Sudah Bayar Pajak, Kenapa Masih Wajib Membayar Zakat?

0
Sudah Bayar Pajak, Apakah Masih Wajib Membayar Zakat

Harakah.id – Ada beberapa perbedaan signifikan sehingga menyamakan antara membayar pajak penghasilan dan zakat merupakan kesimpulan yang kurang tepat.

Kita hidup di negara yang mewajibkan rakyatnya membayar pajak. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kaitannya dengan zakat? Bisakah dua hal ini disamakan sehingga pajak dapat dikurangi bila sudah membayar zakat, begitu pula sebaliknya?

Sepintas memang ada beberapa persamaan mendasar antara zakat dan pajak. Misalnya terkait hukum keduanya yang sama-sama wajib. Pajak adalah kewajiban sebagai warga negara dan zakat kewajiban sebagai seorang Muslim. Dari sisi tujuan, keduanya juga memiliki persamaan, yaitu sama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu menyelesaikan problem ekonomi.

Baca Juga: Penjelasan Tentang Apa yang Dimaksud dengan Zakat dalam Islam?

Namun meski demikian, pajak dan zakat tidak dapat disamakan begitu saja. Ada beberapa perbedaan signifikan sehingga menyamakan keduanya merupakan kesimpulan yang kurang tepat.

Pertama, dari pengertian dasar dari sisi bahasa sudah berbeda. Zakat berarti bersih, bertambah, dan berkembang. Sedangkan pajak berarti utang, pajak, dan upeti. Dasar hukumnya juga berbeda. Dasar hukum zakat dari Al-Qur’an dan Hadis. Sedangkan pajak dari undang-undang negara. Zakat hanya dikeluarkan kepada 8 golongan yang sudah ditentukan agama, sedangkan pajak untuk dana pembangunan dan anggaran rutin. 

Lantas bagaimana dengan pajak penghasilan dan zakat, apakah ketika kita telah membayar pajak penghasilan maka kita sudah tertebas dari kewajiban membayar zakat? Atau setidaknya mengurangi jumlah harta yang harus kita keluarkan sebagai zakat? Untuk negara kita Indonesia, jawabannya adalah tidak bisa.

Memang ada beberapa orang yang berupaya membuat hal ini menjadi bisa, memadukan antara pajak dan zakat. Artinya, ketika pajak sudah dibayar, maka kewajiban zakat sudah gugur.

Baca Juga: Alasan Mengapa Kamu Boleh Zakat Fitrah dengan Uang

Dalam undang-undang zakat dan pajak memang ada upaya mengkompromikan keduanya, namun ternyata tetap tidak bisa. Dapat kita lihat sebagai argumentasinya dalam undang-undang kewajiban pajak dan zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa zakat hanya diakui sebagai biaya sehingga hanya dapat dilihat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Jika demikian maka belum cukup efektif meningkatkan pajak dan zakat.

Berbeda dengan negara lain, coba kita tengok Malaysia. Di sana zakat terhitung secara resmi sebagai pengurang pajak. Indonesia memang sempat berkembang usulan dan aspirasi untuk mengamandemen Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang sedang dalam pembahasan. Berbagai usulan diutarakan agar pembayaran zakat dapat mengurangi kewajiban pajak (tax deductable).

Namun ada juga kekhawatiran dari beberapa orang, bila zakat mengurangi pajak maka perolehan pajak akan berkurang. Kemudian, ternyata penerimaan zakat tidak akan banyak mengurangi penerimaan pajak. Khususnya PPh pasal 21, karena perbedaan tarif pajak yang 30 persen dengan tarif zakat yang relatif sangat rendah yaitu 2,5 persen dari penghasilan.

Baca Juga: Hadis Palsu Tentang Keutamaan Shalat Tarawih yang Bertebaran di Media Sosial

Kesimpulan akhirnya, yaitu tetap pajak penghasilan tidak dapat menggantikan kewajiban zakat begitu juga menguranginya.