betawi.[14]

Selain sebagai media untuk memperkuat ikatan simbolik antara Ba’alawi dan Kiai lokal, langkah ini juga menunjukkan kelanjutan proses rekonfigurasi berikut adaptasi  tradisi keagamaan Ba’alawi dengan konteks budaya lokal.[15] Ini juga menunjukkan sikap akomodasi dan pengakuan atas otoritas dan kemampuan lokal, yang harus diakui, merupakan sarana penting bagi perluasan pengaruh dan jaringan Ba’alawi, lebih jauh lagi, untuk perluasan otoritas mereka. Seperti yang dikatakan Weber, pemimpin dikatakan memiliki otoritas hanya ketika ada pengikut yang patuh.[16] Di dalam Di FPI – sebagaimana yang akan dibahas pada sub bahasan selanjutnya – ada dua kelompok penting yang menjadi rumah para pengikut setia Rizieq: kelompok jemaah dan laskar.

Meski Rizieq punya basis dukungan yang cukup besar di level akar rumput, kelompok oposisi yang berseberangan dengan organisasinya juga tidak bisa dikatakan sedikit. Ia berasal dari ragam segmen masyarakat; kepolisian, politisi, muslim moderat, dan aktivis LSM bersatu mengecam Rizieq dan FPI. Beberapa di antara pemimpin partai dan organisasi Islam yang turut mengecam adalah Hidayat Nurwahid dari PKS, Amien Rais dari PAN, DIn Syamsuddin ketua Muhammadiyah dan Hasyim Muzadi ketua Nahdlatul Ulama (NU). Meski mendapat hujan kritik, Rizieq tidak kehilangan spiritnya dan terus menantang lawan-lawannya. Kecenderungan inilah yang membuat Rizieq berbeda dengan para pendahulunya di Ba’alawi yang selalu menerapkan politik nonkonfrontasional dan mengusung religiusitas konservatif. Rizieq, sebaliknya, menerapkan politik konfrontatif dan mengusung militansi agama.

Mengorganisir dan Memobilisasi Anggota: Kelompok Jemaah dan Laskar

Jemaah FPI terdiri dari para anggota yang secara rutin mengikuti acara keagamaan yang diselenggarakan oleh pimpinan FPI. Anggota Jemaah pada umumnya diisi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah dan bergabung dengan FPI karena misi dakwah dan kegiatan sosial.[17] Mayoritas anggota jemaah punya ikatan dengan pimpinan dan pengurus FPI.[18] Tidak ada informasi yang akurat soal berapa jumlah anggota jemaah FPI. Tapi diperkirakan kelompok Jamaah mengisi proporsi yang cukup besar dari jumlah keanggotaan FPI.

Para jemaah secara rutin menghadiri pengajian yang dijadwalkan seminggu sekali di masjid Ishlah Petamburan yang berlokasi sekitar dua ratus meter dari kediaman Rizieq.[19] Dalam setiap penyelenggaraan pengajian, masjid yang berkapasitas lebih dari seribu itu hampir selalu penuh. Penting digarisbawahi, kegiatan pengajian tersebut punya peran penting bukan hanya sebagai media utama penyebaran pengetahuan agama, tapi juga berperan untuk memperkuat kekompakan antar anggota FPI. Dalam banyak hal, sesi pengajian memberikan kesempatan kepada anggota jemaah untuk mendiskusikan masalah individu dan sosial mereka.

Pesertanya mayoritas berasal dari kawasan Jabodetabek, meskipun kadang juga ada rombongan dari wilayah lainnya seperti Surakarta Jawa Tengah. Pengajian akidah dan fikih termasuk di antara materi pengajian yang diadakan; sebuah sesi yang juga diisi dengan dialog terbuka bersama Rizieq. Rizieq memang tampil sebagai tokoh utama, tetapi, seperti disebutkan di atas, Habaib dan para Kiai juga diberi ruang untuk berpidato. Tokoh Ba’alawi dan para Kiai diberikan peran penting dalam menjalin komunikasi dengan Jamaah FPI. Ini berguna untuk mempertahankan FPI sebagai sebuah entitas kolektif sekaligus upaya melindungi legitimasi serta klaim-klaim otoritas para pemimpinnya.

Berbeda dengan Jamaah, para Laskar (kelompok milisi dan mujahidin FPI) membentuk kategori lain dalam struktur FPI. Mereka telah lama memainkan peran kunci dalam upaya FPI menghapus dugaan penyakit sosial di Jakarta. Sebagian besar anggota laskar adalah mantan preman, pemuda tunawisma, pengangguran, dan masyarakat kurang beruntung lainnya. Laskar tidak memiliki latar belakang atau identitas agama tertentu dan cenderung kurang memperhatikan kewajiban agama mereka.[20] Meminjam terminologi Clifford Geertz, kelompok sosial ini bisa dikategorikan sebagai satu varian abangan dari masyarakat Betawi.[21] Isolasi berkepanjangan dari tradisi agama dan perasaan kurang akan pengetahuan Islam, adalah faktor yang memotivasi mereka untuk bergabung dengan FPI sebagai sarana bertaubat.[22] Di masa krisis, saat ketidakpastian melanda banyak pihak, utamanya mereka yang merasa dirugikan sebagai sebuah kelompok masyarakat, tidak mengherankan jika anggota Laskah tertarik untuk ikutserta dalam kegiatan ritual dan spiritual yang ditawarkan FPI. Tidak ada sumber yang akurat tentang berapa jumlah laskar yang sebenarnya. Namun, pengurus pusat FPI mengklaim bahwa ada 7 juta anggota di tingkat nasional – dan jumlahnya menurun drastis setelah mereka dibubarkan tahun 2002.

Pada tahun 2006, meskipun belum resmi, FPI berhasil mendirikan Mujahidah FPI — kelompok satuan laskar perempuan. Kepala Mujahidah FPI, Umi Syarifah Balqis al-Badri adalah keturunan Ba’alawi. Menurut Noni, Sekjen Mujahidah FPI, laskar ini memiliki dua ratus hingga tiga ratus anggota yang mengorganisir dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial-keagamaan.[23]

Penting dicatat di sini, dalam konteks keanggotaan, gerakan protes Islam memiliki sejumlah karakteristik. Satu faktor paling pentingnya adalah “mereka mewakili satu gambaran yang sama mengenai pihak-pihak yang menganggap dirinya terjebak dalam kesenjangan antara status quo dan aspirasi yang mereka miliki.”[24] Laskar FPI adalah orang-orang yang merasa terpinggirkan dan terisolir karena ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan distribusi aset dalam konteks hegemoni kelompok lain di kota.[25] “Penolakan atas situasi saat tersebut” selalu menjadi ciri dominan dari gerakan protes di kalangan masyarakat Muslim.[26]

Selain itu, elemen penting lainnya dari gerakan-gerakan ini adalah soal persepsi bahwa nilai-nilai Islam dan signifikansinya tengah terancam. Akibatnya, mereka menciptakan gagasan tentang kebutuhan untuk melindungi nilai-nilai tradisional ini.[27] Pendiri FPI misalnya, berpendapat bahwa nilai-nilai Islam sedang diserang oleh “dekadensi Barat, sekularisme, liberalisme dan amoralitas, yang lantas dipercepat oleh reformasi demokrasi.”[28] Mereka sepakat terhadap pandangan bahwa reformasi politik telah membawa “kerusakan dalam tatanan moral masyarakat sebagaimana dibuktikan dengan tidak terkendalinya penyebaran bisnis “kotor” seperti diskotik, bar, pusat hiburan dan arus pornografi, prostitusi serta obat-obatan ilegal.”

