Beranda Khazanah Resensi Buku: Islam dan Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan

Resensi Buku: Islam dan Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan

Harakah.idAjaran Islam sangat kaya dengan bukti-bukti baik berupa teks keagamaan maupun praktik kehidupan sosial yang membuktikan bahwa, ide cinta tanah air bukanlah ide asing dari ajaran ini.

Pada abad ke-21, Islam dan kebangsaan masih jadi masalah penting. Ada yang menilai paham kebangsaan bertentangan dengan tauhid: Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagian orang Islam berusaha menegakkan dar al-Islam (istilah yang tidak pernah ada dalam al-Qur’an dan hadis) dan khilafah.

Memang, ada sekian banyak persoalan yang berkaitan dengan Kebangsaan dalam kaitannya dengan Islam masih belum cukup jelas. Tidak jarang terdengar, baik nyaring maupun sayup-sayup, pandangan yang mempertentangkan keduanya bahkan menilai beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kebangsaan sebagai bertentangan dengan tauhid: Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sekian banyak persoalan yang dihadapi, sekaligus menjadi ganjalan dalam benak sementara orang adalah persoalan-persoalan lama yang pada masa lalu menimbulkan kerancuan. Tetapi, dewasa ini, setelah terjadinya aneka perkembangan baik pemikiran manusia maupun perkembangan masyarakat, maka pandangan menjadi berubah pula. Apalagi jika disadari, bahwa Islam selalu sesuai dengan perkembangan positif masyarakat termasuk dalam hal ini adalah persoalan kebangsaan. Tentu saja selama perkembangan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran agama.

M. Quraish Shihab menjernihkan konsep ummah dan qawm yang diperbandingkan dengan konsep bangsa, dan menilik sejarah kebangsaan di Barat khususnya di Timur Tengah. Tak hanya itu, Quraish Shihab juga mendapati bahwa Islam dan kebangsaan seiring sejalan dan tidak bertentangan.

Yang lebih penting dan menarik, buku “Islam dan Kebangsaan” ini menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad saw. saat menghimpun manusia di Madinah menjadi satu umat dengan keragaman agama dan etnis. Itulah masyarakat madani, yang pantas disebut masyarakat terbuka atau masyarakat warga yang diterapkan pertama kali dalam sejarah manusia.

Sebenarnya, paham kebangsaan dalam pengertian modern baru dikenal di Eropa pada akhir abad ke-18, dan berkembang dengan pesat pada abad ke-19 dengan lahirnya negara-negara bangsa, baik akibat kesatuan bahasa sebagaimana halnya Jerman, atau karena kehidupan bersama oleh aneka unsur dan faktor.

Yang jelas, sebelum lahirnya paham kebangsaan, masyarakat di Eropa bertumpu persatuannya atas dasar agama dan dengan menggunakan bahasa Latin. Akan tetapi, setelah terjadi konflik antara agama Kristen (penafsiran gereja) dengan ilmuwan, maka agama dipinggirkan.

Sementara itu, ilmuwan mengupayakan mengganti kedudukan agama dengan hati nurani sambil mengupayakan persatuan masyarakat, dengan paham kebangsaan melalui penekanan terhadap aneka unsur. Tentunya, ini berbeda dengan Timur Tengah dan Timur Jauh (Kekhalifahan Utsmani).

Selanjutnya, kebangsaan di dunia Barat mengalami perkembangan dalam pengertian dan praktiknya. Pada abad ke-19, gerakan kebangsaan berkaitan secara politik dengan perjuangan kemerdekaan dan pelepasan diri dari ikatan negara Barat yang mereka nilai asing. Eropa Barat tadinya terbagi seperti Italia, Jerman, dan Polandia. Demikian juga, masyarakat Eropa lainnya yang berada dalam kekuasaan atau pengaruh Utsmaniyah di Turki atau kekuasaan Rusia di Eropa Timur dan Eropa Tengah.

Tentang kebangsaan. Para pakar berbeda pendapat dalam merumuskan hakikat kebangsaan. Boleh jadi Ernest Renan (1823-1892 M), sastrawan, filolog, dan filsuf Prancis, adalah sosok pertama yang mengumandangkan paham kebangsaan melalui ceramahnya di Universitas Sorbonne Prancis pada tahun 1882. Ernest Renan antara lain menyatakan bahwa dasar kebangsaan adalah “keinginan untuk hidup bersama”. Menurutnya, bangsa adalah “Sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan budaya.”

