Beranda Gerakan Sejarah dan Pengalaman Ulama Berpolitik; Memori Politik Kebangsaan NU

Sejarah dan Pengalaman Ulama Berpolitik; Memori Politik Kebangsaan NU

Harakah.id Politik kebangsaan NU adalah salah satu ijtihad NU dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Ini menunjukkan kalau para ulama tidak hanya fokus pada pengajaran kitab dan berdiam di pesantren. Mereka juga aktif bergerak dan membangun politik kebangsaan. Ini misalnya yang ditunjukkan oleh para Kiai NU dalam sejarah.

Dalam satu abad lebih perjalanan NU, mulai dari posisinya sebagai Organisasi Masyarakat Islam sebagai Jam’iyyah yang berakar dalam tradisi keagamaannya yang berjamaah, lalu beralih menjadi sebuah partai Islam pada tahun 1950-an, dan kemudian kembali lagi pada posisi semula (sebagaimana sebuah tuntutan dari “kembali ke khittah”), maka tidak bisa dilepaskan keberadaannya sebagai sebuah gaya politik kebangsaan.

Sejarah kemunculan NU, harus diartikan posisinya dalam pembebasan Indonesia dari tangan kolonialisme. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama seperti Hadratussyekh KH. Hasyim ‘Asyari, KH. Wahab Chasbullah, dan KH. Bisri Syansuri. Ulama Kharismatik dan memiliki pengetahuan beserta naluri politik kebangsaan yang kuat, KH. Wahab Chasbullah menyatakan bahwa keberadaan NU tidak boleh dipisahkan dari sebuah usaha untuk memerdekakan bangsa Indonesia.

NU yang dalam kemunculannya merupakan sebuah ormas Islam yang bergerak di bidang berbagai bidang. Hal itulah yang selanjutnya dikonsepkan kepada empat model gerakan politik/manahij al–siyasah; siyasah tijariyah/politik perdagangan, siyasah Najjariyah, siyasah falahiyyah/ politik pertanian dan siyasah hukumiyyah/ politik pemerintahan. (Abdul Mun’im DZ, KH. Wahab Chasbulah, 2010: xxxvi).

Tiga model politik kebangsaan NU awal tidak lepas dari basis yang dimiliki oleh masyarakat umum, khususnya NU dalam faktor pemenuhan kebutuhan sehari-hari (faktor ekonomi) dan yang keempat merupakan faktor determinan dari ketiga sebelumnya. kepercayaan kepada model politik pemerintahan yang tetap bisa mempertahankan eksistensi peran agama dan ulama di dalamnya.

Konsep gerakan Islam mesti berakar dari keadaan sosial umat Islam. oleh karena itu seperti dakwah Islam, pengembangan masyarakat Islam. Awal mula berdirinya NU telah memperjuangkan berbagai macam aspek politik. Seperti dalam aspek keagamaan dengan dibentuknya tim “Hijaz” yang diutus ke Saudi Arabia guna berdialog dengan Raja Saudi Arabia.

Pengaruh yang kuat dari gerakan Wahabi di Arab membuat para pendiri NU khawatir kalau praktik keagamaan yang berlatarbelakang 4 mazhab fikih, yang ada di Mekkah khususnya akan disingkirkan. Dan keberadaan kubur dari para wali, sahabat Nabi dan secara khusus kubur Baginda Nabi Muhammad Saw akan diratakan, kalau tidak dihancurkan.

Di konteks inilah, NU sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia mengutus komite Hijaz untuk merundingkan persoalan keagamaan. Pada hakikatnya, peran komite Hijaz ini merupakan bentuk penjagaan “tradisi” keberagamaan, dan mata rantai keilmuan para ulama di Nusantara. Hal ini dikarenakan, banyak para ulama di Indonesia yang belajar ke Mekkah. Mereka berangkat haji untuk sekaligus belajar ilmu agama kepada para ulama Mekkah.

Peran menjaga tradisi keberagamaan dan mata rantai (sanad) keilmuan ini tetap dijaga oleh NU. Karena sejatinya hanya dengan menjaga tradisi dan sanad keilmuan itu praktik keberagamaan menjadi kuat dan mengakar di masyarakat Islam. Peran keagamaan ini hanya salah satu bentuk wasilah dari tujuan-tujuan keagamaan yang ingin dipelihara dan diciptakan oleh NU.

Wasilah itu menjadi penting sepenting tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana sebuah kaidah menyatakan, hukm al-wasail ka hukm al-maqashid. Di mana yang menjadi tujuan dari penjagaan keberagamaan adalah upaya berpolitik yang menampilkan wajah yang inklusif. Hal yang berbeda dengan gerakan Islam yang menampilkan bentuk berpolitik yang ekslusif.