Hal menarik lainnya dari FPI adalah basis keanggotaannya yang tidak memiliki ikatan dengan organisasi Islam arus utama seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis.[29] Meski tidak ada data mengenai distribusi etnis dalam anatomi keanggotaannya, tetapi secara etnis, mayoritas anggota FPI diyakini adalah orang Betawi dan masyarakat perkotaan Muslim dari tetangga Banten — provinsi di barat Jakarta. Hanya tingkat kepemimpinan saja, FPI didominasi oleh Ba’alawi Hadhrami dan Kiai lokal.

Amar Ma’ruf Nahi Munkar: Politisasi Agama dan Ideologi Kekerasan

FPI didirikan untuk tujuan amar ma’ruf nahi munkar, atau “memerintah kebenaran dan melarang kemungkaran.” Laskar diberi wewenang untuk mengatur pelaksanaan tugas ini. Di masa-masa awal FPI, para pendiri menegaskan, “memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang apa yang ada salah” mau tidak mau harus dipraktikkan apapun risikonya. Ini adalah pesan paling penting yang dideklarasikan pada hari berdirinya FPI tanggal 17 Agustus 1998. Pimpinan FPI, Habaib, dan para kiai setempat, termasuk Habib Idrus Jamalullail, Rizieq, K.H. Cecep Bustomi, K.H. Damanhuri, dan K. H. Misbahul Anam, sepakat pada satu pandangan bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia berorientasi pada Barat dan dalam banyak hal tidak cocok dalam konteks Indonesia dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun sayangnya para pendiri FPI gagal menjelaskan maksud mereka soal ketidaksesuaian hukum positif dan soal bagaimana syariah — yang dipandang sebagai alternatif dari sistem hukum yang ada — harus diterapkan.

Para pendiri FPI beranggapan bahwa dekadensi moral sosial di Indonesia adalah hasil dari reformasi — sebuah gerakan yang berhasil menggulingkan Presiden Suharto. Reformasi dianggap telah melahirkan “kerusakan umum dalam tatanan moral masyarakat”, yang hal itu dibuktikan dengan penyebaran bisnis maksiat yang tidak terkendali seperti diskotik, bar, pornografi, prostitusi, dan obat-obatan terlarang. Menurut para pemimpin FPI, penegak hukum dan lembaga negara tidak dapat berfungsi dengan baik karena korupsi dan relasi dengan kejahatan yang terorganisir. Polisi, misalnya, “dianggap tidak mau atau tidak bisa menegakkan hukum yang ada dan menciptakan masyarakat yang saleh.”[30] Rizieq percaya, praktik maksiat yang tersebar luas muncul dari semacam konspirasi oleh kelompok yang punya kepentingan untuk menyukseskan bisnis yang berdampak pada penurunan bertahap berikut kerusakan moral masyarakat Islam.[31]

Yang jelas, dari pembahasan di atas, FPI didirikan untuk menggalang reformasi hukum dengan melakukan “Islamisasi” terhadap hukum sekuler Indonesia. Dengan mengusung agenda ini, Rizieq melakukan perlawanan tidak hanya ke jalanan tapi juga ke arena politik. Salah satu upaya paling ciamik yang dilakukannya adalah dengan menghidupkan kembali perdebatan publik soal Piagam Jakarta. Untuk tujuan tersebut, dia pun menerbitkan sebuah buku berjudul “Dialog Piagam Jakarta” untuk mencari dukungan dari kelompok Muslim ortodoks.

Dalam bukunya itu, ia menegaskan bahwa upaya memasukkan kembali Piagam Jakarta ke dalam traktat konstitusi Indonesia adalah suatu keniscayaan: Muslim memiliki hak untuk hidup dengan menerapkan syariah dan itu akan berlaku secara eksklusif bagi mereka, dengan demikian, tidak ada muncul perlakuan diskriminatif terhadap non-Muslim. Terlepas dari kegigihannya, usaha Rizieq tampaknya gagal ketika Sidang Amandemen Konstitusi tahun 2002 sepakat kalau Piagam Jakarta tidak akan diberlakukan kembali dalam konstitusi.[32] Kegagalan FPI dan koalisi kelompok pro-syariah ini tidak terlalu mengejutkan karena memang hal tersebut tidak mendapatkan dukungan secara politis dari partai-partai Islam, sama halnya juga dengan tidak ada minat di kalangan umat Islam untuk membicarakan bahkan menganggap penting hal tersebut.

Secara politis, militansi Rizieq memiliki keterkaitan dengan dinamika politik di tingkat nasional pasca-Suharto. Sebuah atmosfer demokrasi liberal yang mempromosikan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia tiba-tiba muncul dan menggantikan aturan lama serta pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh rezim otoriter. Perubahan ini sama sekali tidak membahagiakan para elit lama; kelompok elit yang menyambut militansi Rizieq dan – tanpa harus bersepakatan soal ideologi – mereka merawatnya sebagai bidak untuk menciptakan suasana kontrareformis. Kerusuhan Ketapang (1998) dan Bom Istiqlal (1999) merupakan contoh terbaik bagaimana militansi difungsikan untuk tujuan itu. Selama kerusuhan Ketapang misalnya, di mana FPI berpartisipasi secara aktif, tujuh belas preman asal Ambon meninggal.[33] Kasus tersebut menunjukkan kalau pasukan sipil seperti FPI sebenarnya mampu melakukan pendekatan yang mirip dengan pendekatan khas rezim Orde-Baru.

Pada bulan April 1999, Masjid Istiqlal diserang dengan ledakan bom. Karena  khawatir dengan munculnya aksi balasan dari kelompok Muslim terhadap orang Kristen – sebagai kelompok yang diklaim dan diduga sebagai pelaku dalam ledakan itu – Letjend Djadja Suparman dan Kepala Polisi Djajoesman menghimbau Rizieq untuk bekerja sama guna menenangkan suasanya yang bergejolak di masyarakat. Di bawah perintah Rizieq, laskar FPI dikerahkan untuk mengamankan Katedral Jakarta dan berbagai gereja lainnya di dekat masjid. Setelah mobilisasi ini, lahir sebuah hubungan yang jauh lebih kuat antara FPI dan pejabat militer.

Rizieq pun memanfaatkan relasi tersebut  untuk mengajukan proposal ke pemerintah tentang penerapan hukum syariah di Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk mempresentasikan proposalnya, dia meminta Djadja mengatur sebuah pertemuan dengan Panglima Angkatan Darat, Jenderal Wiranto, yang kala itu juga menjabat sebagai staf administrasi Presiden B. J. Habibie. Pada 1999 Djadja berhasil mengatur pertemuan ini. Namun, sebelum itu, Rizieq pernah bertemu dengan Yudhoyono, yang saat itu menjabat Kepala Staf Teritorial TNI, untuk menyampaikan proposalnya. Menurut Rizieq, seperti seorang letnan pada umumnya, Yudhoyono menganggap gagasan penerapan syariah di Aceh tidak tepat dan kontradiktif secara konstitusi.

Hubungan Rizieq dengan elit militer tak pelak menjadi kontroversi. Rumor tentang kedekatannya dengan Wiranto melahirkan dugaan bahwa militer ikut campur dalam setiap agenda kekerasan yang dilakukan oleh FPI. Tapi, International Crisis Group (ICG), sebuah LSM yang peduli dengan  topik keamanan, punya pendapat yang berbeda. Mereka menjelaskan, “Jenderal Wiranto dan perwira militer lainnya memang tidak disarankan berbagi tujuan dengan FPI. Tapi harus diakui, dengan cara itu mereka mampu memelihara kontak dengan sebuah organisasi yang punya kapasitas untuk memobilisasi pendukung di jalanan.”[34] Selain Jenderal Wiranto dan Djadja, Kapolres Jakarta Djajoesman juga memiliki hubungan dengan FPI sejak 1998.

