fbpx
Beranda Gerakan Politik Normalisasi AS dan Sengkarut Kepentingan Barat di Kawasan Teluk, Masa Depan...

Politik Normalisasi AS dan Sengkarut Kepentingan Barat di Kawasan Teluk, Masa Depan yang Berbahaya Bagi Timur Tengah

Harakah.idPolitik normalisasi AS dan sengkarut kepentingan Barat di kawasan teluk semakin menemukan momentumnya kala UEA membuka hubungan diplomatiknya dengan Israel. Menurut banyak pengamat, politik normalisasi akan membahayakan masa depan Timur Tengah.

- Advertisement -

Istilah normalisasi sering menjadi perbincangan di dalam ranah politik internasional pada saat ini. Sejarah dari kata normalize yang dideskripsikan sebagai a return to normalcy muncul sejak tahun 1800 di bidang ilmu kesehatan. Namun, istilah normalisasi terus berkembang sampai politik internasional yang dijadikan sebuah konsep di dalam hubungan diplomatik negara. Pada mulanya, dalam kasus perdamaian antara dunia Arab dengan Israel, Arab Saudi merupakan pihak yang mengupayakan perdamaian dengan Israel dapat terealisasikan di Timur Tengah. Tujuan dari upaya itu adalah untuk membentuk hubungan yang normal tanpa perselisihan antara negara Arab dengan Israel.

Normalisation is seen as a process involving; the recognition of the need for measure to reduce tension or friction, and their introduction; promotion of improved relations; and isolation, containment or resolution – wholly or partly – of major sources of dispute or tension (Barston). 

Jika kita runtut sejarahnya, upaya normalisasi dari Arab Saudi ini sempat tercipta atas inisiatif Pangeran Fahd, yaitu the Fez Plan di tahun 1982. Meskipun demikian, upaya normalisasi ini mula-mula tidak mendapatkan perhatian internasional, Raja Salman lewat Arab Peace Initiative (API) di tahun 2002 kembali memperlihatkan keinginan Arab Saudi melakukan normalisasi dengan Israel. Sebagai instrument normalisasi, keberadaan API berhasil mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terutama dari negara anggota Liga Arab, tidak seperti inisiatif the Fez Plan sebelumnya. Keberadaan API sebagai instrument perdamaian utama negara Arab dengan Israel diterima oleh keseluruhan Liga Arab di tahun 2007, karena saat itu isinya yang menjamin kemerdekaan rakyat Palestina sebagai syarat utama normalisasi yang harus dikabulkan Israel.

Baca Juga: Perubahan Geopolitik Timur Tengah Pasca Normalisasi UEA-Israel

Namun, beberapa tahun kemudian Arab Saudi memasuki fase baru, di mana pihaknya sendiri memperlihatkan aktivitas yang mengindikasikan Palestina tidak lagi relevan sebagai prioritas kebijakan luar negeri mereka. Proses normalisasi lewat API masih tetap berjalan, terutama ketika API kembali muncul di Deklarasi Amman 2017. Tetapi, karena semakin intensifnya upaya dari Arab Saudi – dapat terlihat terutama ketika Muhammad bin Salman mengeluarkan pernyataan terkait hak tanah air Israel bersamaan dengan Palestina pada tahun 2018 lalu. Meskipun begitu, upaya normalisasi sudah terlihat mulai dari kunjungan tidak resmi mantan Jenderal Arab Saudi Anwar Eshki ke Israel pada Juli 2016 lalu, dengan membawa delegasi, yaitu beberapa sarjanawan dan pembisnis untuk membahas normalisasi dan diizinkannya penggunaan jalur lintas udara Arab Saudi yang dilintasi maskapai asal India – India Airlines yang bertujuan ke Israel pada tahun 2018. 

Sikap proaktif normalisasi yang dilakukan oleh Arab Saudi mendapatkan kecaman dari negara Arab lainnya, baik dari pihak kelompok negara maupun individu. Sebagai kelompok yang pernah didukung oleh Arab Saudi sampai 2004, Hamas merupakan satu kelompok yang mengecam sikap proaktif yang ditunjukkan Arab Saudi tersebut. Meskipun memiliki misi untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina pada saat itu, pandangan Arab Saudi dan kelompok Hamas memiliki perbedaan dalam mencapainya.