Spirit untuk menjaga tradisi adalah salah satu tujuan dari bentuk praktik keberagamaan NU sekaligus sebagai bentuk praktik berpolitik yang inklusif. Spirit inklusifitas ini menjadi cermin dan bentuk tasamuh atas model-model berpolitik yang cenderung kepada ekstrimitas kanan. Sebagaimana konsep tasamuh merupakan salah satu sikap dalam praktek ber-Aswaja. Konsep lain yang mengiringinya adalah tawasut (kemoderatan), tawazun (berimbang/proporsional).

Sepak terjang NU dalam berpolitik selalu mengarah kepada politik kebangsaan. Mendahulukan aspek yang lebih besar kemanfaatannya atau sebaliknya menghin­dari kemudharatanya yang lebih berefek besar ketimbang memperoleh manfaat temporer. Sesungguhnya pandangan politik kebangsaan NU berangkat dari kepedulian, pemahaman yang mendalam atas pentingnya keberadaan bangsa. Pentingnya warga sebagai entitas dari basis materi bangsa adalah tujuan dari politik kebangsaan.

Pemahaman ini justru tidak berangkat dari konsep “the people” yang merupakan konteks dari pemikiran filsafat politik barat, tapi berangkat dari konsep yang telah hidup mengakar di Indonesia, konsep bangsa. Justru konsep Nation-State, hanyalah salah satu bentuk Negara yang mengedepankan satu bentuk model bangsa. Secara kontras, hal itu tak bisa disamakan dengan konsep bangsa yang multi beragam etnis di Indonesia, di mana ia menjadi basis bagi konstruk ide Bhineka Tunggal Ika. Konsep bersama dalam perbedaan (unify in diversities) ini lah yang menjadi simpul ikatan dan gerak politik dari Nadlatul Ulama.

Pada dasarnya identitas politik kebangsaan Nahdlatul Ulama berangkat dari pengalaman historis para ulama, jauh sebelum ada kata Indonesia di satu sisi dan doktrin politik Sunni di sisi lain. Pengalaman historis ulama nusantara terwakili oleh politik keagamaan yang diaplikasikan oleh para wali songo. Model akomodatif terhadap budaya dalam dakwah, di sisi lain menjadi model berpolitik.

Seperti Sunan Kalijaga dalam berhadapan dengan para penganut agama Islam yang masih belum mau beribadah, dan juga kaum agamawan lain. Model ini menjadi semacam penerimaan akan keberadaan komunitas lain yang berbeda. Model berdakwah yang terbuka dan berpolitik di sisi lain inilah yang diadopsi oleh KH. Wahab Chasbullah ketika dianggap terlalu dekat dengan PKI, bahkan, kata seorang Islamis modernis yang sering konfrontatif, Wahab Chasbullah “sudah menjadi PKI”. Padahal strategi politik kebangsaanlah yang tengah ditempuh oleh KH. Wahab Chasbullah, agar kaum komunis tidak terlalu mendikte Bung Karno. (Abdul Mun’in Dz (penyunting.), KH. Wahab Chasbullah: Kaidah Berpolitik dan Bernegara, 2010, xlvii)

Dalam perdebatan Konstituante, para delegasi NU yang dikomandoi oleh KH. Wahab dan KH. Masykur perdebatan soal Pancasila atau Negara Islam sebagai dasar Negara menjadi semakin tajam. Kubu Islamis modernis cenderung kepada cita-cita ideal adanya Islam sebagai dasar Negara.

Di sisi lain, PKI juga menghendaki dihapuskannya ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjadi kebebasan beragama. Dalam ketegangan perdebatan yang telah berlarut-larut itu, KH. Wahab tampil untuk mengatakan bahwa Pancasila yang ada harus diimplementasikan dalam semangat Islam. Di sinilah titik perbedaan Pancasila-Islam dengan Islam sebagai dasar Negara. Strategi ini dipilih KH. Wahab dengan statemennya, “Sunan Kalijaga itu adalah seorang nasionalis.”

Konteks pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatra tahun 1958 yang dilakukan PSI-Masyumi, maka Kiai Wahab segera mengeluarkan pernyataan pemberontakan PRRI tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus menyerang pemberontak untuk mempertahankan kedaulatan Negara. Upaya mendesak pemerintah ini memiliki peran yang cukup signifikan. Karena upaya penghentian pemberontakan sejatinya akan menghentikan isu yang digemborkan komunisme Internasional sehingga itu berguna untuk menghentikan upaya Amerika dalam mengintervensi pemerintah.