Polisi pada awalnya mendukung FPI, baik secara logistik maupun finansial, sebagai lawan dari gerakan reformasi berbasis mahasiswa. Dalam sebuah wawancara dengan Ian Wilson, peneliti Asia Research Center di Murdoch University di Perth, Djajoesman menyatakan, “dalam suasana pasca 1998, pendekatan ‘tangan besi’ tidak lagi efektif untuk menangani milisi sipil. Sebaliknya, polisi mencoba untuk ‘mengontrol’ dan melakukan kompromi dengan FPI (dan kelompok sejenis) dengan menyalurkan dana yang sebagian besarnya diperoleh dari jaringan pebisnis di Jakarta sebagai upaya untuk meredam kelompok tersebut.”[35] Dan faktanya, hal itu juga dilakukan sebagai bagian dari upaya polisi untuk memperkuat kontrol atas “bisnis-bisnis jahat”.

Dengan bertindak seolah-olah mereka tidak mampu mencegah kekerasan kelompok main hakim sendiri — yang direpresentasikan secara dominan oleh FPI — mereka lalu memanfaatkannya sebagai “bisnis” dengan memberikan jaminan perlindungan kepada pemilik bisnis sekaligus menciptakan relasi ketergantungan pada kekuatan. Wilson berpendapat, dalam manuver semacam itu, pasti ada keuntungan ekonomi yang diperoleh karena “gerakan militansi Islam turut melembagakan efek ekonomi-politiknya sendiri”; dalam tindakan kekerasan itulah muncul sebuah “hasrat untuk memperoleh akses ke sumber daya dan keuntungan instrumental melalui praktek pemerasan dan perlindungan politik”.

Meskipun Rizieq mungkin mendapat beberapa keuntungan dari koneksi militernya, namun mereka gagal untuk membantunya mencapai tujuan FPI. Faktanya, mereka hanya merusak kredibilitas Rizieq di mata publik. Kredibilitasnya semakin rusak ketika anggota FPI terbukti terlibat dalam berbagai serangan yang ditujukan, tidak hanya kepada tempat-tempat yang dianggap “tidak bermoral”, tetapi tempat-tempat lain seperti kantor hak asasi manusia dan kelompok minoritas. Pada Juni 2000 misalnya, FPI melakukan tindak kekerasan terhadap Komisi Hak Asasi Manusia. Mereka menuduh komisi ini yang tidak adil terhadap Muslim. Di Oktober 2001, satu hari setelah pasukan AS menyerang Taliban yang memerintah Afghanistan, anggotanya turun ke jalan untuk “mendeportasi” semua warga AS yang mereka temui.

Pada Oktober 2002, Rizieq ditangkap, dituntut dan dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara. Pada 20 April 2003, polisi membebaskannya, tapi keesokan harinya dia ditangkap lagi atas tuduhan lain dan kembali dipenjara untuk beberapa waktu. Dia dibebaskan lagi pada November 2003. Dua bulan kemudian, setelah bertemu dengan Wakil Presiden Hamzah Haz, FPI mengumumkan bahwa bahwa organisasi akan mengubah paradigma gerakan dari metode kekerasan kepada metode non-kekerasan. Pergeseran ini tidak bertahan lama. Di bulan Oktober tahun berikutnya, FPI melanggar janjinya dengan menyerang kafe-kafe di Kemang dan Depok, dua kawasan di selatan Jakarta. Rizieq sering membela pilihan kekerasannya dengan klaim bahwa polisi gagal menegakkan hukum bahkan setelah mereka menerima laporan dari FPI. Namun, tindakan FPI yang berulangkali menggunakan kekerasan membuatnya mengantongi reputasi sebagai seorang militan dan radikalis.

Rizieq menyatakan, bahwa kepemimpinannya yang militan menarik perhatian media luar negeri. Faktanya, pada November 2001, setelah George W. Bush mengumumkan perang melawan terorisme pasca kejadian 9/11, Majalah Time menerbitkan sebuah laporan yang mengklaim bahwa FPI punya ikatan dengan jaringan teroris al-Qaeda.[36] Mengacu pada jaringan teroris global, dalam laporan yang berjudul “World Wide Web” tersebut Time menyatakan bahwa di Indonesia  ada “dua kelompok Islamis, yakni Front Pembela Islam dan Laskar Jihad, yang ditengarai menerima dana dari al-Qaeda.”[37] Laporan itu menambahkan bahwa, “sejak 11 September, kedua kelompok tersebut telah menyebar ancaman kepada orang Amerika.” Laporan ini secara tidak langsung berkontribusi pada terbentuknya pendekatan yang lebih keras dari pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, termasuk saat pemerintah menjebloskan Rizieq ke penjara pada 2002 hingga 2003.

Selama di penjara, Rizieq menulis buku “Dialog FPI: Amar Ma’ruf Nahi Munkar (2004)”. Dalam pengantarnya dia mengutarakan keprihatinan akan bisnis maksiat dan bahaya moral yang ditimbulkan kepada komunitas Muslim. Dalam bab pertama bukunya — yang hampir menghabiskan seratus halaman — Rizieq memulainya dengan definisi soal frasa amar ma’ruf nahi munkar dengan dalil yang melimpah dari Al-Quran dan Hadis.[38] Sebagai seorang akademisi dan spesialis Hukum Islam, Rizieq juga membahas beberapa poin terkait dengan kritik yang disuarakan para pengkritiknya.

Misalnya, Rizieq menyajikan satu bagian untuk membahas masalah penggunaan metode dan tidak kekerasan saat menerapkan amar ma’ruf nahi mungkar. Dia berpendapat bahwa kekerasan memang bukan jawaban terbaik dalam menjalankan kewajiban agama. Dia mendukung argumennya dengan sebelas kutipan dari Al-Quran dan Hadis — ayat-ayat dan hadis yang biasa digunakan lawan-lawannya untuk melawan praktek “melarang kesalahan” dengan tidak kekerasan — yang berisi seruan bagi umat Islam untuk melakukan perbuatan baik dengan cara yang tepat. Misalnya ayat al-Quran yang menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam mengajak orang untuk melakukan kebenaran.

Dengan berpura-pura kritis terhadap pendekatan kekerasan, Rizieq membuai pembaca dengan sebuah keyakinan palsu bahwa dia sebenarnya sudah mengesampingkan kekerasan. Tapi kemudian Ia mengajukan pertanyaan, “mengapa FPI tetap memilih opsi untuk melakukan kekerasan dalam amar ma’ruf nahi mungkar, daripada memilih untuk bersikap persuasif dan  penuh kasih sayang?” Dia lalu memulai jawabannya dengan mengutip sebuah kaidah fikih yang berbunyi, “ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib” (segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan sebuah kewajiban, hukumnya juga wajib). Rizieq memperkuat kaidah ini dengan beberapa kutipan ayat al-Quran dan hadis untuk membenarkan penggunaan kekerasan dalam agenda “nahi mungkar”.

