fbpx
Beranda Gerakan RUU PKS, Dari Fenomena Kekerasan Seksual Hingga Persoalan Politik Afirmasi

RUU PKS, Dari Fenomena Kekerasan Seksual Hingga Persoalan Politik Afirmasi

Harakah.id RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) resmi dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Polemik pun datang dari publik. Pihak pengecam pencabutan menilai RUU PKS merupakan upaya hukum untuk memberikan pemulihan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. RUU PKS juga untuk memastikan korban tidak mendapatkan kekerasan berulang karena stigma dan sistem hukum yang tak berpihak pada korban.

Sedangkan kelompok pro pencabutan sejak awal menolak RUU PKS, termasuk di antaranya adalah MUI. Alasannya lebih pada RUU yang dinilai tidak sesuai norma agama, dan melegalkan kelompok, lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Lepas dari pro dan kontra di atas, persoalan kekerasan seksual perlu mendapat perhatian.  Data Komnas Perempuan mencatat sebanyak 431.471 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi sepanjang 2019. Jumlah tersebut naik sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya, yakni 406.178 kasus. Dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, kekerasan terhadap perempuan meningkat 792 persen atau hampir 8 kali lipat. Ironisnya, hukum kerap tidak berpihak kepada korban, dimana korban justru semakin termarjinalkan. Kondisi ini menunjukkan kekerasan terhadap perempuan masih menjadi fenomena gunung es. Komitmen politik yang pro perempuan dibutuhkan guna memutus rantai kekerasan seksual terhadap perempuan.

Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan

Perempuan memiliki eksistensi dan nilai strategis dalam kehidupan. Agama memberikan keistimewaan kepadanya untuk dihargai. Negara juga menyandarkan tiangnya kepada perempuan. 

Secara kuantitas, perempuan hampir seimbang dengan laki-laki. Kementerian Dalam Negeri RI (2019) melaporkan bahwa 49,79 % penduduk Indonesia adalah perempuan. Hampir semua profesi yang dimiliki laki-laki juga mampu diraih perempuan. Misalnya kepala negara, kepala daerah, anggota legislatif, pejabat eksekutif, pejabat yudikatif, menteri, wirausahawan, pilot, tentara, polisi, dan lainnya.

Kaum perempuan merupakan jumlah yang terbesar dalam proses produksi. Perempuan perdesaan mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan buruh kebun (69,32%). Mayoritas buruh pada industri perkotaan juga kaum perempuan. Ironisnya, laki-laki memperoleh upah sekitar 40% lebih tinggi dibanding perempuan.

Baca Juga: Kasus Pelecehan Seksual Tidak Ada Hubungannya Dengan Persoalan “Syar’i” dan “Tidak Syar’inya” Pakaian Perempuan

Potret buram memang masih menghantui kehidupan perempuan di negeri ini. Perempuan menjadi kelompok rentan terhadap kekerasan. Setiap tahun kecenderungan kekerasan terhadap perempuan terus konsisten meningkat. Hal tersebut menunjukkan tak adanya perlindungan terhadap perempuan.

Komnas Perempuan juga mencatat tiga hal yang kerap menjadi ranah kekerasan terhadap perempuan. Ketiga ranah itu adalah ranah personal, publik, dan negara. Ranah personal, artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah, kekerabatan, perkawinan, maupun relasi intim dengan korban. Ranah publik, pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah, atau perkawinan. Pelakunya bisa majikan, tetangga, guru, teman sepekerjaan, tokoh masyarakat, atau orang yang tak dikenal. Adapun ranah negara, pelaku kekerasan merupakan aparatur negara dalam kapasitas tugas. Termasuk peristiwa kekerasan akibat aparat tidak berupaya untuk menghentikan dan membiarkan tindak kekerasan tersebut.

Politik dan Kebijakan

Potret di atas menuntut kebijakan politik yang pro-perempuan dalam semua sektor. Afirmasi politik perempuan menjadi keniscayaan. Pitkin (1967) menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis sehingga penting  dilakukan tindakan afirmatif.  Perempuan mewakili setengah dari populasi dan punya hak untuk setengah dari kursi (justice argument). Perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda dari laki-laki (biologis maupun sosial) yang diwakili (experience argument).  Perempuan dan laki-laki mempunyai pertentangan kepentingan sehingga laki-laki tidak dapat mewakili perempuan (interest group argument). 

Kepemimpinan perempuan mewakili model peran penting mendorong perempuan lain untuk mengikuti. Inti ide dibelakang kuota gender pemilihan adalah merekrut perempuan ke dalam institusi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik. 

Politik afirmasi telah dianut melalui syarat 30 persen kepengurusan partai politik dan calon legislatif. Hanya pelaksanaannya masih setengah hati dan formalitas belaka. Strategi keseriusan mendorong perempuan tampin di depan masih minim.

Di bidang ekonomi, perempuan juga layak menempati pos-pos pucuk manajerial. Contohnya manajemen Air Asia yang pernah berani mengangkat aktris Raline Shah sebagai komisaris independen. Raline dianggap sebagai figur tepat dan mewakili perempuan milenial.

