Tak Perlu Dipertanyakan Lagi! Dalam Cara Pandang Fikih Siyasah, NKRI Sudah Sesuai Syariat dan Sunnah Nabi

0
1589
Tak Perlu Dipertanyakan Lagi! Dalam Cara Pandang Fikih Siyasah, NKRI Sudah Sesuai Syariat dan Sunnah Nabi

Harakah.idMeskipun nampak tidak “Islami”, model Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sudah sesuai syariat Islam serta selaras dengan sunnah Nabi.

Pada artikel sebelumnya telah dijelaskan mengenai motif baginda Nabi Muhammad merumuskan Piagam Madinah adalah untuk membentuk masyarakat Madani yang lebih beradab, yang mengedepankan akal budi luhur dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Lalu kali ini kita akan membahas, bahwa sebenarnya, dalam cara pandang fikih siyasah, NKRI sudah sesuai syariat Islam.

Selain itu, Piagam Madinah lahir sebagai upaya Nabi dalam mempersatukan masyarakat Madinah yang terdiri dari beragam status sosial, yang sangat rentan terjadi konflik dan pertikaian sebagaimana yang dilakukan suku Aws dan Khazraj. Atas dasar itu, setelah Piagam Madinah terbentuk, cita-cita yang dicanangkan Nabi pun berhasil; masyarakat Madinah menjalin hidup berdampingan dan harmonis.

Jika dibawa ke konteks Indonesia, Pancasila menjadi instrumen utama yang dapat melekatkan seluruh elemen bangsa. Dengannya, negara bernama Republik Indonesia dapat terbentuk. Masyarakatnya yang sangat heterogen, wilayahnya yang cukup luas, alamnya yang indah nan subur; semua itu berada di bawah naungan bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari sini, NKRI sudah sesuai syariat dan apa yang dicontohkan Nabi.

Tentu prestasi ini tidak mudah meraihnya. Masih ada banyak ‘drama’ dulu sehingga NKRI dapat terbentuk. Dalam perumusan dasar negara misalnya, ketika para pendiri bangsa yang terhimpun dalam panitia Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengadakan pertemuan untuk menentukan identitas negara Indonesia; sebagai negara Islam atau Sekuler(?). Perdebatan pun terjadi di kalangan mereka. Sehingga terpecah menjadi dua golongan: kelompok Islam dan kelompok Nasionalis.

Yudi Latif di dalam bukunya, Negara Paripurna, secara sistematis menceritakan fase-fase perumusan dasar negara tersebut. Perdebatan yang cukup alot selama 21 hari dalam sidang BPUPKI itu, mencerminkan bagaimana tegangnya situasi dan keseriusan founding of father bangsa dalam menetapkan falsafah negara. Hal ini wajar kiranya mengingat negara Indonesia merupakan wilayah yang dianugerahi kekayaan suku, budaya, keyakinan, dan belasan ribu pulau. Maka falsafah negara harus mampu mengakomodir itu semua.

Atas dasar itu, pada akhirnya tanggal 22 Juni 1945 sidang BPUPKI tersebut melahirkan hasil rumusan yang disebut dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Nama Piagama Jakarta ini diinisiasi oleh Muhammad Yamin. Dari rumusan inilah terbentuk Pancasila sebagai falsafah negara. Meskipun mengalami perubahan pada sila pertama, yang oleh sebagian orang (terutama dari kelompok Islam) dinilai merugikan dan sikap inkosistensi Soekarno, namun pada akhirnya diterima juga.

Harus diakui memang perdebatan antara kelompok agamis dan nasionalis dalam mendiskusikan identitas negara ini memakan waktu yang sangat lama. Bahkan jauh sebelum adanya sidang BPUPKI itu, Soekarno dan Natsir sudah sering saling beradu argumen melalui tulisan di sejumlah majalah mengenai hal tersebut. Tulisan-tulisan tersebut bisa ditemukan di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi (DBR). Argumen keduanya sama-sama kuat; Soekarno selaku seorang Marxis menggunakan teori-teori Marxisme sebagai landasan dalam membangun argumennya, sedangkan Natsir sebagai seorang agamis sejati menjadikan dalil-dalil syari’at sebagai pijakan dan bantahannya.

Ahmad Suheimi di dalam bukunya, Polemik Negara Islam; Soekarno vs Natsir, menyatakan bahwa kedua tokoh ini sama-sama memiliki logika argumentatif sehingga perselisihan antara keduanya terjadi sampai bertahun-tahun. Kendati demikian, secara personal keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Perbedaan pandangan tidak mengganggu hubungan emosional antara keduanya. Keakraban ini dapat terlihat ketika Soekarno dijebloskan ke dalam penjara Sukamiskin, justru yang mengunjungi pertama kali dari kelompok Natsir.

Bagi Soekarno, agama merupakan urusan privat sehingga berpotensi mengganggu perjuangan dan akan bercerai-berai. Jadi Nasionalisme sudah cukup sebagai dasar untuk membela dan membentuk sebuah negara, dengan konsekuensi negara dan agama dipisah. Sedangkan bagi Natsir, nasionalisme saja tidak cukup. Apalagi mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim, maka agama memiliki peran yang signifikan untuk mencapai kemerdekaan. Agama menjadi motivasi mereka untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut.