Untuk memahami perlakuan Rizieq terhadap amar ma’ruf nahi munkar, kita mungkin bisa memanfaatkan sebuah temuan menarik dalam “Forbidding Wrong in Islam: An Introduction” yang ditulis Michael Cook, seorang sarjana etika Islam.[39] Cook mencoba menjelaskan apa yang dimaksud al-Quran mula-mulanya mengenai frase tersebut dan bagaimana para ulama menggunakannya secara kompatibel dengan makna asali al-Quran. Klarifikasi pertama Cook adalah bahwa “frase tersebut digunakan al-Quran secara asbtrak dan umum serta tidak memberikan indikasi yang mengarah pada karakter konkrit mengenai pelaksanaan tugas tersebut.” Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada penekanan khusus pada hakikat amar ma’ruf atau nahi munkar. Kecenderungan umum para mufassir di periode awal adalah memahaminya sebagai tugas yang berkaitan dengan hal-hal yang esensial dalam Islam, yakni tauhid. Cook menulis: “Memang, ada kecenderungan tafsir yang memandangnya sebagai tugas tauhid: ‘amar ma’ruf’ berkaitan dengan perintah untuk mengalihkan kepercayaan pada Keesaan Tuhan dan kebenaran Nabi; sedangkan ‘nahi mungkar’ berkaitan dengan pelarangan politeisme dan sikap penolakan terhadap Nabi.” Namun kebanyakan cendekiawan Muslim seperti  Muhammad Ibn Jarir al-Tabari (w. 923 M) dan Abu al-Ma’ali ‘Abd al-Malik al-Juwayni (w. 1085 M) menentang sudut pandang itu. Bagi mereka, frasa tersebut mengacu pada semua yang diperintahkan dan yang dilarang, baik oleh Tuhan maupun Nabi Muhammad. Di tengah persimpangan pendapat dan perdebatan soal makna di kalangan ulama, dulu hingga sekarang, maka tidak diragukan lagi kalau Rizieq telah mengembangkan tafsir dan memaknainya sedemikian rupa sehingga hal itu mendukung kecenderungannya untuk memutuskan hukum melalui tangannya sendiri yang seringkali ia ditunaikan dengan cara yang kasar.

Kebencian terhadap Militansi Habib Rizieq

Nama Habib Rizieq Syihab memang akan selalu identik dengan kontroversi dan kekerasan. Pada Agustus 2005 misalnya, FPI mengorganisir serangan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah di Parung, Jawa Barat. Tidak berhenti di situ, pada Juni 2008, anggota laskar FPI menyerang peserta aksi damai Aliansi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di National Tugu (Monas). Peristiwa itu memakan korban, salah satunya adalah seorang Kiai NU dari Cirebon. Secara spontan, kelompok massa yang terdiri dari berbagai elemen warga NU melakukan penyerangan ke kantor FPI cabang Cirebon.[40]

Di hari-hari pasca penyerangan, orang banyak berkumpul di daerah-daerah seperti Jember, Yogyakarta, Banyumas, Mojokerto, dan Bandung menuntut pelarangan FPI. Cabang FPI di Jember Jawa Timur yang diketuai oleh Habib Abu Bakar al-Habsyi berinisiatif untuk mengambil sikap dan dengan secara terbuka menyuarakan kritiknya tentang apa yang terjadi di Monumen Nasional.[41] Inisiatif itu diambil setelah pengikut NU di Jember menunjukkan amarah mereka terhadap FPI. Di saat yang sama, memuncak tuntutan agar pemerintah membubarkan FPI.

Menanggapi hal itu, pengacara senior dan penasihat presiden Adnan Buyung Nasution mengatakan, “Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bisa mengambil tindakan hukum dengan meminta pengadilan untuk membubarkan kelompok garis keras.”[42] Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assiddiqie membenarkan bahwa pemerintah dapat mengambil tindakan hukum untuk membubarkan organisasi mana pun. Presiden Yudhoyono lantas dengan segera muncul dalam konferensi pers dan mendorong agar hukum ditegakkan.[43] Seminggu kemudian setelah insiden, juru bicara Kepolisian Nasional menetapkan Rizieq sebagai tersangka.[44] Rizieq kemudian ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman dua belas bulan penjara.

Tidak pernah ada argumen yang koheren bahwa militansi FPI merupakan pertanda munculnya politik tertentu kaum Hadhrami. Namun, peran tokoh Hadhrami yang dominan dalam kepemimpinan FPI dan dominasi mereka dalam organisasi militan lainnya di Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan. Martin van Bruinessen berpendapat bahwa militansi atau radikalisme secara keseluruhan berlangsung sebagai sebuah sementara atas situasi yang dramatic dalam konstelasi politik nasional.[45] Dia menggarisbawahi pentingnya jaringan transnasional dan peran orang Arab Indonesia dalam kepemimpinan militan, “orang Arab telah memainkan peranan penting dalam transmisi wacana neo-fundamentalisme dan jihadisme dari Timur Tengah ke Indonesia.[46] Namun, ia juga mengamati kalau radikalisme yang muncul nyatanya belum diterima secara universal, sebagaimana yang dibuktikan oleh “reaksi anti-Arab di kalangan Muslim Indonesia asli yang mempertimbangkan radikalisme tersebut sebagai sesuatu yang asing (alien).”

Berdasarkan pengamatan sata, sentiman anti-Arab dari penduduk asli Indonesia memang menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun Rizieq menolak bahwa identitas gerakannya berkaitan organisasi Ba’alawi, namun penggunaan simbol-simbol Ba’alawi, seperti istilah sapaan Habib dan pakaian Arabnya, membuat munculnya klaim keterkaitan gerakan FPI dengan komunitas Ba’alawi tak dapat terhindarkan. Banyak Muslim pribumi mempertanyakan keterlibatan Rizieq dan para pemimpin Arab lainnya dalam konteks penyebaran militansi Islam di Indonesia dan kecenderungan mereka untuk melakukan kekerasan.

Sentiman Kebencian dari Non-Hadhrami

Komentar ketua Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif kepada Rizieq sedikit banyak menggambarkan sentimen anti-Arab tersebut. Dia mencela kekerasan yang dipicu oleh beberapa kelompok garis keras, termasuk FPI, yang memaksa pemerintah membubarkan Ahmadiyah. Dalam kritiknya, Syafii menyebut Rizieq sebagai warga negara Arab. Harian nasional Sinar Harapan menerbitkan artikel yang mengutip Syafii, “Syafii juga menyatakan bahwa kita tidak boleh meninggalkan negara ini di bawah kendali Habib Rizieq, seorang warga negara Arab. Penampilannya sebenarnya demi status, yakni untuk menyebarkan agama menurut interpretasinya sendiri dan demi keuntungan materi. “Habib adalah orang Arab yang berusaha untuk mendapatkan status sosial dan keuntungan materi. Apakah kami harus menyerah di bawah tekanan orang seperti itu?”[47]

Pernyataan itu sontak memicu reaksi keras dari para pemimpin Hadhrami. Ketua Rabithah Alawiyah di Jakarta, Habib Zen bin Umar bin Smith, didorong oleh komunitas Ba’alawi untuk merespons pernyataan tersebut.[48] Zen berusaha menghubungi Syafii secara langsung untuk menolak komentarnya yang menghasut, tapi ia tidak berhasil menghubunginya. Bagaimanapun, Rabithah adalah pihak yang paling tepat untuk mengemukakan pendapat guna menanggapi komentar semacam itu berdasarkan motif persahabatan dan persaudaraan agar klaim-klaim kekerasan yang disematkan kepada orang Arab bisa diredam. Setelah mengetahui keberatan dari komunitas Arab terkait komentarnya, Syafii kemudian menerbitkan kolom di harian nasional Republika. Syafii membantah bahwa dirinya memusuhi orang Arab:

“… Namun perlu kita akui bahwa ideologi radikal ini tidak hanya bersumber dari orang-orang keturunan Yaman. Hampir setiap negara di permukaan bumi ini pernah memiliki orang-orang dengan ideologi seperti itu. Di Indonesia, tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam sepuluh tahun terakhir ideologi ini telah dipromosikan oleh orang Indonesia keturunan Arab yang mengenakan pakaian Arab. Wawancara saya dengan Sinar Harapan beberapa hari lalu, yang menyinggung tentang orang Arab, bukanlah untuk mendiskreditkan teman Arab saya yang damai, cerdas, santun dan mau berintegrasi.”[49]

Meski sudah diklarifikasi, Syafii tetap mewanti-wanti untuk melawan kecenderungan radikal di antara sebagian orang Indonesia keturunan Arab, yakni “kelompok pemarah yang cenderung mengadopsi ideologi radikal untuk mencapai tujuan mereka.”