Kelompok gerakan Boycott, Divestment, and Sanction Gulf (BDS Gulf) di tiap negara teluk Arab merupakan kelompok lainnya yang menyayangkan aktivitas dari Arab Saudi terhadap Israel tersebut. Kritikan dari gerakan ini terhadap pemerintahan Arab Saudi muncul ketika konferensi tingkat regional pertama kalinya di kawasan negara teluk Arab yaitu di Kuwait. Kegiatan tersebut dihadiri beberapa figur publik, aktifis, dan figur politik dari berbagai negara di kawasan negara teluk Arab.

Dari dalam negeri, kecaman juga muncul dari kalangan ulama besar Arab Saudi yaitu Safar al-Hawali yang sejak dari dulu menentang keberadaan tentara AS di Teluk Arab dan pernah menentang pemerintahan Arab Saudi. Arab Saudi sempat menahan Al-Hawali dari tahun 1994-1999 karena hal tersebut. Namun penangkapan di tahun 2018 beserta keluarga al-Hawali dikarenakan penentangan intensifnya normalisasi Arab Saudi dengan Israel yang mengabaikan kepentingan Palestina didalam bukunya yang berjudul Muslim and Western Civilization. Dengan perkembangan normalisasi yang dilakukan Arab Saudi, prioritas kepentingan kerajaan Arab Saudi pada tahun 2015-2018 sebagai pengupaya normalisasi menjadi sebuah pertanyaan di dalam dinamika normalisasi. Prioritas kepentingan tersebut terlihat jelas terutama dengan berlanjutnya proses normalisasi meski adanya kecaman yang datang dari publik Saudi sendiri. 

Baca Juga: Lobi Politik AS di Timur Tengah, Setelah UEA, Kini Bahrain Menormalisasi Hubungan Diplomatik Dengan Israel

Baru-baru ini – di tahun 2020, upaya normalisasi kembali mencuat dengan begitu masif di ranah perpolitikan Timur Tengah. Liga Arab telah melakukan pertemuan dan menolak permintaan Palestina untuk mengecam kesepakatan Israel-Uni Emirat Arab (UEA); penolakan itu dianggap sebagai pukulan telak untuk Negara Palestina. Seperti yang telah dilansir dari Jerusalem Post bahwa Liga Arab pada Rabu (9/9/2020) lalu, menolak untuk mendukung rancangan resolusi Palestina yang mengutuk Uni Emirat Arab karena perjanjian normalisasinya dengan Israel. Ketegangan antara Palestina dan beberapa Negara Teluk semakin meningkat tajam setelah pengumuman perjanjian tersebut. 

Menurut Garda Revolusi Iran, akan ada konsekuensi berbahaya bagi UEA dan negara-negara yang telah menyetujui kesepakatannya untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. UEA sendiri merupakan negara di Teluk Arab pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan menjadi negara ketiga di Timur Tengah yang melakukan itu. Garda Revolusi Iran juga memperingatkan bahwa kesepakatan dengan Israel itu, akan memperkuat pengaruh AS di Timur Tengah.

Politik normalisasi AS adalah awal dan pintu masuk politik dominasi dan hegemoni kepentingan. Kekhawatiran Iran ini bukan tanpa sebab, tentunya karena pergulatan politik yang melatar belakanginya. Kita semua tahu bahwa beberapa negara Liga Arab menempatkan Iran sebagai ancaman keamanan. Karena Iran merupakan satuan-satuan proksi bentukan Garda Revolusi yang aktif beroperasi di Suriah, Irak, Lebanon, dan Yaman yang disepakati sebagai prioritas utama di atas konflik Israel-Palestina. 

Tetapi, jika diamati lebih lanjut, pada proses normalisasi ini, tampak sangat jelas bahwa Amerika Serikat begitu mendominasi dalam mengambil inisiatif kebijakan yang berkaitan dengan proses ini. Politik normalisasi AS, bagi banyak kalangan sementara hanya dilihat sebagai sebuah proyek dari politik luar negeri – Amerika Serikat. Hal inilah yang menyebabkan inisiatif normalisasi di negara-negara Arab yang datangnya dari Barat—terutama AS, selalu mendapatkan perlawanan; terutama dari kelompok garis keras.