Sedangkan menurut Otto Bauer, pakar dan politisi yang berasal dari Austria (1881-1938 M), bangsa adalah “Kelompok manusia yang memiliki persamaan karakter karena persamaan nasib dan pengalaman sejarah, budaya yang tumbuh berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya bangsa.”

Ada juga yang mendefinisikannya sebagai “hubungan sosial berdasar rasa yang lahir dan kesamaan tumpah darah, jenis, bahasa, dan kepentingan”. Pakar lain merumuskannya dengan “keterikatan sekelompok manusia dengan tanah air mereka disertai dengan kesetiaan mereka terhadapnya, dan terhadap budaya mereka yang menjadikan mereka mendahulukan kepentingan negara atas kepentingan pribadi”.

Sekilas Kebangsaan pada Masa Nabi saw

Ajaran Islam sangat kaya dengan bukti-bukti baik berupa teks keagamaan maupun praktik kehidupan sosial yang membuktikan bahwa, ide cinta tanah air bukanlah ide asing dari ajaran ini. Cukuplah dengan membaca firman-Nya yang menggandengkan antara iman dengan negeri (QS. al-Hasyr [59]: 9) atau yang menyejajarkan pembelaan negara dengan pembelaan agama (QS. al-Mumtahanah [60]: 8). Cukuplah kedua ayat ini sebagai bukti betapa kecintaan kepada tumpah darah merupakan bagian dari ajaran Islam.

Hal itu diperkuat lagi dengan kebijakan Nabi Muhammad saw. ketika beliau tiba di kota Madinah. Ketika itu, beliau menghimpun penduduknya dalam satu kesatuan kendati mereka berbeda-beda kepercayaan, agama, suku, dan asal-usul keturunan. Semua sepakat untuk menandatangani satu piagam kerja sambil memberi kesempatan untuk masing-masing kelompok melaksanakan sama agama dan kepercayaannya.

Dan bila ada musuh menyerang dari luar, maka mereka bersama-tanpa mempertimbangkan perbedaan-perbedaan mereka akan tampil membela dan mempertahankan kota Madinah. Bukankah ini adalah hakikat praktik kebangsaan? Bukankah butir-butir piagam itu demikian rinci dan sempurna menggambarkan makna kebangsaan? Bagaimana mungkin kebangsaan tidak direstui?.

Pada mukadimah piagam tersebut setelah basmalah dinyatakan bahwa: “Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah saw. di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.” Lalu ditegaskan pada pasal pertamanya bahwa: “Sesungguhnya mereka satu umat, berbeda dari (komunitas) manusia lain,” yakni yang tidak tergabung dalam piagam itu.

Pasal 2 menyebutkan bahwa “Kaum muhajirin dari Quraisy (yang datang dari Makkah) sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka, dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin.”

Namun demikian, yang jelas, ide dan penerapan kewarganegaraan terbaca juga dengan jelas dalam Piagam Madinah yang disepakati oleh Rasul saw. bersama kaum mukmin dengan berbagai etnis, agama, dan kepercayaan yang hidup ketika itu di tengah masyarakat Madinah. Semua diakui etnis dan agamanya sebagaimana diakui pula kebebasan mereka melaksanakannya. Dan, semua sepakat untuk membela kota Madinah jika ada serangan dari luar.

Hal serupa dibuktikan juga ketika negeri atau masyarakat Islam (pada masa Rasul saw) menjalin hubungan dengan negeri atau masyarakat nonmuslim. Ketika itu prinsip yang ditegakkan adalah:

لَهُمْ مَا لَنَا وَ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

“Mereka (nonmuslim) memiliki hak (dalam konteks kewarganegaraan) sebagaimana hak kita, dan memiliki juga kewajiban sebagaimana kewajiban kita (kaum muslimin).” Dengan demikian, tidak ada lagi istilah “mayoritas” atau “minoritas” karena semua telah membaur atau lebur dalam wadah warganegaraan dengan kewajiban dan hak-hak masing-masing sama.

Sekali lagi, patut dicatat, bahwa Piagam Madinah itu lahir bukan setelah terjadinya perang di antara para penanda tangan, tetapi Jahir dalam situasi damai, penuh kerelaan dan kesadaran tanpa tekanan, atau intimidasi. Masyarakat muslim pun ketika itu baru pada awal pembentuknya karena piagam ini lahir pada tahun pertama kehadiran Rasul saw. di Madinah.