Ini bukan yang pertama kali Ketua Muhammadiyah mengecam Rizieq atas tindakan kekerasannya. Pada tahun 2005 dia menulis sebuah komentar di Republika, di mana dia menyebut preman berjubah (preman berpakaian arab) sebagai pengecut.[50] Sikap kritisnya terhadap Rizieq dan kelompoknya juga digaungkan oleh pemimpin Muslim lainnya, termasuk Hidayat Nurwahid, Amien Rais, Din Syamsuddin dan Hasyim Muzadi.

Kritik terhadap Rizieq dan FPI pun juga disampaikan oleh pemikir liberal terkemuka Goenawan Mohamad, pendiri dan editor majalah mingguan terkemuka di Indonesia, Tempo. Sebagai seorang penulis, Goenawan terkenal karena kolom “Catatan Pinggir” yang diterbitkan secara berkala di Tempo.

Diakui karena sikap kritisnya terkait masalah publik yang penting, dia menulis Catatan Pinggir bertajuk “Indonesia” pada Juni 2008 dan menyampaikan pesan kepada orang-orang yang disebutnya sebagai “Saudara Shihab” dan “Saudara Ba’asyir.”[51] Isi pesannya adalah tentang kebebasan, keberimbangan dan keadilan; tentang kelemahan dan keterbatasan umat manusia dalam iman; tentang berkah keragaman Indonesia yang patut dihormati. Dalam catatannya, dia tampaknya berusaha menjauhi perbincangan sensitif soal isu ras. Namun, retorika dan simbol yang dia gunakan untuk menasihati para pemimpin Arab, Rizieq dan Abu Bakar Ba’asyir, merupakan produk dari paradigma khas Indonesia sebagai negara yang demokratis dan majemuk, dimana hukum harus ditegakkan dan martabat manusia harus dihormati.[52] “Benar bukan Arab Saudi, atau Turki abad ketujuh belas atau Jawa jaman Raja Amangkurat dari Mataram; tapi ini Indonesia 2008,” ujar GM.

Indikator lainnya yang menunjukkan meningkatnya kritik terhadap orang Arab ditemukan dalam statemen pemimpin kharismatik NU karismatik K.H. Sahal Mahfudh dalam sebuah wawancara dengan Tempo soal kontroversi kasus Ahmadiyah:

Tempo: Sebagai pemimpin NU, bagaimana pandangan Anda dalam melihat konflik yang terjadi antara Front Pembela Islam (FPI) dan mereka yang mendukung Ahmadiyah, berikut hubungan kedua kelompok tersebut dengan Nahdlatul Ulama?

KH. Sahal Mahfudh: Front Pembela Islam (FPI) bukanlah Nahdlatul Ulama (NU). FPI dulu didirikan oleh Habaib. Karena itu, FPI bukan NU. Dan praktik keagamaannya juga tidak sama. Tampak jelas bahwa FPI adalah Wahabi, sedangkan NU menganut Ahlussunnah Waljamaah.

T: Bukankah ulama NU mengakui keberadaan Habaib?

KH. SM: Pikiran Wahabi tidak cocok untuk Indonesia, karena paham Wahabi merujuk langsung kepada al-Quran dan Sunnah. [Bagi Wahabi] segala hal yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah dianggap palsu. Jika [doktrin Wahabi] ini harus diterapkan di Indonesia, itu tidak akan berhasil. Kita itu beragam, kaya akan budaya dan adat istiadat. Selama hal itu [budaya dan adat istiadat] tidak bertentangan [dengan al-Quran dan Sunnah], ya sah-sah saja meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam al-Quran.[53]

Keengganan Mahfudh untuk mengakui hubungan apa pun antara NU dan Habaib menarik untuk diamati. Dia bahkan menghindari pertanyaan tentang pengakuan ulama NU atas eksistenso Habaib dan malah menyoroti tautan FPI dengan paham Wahabi, menekankan ketidakcocokan yang terakhir dengan tradisi keberagamaan yang dilatarbelakangi oleh keragaman budaya di Indonesia. Ketika sentimen anti Arab terungkap secara eksplisit dan sama-sama, muncul juga anggapan bahwa metode mereka dalam banyak hal asing bagi konteks Islam dan budaya Indonesia. Perbedaan-perbedaan ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan di antara masyarakat Muslim pribumi. Ketidakpuasan ini memang suara mayoritas Muslim. Baik Syafii, Mahfudh dan Goenawan adaah perwakilan suara mayoritas Muslim Indonesia tersebut.

Ketidakpuasan nyatanya ditemukan di mana-mana. Hasil survei yang dirilis oleh Pusat untuk Studi Agama dan Budaya (CSRC) Universitas Islam Negeri Jakarta membenarkan kenyataan tersebut. Survei itu menunjukkan persentase yang tinggi (89 persen) dari komunitas Muslim yang tidak setuju dengan penggunaan kekerasan dalam agenda amar ma’ruf nahi mungkar.[54] Responden Muslim mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan terhadap mereka yang melakukan kekerasan, apapun motif di balik kekerasan itu (98 persen). Umat ​​Islam juga percaya bahwa kekerasan dalam melakukan dakwah sebenarnya adalah cara yang tidak Islami (83 persen). Persepsi ini merepresentasikan posisi mayoritas umat Muslim di hadapan meningkatnya fenomena militansi Islam di Jakarta yang berupaya mendelegitimasi setiap dalil agama sebagai pembenaran praktek dan tindak kekerasan.

Suara dari Dalam: Hadhrami Ba’alawi

Meski tokoh Hadhrami mengalami peningkatan dalam hal keterliatan sebagai pemimpin dalam gerakan Islam militan, pandangan kelompok Hadhrami terhadap gerakan militansi tersebut juga harus dipertimbangkan. Menariknya, tidak ada bukti yang mengatakan kalau elit Ba’alawi mendukung Rizieq. Habib Ali al-Habsyi, pemimpin paling terkemuka dari komunitas Ba’alawi di Jakarta, misalnya, nyatanya tidak menunjukkan dukungan apa pun untuk gerakan militansi Rizieq, meskipun dia juga tidak mengkritiknya secara terbuka. Namun, beberapa tokoh penting Ba’alawi lainnya, termasuk Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya Ba’Alawy dari Pekalongan, mengutuk militansi kepemimpinan Rizieq dan menasihatinya untuk meninggalkan kekerasan.[55] Di hari-hari pasca serangan di Tugu Nasional 2008 yang melibatkan FPI, Rizieq sempat kehilangan sejumlah dukungan dari tokoh-tokoh keturunan Habaib. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Cabang FPI di Jember Jawa Timur diketuai oleh Habib Abu Bakar, mengambil inisiatif dan menghentikan dirinya sendiri. Dengan terbuka, Habib Abu Bakar Bakar menyuarakan kritiknya tentang apa terjadi di Monumen Nasional.