Begitulah kira-kira rangkuman dari sekian argumen keduanya dalam memandang relasi antara agama dan negara. Pada akhirnya, Pancasila yang disarikan dari Piagam Jakarta dijadikan sebagai landasan negara. Bangsa dengan masyarakat yang majemuk membutuhkan instrumen ini demi mewujudkan persatuan dan keharmonisan antar sesama anak bangsa.

Meskipun pada akhirnya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia, dalam perjalanan sejarahnya masih saja sering dipertentangkan antara agama dan negara. Atau, dengan kalimat lain, keabsahan NKRI yang berpijak pada Pancasila perlu dikaji ulang dengan berpedoman pada pandangan Islam.

Maka pada 7 Agustus 1949 muncul kelompok separatis seperti kelompok bernama Negara Islam Indonesia (NII)/ Darul Islam (DI) yang memiliki berpandangan bahwa syari’at Islam merupakan hukum yang paling sempurna, sehingga negara Indonesia harus menjadikan Islam sebagai dasar negara atau menjadi negara Islam. Konsekuensinya: hukum negara yang diberlakukan berdasarkan aturan Islam, bukan berdasarkan peninggalan kolonial.

Kelompok ini semakin menampakkan taringnya dengan melakukan beberapa kali pemberontakan. Namun tetap saja gagal dan dibubarkan pada 2 September 1962. Kelompok ini ditolak oleh mayoritas ulama Indonesia. Ditambah hasil Muktamar NU ke-27 pada tahun 1984 di Situbondo yang menegaskan bahwa NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal negara.

Ide brilian ini digagas oleh Gus Dur, yang didukung oleh ulama besar bernama kiai Achmad Siddiq. Dukungan ini dipertegas beliau ketika menyampaikan pidato setelah terpilih sebagai Rais Aam PBNU pada tahun itu, yang cuplikannya diabadikan kiai Husen Muhammad dalam bukunya, Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus, sebagai berikut:

Dengan demikian, Republik Indonesia adalah bentuk upaya final seluruh nation (bangsa), teristimewa kaum muslimin, untuk mendirikan negara (kesatuan) di wilayah Nusantara. Para ulama dalam NU meyakini bahwa penerimaan Pancasila ini dimaksudkan sebagai perjuangan bangsa untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial.

Bagi kiai Achmad (sapaan akrab beliau), Pancasila tidak bertentangan sama sekali dengan Islam. Bahkan keduanya memiliki keselarasan dalam hal nila-nilainya. Artinya, substansi Pancasila sudah sesuai dengan Islam sehingga tidak perlu lagi dipersoalkan. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam untuk menolak Pancasila sebagai asas tunggal.

Kendati demikian, kiai Achmad menegaskan bahwa meskipun keduanya selaras namun hal ini tidak lantas menjadikan keduanya sejajar. Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi tetap dua hal yang berbeda. Karena jika menyajarkan keduanya, hal ini dapat merendahkan martabat Islam sendiri. Begitu juga kiai Achmad mengkritisi cara berpikir yang menyatakan bahwa menerima Pancasila sebagai asas tunggal berarti meninggalkan iman, sedangkan menerima Pancasila berarti kafir. Dan jika menerima keduanya dapat menjadi musyrik.

Menurut beliau cara berpikir seperti ini jelas keliru. Sebab ketika Islam dijadikan asas sebuah negara secara otomatis sudah menjadi ideologi. Hal ini membuat Islam mengalami perkembangan dari hanya sebatas agama (jalan hidup) sampai menjadi ilmu pengetahuan dan pemikiran. Ideologi itu hasil kreasi manusia. Termasuk ketika menjadikan Islam sebagai asas negara sehingga merubahnya sebagai ideologi itu sejatinya merupakan ijtihad kreasi manusia juga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama sebuah ideologi tidak bertentangan dengan Islam berarti tidak masalah.

Apalagi ideologi tersebut dapat mendatangkan maslahat sebagaimana misi Islam dalam menyikapi eksistensi sebuah negara. Maka akan tampak kontraproduktif ketika ideologi Pancasila dan Islam masih dipermasalahkan. Abd Wahab Khalaf dalam kitabnya, al-Siyasah al-Syar’iyyah mengatakan bahwa prinsip politik (bernegara) dalam Islam adalah menciptakan kemaslahatan dan menghindari keburukan/ kerusakan dalam mengelola urusan khalayak. Urusan ini bisa berkaitan aturan undang-undang, perekonomian, pengadilan, maupun eksekutif.

Pernyataan ini berdasarkan atas kesadaran Abd Wahab Khalaf bahwa Islam tidak pernah menetapkan bentuk negara yang baku. Islam hanya menentukan dasar-dasar bernegara yang harus dijadikan pedoman bagi pemeluknya. Oleh karena itu, NKRI dengan ideologinya dapat dikatakan sama sekali tidak melanggar syari’at. Eksistensinya sebagai sebuah negara sudah tidak relevan lagi diperdebatkan, alih-alih dipertentangkan dengan Islam.

Apalagi jika mengingat motif pembentukan Piagam Madinah, yang berkeinginan untuk membangun persatuan dan menjalani kehidupan dengan rukun dan damai. Ini jelas senafas dengan fungsi Pancasila. Maka secara spirit, Piagam Madinah dan Pancasila memiliki kesamaan dalam membentuk suatu bangsa dalam bernegara. Secara historis keduanya boleh berbeda masa dan tempat, namun hal itu tidak menjadikan keduanya bertolak belakang. Pancasila sebagai ijtihad pendiri bangsa ternyata berkelindan dengan Piagam Madinah selaku sabda kanjeng Nabi.