Perlu juga dicatat, bahwa kendati piagam itu lahir pada awal kehadiran Rasul saw. di Madinah, namun tidak satu pun pasalnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang beliau sampaikan sebelum perjanjian ini, sebagaimana tidak ada juga yang bertentangan dengan ajaran yang beliau sampaikan sesudah pengumumannya hingga beliau wafat.

Pasal-pasal yang dikandung perjanjian itu dapat ditemukan argumentasinya pada ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Karena itu, semua ulama dan pemikir Islam sepakat tentang kebenaran kandungan perjanjian ini dan keberlakuannya hingga kini dan di mana pun. Yang dibutuhkan dewasa ini hanyalah penyebarannya agar lebih dikenal oleh umat Islam, dan penjabarannya agar sejalan dengan perkembangan zaman.

Demikian, tentang paham kebangsaan dan kaitannya dengan ajaran Islam dan demikian nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia yang digali dan dirumuskan oleh bapak-bapak bangsa dari ajaran agama dan budaya masyarakat. Semua itu kemudian disepakati oleh seluruh bangsa dalam rumusan Pancasila. Rumusan itu adalah kesepakatan bersama. Sehingga tidak wajar untuk diingkari atau ditolak bahkan sebaliknya harus terus dipertahankan dengan peningkatan penghayatan dan pengamalannya.

Kontribusi Buku Ini

Siapapun yang hendak mempelajari dan mengkaji “Keislaman dan Kebangsaan”, maka buku yang di tulis oleh Prof. Quraish Shihab ini sangat penting untuk dibaca (dijadikan dasar dalam memahami bangsa dan negara). Tanpa bertele-tele, poin-poin pentingnya didapat.

Kontribusi buku ini dapat membantu mengolek sebuah persoalan-persoalan seperti “Islam, Persamaan, dan Persatuan Rasa Kebangsaan”, “Kebangsaan Menuntut Persamaan”, “Penolakan Terhadap Penghormatan Bendera”, dan lainnya.

Tentunya, memiliki signifikansi dalam kajian Islam dan Ketatanegaraan yang tentu sangat memuaskan. Lebih dari itu, buku ini juga mampu menepis sebagian kesalahpahaman sementara orang-orang menyangkut hubungan Islam dengan Kebangsaan dalam sekian rinciannya. Wallahu a’lam bisshawab.

Salman Akif Faylasuf, Alumni PP Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo. Sekarang Nyantri di PP Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Data Buku

Penulis: M. Quraish Shihab

Penerbit: Lentera Hati

Cetakan: cetakan I, November 2020. Cetakan 2, Desember 2020.

Tebal: 176 hlm; 11.5 x 17.5 cm

ISBN: 978-623-7713-39-5

978-623-7713-40-1 (PDF)

[TheChamp-Sharing]

[TheChamp-FB-Comments]

REKOMENDASI

Ketika Perempuan Menggugat dan Tuhan Mendengarnya, Kisah Khaulah Binti Tsa’labah

Harakah.id - Kisah perempuan yang menyuarakan keadilan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw yang diabadikan kisahnya dalam al-Qur’an, yaitu dalam Qs....

2 Ummahatul Mukminin yang Terkenal Sebagai Muslimah Bekerja

Harakah.id - Muslimah yang memilih bekerja di era modern ini dapat meneladani kehidupan mereka. Mereka punya keahlian profesional, mereka beriman dan berakhlak...

Ini Risalah Lengkap Syaikhul Azhar Mengkritik Keras Keputusan Taliban Melarang Pendidikan Perempuan

Harakah.id - Salah satu yang mengeluarkan kritik adalah Syaikhul Azhar, Syaikh Ahmad Tayeb. Berikut adalah pernyataan lengkap beliau. Berbagai...

Mengagetkan! Habib Rizieq Menolak Diajak Demo, Ingin Fokus Ibadah

Harakah.id - Kalau bentuknya demo, kalian saja yang demo. Gak usah ngundang-ngundang saya. Setuju? Habib Rizieq Menolak Diajak Demo....

TERPOPULER

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...

Mengenal Istilah Ijtihad dan Mujtahid Serta Syarat-Syaratnya

Harakah.id - Ijtihad dan Mujtahid adalah dua terminologi yang harus dipahami sebelum mencoba melakukannya. Hari ini kita banyak mendengar kata...