Reaksi keras terhadap serangan itu juga datang dari Habib Segaf bin Syech Abubakar dari Parung, Jawa Barat. Segaf adalah kiai yang mengasuh Pesantren al-Ashriyyah Nurul Iman yang dikenal moderat dan berkomitmen pada pluralisme dan nasionalisme keindonesiaan. Pesantren tersebut memiliki beberapa ribu santri yang datang dari berbagai penjuru negeri. Segaf menunjukkan ketidaksenangannya atas tindak kekerasan yang melibatkan FPI dan terjadi secara berulang di kota Jakarta dan sekitarnya. Segaf memperlihatkan kemarahan atas serangan terhadap aksi damai di Monas dan dia mengerahkan ribuan santrinya untuk menantang milisi FPI. Berbicara di depan santrinya, Segaf membuat sebuah pernyataan:

“Hari ini saya telah meminta Anda untuk datang dan bertemu karena negara sedang dalam bahaya. Harap diperhatikan! Anda dilarang keras untuk bertindak seperti Front Pembela Islam (FPI) pimpinan provokator Habib Rizieq Shihab yang telah mengadu domba antara satu anak bangsa dengan anak bangsa lainnya. FPI-lah yang telah menyebabkan bentrokan di antara anak-anak bangsa. Damai dan toleransi terancam. Terbukti dari meningkatnya permusuhan dan pertumpahan darah di tengah masyarakat. Apa yang dilakukan FPI merupakan kejahatan yang telah merusak citra Islam dan menghancurkan keragaman Indonesia. Tidak pernah ada seorang pun habib yang berperilaku seperti dia, yang tidak mengikuti teladan Nabi.”[56]

Dengan fasih dan tegas, Habib Segaf menelepon pemerintah untuk menangguhkan FPI dan mengancam akan mengambil tindakan jika pemerintah gagal melakukannya. Dia menyatakan: “FPI adalah kejahatan yang menyamar dengan jubah. Anggotanya bertindak anarkis. Presiden SBY [Yudhoyono] dan Kepolisian Nasional harus bertindak tepat untuk membubarkan kelompok tersebut.”

Bagi sesepuh Ba’alawi, Rizieq gagal menyesuaikan diri dengan tradisi utama mereka dalam melakukan dakwah yang khas dengan cara-cara damai dan toleran. Namun, keengganan Rizieq untuk menerima nasihat tampaknya adalah momentum ketika kepemimpinan Ba’alawi lama sedang ditantang. Ini tidak mengejutkan, karena dari awal koneksi Rizieq ke arus utama komunitas Ba’alawi tampaknya memang tidak sekuat itu. Hanya baru-baru ini, khususnya setelah dia kembali dari studinya di Arab Saudi dan kenaikan posisinya sebagai seorang pemimpin militan yang kontroversial, pada konferensi Rabithah tahun 2006, Rizieq diangkat sebagai pejabat organisasi meskipun dia juga enggan untuk mengambil bagian dan aktif di dalamnya.

Terlepas dari klaim kemerdekaan dan oposisi Rizieq dari komunitas Ba’alawi, tetap saja gaya kepemimpinan dan identitasnya telah memicu minat publik pada posisi komunitas Ba’alawi terkait dengan vigilantisme Rizieq. Itu terlihat jelas dalam wawancara saya dengan Zen, Kepala Rabithah Alawiyah. Zen mengaku gelisah dengan kecenderungan radikal FPI dan ketidakmampuan Rabithah untuk menghentikan Rizieq dan agenda-agenda radikalnya. Zen sadar bahwa tindak kekerasan FPI dan Rizieq kemungkinan besar akan merugikan citra Islam dan komunitas Ba’alawi Hadhrami di Indonesia.

Dia mengkritik Rizieq dan FPI yang terlalu menekankan dakwahnya pada nahi munkar dan mengabaikan amar ma’ruf secara terang-terangan. Dia juga menolak semua anggapan yang mengaitkan kecenderungan tindak kekerasan Rizieq dengan komunitas Ba’alawi. Zen menyatakan, bahwa “menautkan kekerasan Rizieq terhadap Habaib itu tidak benar… Kebanyakan Habaib telah menggunakan metode dakwah yang persuasif. Rabithah Alawiyah sendiri telah menerapkan pendekatan persuasive dalam agenda dakwah dan misi sosialnya, yang berciri non-konfrontatif, baik secara fisik ataupun secara intelektual.”

Zen tidak menyangkal bahwa keberadaan beberapa individu keturunan Ba’alawi yang lekat dengan kesan kekerasan dan radikalisme memang telah menodai gambaran tentang orang Arab, dan lebih berbahaya lagi, hal itu tentu saja mengancam hubungan komunitas Ba’alawi dengan Muslim asli Indonesia. Sejak awal, Sang Kepala Rabithah tersebut juga menyadari bahwa telah muncul sentimen kebencian anti-Arab di beberapa kalangan Muslim pribumi. Dia mengakui bahwa ini adalah kecenderungan yang berbahaya dan menyarankan agar orang Arab mawas diri dan merenungi betul pepatah “ada api di balik asap”. Dengan menunjukkan jarinya, dia menyatakan kegagalan orang Arab untuk menjadi suatu komunitas yang benar-benar “inklusif” dalam spektrum masyarakat Muslim pribumi yang sangat luas. Kekesalannya diperburuk oleh sebuah fakta bahwa orang Arab telah gagal memberikan model dan pengaruh yang baik masyarakat.

Penutup

Artikel ini telah membahas bagaimana Habib Rizieq merasionalisasi tindak kekerasan yang dilakukannya di tempat-tempat yang dianggap lokasi bisnis maksiat atau yang dianggap anti-Islam. Rizieq dan sekutunya berpendapat bahwa nilai-nilai Islam tengah terancam oleh pengaruh Barat, sehingga darinya muncul gaya hidup dekaden dan tidak bermoral. Untuk itu, Rizieq menghimbau agar UU sekuler diganti denga UU Syariah. Alasannya, bahwa yang pertama berorientasi pada Barat dan tidak memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Kampanye lanjutan yang Rizieq lakukan untuk penerapan adalah dengan melakukan protes terhadap ketidakmampuan negara dan lembaga penegak hukum untuk melakukan kontrol atas penyebaran maksiat di tengah masyarakat. Bahkan, ketidakmampuan tersebut dianggapnya sebagai konspirasi terorganisir yang ditujukan untuk melawan Islam. Pemberlakuan yurisprudensi syariah sebagai ganti dari undang-undang yang ada mencerminkan keinginan para pemimpin FPI dan pengikut mereka untuk membawa perubahan mendasar, yaitu pemberantasan nilai-nilai Barat dan hukum sekuler di Indonesia.

Militansi Rizieq tidak dapat disangkal berkaitan erat dengan perubahan politik yang cepat yang terjadi di tingkat nasional pasca-Suharto. Dalam implementasi ide amar ma’rufnya, Habib Rizieq kadang-kadang terlibat dalam aliansi sementara dengan elit militer. Dari masa-masa awal FPI, elite militer memang tertarik dengan militansi FPI dan berharap mampu mengontrol mereka untuk kepentingan politik mereka sendiri. Tapi yang penting dicatat, elit militer pada akhirnya gagal menguasai Habib Rizieq. Kegagalan ini didorong oleh beberapa faktor, baik karena Rizieq dan FPI menjadi semakin mandiri, maupun karena timbulnya pergeseran politik negara pasca 9/11 dan bom Bali Oktober 2002. Pergeseran ini mengubah perlakuan dan sikap negara yang mulai menegur Habib Rizieq atas tindakan kekerasannya. Rizieq sadar bahwa konfigurasi politik telah berubah, dan karena itu dia pun mengubah strateginya menjadi entitas yang lebih mandiri.

Dalam kondisi semacam itu, Habib Rizieq berusaha memperkuat posisinya sebagai pemimpin. Dia mengamankan posisinya dengan merawat, baik tokoh Ba’alawi maupun Kiai lokal, dan menempatkannya di jajaran pimpinan FPI pusat. Melalui strategi ini, dia tidak hanya berhasil mempertahankan otoritasnya, tapi juga berhasil dalam menjaga stabilitas organisasi selama satu dekade. Karena sama-sama memiliki peran dalam konteks agama dan politik, keberadaan para habaib Ba’alawi dan para kiai Betawi berfungsi untuk menjaga jati diri FPI. Mereka merumuskan kebijakan dan perintah, serta mengatur dan memperluas jaringan. Mereka menyediakan layanan reguler berupa sesi pengajaran agama dan kegiatan sosial yang melibatkan Muslim Betawi, yang notabene merupakan jamaah mayoritas.