Masih banyak preseden lain yang telah dilakukan oleh kalangan ulama dalam berpolitik kebangsaan, baik mulai dari masa pasca penjajahan sampai pemerintahan berganti dan beralih kekuasaan ke tangan Militer.

Pada konteks sekarang, tentu politik kebangsaan menampilkan dirinya dalam bentuk yang berbeda. Ketika banyak isu-isu rasialisme beredar pasca reformasi, politik kebangsaan perlu diketengahkan dalam konteks menyemai perbedaan sehingga tidak terjadi perpecahan dan pertikaian yang melebar.

Banyak kasus rasialisme dan konflik agama yang berkembang pasca reformasi. Konflik yang berlatarbelakang ras, etnis sejatinya memukul balik kebangkitan Indonesia pasca kemenangan dalam reformisme dan akan sangat mungkin untuk terjatuh dalam kekacauan (fitnah). Politik kebangsaan yang mendasarkan kepada asas menghindari kemudlaratan yang jauh lebih besar lebih harus selalu diutamakan dar al-mafasid muqaddamun, adalah dengan memperkuat hubungan baik antara ras, etnis dan agama. Di konteks inilah, politik para ulama dalam menjunjung tinggi kebangsaan Indonesia.

Kebangsaan di sini harus diletakkan dalam kerangka perbedaan yang telah menjadi bawaan setiap orang. Perbedaan yang ada bukanlah sebuah kontruk dari atas ke bawah, akan tetapi telah terberi dan yang dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya.

Perbedaan menjadi suatu kemutlakan yang telah digariskan oleh Allah sehingga ia menjadi sunnatullah. Jadi perbedaan etnis, ideologi yang dilatarbelakangi faktor sosial tidak serta merta harus disatukan dalam suatu cara berpolitik. Perbedaan itu memberikan kekuatan dalam mengisi politik kebangsaan yang direpresentasikan juga oleh perbedaan strategi politik dan tatanan sosial yang lebih baik. Maka dalam menggapai tujuan kemaslahatan bersama tidak boleh menciptakan perbedaan yang sangat meruncing.

Dari pengalaman sejarah yang telah dipraktikkan oleh para ulama dalam memperjuangkan keutuhan bangsa, kita bisa belajar untuk mengambil hikmah dan melanjutkannya. Hal ini sebagaimana sesuai dengan pedoman al-Muhafazhah ‘alal qadimis Shalih. Bentuk menjaga perjuangan kebangsaan, tidak diragukan, merupakan sesuatu yang bermaslahat/ dan baik (shalih).

Adapun upaya menerapkannya untuk konteks kekinian dalam upaya menghadapi tantangan zaman yang berbeda tidak lain adalah manifestasi dari wa al-Akhdzu bi al-Jadid al-Ashlah. Karena mengambil sesuatu yang lebih baik tidak menganulir yang lama, hanya saja ada upaya identifikasi permasalahan yang jauh lebih kompleks, maka dibutuhkan inovasi dan kreatifitas menggunakan sesuatu yang lebih segar dan baru. 

[TheChamp-Sharing]

[TheChamp-FB-Comments]

REKOMENDASI

Ketika Perempuan Menggugat dan Tuhan Mendengarnya, Kisah Khaulah Binti Tsa’labah

Harakah.id - Kisah perempuan yang menyuarakan keadilan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw yang diabadikan kisahnya dalam al-Qur’an, yaitu dalam Qs....

2 Ummahatul Mukminin yang Terkenal Sebagai Muslimah Bekerja

Harakah.id - Muslimah yang memilih bekerja di era modern ini dapat meneladani kehidupan mereka. Mereka punya keahlian profesional, mereka beriman dan berakhlak...

Ini Risalah Lengkap Syaikhul Azhar Mengkritik Keras Keputusan Taliban Melarang Pendidikan Perempuan

Harakah.id - Salah satu yang mengeluarkan kritik adalah Syaikhul Azhar, Syaikh Ahmad Tayeb. Berikut adalah pernyataan lengkap beliau. Berbagai...

Mengagetkan! Habib Rizieq Menolak Diajak Demo, Ingin Fokus Ibadah

Harakah.id - Kalau bentuknya demo, kalian saja yang demo. Gak usah ngundang-ngundang saya. Setuju? Habib Rizieq Menolak Diajak Demo....

TERPOPULER

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...

Mengenal Istilah Ijtihad dan Mujtahid Serta Syarat-Syaratnya

Harakah.id - Ijtihad dan Mujtahid adalah dua terminologi yang harus dipahami sebelum mencoba melakukannya. Hari ini kita banyak mendengar kata...