Politik normalisasi AS bukan murni untuk perbaikan kehidupan masyarakat dunia Arab, tetapi yang jauh lebih penting adalah kepentingan nasional Amerika itu sendiri. Mantan kepala Hamas, Khaled Mashal, menilai ide tentang hubungan normalisasi dengan Israel ini dimunculkan berdasarkan maksud untuk mengendalikan dunia Arab. Dia juga menilik pada Israel yang berhasil melenyapkan Mesir dengan perjanjian Camp David – yang mengarah pada konsep normalisasi untuk mengontrol bangsa Arab. 

Baca Juga: Pribumisasi Islam ala Gus Dur, Islam Madzhab Santai yang Ramah Terhadap Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat

Menurut Khaled Mashal, Turki telah membuat takut Israel dengan menampilkan model politik Islam dan kekuatan demokrasi, perdagangan, dan industrinya. Sementara, ada beberapa negara yang memainkan peran efektif dalam perubahan global; tidak seperti negara-negara Arab yang sebagian besar telah kehilangan pengaruhnya. Menurutnya, rencana aneksasi Israel dan apa yang disebut dengan kesepakatan abad ini merupakan kesepakatan yang tidak akan diterima oleh warga Palestina. Dalam proses normalisasi ini, UEA menyatakan bahwa keputusannya diambil untuk mendorong upaya perdamaian dan menghapus rencana aneksasi Israel atas Tepi Barat yang diduduki. Namun, hal tersebut menjadi banyak pertanyaan, apakah Israel akan konsisten dengan keputusannya untuk tidak mencaplok Tepi Barat Palestina atau malah mengkhianatinya.

REKOMENDASI

Muktamar NU 17 di Madiun, Upaya NU Membendung Pergerakan PKI Dan Agenda Pendirian Negara...

Harakah.id – Upaya NU membendung pergerakan PKI sudah jauh dilakukan sebelum pecahnya tragedi pemberontakan Madiun tahun 1948. Dengan melaksanakan Muktamar NU...

Respons Para Kiai Dalam Tragedi Gestapu, Santuni Janda Dan Pesantrenkan Anak Yatim Tokoh-Tokoh PKI

Harakah.id - Respons para kiai dalam tragedi Gestapu sangat jelas. Para Kiai menyatakan bahwa PKI tetap harus dibatasi pergerakannya. Hanya saja,...

Ini Jawaban Apakah Jodoh Itu Takdir Atau Pilihan?

Harakah.id – Jodoh itu takdir atau pilihan? Setiap orang tentu bisa berikhtiar memilih dan menentukan untuk menikah dengan siapa. Tapi dia...

Maqashid Syariah Sebagai Ruh Kerja Ijtihad, Konsep Dasar Maqashid Syariah dan Sejarah Perkembangannya

Harakah.id – Maqashid Syariah sebagai ruh kerja ijtihad memang tidak bisa disangkal. Maqashid Syariah adalah maksud dan tujuan pensyariatan itu sendiri....

TERPOPULER

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Alasan Sebagian Ulama Mengapa Tak Mau Baca Surat Al-Masad dalam Shalat

Harakah.id - Ada sebagian ulama yang tak mau baca surat Al-Masad dalam shalat. Alasan mereka tak mau baca surat Al-Masad adalah...

Ada Orang yang Berkurban Tapi Belum Akikah, Bolehkah dalam Islam?

Harakah.id – Berkurban sangat dianjurkan ditunaikan oleh setiap Muslim. Tak berbeda, akikah juga diwajibkan kepada setiap anak yang lahir. Lalu bagaimana...

Mengenal Istilah Ijtihad dan Mujtahid Serta Syarat-Syaratnya

Harakah.id - Hari ini kita banyak mendengar kata ijtihad. Bahkan dalam banyak kasus, ijtihad dengan mudah dilakukan oleh banyak orang, yang...