Beranda Headline Polisi Ikut Urusi Zakat, Para Amil Menghadapi Ancaman Pidana (?)

Polisi Ikut Urusi Zakat, Para Amil Menghadapi Ancaman Pidana (?)

BAZNAS bertemu Bareskrim Mabes Polri? Deg! Banyak yang kaget. Keramaian langsung muncul. Ragam komentar bermunculan. Namun, bisa disimpulkan, mayoritas khawatir dengan apa yang akan terjadi kemudian.

Tampak dalam foto yang dikirim pada Rabu (10/07) itu, rombongan BAZNAS dipimpin langsung oleh Ketua BAZNAS, Prof.Dr. Bambang Soedibyo. Sementara Mabes Polri dipimpin Kombes. Pol. CH. Patoppoi, S.St.M.K., S.H, yang menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bareskrim Polri.

Dua tim tampak serius berdiskusi. Bahkan kopi tampak lupa disajikan. Mungkin setelah dicolek anggota grup, kopi baru dihidangkan. Hehe.

Foto itu beredar di Masyarakat Zakat Indonesia, satu grup Whatsapp yang berisi amil zakat lintas lembaga. Baik BAZNAS, lembaga zakat nasional, lembaga zakat perusahaan/BUMN, para pengamat zakat, akademisi, bahkan dua komisioner BAZNAS menjadi member: Nana Mintarti dan KH. Satori Ismail. Grup itu dibentuk bersamaan Pra Munas Forum Zakat (FOZ) pada 2015 yang digelar di Bumi Wiyata Depok.

Apa isi diskusi antara BAZNAS dengan Bareskrim Mabes Polri? Belum ada kabar berita. Belum muncul juga file notulensi yang lazimnya dirilis bila ada dua lembaga negara bertemu dan layak diketahui publik. Khawatirnya ini adalah foto dokumentasi internal, namun keburu dirilis bukan oleh Humas.

Dalam ilmu komunikasi, kadang ada hal yang sifatnya koordinasi dan konsolidasi, ada yang bentuknya informasi khalayak ramai. Ada yang perlu dirapikan tata pemberitaan, ada pula yang bisa langsung rilis.

Tapi informasi zaman now memang kadang abai akan dikotomi itu. Semua sepertinya instan dan langsung share, yang sedihnya kadang tanpa narasi atau keterangan memadai.

Apa yang tampak difoto, maksud pengirim, dan tanggapan pembaca atau viewer, jadi jauh panggang dari api. Meleset jauh dari maksud utama. Tapi itulah ilmu hermeneutika, publiklah yang akan membentuk makna foto. Pengirim dianggap telah tiada.

Naik turunnya isu zakat tergantung suasana luar. Misalnya pada 16 Mei 2019 saat Presiden Jokowi menyerahkan zakat, lalu ada pidato. Ramai lalu diskusi tentang tata kelola zakat. Lalu sehari setelah 22 Mei 2019, saat ada insiden penghancuran mobil rescue milik Dompet Dhuafa dalam demonstrasi di depan Bawaslu, ramai juga diskusi tentang posisi lembaga kemanusiaan dalam konflik. Berbagai asosiasi mengeluarkan pernyataan sikap mengecam, seperti FOZ dan HFI.

Ah, malah kemana-mana. Mari kembali kepada topik Bareskrim. Takut disemprit nanti masuk bui. Nah, bicara pelibatan kepolisian dalam ranah zakat ini, seperti membangkitkan zombie. Ada ketakutan yang mendalam dari para pegiat filantropi Islam, bahwa ancaman pidana di Undang-Undang No 23/2011 akhirnya akan menjadi nyata.

Kini, foto BAZNAS dengan Bareskrim juga memantik wacana. Dinamika ini menunjukkan gairah yang kuat dari pegiat zakat, terutama para Amil. Bagi saya, ini justru positif. Negeri ini masih membuka peluang menjadi pemimpin dunia dalam tata kelola zakat. Selama dialektika dan dialog berbasis didaktika menjadi pendekatan. Antara BAZNAS pengemban amanat undang-undang, dan LAZ sebagai salah satu unsur pengembang peradaban zakat.

Di sinilah menarik menelisik tentang ketakutan ancaman pidana atas pegiat zakat. Apakah pernah ada Amil Zakat masuk penjara? Ada beberapa. Silakan digugling, akan ditemukan beberapa pengelola zakat yang didakwa korupsi. Daan, mayoritas adalah BAZNAS.

Pada 2013 Baitul Mal Aceh ramai. Kepalanya, HAM, menjadi tersangka penyelewengan dana zakat pada 2010 dan 2011 saat menjadi Kepala Baitul Mal Aceh Besar. Tuduhannya: dana Rp 7 miliar zakat digunakan tidak mengikuti mekanisme APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten), serta melanggar Perda (Qanun) Aceh Nomor 7/2010 tentang Baitul Mal.

Bendahara Baitul Mal Aceh, MY, juga kena delik, yang didakwa mengkorupsi dana ZIS tahun 2015 sebesar Rp 256 juta. Dia diancam hukuman 4 tahun penjara.