Di antara keanggotaan jemaah, ditempatkanlah Laskar di garis depan pertempuran untuk mengurusi agenda nahi mungkar. Mereka adalah pengikut yang paling fanatik dan pelaksana paling efektif bagi agenda-agenda keagamaan FPI. Laskar juga punya peran dalam membangun citra militansi FPI. Kharisma, ketegasannya sebagai pemimpin, latar belakang agamanya, ditambah dukungan dari tingkat atas dan menengah jajaran para pimpinan, Habib Rizieq pun menjelma sebagai sumber utama bagi otoritas agama dan menduduki peringkat tertinggi dalam daftar pemimpin FPI dan jaringannya.

Sebagai anggota generasi muda para pemimpin Ba’alawi, Rizieq yang cenderung keras dan konfrontatif tampak kontras dengan pendekatan damai yang ditradisikan pendahulunya dalam menyebarkan Islam. Karena tradisi semacam itu, Rizieq mungkin kecewa dan menganggap mereka gagal terlibat secara aktif memerangi apa yang dia anggap sebagai dekadensi moral masyarakat Muslim. Rizieq tampaknya hendak menggambarkan dan memproyeksikan dirinya sebagai pemimpin baru, sekalipun hal itu harud dibayar mahal dengan memburuknya reputasi Ba’alawi di mata masyarakat. Pemimpin Ba’alawi memang telah menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan pendekatan militan Rizieq yang mereka anggap asing bagi tradisi Ba’alawi. Namun, keterlibatan beberapa tokoh Ba’alawi dalam organisasi militan Habib Rizieq jelas menunjukkan perpecahan internal dalam komunitas Ba’alawi, di mana para pemimpin radikal menantang para pemimpin moderat.

Meski Habib Rizieq tidak pernah secara eksplisit mengaitkan kelompoknya dengan komunitas Ba’alawi, dia tetap menggunakan simbol Ba’alawi, seperti pakaian Arab dan gelar habib yang melekat padanya namanya. Karena itu, munculnya gambaran mengenai komunitas Ba’alawi dalam FPI — juga Hadhrami lain di organisasi Islam militan lainnya — menjadi bahan bakar untuk mempertegas identifikasi orang Arab yang lekat dengan radikalisme. Di saat yang sama, hal tersebut juga melahirkan generalisasi di kalangan Muslim pribumi soal karakter militan orang Arab Indonesia, yaitu, kaum Hadhrami. Perkembangan semacam ini tentu telah merusak citra Hadhrami dan peran mereka di masa depan Indonesia mungkin akan dipertanyakan. Kebencian yang tumbuh di antara para pemimpin Muslim pribumi mungkin juga merongrong peran dan otoritas keagamaan kaum Hadhrami di tenga masyarakat. Kegagalan Rizieq untuk memahami fakta bahwa ada peningkatan rasa tidak puas dari mayoritas Muslim di Indonesia, termasuk tokoh Ba’alawi sendiri, tentu saja adalah ongkos yang sangat mahal. Hal itu mungkin saja menjadi pemicu yang menyebabkan terjadinya gesekan lebih lanjut dalam komunitas Hadhrami dan pemisahannya dari Muslim Indonesia. Kemungkinan paling buruk, hal itu akan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan kaum Hadhrami untuk mengintegrasikan diri dalam konteks keindonesiaan; satu realitas yang mirip dengan situasi wacana yang terjadi di era kolonial, tepatnya ketika sebagian besar kaum Hadhrami dianggap sebagai orang asing dan bukan sebagai entitas orang Indonesia.

Catatan Kaki:

[1] “Dari Mozart Hingga Tahu Tempe”, Gatra, 8 Januari 2000, 30.

[2] Habib Muhammad bin Rizieq Syihab, wawancara dengan penulis, Jakarta, 3 Juli 2009.

[3] Abdurrahman Basyura, wawancara dengan penulis, Jakarta, 4 July 2008.

[4] KH. Misbahul Anam, KH. Cecep Bustomi, Habib Idrus Jamalullail, and KH. Damanhuri, bersama dengan beberapa tokoh lainnya, dikenal sebagai pendiri FPI.

[5] Michael Ryan, “Authority,” in Encyclopedia of Social Theory, ed. George Ritzer (Thousand Oaks, CA: Sage, 2005), 1:19.

[6] Michael Ryan, “Authority,” 1:19.

[7] Muhammad Mbong, wawancara dengan penulis, Jakarta, 2 July 2008. Mbong adalah seorang fungsionaris dalam divisi ekonimi FPI.

[8] Habib Muhammad bin Rizieq Syihab, Dialog FPI: Amar Ma’ruf Nahi Munkar (Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, 2004), 665–67.

[9] L. W. C. van den Berg, Hadramaut dan koloni Arab di Nusantara (Hadhramaut dan Koloni Arab the Indian Archipelago), trans. Rahayu Hidayat (Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies [INIS], 1989), 72. Habaib terkemuka dalam hal ini adalah Habib Husein bin Abubakar Alaydrus, dikenal sebagai Habib Luar Batang; Habib Salim bin Jindan dari Otista; Habib Ali Alatas dari Bungur (Habib Bungur); Habib Ali al-Habsyi dari Kwitang (Habib Kwitang); dan Habib Zen Sulaibiyah Alaydrus dari Pekojan. Mereka mengajar Islam tempat tinggal mereka, di majlis taklim dan di masjid.

[10] Ismail Fajri Alatas, “Securing Their Place: The Ba’alawi, Prophetic Piety, and Islamic Resurgence in Indonesia” (master’s thesis, National University of Singapore, 2008), 37.

[11] FPI militia member, interview by Ian Wilson, Jakarta, June 2006. See Ian Wilson, “‘As Long as It’s Halal’: Islamic Preman in Jakarta,” in Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia, ed. Greg Fealy and Sally White (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies [ISEAS], 2008), 202.

[12] Ismail Fajri Alatas, obrolan bersama penulis, Singapore, 24 May 2008.

[13] Islamisme adalah “ideologi politik yang bertujuan untuk mendirikan lembaga negara dan atau mengontrol yang sudah ada untuk memaksakan Islamisasi yang lebih dalam, mencapai keadilan yang lebih besar, dan menjaga integritas komunitas Muslim. Islamisme umumnya terkait dengan pemikiran reformis dan terkadang (tetapi tidak harus) memvalidasi penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuannya. Ia biasanya mencari kesesuaian sosial dan, selama hal itu ternyata toleran terhadap agama lain, biasanya  yang mereka harapkan adalah menerima posisi di bawah dominasi Islam.” Definisi ini dirumuskan oleh National University of Singapore“Islam dan Dinamika Sosial di Indonesia: Analisis Komparatif Hukum, Budaya, Politik, dan Agama sejak c. 1998 di Tiga Wilayah yang Menentukan (Jawa, Jakarta, dan Aceh), ”yang anggotanya termasuk pemimpin tim M. C. Ricklefs, wakil pemimpin tim Michael Feener, dan rekan peneliti Chaider S. Bamualim.

[14] Andri Rosadi, Hitam Putih FPI [Front Pembela Islam]: Mengungkap Rahasia-rahasia Mencengangkan Ormas Keagamaan Paling Kntroversial (Jakarta: Nun, 2008), 107

[15] Alatas, “Securing Their Place,” 37.

[16] See Ryan, “Authority,” 19.