Pendidikan perempuan penting menjadi prioritas perhatian. Perempuan memiliki hak berpendidikan setara laki-laki. Sekolah khusus perempuan bahkan diperlukan karena kekhasan kondisi dan peran tuntutan perempuan.

Stakeholders pendidikan di Indonesia penting mengoptimalkan perannya mewujudkan kondisi nirkekerasan. Furlong (dalam Baedowi, 2013) memaparkan setidaknya empat program yang dapat dikembangkan. 

Pertama, membuat serial pelatihan tentang bagaimana cara mengelola rasa marah ke dalam bentuk yang lebih positif. Kedua, memasukkan pengertian dan pengetahuan tentang jenis-jenis kekerasan ke dalam desain ajar yang relevan dengan situasi psikologis siswa, terutama untuk dan dalam rangka memperkenalkan makna empati, problem solving dan mengelola amarah. Ketiga, berani mengambil keputusan untuk membuat pelatihan tentang pengelolaan rasa marah dengan menggunakan teknik role playing, modelling dan rewards terhadap anak, orangtua, dan bahkan guru secara berkala, minimal dua kali dalam setahun. Keempat, sekolah memiliki dokumen tertulis semacam statuta sekolah.

Pemerintah penting meletakkan program pendidikan anak dan perempuan dalam skala prioritas. Pendidikan yang optimal dan terjangkau menjadi solusi menekan angka tersebut. Kondisi ini menuntut konsekuensi terhadap dukungan politik penganggaran dan regulasi yang memadai. Misi ini mesti berkolaborasi mendapatkan dukungan legislatif dan dunia swasta. Keberhasilan capaian pendidikan menjadi kunci penting meneguhkan praktik nirkekerasan.

Faktor internal perempuan juga mesti dibangkitkan motivasinya untuk maju berkarya dan berkontribusi. Panggung telah dibuka dan saatnya perempuan berani tampil dan berekspresi. Even-even positif penting diperbanyak guna memberi banyak ruang bagi perempuan bersosialisasi dan berdinamisasi.

Peran perempuan mesti berada pada jalur proporsional dan profesional. Keseimbangan peran penting dilakukan dengan kemampuan manajerial yang andal. Arus globalisasi menuntut perempuan tidak ketinggalan perkembangan dan ikut menyongsong kemajuan.

Di sisi lain, tuntunan budaya dan agama terkait fungsi kodrati perempuan yang suci mesti tetap dijaga. Perempuan merupakan ibu dan manajer rumah tangga. Tidak berlebihan jika ia menjadi tiang utama penopang eksistensi negara.

Era digital telah membuka interaksi dunia dengan minim interaksi fisik. Sistem online dapat memanjakan sekaligus peluang bagi usaha perempuan. Semua dapat dilakukan sambil menjalankan tugas-tugas keperempuanannya. Bangsa ini menaruh asa besar bagi perempuan milenial Indonesia untuk maju dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

REKOMENDASI

Mertuaku Adalah Bapak Tiriku, Tentang Hukum Pernikahan Besan dan Sebab Mahram Musaharah

Harakah.id - Penyebab lain dari munculnya hubungan mahram adalah akad pernikahan antara suami dan istri. Pernikahan ini membuat masing-masing kedua mempelai...

Syarat Jadi Wali Itu Harus Berilmu, Rekaman Dialog Quraish Shihab Ft. Gus Baha’

Harakah.id - Dalam sebuah talkshow yang dipandu Najwa Shihab, Gus Baha dan Quraish Shibab terlibat dalam dialog yang seru. Salah satu...

Takbiran Setiap Selesai Shalat Fardhu Sampai Penghujung Hari Tasyrik, Bagaimana Hukumnya?

Harakah.id - Mulai sejak Hari Arafah, Kaum Muslimin punya kebiasaan takbiran setiap selesai Shalat Fardhu. Takbiran ini dilakukan sampai selesai Hari...

Download Khutbah Ringkas Idul Adha 2020

Mampu Sholat, Tapi Belum Tentu Mampu Berqurban Allâhu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallâhu wallâhu akbar, Allâhu akbar wa lillahil hamd... Allahu akbar kabîra wal hamdu lillahi katsîra wa subhanallahi...

TERPOPULER

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Ada Orang yang Berkurban Tapi Belum Akikah, Bolehkah dalam Islam?

Harakah.id – Berkurban sangat dianjurkan ditunaikan oleh setiap Muslim. Tak berbeda, akikah juga diwajibkan kepada setiap anak yang lahir. Lalu bagaimana...

Jarang Disampaikan, Ternyata Inilah Keutamaan Beristri Satu dalam Islam

Harakah.id - Sunnah hukumnya bagi laki-laki untuk mencukupkan satu istri saja, sekalipun pada dasarnya ia diperbolehkan untuk menambahnya lagi.

Mengenal Istilah Ijtihad dan Mujtahid Serta Syarat-Syaratnya

Harakah.id - Hari ini kita banyak mendengar kata ijtihad. Bahkan dalam banyak kasus, ijtihad dengan mudah dilakukan oleh banyak orang, yang...