Pada 2017, BAZ Kota Pagaralam, Sumatra Selatan juga dibobol oleh empat oknum pegawai. Mereka melakukan korupsi zakat pegawai yang 2,5 persen dari gaji. Sejak 2004 sampai 2017, berdasar audit BPKP, ditemukan kerugian sebesar Rp 659 juta, karena tidak disetor ke rekening BAZ Kota Pagaralam. Keempat PNS itu diancam minimal lima tahun bui.

Masih 2017, Bendahara BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Tamsul Soda juga kena batu. Dia didakwa empat tahun hotel prodeo karena merugikan negara sebesar Rp 375 juta dari dana zakat pegawai yang harusnya masuk ke rekening BAZNAS namun mampir ke rekening pribadi.

Bahkan dalam kasus korupsi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 dengan terdakwa Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan mantan Bupati Bener Meriah Ahmadi, ‘zakat fitrah’ menjadi kode transaksi keduanya. Irwandi divonis 7 tahun penjara pada 8 April 2019 lalu.

Dalam penelusuran saya, hampir tidak ada preseden kriminal terkait dunia zakat yang menyasar ke amil zakat swasta. Belum pernah ada berita korupsi dari Laznas atau anggota FOZ sekalipun. Mungkin karena bersih, atau karena tidak terjangkau secara hukum. Hehe.

Satu lagi: tidak ada UU Pengelola Zakat yang dipakai dalam delik itu. Semuanya menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, atau kalau di Aceh Perda No 7/2010 tentang Baitul Mal. Untuk Aceh ini tentu perlu diskresi, karena di sana berlaku qanun yang khas.

Jadi, sependek saya berfikir, langkah Ketua BAZNAS bertemu dengan Bareskrim Polri mungkin paling utama adalah dalam rangka penertiban internal. Karena itu yang paling mudah diawasi dan bisa dimasuki unsur penyelenggara negara.

Kalau teman-teman LAZ bagaimana? Preseden dana masyarakat sangat sedikit masuk wilayah kriminal. Saya pikir tidak perlu khawatir. Hanya saja, perlu juga mempelajari hukum pengelolaan dana publik, regulasinya bejibun. Mulai tata kelola organisasi sebagai Badan Publik, UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Dimana Yayasan termasuk Badan Publik yang harus transparan dan akuntabel. Misal juga UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana dokumen Yayasan berhak diakses oleh publik (hanya Pasal 17 ada bab informasi yang dikecualikan).

Belum lagi, UU No 16/2001 tentang Yayasan dan perubahannya No 28/2004. UU Yayasan memuat sejumlah hak dan kewajiban Yayasan termasuk di dalamnya tentang transparansi dana dan kelolaannya.

Kekhawatiran LAZ agak berlebihan sepertinya. Ini perlu dipahami agar tidak menjadi ganjalan dalam ukhuwah zakatiyah di Indonesia, baik antara BAZNAS, LAZ berbasis ormas, LAZ perusahaan, LAZ BUMN, atau Amil Zakat tradisional di masjid dan pesantren. Hehe. Jikapun nanti perlu ada perlawanan hukum, langkah yang ditempuh Forum Zakat pada 2012 dengan membentuk Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ) dan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, sepertinya perlu dilakukan lagi.

Tenang, negara demokrasi macam Indonesia masih leluasa untuk berdialog. Bila tak selesai sambil ngopi di meja merah, bisa digeser sedikit ke meja hijau. Di sana ada para ahli, ulama dan pelaku yang akan membantu majelis membuat keputusan paling adil. Setidaknya di muka bumi.[]

[TheChamp-Sharing]

[TheChamp-FB-Comments]

REKOMENDASI

Mengagetkan! Habib Rizieq Menolak Diajak Demo, Ingin Fokus Ibadah

Harakah.id - Kalau bentuknya demo, kalian saja yang demo. Gak usah ngundang-ngundang saya. Setuju? Habib Rizieq Menolak Diajak Demo....

Gempa Bumi di Cianjur, Ini Panduan Menyikapinya Menurut Islam

Harakah.id - Gempa bumi mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin, (21/11/2022). Sampai tulisan ini diturunkan, Selasa 22/11, tercatat korban meninggal...

Inilah Gambaran Kecantikan Bidadari Surga dalam Literatur Klasik

Harakah.id - Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang beriman akan masuk surga. Di dalam surga, mereka akan mendapatkan balasan yang banyak atas kebaikan...

Hadis yang Menjelaskan Puasa dan Al-Qur’an Dapat Memberi Pemberi Syafaat

Harakah.id - Beruntungnya bagi kita para muslim, terdapat suatu amalan dan kitab suci yang dapat memberikan syafaat untuk kita di hari akhir...

TERPOPULER

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...

Kenapa Orang Indonesia Hobi Baca Surat Yasin? Ternyata Karena Ini Toh…

Harakah.id - Surat Yasin adalah salah satu surat yang paling disukai orang Indonesia. Dalam setiap kesempatan, Surat Yasin hampir menjadi bacaan...