fbpx
Beranda Editorial Tiga Argumen Penolakan RUU HIP, Efek Bumerang Yang Paling Mengkhawatirkan

Tiga Argumen Penolakan RUU HIP, Efek Bumerang Yang Paling Mengkhawatirkan

Harakah.id Jika dua narasi pertama berbasis pada pengalaman masa lalu, maka argumentasi ketiga cenderung lebih mempertimbangkan dampaknya ke depan. Efek bumerang harus menjadi pertimbangan negara untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU HIP.

Di tengah ancaman Covid-19, publik merasa terkejut ketika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tiba-tiba membahas Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Urgensi, tujuan, dan motif di balik RUU tersebut kemudian mengundang tanya sejumlah pihak. Tak terkecuali siapa aktor di balik pengusulan RUU tersebut.

Terlepas dari itu semua, sejumlah pihak dengan tegas menolak keberadaan RUU tersebut. Setidaknya ada tiga argumen mengapa RUU HIP perlu ditolak sejak awal.

Pertama, kekhawatiran sebagai jalan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kekhawatiran ini muncul karena RUU tersebut berusaha ‘memperkuat’ posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernenagara. Hal ini mengingatkan publik akan pertarungan ideologis selama bertahun-tahun di awal pembentukan republik yang dramatis.

Para penolaknya mengimajinasikan bahwa saat ini telah terjadi pertarungan ideologi antara nasionalis, komunis dan kelompok agama dalam hal ini Islam.  Para pengusung RUU HIP distigma sebagai kaum nasionalis yang bergandengan tangan dengan kaum komunis. Posisi ini mengancam eksistensi ‘umat Islam’.

nucare-qurban

Pemerasan Pancasila menjadi trisila, lalu ekasila, dianggap mereduksi Pancasila sedemikian rupa sehingga hanya menyisakan nilai gotong-royong. Sekali lagi, istilah-istilah yang digunakan ini mengingatkan sejumlah pihak akan pemikiran Presiden Soekarno yang dinilai dekat dengan kaum komunis. Susunan argumen ini mengarah kepada RUU HIP sebagai jalan kebangkitan kembali PKI di satu sisi, dan pembungkaman terhadap gerakan ‘umat Islam’.

Kedua, kekhawatiran akan terjadinya monopoli tafsir atas Pancasila oleh negara. Monopoli atas atas tafsir Pancasila pernah terjadi dalam sejarah buruk bangsa dimana kebebasan politik dibatasi, demokrasi dimanipulasi, dan penegakan HAM yang mundur.

Hal ini hanya akan menguntungkan kelompok-kelompoko dalam lingkaran oligarkhi seperti terjadi pada era Orde Baru. Dalam narasi ini, RUU tersebut akan menjadi alat bagi penguasa untuk membungkam kebebasan berpendapat di masyarakat. Dengan demikian, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi basis utama alasan penolakan RUU HIP.

Ketiga, kekhawatiran akan adanya efek bomerang dari RUU HIP. Jelas bahwa negara tengah berusaha membuat rumusan yang mengarah kepada penguatan Pancasila di satu sisi, dan pembatasan penyebaran ideologi yang dianggap bertentangan dengannya. Sayangnya, rumusan itu cenderung mereduksi simbol-simbol religiusitas.

Simbol religiusitas yang tertuang dalam dasar Negara sedang direduksi sedemikian rupa. Ini tentu bukan kabar baik bagi pihak yang menginginkan keseimbangan politik yang selama ini dapat menjadi pemersatu seluruh komponen bangsa. Hilang identitas religius ini tentu akan semakin meneguhkan klaim sebagian pihak bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara sekuler yang anti-agama. Narasi yang membenturkkan antara negara dan agama ini tentu bukan situasi yang diinginkan.

Kelompok Islam fundamentalis dan ekstremis akan semakin menemukan pembenaran atas klaimnya selama ini. Dengan mudah, ekstremis akan merekrut anak-anak muda yang awam untuk bergabung dalam barisan mereka. Serangan kebencian terhadap pemerintah tentu tidak akan menguntungkan mengingat selama ini kelompok ekstremis tidak kenal lelah menyebarkan narasi kebencian terhadap pemerintah.

Ketiga perspektif di atas seluruhnya mewakili suara publik yang menolak proses legislasi RUU HIP. Jika dua narasi pertama berbasis pada pengalaman masa lalu, maka argumentasi ketiga cenderung lebih mempertimbangkan dampaknya ke depan. Efek bumerang harus menjadi pertimbangan negara untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU HIP.  

Memang menjadi pertanyaan, seberapa pentingkah RUU HIP ini, di tengah pentingnya respon yang lebih baik dalam penanganan Covid-19. Bukankah pemerintah masih kedodoran soal penanganan Covid-19 yang terus menanjak ini?

- Advertisment -

REKOMENDASI

Ada Pahala Besar di Balik Anjuran Berpuasa di 10 Hari Pertama Bulan Dzul Hijjah

Harakah.id - Ada amalan lain yang disunnahkan bagi umat Islam pada bulan Dzul Hijjah, yaitu berpuasa. Di Bulan ini, kita sangat...

Lima Nilai Keutamaan Bulan Dzul Hijjah yang Harus Kamu Ketahui!

Harakah.id - Pada dasarnya, semua hari maupun bulan itu sama. Hanya kualitas perbuatan pribadi masing-masing saja yang membedakannya. Akan tetapi, Islam...

Cara Rasulullah Mendoakan Orang Sakit dan Kesunnahannya yang Tidak Gugur Meski Pandemi

Harakah.id – Menjenguk dan mendoakan orang yang sakit adalah sunnah. Namun di masa pandemi, ketika berkontak fisik dilarang, apakah kesunnahannya berangsur...

Tradisi Bertawassul Sudah Ada Sejak Zaman Ulama Salaf, Ini Buktinya…

Harakah.id - Pada zaman ini sebagian umat Islam dibingungkan tentang boleh tidaknya tawassul. Padahal tawassul sudah menjadi amalan rutin kebanyakan kaum muslimin. Entah dari...

TERPOPULER

Mengenal Istilah Ijtihad dan Mujtahid Serta Syarat-Syaratnya

Harakah.id - Hari ini kita banyak mendengar kata ijtihad. Bahkan dalam banyak kasus, ijtihad dengan mudah dilakukan oleh banyak orang, yang...

Jarang Disampaikan, Ternyata Inilah Keutamaan Beristri Satu dalam Islam

Harakah.id - Sunnah hukumnya bagi laki-laki untuk mencukupkan satu istri saja, sekalipun pada dasarnya ia diperbolehkan untuk menambahnya lagi.

Satu Kata dalam Al-Quran Yang Cara Bacanya Aneh

Harakah.id - Di antara kata Alquran terdapat kata yang cara bacanya tidak lazim. Berikut adalah contohnya. Membaca Alquran harus...

Jangan Tertipu, Ini 10 Ciri-Ciri Al-Mahdi yang Datang di Akhir Zaman

Harakah.id ­- Keterangan datangnya dan ciri-ciri Al-Mahdi bersumber dari hadis-hadis Nabi Saw. Di antara tanda-tanda akhir zaman adalah...