[17] Noni, wawancara dengan penulis, Jakarta, 24 June 2008. Noni adalah Sekretaris Jenderal Mujahidah FPi, sebuah sayap organisasi perempuan FPI.

[18] Noni, wawancara dengan penulis, Jakarta, 24 June 2008.

[19] Rosadi, Hitam Putih FPI, 104–5.

[20] Chaider S. Bamualim, Din Wahid, Noorhaid Hasan, E. Kusnadiningrat, Jajang Jahroni, Karlina Helmanita, Syukron Kamil, Amelia Fauzia, Muhbib Abd. Wahab, and Asep Saefuddin Jahar, “Radikalisme agama dan perubahan sosial di DKI Jakarta” (unpublished research report, PBB IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1999–2000), 31–32.

[21] Clifford Geertz, The Religion of Java (Glencoe, IL: Free Press, 1960).

[22] Bamualim et al., “Radikalisme,” 32.

[23] Noni, wawancara dengan penulis, Jakarta, 24 June 2008.

[24] Dale F. Eickelman and James Piscatori, Muslim Politics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996), 109.

[25] Mbong, wawancara dengan penulis.

[26] Sartono Kartodirdjo, Religious Movements of Java in the Nineteenth and Twentieth Centuries (Yogyakarta: Percetakan UII, 1970), 8

[27] Awad al-Sid al-Karsani, “Beyond Sufism: The Case of Millennial Islam in the Sudan,” in Muslim Identity and Social Change in Sub-Saharan Africa, ed. Louis Brenner (London: C. Hurst, 1993), 135

[28] Wilson, “As Long as It’s Halal,” 199

[29] Rizieq, interview. See also Bamualim et al., “Radikalisme,” 29–30.

[30] Secara organisasi, FPI beroperasi melalui sistem cabang semi-otonom, dengan dewan penasihat pusat yang melapor langsung kepada Rizieq.

[31] Habib Muhammad bin Rizieq Syihab, Dialog Piagam Jakarta (Dialog tentang Piagam Jakarta) (Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, 2000), 1–34.

[32] M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c. 1200 (Houndmills, UK: Palgrave Macmillan, 2008), 400–402.

[33] Ahmad Shabri Lubis, wawancara penulis, Jakarta, 25 Juni 2008.

[34] ICG, “Indonesia: Implications of the Ahmadiyah Decree,” Asia Briefing, no. 78 (7 July 2008), 13.

[35] Wilson, “As Long as It’s Halal,” 201.

[36] Rizieq, Dialog FPI, h. 5. Rizieq mengatakan bahwa “25 Sya’ban 1422 H / 12 November 2001 M, sebagaimana dikutip sebuah laporan khusus yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS, menyatakan bahwa FPI dianggap sebagai bagian dari jaringan teroris Osama bin Laden yang menerima dananya atas tindakan mereka. Seperti Osama yang dituduh oleh administrasi AS dan Inggris sebagai teroris berbahaya yang harus dilawan, FPI sekarang dianggap sama. Sebaliknya, semua orang tahu kalau A.S. dan Inggris adalah ‘teroris terbesar yang memusuhi Islam.”

[37] Amanda Bower and Rebecca Winters, “Worldwide Web,” Time, 12 November 2001, 37.

[38] Rizieq, Dialog FPI, 35–125. Lihat: 3:104, 110, 114 (Ali Imran); 7:157 (al-A’raf); 9:71 (al-Taubah).

[39] Michael Cook, Forbidding Wrong in Islam: An Introduction (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

[40] “Warga NU dan FPI Nyaris Bentrok di Cirebon”, Kompas, 1 June 2008, nasional.kompas.com/read/2008/ 06/01/23393672/Warga.NU.dan.FPI.Nyaris.Bentrok .di.Cirebon.

[41] “Didemo Masa Gus Gur, FPI Jember Membubarkan Diri”, tempointeraktif, www .tempo.co.id/hg/nusa/jawamadura/2008/06/03/ brk,20080603-124241,id.html, 3 June 2008.

[42] Jakarta Post, 3 June 2008, www.thejakartapost .com.

[43] Republika (Jakarta), 2 June 2008, www.republika .co.id/.

[44] Jakarta Post, 3 June 2008, www.thejakartapost .com/.

[45] Martin van Bruinessen, “Genealogy of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia,” www.let .uu.nl/~martin.vanbruinessen/personal/publications /genealogies_islamic_radicalism.htm (accessed 1 February 2009).

[46] Martin van Bruinessen, “Genealogy of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia”.

[47] Sinar Harapan, 2 June 2008, www.sinarharapan .co.id/berita/0806/ 02/sh01.html.

[48] Zen bin Umar bin Smith, wawancara dengan penulis, Jakarta, 4 July 2008.

[49] Ahmad Syafii Maarif, “Rasisme, Daki Kelam Peradaban”, Republika, 10 June 2008.

[50] Ahmad Syafii Maarif, “Preman Berjubah”, Republika, 9 August 2005.

[51] Goenawan Mohamad, Catatan Pinggir, Tempo, 16–22 June 2008, 138.

[52] Ba’asyir, yang juga merupakan keturunan Hadrami, adalah pemimpin sebuah organisasi islam lainnya di Indonesia yaitu Majlis Mujahidin Indonesia.

[53] “Wawancara KH. Sahal Mahfudh: ‘FPI itu bukan NU, tapi Wahhabi”, Tempo, 29 September–5 October 2008, 116

[54] Ridwan al-Makassary, Sukron Kamil, Ahmad Gaus AF, and Sri Hidayati, Pemetaan Ideologi Masjid-Masjid di DKI Jakarta (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2009).

[55] Anonymous, wawancara dengan penulis, Tangerang, 20 March 2008.

[56] Musadiq Marhaban, “Habib Rizieq VS Habib Seggaf Siap Baku Hantam!” (“Habib Rizieq VS Habib Segaf Are Prepared to Fight”), WordPress.com, 4 June 2008, www.musadiqmarhaban.wordpress.com /2008/06/04/habib-rizieq-vs-habib-seggaf-siap -baku-hantam.

REKOMENDASI

Muslim Tapi Musyrik, Kerancuan Stigma dan Pemikiran Kaum Salafi Terkait Konsep Kafir dan Syirik

Harakah.id - Muslim tapi Musyrik adalah stigma dan status yang tampaknya baru lahir belakangan ini. Penyebabnya adalah, ada sebagian kelompok yang...

Kalau Hidup Anda Terasa Sempit Dan Sesak, Coba Amalkan dan Baca Shalawat Fatih Pelapang...

Harakah.id – Shalawat Fatih ini cocok dibaca ketika anda merasa hidup sesak dan sempit. Di satu situasi, kita seringkali merasa hidup...

Kita Sering Diceritakan, Bahwa Di Awal Penciptaan, Seluruh Malaikat Bersujud Kepada Nabi Adam. Benarkah...

Harakah.id - Malaikat bersujud kepada Nabi Adam adalah hal atau peristiwa yang seringkali dikisahkan dalam kisah-kisah permulaan Adam diciptakan oleh Allah....

Syukur Bisa Diungkapkan Dengan Banyak Cara, Salah Satunya Dengan Sujud. Ini Doa Ketika Sujud...

Harakah.id - Sujud Syukur adalah salah satu bentuk ungkapan yang terima kasih dan bersyukur. Syekh Nawawi dalam Nihayah al-Zain, mengutarakan ada...

TERPOPULER

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Kenapa Orang Indonesia Hobi Baca Surat Yasin? Ternyata Karena Ini Toh…

Harakah.id - Surat Yasin adalah salah satu surat yang paling disukai orang Indonesia. Dalam setiap kesempatan, Surat Yasin hampir menjadi bacaan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...